oleh

Dua Komisioner KPK Ternyata Tak Setuju Tes Wawasan Kebangsaan

-NEWS-532 views

Jakarta – Tes Wawasan Kebangsaan yang membuat 75 karyawan KPK terpental, termasuk sejumlah penyelidik dan penyidik andalnya itu ternyata tidak disetujui dua komisioner KPK.

Hal ini dikemukakan bekas  wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif. Ia  mengatakan dua komisioner yang saat ini masih menjabat tidak setuju dengan keputusan mengenai Tes Wawasan Kebangsaan.  Syarif  enggan membeberkan siapa saja komisioner yang dimaksud.

Syarif mengatakan karena adanya kata tidak sepakat dari sebagian pimpinan lembaga antirasuah, maka alih status pegawai KPK  seharusnya ditunda. Pelantikan, kata dia, harus ditunda sampai ada kepastian mengenai nasib 75 pegawai KPK yang dianggap tidak lolos tes kontroversial tersebut.

“Ketua KPK, Kepala BKN, dan Menpan RB harus menunda pelantikan alih tugas pegawai-pegawai KPK ke ASN sampai dengan nasib yang 75 orang itu jelas masa depannya karena dua Komisioner KPK tidak setuju dengan keputusan soal TWK tersebut,” kata Syarif lewat keterangan tertulis, Ahad, 16 Mei 2021.

Syarif menegaskan, mengatakan tak ada dasar hukum mengenai pelaksanaan TWK. Sebab tak disebutkan mengenai pelaksanaan TWK dalam Undang-Undang KPK yang baru dan peraturan pemerintah mengenai alih status pegawai. Syarif menilai tes itu juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. “Jadi peraturan komisi ini seperti mengada-ada,” kata dia.

Syarif curiga TWK seperti menarget pegawai KPK yang berintegritas untuk digagalkan. Dia mengatakan banyak penyidik dan penyelidik senior yang tidak lulus uji. Akan tetapi, Syarif mengatakan para pegawai senior tersebut telah teruji reputasi dan independensinya. “Ada juga beberapa pejabat struktural dan pegawai baru yang bagus-bagus,” kata dia.

Syarif meminta Presiden Jokowi  atau Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk segera menengahi dan menyelesaikan permasalah yang menimpa 75 orang pegawai yang tidak lolos tersebut. “Agar tidak terzalimi oleh tes yang tidak jelas dasar hukumnya,” kata dia. (Tempo.co)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed