oleh

Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Perseroan Perorangan (UU No. 11 Tahun 2020)

-NOTARIS-2.231 views

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM  PERSEROAN PERORANGAN (UUCK No.11 Tahun 2020)

sole proprietorship with limited liability *)

Oleh : H. Ikhsan Lubis,S.H.,SpN.,MKn.

Ketua Pengwil Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Sumatera Utara

*) Disampaikan dalam Zoom Metting yang diselenggarakan oleh Indonesia Notary Community (INC)  dan Pena Sarana Indonesia (PSI) pada hari Kamis, 06 Mei 2021.

 

Presiden Republik Indonesia  Joko Widodo mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja merupakan salah satu peta jalan implementasi ‘Making Indonesia 4.0’, yang telah diluncurkan sejak 2018 lalu, dan penegasan tersebut disampaikan dalam sambutan yang disampaikan secara virtual pada pembukaan Hannover Messe 2021 dari Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 12 April 2021, yang dikutip seperlunya dari TEMPO.CO, Jakarta, Selasa, 13 April 2021, 06:15 WIB, dan beberapa rangkuman pokok pemikiran yang disampaikan diantaranya adalah :

  1. Fokus pertama, terkait keberadaan UU Cipta Kerja sebaagai salah satu peta jalan implementasi ‘Making Indonesia 4.0’ diantara berbagai target yang ada, yaitu :

1.1. Penciptaan iklim investasi yang akan  mendukung pengembangan industri 4.0.

1.2.Melakukan pembenahan iklim investasi yang membutuhkan pembenahan reformasi struktural.

1.3. Mempermudah izin berusaha,

1.4. Memberikan jaminan kepastian hukum,

1.5. Memberikan insentif bagi ekonomi digital,

1.6. Mendukung pengembangan industri 4.0.

  1. 2. Fokus kedua, Undang-Undang Cipta Kerja juga dalam peta jalan dengan implementasi ‘Making Indonesia 4.0’ diantara berbagai target yang ada, yaitu :

2.1. Memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia nantinya akan memperkuat kualitas SDM Indonesia, dan yang pada tahun 2030 jumlah usia produktif di Indonesia tumbuh dua kali lipat.

2.2. Tantangan yang harus dihadapi ialah bagaimana menyiapkan SDM dalam jumlah besar tersebut untuk mampu menghadapi tantangan digital di masa mendatang, dan

2.3. Di era 4.0, penguatan SDM adalah kebutuhan. Presiden Republik Indonesia  Joko Widodo meyakini bahwa Jerman dapat mendukung penguatan SDM Indonesia, yaitu melalui :

  1. Kerja sama pengembangan pendidikan vokasi (penguasaan keahlian terapan berdasarkan standar kompetensi nasional maupun internasional),
  2. Penguatan riset, dan
  3. Penguatan universitas berbasis teknologi.
  4. 3. Fokus ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja juga dalam peta jalan dengan implementasi ‘Making Indonesia 4.0’ diantara berbagai target yang ada, yaitu :

3.1. Indonesia akan berinvestasi pada pembangunan hijau yang menurut World Economic Forum memiliki potensi bisnis sebesar USD10,1 triliun dengan peluang pembukaan 395 juta lapangan kerja baru hingga 2030 mendatang. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai terobosan dalam sektor tersebut, dan diantaranya  pengembangan biodiesel dari kelapa sawit hingga penerapan pembangkit listrik tenaga surya atap di sektor rumah tangga.  Di saat yang sama Indonesia siap berkontribusi pada energi masa depan.

3.2. Sebagai negara produsen nikel terbesar dunia, Indonesia juga mengembangkan pengolahan biji nikel menjadi baterai litium sebagai komponen utama baterai ponsel maupun mobil listrik.

Visi Indonesia Emas melalui industri 4.0, adalah bentuk persiapan Indonesia menyambut satu abad kemerdekaan pada 2045 mendatang. Presiden Republik Indonesia  Joko Widodo mengatakan saat ini, yaitu :

  1. Perkembangan ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia merupakan yang tercepat di Asia Tenggara dan akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia untuk mewujudkan visinya.
  2. Pada tahun 2025 mendatang, Presiden Republik Indonesia  Joko Widodo memperkirakakan industri 4.0 Indonesia akan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan jumlah mencapai USD133 miliar.
  3. Dengan didukung oleh 185 juta penduduk yang telah terhubung layanan internet (terbesar keempat dunia), kemajuan industri tersebut akan mengantarkan Indonesia menuju sepuluh besar kekuatan ekonomi global di tahun 2030 mendatang.

Transformasi digital sebagai bentuk inovasi berupa pemanfaatan teknologi yang tujuannya untuk mempermudah proses kerja dengan pola interaksi yang cepat dan   tepat dalam menghasilkan dokumen elektronik maupun data kegiatan transaksi elektronik   yang memenuhi persyaratan tertentu agar mempunyai  kekuatan pembuktian bagi para pihak yang berkepentingan. Selain itu, penggunaan maupun pemanfaatan teknologi digital  yang tujuannya agar tercapai kepastian hukum, terutama dalam memberikan penguatan atas keberadaan tanda tangan digital yang sah secara hukum sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui UU ITE.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan salah satu terobosan hukum yang cukup responsif  mengikuti perkembangan keadaan yang ada pada saat itu tahun 2007 juga telah  mengatur penyelenggaraan RUPS dengan memanfaatkan transformasi digital yang memanfaatkan perkembangan teknologi yang pada akhirnya pelaksanaan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Khusus bagi perusahaan terbuka (Tbk), legalitas pelaksanaan RUPS elektronik terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia selanjutnya disebut POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK  Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Kontruksi yuridis yang dikembangkan  oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (disingkat : UUPT) terkait dengan pengertian tehnis yuridis dari perseroan terbatas (disingkat : PT) yang setidak-setidaknya  mempunyai unsur sebagai berikut :

  1. Didirikan berdasarkan perjanjian yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih,
  2. Mempunyai Akta Pendirian atau Anggaran Dasar yang diperbuat secara notariil,
  3. Merupakan persekutuan modal,
  4. Melakukan kegiatan usaha sesuai maksud dan tujuan usaha,
  5. Mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham,
  6. Mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri atau pengurus,
  7. Mempunyai organ perseroan yang terdiri dari Direksi (atau Dewan Direksi), Komisaris (atau Dewan Komisaris), dan Rapat Umum Pemegang Saham (disingkat : RUPS), dan
  8. Merupakan suatu badan usaha berbadan hukum setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT, Perseroan memperoleh status badan hukum terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Persyaratan untuk mendirikan perseroan terbatas (PT) yang didasarkan perjanjian yang diperbuat oleh 2 (dua) orang atau lebih juga terdapat pengecualiannya dan sudah dikenal sebelumnya dalam UUPT sebagai salah satu bentuk karakteristik khusus dari perseroan terbatas sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (7) UUPT yang pada pokoknya menegaskan ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dan ketentuan pada Ayat (5), serta Ayat  (6) tidak berlaku bagi (sebagai pengecualian) :

  1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara ; atau

Penjelasan resmi dari ketentuan Pasal 7 Ayat (7) UUPT :

Yang dimaksud dengan “persero” adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam undang-undang tentang badan usaha milik negara.

b.Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang Pasar Modal.

Apabila kita perhatikan rumusan dari ketentuan Pasal 7 Ayat (7)  dikaitkan dengan penjelasannya yang menyebutkan  karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Berdasarkan rumusan dan penjelasan resmi dari ketentuan Pasal 7 Ayat (7) UUPT sebagaimana yang diuraikan diatas, maka  persyaratan  pendirian perseroan terbatas (PT)   didasarkan perjanjian yang diperbuat oleh 2 (dua) orang atau lebih jumlah pendiri dikecualikan bagi Perseroan dengan  karakteristik  khusus, yaitu :

  1. Badan Usaha Milik Negara, dan

2.Perseroan atau lembaga lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Berdasarkan asas hukum Lex posterior derogate legi priori yang merupakan salah satu bentuk penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum terdahulu (lex prior), dan asas hukum ini seringkali dipergunakan dalam hukum nasional maupun hukum internasional, sehingga ketentuan Pasal 7 Ayat (7) UUPT keberlakuannya tidak dapat dilepaskan dari UUCK yang telah merubah ketentuan lama dengan menciptakan norma hukum baru terkait dengan disahkannya UUCK.

