oleh

KPPU Putuskan Kasus Tender di Situbondo

-BUSINESS-420 views

Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pekan lalu memutus perkara terkait dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018. Dalam Putusan Perkara bernomor registrasi 24/KPPU-I/2020 ini, Majelis Komisi memutuskan para terlapor terbukti melanggar Pasal 22 serta menjatuhkan denda dengan total sebesar Rp3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terlapor I,II, dan III.

Awal pemeriksaan perkara ini berawal  inisiatif  KPPU atas  pekerjaan pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 yang melibatkan berbagai pelaku usaha, yakni PT Perkasa Jaya Inti Persada (Terlapor I), PT Kurniadjaja Wirabhakti (Terlapor II), PT Duta Ekonomi (Terlapor III), dan Kelompok Kerja (POKJA) 110 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Terlapor IV).

Berdasarkan berbagai fakta di persidangan, penilaian, analisis, dan kesimpulan yang ada, Majelis Komisi memutuskan bahwa para Terlapor terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menjatuhkan sanksi denda dengan nominal berbeda-beda kepada para Terlapor. PT Perkasa Jaya Inti Persada dikenakan denda sebesar Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), PT Kurniadjaja Wirabhakti dikenakan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan PT Duta Ekonomi dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Perintah pembayaran denda tersebut wajib dibayarkan para Terlapor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Keterlambatan atas pembayaran denda tersebut, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda. Jika para Terlapor mengajukan Keberatan, maka mereka wajib menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Putusan.

Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi hukuman disiplin kepada Kelompok Kerja (POKJA) 110 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

Rekomendasi juga diminta Majelis Komisi untuk disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyusun peraturan dan/atau pedoman yang mewajibkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa membandingkan dokumen penawaran antar Penyedia; serta kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pembinaan kepada Terlapor IV dalam proses pengadaan barang dan jasa. (sumber: KPPU)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed