Jakarta – Hingga saat ini pencapaian produksi (lifting) Migas oleh Pertamina, tidak pernah memenuhi target yg dipatok oleh pemerintah. Data pada 2022 dan dan 2023 menunjukkan hal itu. Realisasi lifting migas per 31 Desember 2023, misalnya, berada di level 612.000 bopd. Torehan ini lebih rendah dari target yang ditetapkan di dalam APBN 2023 di level 660.000 bopd. Solusinya, Pertamina mestinya berkinerja lebih keras dan membereskan sejumlah masalah yg menghambat terkait target lifting tersebut.
…pemerintah baru termasuk Pertamina mesti ekstra hati-hati dan cermat benar melakukan kalkulasi penganggaran…
Persoalan itu ditegaskan oleh anggota DPR RI dari Fraksi PKB di Komisi VII Marwan Jafar di Jakarta hari ini, Selasa, 28 Mei 2024. Ia juga mengingatkan, Pertamina yang berkontribusi hampir mencapai 70 persen produksi migas Indonesia, melalui sejumlah unit produksi besarnya seperti Pertamina EP, Pertamina ONWJ, Pertamina Hulu Mahakam, serta Pertamina Hulu Rokan yang serta Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL), seharusnya mampu lebih dioptimalkan tingkat produksinya. “Seraya mengapresiasi kinerja yang sudah, sedang dan akan dilakukan, kita misalnya tetap mendorong Pertamina agar bisa memenuhi realiasi lifting migas yang ditargetkan pemerintah pada APBN 2004 yang tengah berjalan,” ujar Marwan lagi.
Sedangkan dalam konteks realisasi penyaluran BBM maupun LPG 3 kilogram bersubsidi, Marwan Jafar juga mengingatkan mekanisme penyaluran melalui inovasi melalui sistem digitalisasi oleh Pertamina misalnya, tidak lupa buat mengevaluasi seraya memperbaiki terus berdasar data yang valid dan mutakhir. Hal ini sangat mendasar ditempuh, agar ketepatan sasaran, volume serta tingkat harga BBM maupun LPG melon dapat diterima luas oleh warga masyarakat sebagai konsumen terbesar.
Wakil rakyat dari Fraksi PKB ini mengingatkan pula, bagi pemerintah baru mendatang boleh jadi tetap memperhatikan masalah BBM maupun LPG bersubsidi. Apalagi prediksinya, pemerintah baru antara lain berfokus pada ketahanan pangan, ketahanan energi serta kesejahteraan rakyat–misalnya dengan program makanan gratis bergizi buat ibu dan anak-anak–yang hampir dipastikan butuh anggaran besar. “Maksudnya, pemerintah baru termasuk Pertamina mesti ekstra hati-hati dan cermat benar melakukan kalkulasi penganggaran,” tegas Marwan Jafar. [est]
Komentar