Memperluas pengertian tehnis yuridis  yang diikuti dengan  mempertentangkan keberlakuan ketentuan pasal 7 Ayat (7) dalam UUPT dengan ketentuan yang sama dalam  UUCK tidak tepat, dan keadaan demikian dapat dipahami karena  UUCK  sudah memasukkan norma hukum baru (eksisting, yang pada waktu ini sudah ada diberlakukan atau diundangkan) yang dituangkan dalam ketentuan   pasal-pasal baru yang disisipkan ke dalam klaster UU Perseroan Terbatas, dan tegasnya ketentuan Pasal 7 Ayat (7) UUPT sudah tidak berlaku lagi berdasarkan asas hukum lex posterior derogate legi priori.

Berdasarkan pengertian tehnis yuridis yang dimuat dalam PP Nomor : 8 Tahun 2021 sebagaimana dimuat pada  BAB – I Pasal 1  dalam Peraturan Pemerintah ini sebagai berikut :

  1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasaikan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
  2. Pernyataan Pendirian adalah format isian pendirian Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik.
  3. Pernyataan Pembubaran adalah format isian pernyataan pembubaran Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik.

Selain itu, harus dapat dipahami secara hukum dari rumusan pasal 1 Ayat (1) tersebut diatas “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

  1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, atau

  1. Badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil, dan yang untuk mendirikannya cukup mengisi format isian pernyataan pendirian Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik dan membubarkannya cukup mengisi format isian pernyataan pembubaran Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimuat  dalam Pasal 2 Ayat (1)  juga ditegaskan kembali terkait dengan kategori dari suatu  Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas :

  1. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan
  2. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang

Dan selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (2)  juga dijelaskan Pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan.

Beberapa aturan yang mengalami  perubahan penting yang harus diperhatikan yang nantinya akan mempengaruhi keberlakuan dari sebahagian pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat : UUPT) terkait dengan terbitnya aturan turunan UU Cipta Kerja sebagai pedoman untuk penerapannya secara teknis yang diantaranya telah terbit :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (disingkat : PP 7/2021).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (disingkat : PP 8/2021).

Perseroan Perorangan  didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dan hak kepemilikan sahamnya juga dimiliki oleh 1 (satu) orang, dan bentuk “badan usaha” baru di Pasal 153A Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

(2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Adapun kriteria  usaha kecil dan mikro yang nantinya akan mendapatkan kemudahan dalam proses maupun persyaratan pendirian Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam PP 7/2021 sebagaimana  termuat  dalam Pasal 1 Angka 2 menegaskan, bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, yaitu : 1. Memiliki modal usaha sampai dengan maksimal Rp 1 miliar tidak termasuk   tanah dan bangunan tempat usaha, dan  2. Usaha dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp 2 miliar.               Sedangkan yang termasuk usaha kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 (PP 7/2021) adalah : 1. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh orang  perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.2.Usaha kecil diamanatkan punya kriteria memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan maksimal Rp 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan maksimal Rp 15 miliar.3.Apabila nantinya dikemudian hari usaha telah berkembang sehingga tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, kamu harus mengubah status PT untuk usaha mikro dan kecil tersebut menjadi PT sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PP 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan yang pada pokoknya mengatur :

  1. Mengenai modal dasar bagi Perseroan, tata cara pendirian, perubahan, kewajiban menyampaikan laporan keuangan, dan pembubaran Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.
  2. Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
  3. Mencabut dan menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901) tidak berlaku.
  4. Kriteria untuk usaha mikro dan kecil dalam PP 8 Tahun 2021 terdiri dari Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.
  5. PP 8 tahun 2021 mencabut Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2016 tentang perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901), dan menyatakan tidak berlaku.
  6. Dasar pertimbangan dikeluarkannya  PP 8 tahun 2021 adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 109 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja.
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang dapat didirikan baik oleh 2 (dua) orang atau lebih maupun oleh 1 (satu) orang.
  8. Memberikan kemudahan berusaha serta daya saing perorangan sesuai amanat  Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan  yang kemudian peraturan pelaksanannya/aturan tehnis diataranya berupa :
  1. Mengenai besaran modal dasar ;

b.Tata cara dan persyaratan pendirian perseroan ;

  1. Materi dan prosedur surat pernyataan pendirian ;
  2. Format isian pendirian perseroan ;
  3. Perubahan pernyataan pendirian perseroan ;
  4. Materi dan Format isian perubahan pernyataan pendirian perseroan ;,
  5. Kewajiban membuat laporan keuangan perseroan ;
  6. Pengubahan status Perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil menjadi Perseroan.;
  1. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai modal dasar bagi Perseroan, serta tata cara pendirian, perubahan, kewajiban menyampaikan laporan keuangan, dan pembubaran Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.

