Kita mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus menelisik kasus korupsi yang dilakukan tersangka Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin. Pemberian suap kepada para auditor Badan Pemeriksaan Keuangan Jawa Barat merupakan lubang besar untuk memeriksa lebih dalam dugaan-dugaan korupsi di Kabupaten Bogor yang terjadi di bawah kepemimpinan Ade Yasin.
KPK menangkap Bupati Ade Yasin pada April lalu dan menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. baAde ditangkap setelah sejumlah auditor BPK Perwakilan Jawa Barat menerima suap di sebuah hotel di Bogor. Total suap yang diterima mencapai satu miliar rupiah lebih.
Menurut KPK, Ade melakukan penyuapan agar pengeloaan keuangan Kabupaten Bogor mendapat “nilai” wajar tanpa pengecualian -yang artinya tidak ada masalah. Tersangka lain yang sudah ditetapkan dalam kasus ini, antara lain Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, dan pejabat pembuat komitmen pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik. Wakil Bupati Bogor pun, Iwan Setiawan, sudah diperiksa pekan lalu.
Jika Ade Yasin menyuap auditor BPK hingga miliaran rupiah agar lembaga ini memberi penilaian “wajar tanpa syarat,” maka artinya ada masalah keuangan di daerahnya. Dan keuangan itu jelas, antara lain, berkaitan dengan proyek-proyek yang menggunakan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara.
Dana itu tentu tidak hanya untuk pembangunan proyek tertentu saja –infrastruktur misalnya. Dalam banyak kasus korupsi di daerah, kita tahu penyalahgunaan uang bisa terjadi misalnya pada proyek kesehatan atau pendidikan juga. Kasus korupsi yang dilakukan elite Partai Demokrat beberapa tahun silam, yang menggemparkan dan dilakukan bendara partai itu, Nazaruddin, misalnya berkaitan, antara, terutama proyek-proyek rumah sakit atau kesehatan.
Karena itu KPK dalam “kasus korupsi Ade Yasin” perlu dan sudah sewajarnya jika menelisik proyek-proyek kesehatan yang terjadi selama Ade Yasin menjabat bupati Bogor. KPK, yang berpengalaman dalam membongkar modus korupsi dalam pembelian alat-alat kesehatan, tentu akan bisa menemukan apakah sebuah proyek pembelian alat kesehatan, misalnya alat-alat kebutuhan laboratorium atau bahkan alat canggih yang sangat mahal, cath lab, misalnya berbau korupsi, mark up atau tidak. Seperti sudah dilakukan KPK dengan memeriksa para pejabat Bogor, KPK juga bisa misalnya meminta keterangan para pengelola rumah sakit daerah Bogor.
Kenapa perlu memberi perhatian besar pada rumah sakit? Karena pemerintah daerah akan selalu memberi perhatian pada rumah sakit sebagai pertanggung jawaban bahwa telah memberi perhatian besar untuk kesehatan warganya. Kemudian berbagai proyek dan bantuan pun dirancang dan di sinilah rawan munculnya korupsi, mark up, upeti, dan lain-lain. Kita mengharap kasus korupsi yang dilakukan tersangka Bupati Ade Yasin ini bisa dibongkar KPK hingga ke akar-akarnya. (domainhukumcom)
Komentar