Pengembangan konsep perseroan perorangan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat : UUCK) diantaranya telah membawa dampak positif, yaitu :

  1. Merupakan terobosan baru dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (disingkat : UMKM),
  2. Memberikan kemudahan berusaha pada umumnya yang bermuara kepada keinginan kuat dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memperkuat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan
  3. Memperbaiki ekosistem investasi melalui konsep pelayan respnsif dalam kemudahan prosedur yang terhubung secara langsung (online) dengan persyaratan pendirian dan pengurusan ijin berusaha yang mudah, cepat dan tidak berbelit-belit.

Adapun  tata cara pendirian perseroan perorangan cukup hanya menggunakan surat pernyataan pendirian dari pelaku usaha perorangan  yang diperbuat dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai form yang telah disediakan untuk itu  dan yang diikuti dengan  pendaftarannya sesuai format isiannya diatur dalam PP No. 8 Tahun 2021,  BAB – III Perseroan Perorangan, Bagian kesatu tentang Pendirian sebagaimana termuat dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut :

  1. Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.
  2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    1. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
    2. cakap hukum.
  3. Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.
  4. Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.

Selain itu, materi dan format isian dari pernyataan pendirian perseroan dirinci secara lengkap dalam ketentuan Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut : ,

  1. Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.
  2. Format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
    2. Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
    3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
    4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
    5. Nilai nominal dan jumlah saham;
    6. Alamat Perseroan perorangan; dan
    7. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.
  3. Format isian Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

 

 

LAMPIRAN I  :

FORMAT  ISIAN PERNYATAAN PENDIRIAN  (PP  No. 8 Tahun 2021)

 

PERNYATAAN

PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

 

  1. Nama Perseroan :

2.  Tempat kedudukan Perseroan  :

Alamat Lengkap                                              :

3.   jangka waktu

berakhirnya                                 :

Perseroan

  1. Maksud dan Tujuan :

Kegiatan Usaha                                              :

  1. Modal
Modal Dasar                                       :

Modal Ditempatkan

Modal Disetor

Nilai Nominal

Jumlah Saham

 

Data Pendiri, Pemegang Saham, Sekaligus Direksi

a.       Nama lengkap
  1. Tempat dan tanggal lahir
c.       Pekerjaan
  1. Tempat tinggal
e.       Kewarganegaraan
  1. Nomor Induk Kependudukan
g.      Nomor Pokok Wajib Pajak

 

Pernyataan {Disclaimer) : Saya selaku Pendiri Perseroan perorangan PT . . menyatakan bahwa   dengan   ini  Saya        menyatakan     mendirikan Perseroan perorangan dengan nama PT … , dengan ini Saya bertanggung jawab bahwa data yang Saya isikan tersebut telah benar adanya dan Saya bersedia untuk menaati peraturan yang berkaitan dengan Perseroan Perorangan dan peraturan terkait lainnya.

 

Selanjutnya sesuai perkembangan keadaan dan  usaha, maka pelaku usaha sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas perseroan dengan cara  mengisi format isian perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan dalam bahasa Indonesia dan pernyataan perubahan diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan yang pekaksanaannya  diatur selengkapnya  dalam PP No. 8 Tahun 2021,  BAB – III Perseroan Perorangan, Bagian kedua tentang Perubahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut :

  1. Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan perubahan.
  2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format isian perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan dalam bahasa Indonesia.
  3. Terhadap perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali melalui perubahan pernyataan perubahan Perseroan perorangan.
  4. Format isian perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
    1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
    2. Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
    3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
    4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
    5. Nilai nominal dan jumlah saham;
    6. Alamat Perseroan perorangan; dan
    7. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.
  5. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham.
  6. Pernyataan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan.
  7. Pernyataan perubahan berlaku sejak terbitnya sertifikat pernyataan perubahan.
  8. Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), kecuali atas persetujuan kurator.
  9. Persetujuan kurator sebagainlana dimaksud pada ayat (8) dilampirkan dalam pernyataan perubahan.
  10. Format isian perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format isian perubahan pernyataan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

 

LAMPIRAN II :

FORMAT ISIAN PERUBAHAN PERNYATAAN PENDIRIAN DAN FORMAT ISIAN PERUBAHAN (PP  No. 8 Tahun 2021)

 

  1. Format Isian Perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan

 

PERNYATAAN PERUBAHAN

 

Data Perseroan

  1. NamaPerseroan                                    :
  2. Tempat kedudukan Perseroan

Alamat Lengkap

  1. jangka waktu

berakhirnya Perseroan

  1. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Usaha

  1. Modal Modal Dasar

Modal Ditempatkan

Modal Disetor

Nilai Nominal

Jumlah Saham

Data Pendiri, Pemegang Saham, sekaligus Direksi
  1. Nama lengkap
  2. Tempat dan tanggal lahir
  3. Pekerjaan
  4. Tempat tinggal
  5. Kewarganegaraan
f.         Nomor Induk Kependudukan
  1. Nomor Pokok Wajib Pajak

 

Pernyataan (Disclaimer):

Bahwa saya selaku Pemohon menyatakan Perubahan Pernyataan   Pendirian   PT   …telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

  1. Format Isian Perubahan Pernyataan Perubahan Perseroan Perorangan

 

 

PERUBAHAN PERNYATAAN PERUBAHAN PERSEROAN PERORANGAN

 

Data Perseroan

  1. Nama Perseroan
  2. Tempat kedudukan Perseroan

Alamat Lengkap

  1. Jangka waktu berakhirnya Perseroan
  2. Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha
  3. Modal

Modal Dasar

Modal Ditempatkan

Modal Disetor Nilai Nominal Jumlah Saham

Data Pendiri,Pemegang Saham, Sekaligus Direksi

  1. Nama lengkap
  2. Tempat dan tanggal lahir
  3. Pekerjaan
  4. Tempat tinggal
  5. Kewarganegaraan *Indonesia
  6. Nomor Induk Kependudukan
  7. Nomor Pokok Wajib Pajak
  8. Pernyataan (Disclaimer}: Bahwa saya selaku Pemohon menyatakan

 

Perubahan Pernyataan Perubahan PT … telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, apabila nantinya dikemudian hari pelaku usaha dalam badan usaha  perseroan perorangan harus  mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan dengan melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri diatur  secara lengkap dalam ketentuan Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut : ,

  1. Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika:
    1. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang: dan/atau
    2. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
  2. Perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.
  3. Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan.

Sebagai bukti kesungguhan Pemerintah Republik Indonesia untuk  memperbaiki ekosistem investasi melalui konsep pelayan respnsif dalam kemudahan prosedur yang terhubung secara langsung (online) diantaranya terkait dengan  keberadaan dari sistem Online Single Submission (platform OSS) yang dimulai Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk pelayang terintegrasi  yang berfungsi sebagai satu-satunya gerbang pengajuan izin usaha, termasuk diantaran pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) yang harus dimiliki seluruh pelaku usaha apapun bentuknya usahanya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, sebagaimana dirangkum dari https://www.kemenkumham.go.id, diakses pada 7 Maret 2021 menjelaskan, bahwa pengembangan konsep perseroan perorangan di Indonesia mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dari yang  dikenal luas di berbagai negara  dengan penyebutan yang berbeda-beda, seperti :

  1. Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura menyebut perseroan perorangan dengan Sole Proprietorship,
  2. Inggris disebut dengan Sole Trader.
  3. Vietnam dengan nama Private Enterprise,
  4. Belanda dikenal dengan Eenmanszaak, dan

Pengembangan konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas yang terdapat pada UU Cipta kerja merupakan sebuah terobosan, bentuk perseroan perorangan khas Indonesia atau hanya ada di Indonesia, dan  konsep perseroan perorangan di negara-negara tersebut memiliki persamaan, tapi juga mempunyai perbedaan. Seandainnya konsep perseroan perorangan masuk dalam kategori tidak berbadan hukum, maka akibat hukumnnya  adalah :

  1. Tidak adanya pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan,
  2. Tanggung jawab pemilik perseroan juga meliputi kekayaan pribadinya dan
  3. Tanggung jawab pemilik perseroan jika sudah menikah juga meliputi kekayaan pribadi istri/suaminya.

Konsep perseroan perorangan memiliki berbagai kelebihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan karakter khusus dari perseroan perorangan, yaitu :

  1. Tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha,
  2. Adanya pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan yang tujuannya untuk memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan,
  3. Tata cara pendirian perseroan perorangan melalui pernyataan yang diajukan secara elektronik, dan
  4. Besaran modal dasar Perseroan yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan

Karakter khusus selain tata cara pendirian perseroan perorangan melalui pernyataan yang diajukan  secara elektronik dan demikian pula  besaran modal dasar Perseroan yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan  sebagaimana termuat dalam Pasal 3, 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut :

  1. Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
  2. Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 besaran modal dasar perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang sengkapnya berbunyi sebagai berikut :

  1. Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
  2. Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal:
    1. akta pendirian Perseroan untuk Perseroan; atau
    2. pengisian Pernyataan Pendirian untuk Perseroan perorangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5  untuk perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasar Perseroan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, entitas ini didirikan cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik, sehingga tidak memerlukan akta notaris, dan UU CK telah mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan, yaitu :

    1. Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan memperoleh tanda bukti pendaftaran.
    2. Pelaku usaha yang mendirikan perseroan perorangan juga dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi.
    3. Keberadaan dari perseroan perorangan ini bersifat one-tier, artinya pemilik perseroan perorangan akan menjalankan sekaligus mengawasi perseroan sehingga melatih pelaku usaha untuk lebih prudent, dan
    4. pemilik perseroan perorangan juga dibebankan dalam membayar pajak yang lebih murah, baik dibandingkan perseroan terbatas ataupun pajak penghasilan perorangan yang akan diberikan tenor pembayaran untuk waktu tertentu.

Dengan demikian setelah berlakunya UU Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja   Jo.  PP Nomor : 8 Tahun 2021, terutama dalam rangka Penyederhanaan prosedur dan persyaratan pendirian perseroan perorangan untuk proses pendirian perseroan perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak membutuhkan akta pendirian secara notariil, dan cukup hanya menggunakan surat pernyataan pendirian dari pelaku usaha perorangan  yang diperbuat dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai form yang telah disediakan untuk itu yang diikuti pendaftarannya  pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia   (Kemenkumham RI) dan setelah didaftarkan yang pada akhirnya perseroan peroraangan akan mendapatkan bukti pendaftaran dan sekaligus secara otomatis akan  memperoleh status badan hukum (Lihat ketentuan Pasal 153A ayat (3) UU Cipta Kerja).

UU Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja   Jo.  PP Nomor : 8 Tahun 2021 juga telah membuat regulasi baru dalam rangka memberikan  kemudahan pelayanan   berusaha bagi pelaku usaha, maka Pemerintah  telah menyederhanakan prosedur dan syarat-syarat  pendirian perseroan dengan cara menghapus aturan besaran minimal modal dasar dan menggantinya dengan ketentuan yang mengatur bahwa besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan (lihat ketentuan Pasal 4 angka 2 PP No. 8 Tahun 2021).

Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) Yasonna Laoly pada waktu  memberikan  kata sambutan dalam  “Diskusi Interaktif Mengenai Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2020 terkait klaster kemudahan berusaha Bab VI bagian kelima tentang Perseroan Terbatas yang diselenggarakan di Medan tertanggal 22 Pebruari 2021 menyebutkan secara tegas. latar belakang dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang antara lain  didasarkan adanya keinginan kuat  dari Pemerintah RI  untuk  mewujudkan kemudahan dalam berusaha kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ditandai dengan  hadirnya jenis badan hukum baru berupa :  “perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas atau sole proprietorship with limited liability yang dapat didirikan secara langsung oleh perseorangan  dengan tanpa memerlukan akta notariil, dan status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan memperoleh tanda bukti pendaftaran dengan tanpa ada kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi”.

Selain itu, perseroan perorangan telah secara lengkap diatur dalam PP Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan aturan ini termasuk dalam 49 Peraturan Pelaksana UU Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan selanjutnya  juga ditegaskan lagi dengan adanya perseroan perorangan dimaksudkan agar pelaku usaha perorangan dapat membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup satu orang, dan tata cara pendiriannnya  cukup sederhana dengan cara mengisi form surat pernyataan pendirian perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas secara elektronik yang tidak  tidak memerlukan akta notaris, dan nantinya apabila diperlukan peran para notaris diharapkan menjadi tempat berkonsultasi dan membantu mereka yang akan mendirikan perseroan perorangan secara elektronik.

Karakteristik lainnya dari perseroan perorangan juga memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal yang nantinya diharapkan akan memudahkan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan, dan perseroan perorangan juga bersifat one-tier yang menegaskan keberadaan pemegang saham tunggal yang juga sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris. Selain itu, beban kewajiban  pajak yang harus dibayarkan juga lebih murah dibandingkan perseroan terbatas ataupun pajak penghasilan perorangan dan akan diberikan tenor pembayaran untuk waktu tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 perseroan perorangan wajib membuat laporan keuangan yang ditujukan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan  yang sengkapnya berbunyi sebagai berikut :

  1. Perseroan perorangan wajib membuat laporan keuangan;
  2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.
  3. Format isian penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
    1. laporan posisi keuangan;
    2. laporan laba rugi; dan
    3. catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.
  4. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masuk dalam daftar Perseroan perorangan.
  5. Format isian penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

 

LAMPIRAN III  :

FORMAT ISIAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

 

  1. Format Isian Laporan Posisi Keuangan Perseroan Perorangan

 

LAPORAN POSISI KEUANGAN          PERSEROAN PERORANGAN

 

Laporan Posisi Keuangan        :

Aset

Kas dan Setara Kas Kas

Giro Deposito

Jumlah Kas dan Setoran Kas                :

 

Piutang Uaaha                                       :

Persediaan

Beban dibayar di muka Aset tetap

Akumulasi Penyusutan

        Jumlah Aset

Liabilitas

Utang Usaha Utang Bank Jumlah Liabilitas

Ekuitas                                                    :

Modal

Saldo Laba

Jumlah Ekuitas                                      :

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas               –

 

 

 

 

  1. Format Isian Laporan Laba Rugi Perseroan Perorangan

 

LAPORAN LABA RUGI PERSEROANPERORANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA ….

 

PENDAPATAN

Pendapatan Usaha Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN                                  :

BEBAN

Beban Usaha

Beban Lain-lain

JUMLAH BEBAN

 

Laba (Rugi) sebelum Pajak Penghasilan

Beban pajak Penghasilan

Laba (Rugi) setelah Pajak Penghasilan

Catatan Atas Laporan  Keuangan

 

 

CATATAN  ATAS  LAPORAN  KEUANGAN

Sampai …………………………

 

  1. UMUM

Perseroan perorangan didirikan berdasarkan Pernyataan Pendirian tanggal………………….. yang telah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah mendapatkan sertifikat Pendaftaran Nomor………………………………..tanggal………………….

Perseroan perorangan ini berkedudukan di …………….dan bergerak di bidang………………..dan memenuhi kriteria sebagai Perseroan dengan kriteria Usaha Mikro Kecil.

 

  1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
    1. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil.

  1. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar aktual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

  1. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.

  1. Persediaan

Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan orerhend. Overhead tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. Overhead variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata- rata.

  1. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

  1. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan       penjualan         diakui  ketika   tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

  1. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

 

  1. KAS

Kas Kecil Jakarta- Rupiah

 

  1. GIRO

Bank …….

 

  1. DEPOSITO
  2. Bank

Suku Bunga Deposito

 

  1. PIUTANG

Jumlah

 

 

  1. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Sewa

Asuransi

Lisensi dan perizinan

Jumlah

 

  1. UTANG BANK

 

  1. SALDO LABA

Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah

dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.

 

  1. PENDAPATAN PENJUALAN

Penjualan

Retur Penjualan

 

  1. BEBAN LAIN-LAIN

Bunga Pinjaman

Lain-lain

 

  1. BEBAN LAIN-LAIN

Pajak Penghasilan

 

Selain itu ditegaskan pula, berdasarkan ketentuan Pasal 11 disebutkan, bahwa Menteri menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik setelah pemohon mengisi format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Berdasarkan Pasal 12 apabila nantinya dikemudian hari terbukti perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan dikenai sanksi administratif, dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

  1. Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penghentian hak akses atas layanan; atau
    3. pencabutan status badan hukum.
  2. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemerintah RI telah dan akan terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kemudahan berusaha sehingga dapat menarik investor yang ditandai dengan adanya komitmen Pemerintah untuk mewujudkan kemudahan berusaha setelah sebelumnya dikeluarkan  Perpres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perpres ini menyederhanakan izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), dan  berdasarkan laporan World Bank menyebutkan Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-73 dari 190 negara dalam hal kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business dan sekarang ini berupaya masuk ke posisi lower forties.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo R. Muzhar, menyebut terobosan dalam rupa perseroan perorangan ini bisa menjadi stimulus memulihkan ekonomi nasional dari tekanan pandemi Covid-19. Kebijakan ini menurutnya merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap sektor UMK yang menyumbang 60 persen PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 113 juta tenaga kerja, sehingga diperlukan dukungan dari seluruh kalangan mulai dari instansi pemerintah pusat ataupun daerah, perbankan, hingga seluruh pelaku usaha dan masyarakat, sehingga ekonomi nasional dapat pulih pasca-pandemi Covid-19.

Dengan dikeluarkan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagai peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja yang memperkenalkan satu jenis perseroan yang ditujukan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria mikro dan kecil atau yang disebut perseoran perorangan  dengan tanggung jawab terbatas (sole proprietorship with limited liability) hingga proses pendiriannya dapat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dengan mengisi form pendirian dan  tidak perlu akta notaries

Selain itu, apabila nantinya dikemudian hari pelaku usaha dalam badan usaha berkehendak ingin membubarkan perseroan perorangan haruslah ditetapkan/diputuskan yang diambil  melalui  keputusan pemegang saham dan keputusan yang diambil mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri, dan tata caranya  diatur  secara lengkap dalam ketentuan Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut : ,

  1. Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.
  2. Pembubaran Perseroan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
    1. berdasarkan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham;
    2. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Pernyataan Pendirian atau perubahannya telah berakhir;
    3. berdasarkan penetapan pengadilan;
    4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar kepailitan;
    5. harta pailit Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
    6. dicabutnya perizinan berusaha Perseroan perorangan sehingga mewajibkan Perseroan perorangan melakukan likuidasi dengan mengisi Pernyataan Pembubaran.
  3. Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, pemegang saham menunjuk likuidator.
  4. Dalam hal pemegang saham tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak sebagai likuidator.
  5. Format isian Pernyataan Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

 

LAMPIRAN IV  :

FORMAT  ISIAN PERNYATAAN PEMBUBARAN  (PP  No. 8 Tahun 2021)

 

PERNYATAAN PEMBUBARAN PERSEROAN

PERORANGAN

 

 

Data Perseroan

  1. Nama Perseroan
  2. Tempat kedudukan Perseroan Alamat Lengkap
  3. jangka waktu berakhirnya Perseroan
  4. Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha
  5. Modal

Modal Dasar

Modal Ditempatkan Modal Disetor

Nilai Nominal jumlah Saham

Data Pendiri, Pemegang Saham, sekaligus Direksi

  1. Nama lengkap

b.       Tempat dan tanggal lahir

  1. Pekerjaan
  2. Tempat tinggal
  3. Kewarganegaraan
  4. Nomor Induk Kependudukan
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak

 

 

 

Alasan Pembubaran

 

  • berdasarkan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan  hukum  sama  dengan  rapat  umum   pemegang saham;
  • jangka waktu berdirinya  yang  ditetapkan  dalam  pernyataan  pendirian atau perubahannya telah berakhir;
  • berdasarkan penetapan pengadilan;
  • dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  harta  pailit  Perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  • harta pailit Perseroan perorangan yang telah dinyatakan  pailit  berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
  • dicabutnya  perizinan   berusaha   Perseroan   perorangan   sehingga mewajibkan Perseroan perorangan melakukan likuidasi dengan mengisi Pernyataan

Pernyataan (Disclamair}: Bahwa saya selaku Pemohon menyatakan Pembubaran PT … telah menyelesaikan segala kewajiban dan melakukan pemberesan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Mekanisme aturan tehnis yang berkaitan dengan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan perorangan diatur dengan Peraturan Menteri, dan kesemuanya diatur  secara lengkap dalam ketentuan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut :

  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan perorangan diatur dengan Peraturan Menteri.
  2. Perubahan format isian Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), format isian perubahan Pernyataan Pendirian dan format isian perubahan pernyataan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10), format isian penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), dan format isian Pernyataan Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) ditetapkan oleh Menteri. []

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed