Paradigma Baru RUU Hukum Acara Perdata

PARADIGMA BARU RUU HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

(Penguatan dan Alat Bukti Elektronik dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Oleh Dr. H. Ikhsan Lubis, SH, SpN, MKn (Ketua Pengwil Sumur Ikatan Notaris Indonesia dan Akademisi di Bidang Hukum Kenotariatan dan Andi Hakim Lubis (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)

 

Pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia menghadirkan tantangan signifikan terkait penerimaan akta autentik elektronik sebagai bukti sah dalam persidangan. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, muncul paradigma baru dalam pembuktian hukum, di mana alat bukti elektronik tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan bukti mandiri yang dipersamakan dengan bukti tertulis. Transformasi ini memerlukan perubahan substansial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata), khususnya terkait dengan pembuktian dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 284 Rbg, yang selama ini mengatur bukti dalam bentuk fisik dan tulisan tangan. Penerimaan akta autentik elektronik sebagai bukti yang sah membutuhkan penyesuaian regulasi agar bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan bukti tertulis tradisional. Penerimaan bukti elektronik juga harus disertai dengan perlindungan yang kuat terhadap integritas data, dengan negara sebagai penjamin kepastian hukum dalam lanskap digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua UUITE, negara memiliki peran penting dalam mengatur dan memastikan penerimaan bukti elektronik melalui pedoman yang jelas mengenai validasi dan prosedur penerimaan dalam pengadilan. Proses ini harus mengedepankan prinsip due process of law dan substantive justice, untuk menghindari penyalahgunaan teknologi dan memastikan setiap pihak mendapat keadilan yang setara. Selain itu, penguatan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), seperti arbitrase dan mediasi, menjadi komponen penting dalam reformasi hukum acara perdata. Pengintegrasian teknologi dalam ADR, seperti e-arbitration dan e-mediation, serta penguatan kapasitas lembaga ADR dan jabatan notaris, yang memiliki peran penting dalam pembuatan dan verifikasi dokumen elektronik, akan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem hukum. Dengan adanya Pembaharuan dalam prosedur pembuktian yang mencakup pengakuan penuh terhadap bukti elektronik dan penguatan ADR, Indonesia berpotensi menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, efisien, dan adil. Reformasi ini akan memastikan bahwa sistem peradilan Indonesia dapat memenuhi tantangan zaman, memberikan akses keadilan yang lebih luas, serta menciptakan iklim hukum yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi global.

 

Pembaharuan Hukum Acara Perdata dalam Konteks Teknologi dan Akses Keadilan

Pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia menjadi urgensi yang tidak terhindarkan, seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang pesat. Sistem hukum acara perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), meskipun telah melalui beberapa perubahan, tetap menunjukkan ketidakmampuan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat perkembangan zaman. Ketidakmampuan ini terlihat terutama dalam hal efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi proses peradilan yang masih banyak menyisakan tantangan.[1] Oleh karena itu, Pembaharuan hukum acara perdata harus memadukan aspek prosedural dan substansial guna mewujudkan prinsip access to justice yang lebih optimal. Sistem peradilan yang efisien, cepat, dan transparan perlu dijamin agar masyarakat, baik yang mampu maupun tidak mampu, dapat mengakses keadilan secara setara.

Salah satu elemen Pembaharuan yang signifikan adalah penerapan teknologi informasi dalam proses peradilan. Inovasi digital, yang tercermin dalam sistem e-court dan e-filing, telah mulai diterapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Meskipun sudah ada langkah menuju digitalisasi, masih ada tantangan dalam memperluas implementasi dan memastikan sistem ini berjalan secara optimal.[2] Untuk itu, Pembaharuan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAPer) perlu mencakup penguatan implementasi teknologi ini, agar tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam seluruh tahapan peradilan. Penerapan teknologi ini bertujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan administratif, mempercepat akses informasi, dan meningkatkan efisiensi biaya. Sebagai contoh, sistem e-filing memungkinkan para pihak untuk mengajukan perkara secara elektronik tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sehingga mengurangi biaya dan waktu.

Namun, dalam Pembaharuan ini, aspek keadilan substantif harus tetap menjadi prioritas. Keadilan substantif mengarah pada perlindungan hak-hak dasar setiap individu dalam proses peradilan, yang meliputi prinsip due process of law yang dijamin oleh konstitusi. Sebagai bagian dari proses ini, jabatan notaris juga memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan akta autentik sebagai bukti sah dalam peradilan. Dalam konteks ini, diperlukan evaluasi terhadap kewenangan jabatan notaris, agar notaris dapat berperan lebih besar dalam alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase (Alternative Dispute Resolution, ADR). Jabatan notaris perlu diberikan kewenangan lebih besar dalam konteks ADR agar dapat memberikan kontribusi maksimal dalam penyelesaian sengketa, dengan kekuatan hukum yang setara dengan litigasi.

Seiring dengan itu, Pembaharuan hukum acara perdata juga harus memperhatikan prinsip public consultation sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dialog publik yang terbuka dan inklusif menjadi sarana penting dalam memastikan bahwa RUU Hukum Acara Perdata yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Proses legislasi yang berbasis konsultasi publik akan menghasilkan regulasi yang adil, berlandaskan pada prinsip legal certainty, dan dapat menjawab tantangan serta kebutuhan zaman.

Reformasi Hukum Acara Perdata dalam Kerangka Teknologi dan Akses Keadilan

Reformasi hukum acara perdata di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), hukum yang berlaku pada masa penjajahan tetap diterapkan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. [3] Hal ini menyebabkan ketergantungan pada hukum acara perdata warisan kolonial, seperti Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), meskipun telah melalui berbagai perubahan dan adaptasi. Sistem hukum acara perdata ini pada awalnya menghadapi ketidakadilan struktural, mengingat adanya diskriminasi antara golongan Eropa dan pribumi. Setelah kemerdekaan, sistem hukum acara perdata Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan sosial-politik dan ekonomi, meskipun banyak elemen yang masih mengandalkan struktur kolonial.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan untuk memperbaharui sistem hukum acara perdata semakin mendesak. Reformasi hukum acara perdata di Indonesia dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk merumuskan aturan-aturan yang lebih fleksibel terkait prosedur peradilan, terutama dengan mengedepankan prinsip due process of law dan equal justice sebagai elemen fundamental dalam menciptakan keadilan substantif di muka pengadilan. Sebagai respons terhadap era digital, di mana masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada teknologi,[4] Mahkamah Agung kemudian merespons dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019 mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, yang mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi peradilan, mempercepat akses keadilan, dan mengurangi ketergantungan pada prosedur fisik yang seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat di daerah terpencil.

Namun, meskipun integrasi teknologi dalam sistem peradilan memberikan kemudahan dan efisiensi, penerapan sistem ini tetap memerlukan perhatian lebih terhadap transparansi dan akuntabilitas. Sebagai contoh, penerapan e-court dan e-filing perlu didorong lebih jauh untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak hanya mempercepat proses hukum tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan peradilan tetap dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, proses Pembaharuan hukum acara perdata ini harus selaras dengan prinsip access to justice, di mana seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, tetap mendapatkan hak yang sama untuk mengakses keadilan tanpa hambatan.

Penguatan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Perkembangan sektor bisnis dan investasi di Indonesia membawa tantangan bagi sistem hukum acara perdata, terutama dalam menangani sengketa yang semakin kompleks dan membutuhkan penyelesaian yang lebih efisien dan cepat. Salah satu langkah strategis yang dapat mengatasi hal ini adalah melalui penguatan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), yang meliputi mekanisme mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Di Indonesia, pengaturan mengenai ADR telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan dasar hukum yang jelas untuk implementasi ADR dalam sistem hukum perdata.[5] Namun, meskipun ADR memiliki potensi besar untuk mengurangi beban perkara yang menumpuk di pengadilan, serta memberikan solusi yang lebih ramah biaya dan fleksibel, penerapannya di lapangan masih menemui berbagai kendala.

Salah satu kendala utama dalam penerapan ADR adalah kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha, terutama dalam hal manfaat dan keunggulan ADR dibandingkan jalur litigasi formal. Arbitration (arbitrase), yang merupakan salah satu bentuk ADR paling banyak digunakan dalam sengketa bisnis internasional, menawarkan dua keunggulan utama: neutrality (netralitas) dan finality (kepastian hukum).[6] Kedua aspek ini sangat penting dalam dunia bisnis, di mana kepastian dan kejelasan dalam penyelesaian sengketa dapat menjaga stabilitas dan iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, penguatan lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sebagai lembaga arbitrase domestik, serta peningkatan kapasitas mediator dan arbiter dalam menangani sengketa bisnis dan internasional, sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan prinsip legal certainty, yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Namun, di sisi lain, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia sering kali menemui ketidakpastian, yang mengurangi tingkat kepercayaan terhadap sistem ADR domestik. Penguatan institusi ADR, termasuk lembaga arbitrase dan mediasi di Indonesia, akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem ini.[7] Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah reformasi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dengan memperluas penerapan ADR untuk sengketa bisnis domestik dan memperkuat mekanisme enforcement (pelaksanaan) putusan arbitrase internasional di Indonesia.[8] Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem ADR yang tidak hanya dapat menyelesaikan sengketa domestik, tetapi juga mampu bersaing di tingkat internasional, khususnya dalam konteks international commercial disputes.

Integrasi Teknologi dalam ADR: Solusi untuk Efisiensi dan Akses Keadilan

Penerapan teknologi dalam proses ADR, seperti e-arbitration dan e-mediation, dapat menjadi solusi yang signifikan dalam mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi biaya operasional yang sering kali menjadi kendala dalam mekanisme penyelesaian sengketa tradisional.[9] Teknologi ini memungkinkan para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk berpartisipasi dalam proses ADR tanpa harus bertemu secara fisik, yang sangat berguna dalam mengatasi keterbatasan geografis dan waktu, serta mengurangi biaya. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, yang mewajibkan mediasi sebagai langkah awal dalam sengketa perdata, sudah menunjukkan komitmen hukum Indonesia dalam mendorong ADR sebagai bagian integral dari sistem peradilan. Mediasi yang dilakukan secara elektronik, melalui platform yang aman dan terverifikasi, memungkinkan penyelesaian sengketa secara lebih efisien dan transparan.[10]

Selain itu, penerapan teknologi dalam ADR juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian sengketa. Proses ADR yang dijalankan secara digital dapat meningkatkan traceability (jejak digital) dalam setiap tahapan, sehingga lebih mudah untuk diawasi dan dipertanggungjawabkan. Ini juga memberi kepercayaan lebih kepada masyarakat bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan secara adil dan tidak memihak.

Namun, meskipun teknologi menawarkan berbagai kemudahan, ada tantangan tersendiri terkait dengan aksesibilitas dan kesetaraan dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam ADR dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau kelompok yang kurang memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Reformasi hukum yang mencakup peningkatan akses terhadap bantuan hukum (legal aid) juga harus dilakukan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, agar mereka tetap dapat memanfaatkan mekanisme ADR dalam menyelesaikan sengketa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan dasar hukum bagi penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, sehingga dapat memperluas akses keadilan bagi mereka yang membutuhkan.

Tantangan dalam Implementasi ADR di Indonesia

Meskipun ADR menawarkan berbagai keunggulan, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam penerapannya di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi tentang ADR, baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan para pelaku usaha. Tanpa pemahaman yang memadai, pelaku usaha cenderung lebih memilih jalur litigasi formal karena dianggap lebih familiar dan dapat diandalkan.[11] Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius dalam sosialisasi ADR melalui pelatihan, seminar, dan pendidikan hukum, serta melalui kampanye publik untuk menjelaskan keuntungan-keuntungan dari ADR, baik dari sisi efisiensi waktu, biaya, maupun kepastian hukum.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang intensif bagi mediator dan arbiter sangat penting agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur ADR, serta mampu menangani sengketa dengan adil dan profesional.[12] Hal ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas proses ADR dan hasil yang dicapai.

Lebih lanjut, tantangan terkait dengan hak-hak dasar pihak yang terlibat dalam ADR juga perlu diperhatikan. Prinsip due process of law harus tetap dijaga, meskipun penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan. Dalam hal ini, perlu ada regulasi yang mengatur mengenai hak untuk mengajukan banding atau peninjauan kembali terhadap putusan ADR, terutama dalam hal ADR yang dilakukan melalui arbitrase internasional. Dengan demikian, meskipun ADR mengutamakan efisiensi, proses ini tetap harus menjamin hak-hak dasar pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Membentuk Sistem Hukum yang Lebih Efisien dan Responsif

Penguatan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam sistem hukum acara perdata Indonesia merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efisien, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Melalui reformasi ini, Indonesia tidak hanya akan memperkuat posisi hukumnya di tingkat domestik, tetapi juga dapat memperkuat perannya sebagai pusat penyelesaian sengketa bisnis di kawasan Asia Tenggara. [13] Dengan menerapkan teknologi dalam proses ADR, memperkuat lembaga arbitrase, serta memastikan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, Indonesia dapat menciptakan iklim hukum yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menarik lebih banyak investasi.

Akhirnya, dengan adanya reformasi yang holistik dan komprehensif dalam ADR, Indonesia berpotensi besar untuk menjadikan sistem hukum perdatanya lebih modern, efisien, dan dapat diakses oleh semua pihak, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum.

Penyempurnaan Urutan Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata Indonesia di Era Digital

Perkembangan pesat teknologi informasi, khususnya dalam hal pengelolaan dan verifikasi bukti elektronik, membawa dampak signifikan terhadap struktur pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia merujuk pada Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBG), yang menempatkan bukti tertulis fisik sebagai alat bukti utama yang memiliki kedudukan tertinggi.[14] Bukti tertulis, yang meliputi dokumen fisik atau surat-surat yang sah, menjadi acuan utama dalam pembuktian di pengadilan. Sistem ini berakar kuat dalam tradisi hukum Indonesia, di mana otentisitas dan keabsahan dokumen fisik dipandang sebagai hal yang sangat penting.

Namun, seiring dengan pesatnya digitalisasi dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan transaksi elektronik yang semakin marak, pengakuan terhadap bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia mulai mendapat perhatian serius. Salah satu langkah penting yang tercantum dalam UU ITE adalah pengakuan bahwa dokumen elektronik yang sah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 11 UU ITE, dapat memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan bukti tertulis fisik.[15] Hal ini menuntut penyempurnaan sistem pembuktian perdata yang sudah mapan dengan memberikan tempat yang lebih setara bagi bukti elektronik, seperti email, rekaman suara, dan dokumen digital yang diautentikasi menggunakan tanda tangan elektronik (digital signature) dan sertifikat elektronik.

Proses autentikasi digital, yang menjadi jaminan validitas bukti elektronik, merupakan hal krusial dalam menjamin keabsahan bukti yang diajukan di pengadilan. Dengan semakin banyaknya bukti elektronik yang digunakan dalam berbagai transaksi hukum, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam urutan alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia. Dalam konteks ini, dokumen elektronik tidak lagi hanya sekadar pelengkap atau bukti tambahan, melainkan diakui sebagai bukti utama yang sah dan memiliki daya pembuktian yang setara dengan bukti tertulis tradisional. Penataan ulang urutan alat bukti ini menuntut perubahan paradigma pembuktian yang lebih mengedepankan otentisitas dan kredibilitas data digital.

Dari perspektif due process of law dan keadilan substantif (substantive justice), pengakuan terhadap bukti elektronik harus disertai dengan pedoman yang jelas mengenai prosedur validasi dan penerimaan bukti elektronik dalam pengadilan. Hal ini penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau manipulasi data yang bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pengadopsian bukti elektronik dalam sistem peradilan Indonesia harus tetap menjaga keseimbangan antara kemudahan dan efisiensi dengan integritas dan keadilan pembuktian. Dengan demikian, perubahan dalam urutan alat bukti ini tidak hanya mencerminkan perkembangan hukum yang responsif terhadap teknologi, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar keadilan tetap terjaga.

Akta Elektronik dan Implementasi Akta Autentik dalam Sistem Hukum Indonesia

Seiring dengan perubahan dalam urutan alat bukti, perkembangan teknologi juga membawa dampak besar terhadap kedudukan akta autentik dalam sistem hukum Indonesia. Akta autentik, yang disusun oleh pejabat publik seperti jabatan notaris, telah lama dianggap sebagai bukti otentik yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hukum perdata Indonesia.[16] Akta ini berfungsi untuk mengonfirmasi kehendak para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi hukum, dengan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, akta autentik yang disusun secara konvensional memiliki keunggulan karena melibatkan kehadiran fisik para pihak serta pengesahan dari pejabat yang berwenang, seperti notaris.

Namun, dalam era digital, muncul pertanyaan mengenai apakah akta autentik yang dibuat secara elektronik dapat memiliki kedudukan hukum yang setara dengan akta autentik yang dibuat secara konvensional. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan dasar hukum bagi implementasi akta autentik elektronik, yang memungkinkan notaris untuk menyusun akta menggunakan sistem notaris elektronik atau cyber notary.[17] Meskipun demikian, meskipun akta autentik elektronik menawarkan efisiensi dalam pembuatan dan pengelolaan akta, pertanyaan mengenai kehadiran fisik para pihak tetap menjadi isu penting. Berdasarkan prinsip ius cogens dalam hukum perdata, yang mengharuskan para pihak untuk benar-benar hadir dan memahami sepenuhnya isi dari akta yang mereka tandatangani, muncul tantangan baru dalam mengadopsi sistem akta elektronik.

Pengakuan terhadap akta autentik elektronik memerlukan pemenuhan beberapa prasyarat teknis yang cukup ketat. Salah satunya adalah penggunaan digital signature yang terverifikasi melalui sertifikat elektronik yang sah. Proses verifikasi ini memastikan bahwa akta elektronik yang disusun oleh notaris benar-benar mencerminkan kehendak para pihak yang terlibat dan tidak dapat dimanipulasi.[18] Selain itu, infrastruktur teknologi yang mendukung pembuatan dan penyimpanan akta autentik elektronik juga harus memenuhi standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data pribadi dan menghindari potensi manipulasi atau pemalsuan.

Implementasi akta autentik elektronik mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam sistem hukum Indonesia, di mana teknologi tidak hanya dipandang sebagai alat untuk efisiensi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan integritas dan otentisitas pembuktian hukum. Dengan mengadopsi akta autentik elektronik yang telah diautentikasi secara sah, masyarakat akan memperoleh jaminan hukum yang lebih kuat, terutama dalam hal kepastian hukum mengenai keabsahan transaksi yang dilakukan.[19] Keuntungan lainnya adalah percepatan proses hukum dan transaksi digital, yang mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian masalah hukum.

Namun, agar akta autentik elektronik dapat dipersamakan dengan akta tertulis konvensional dalam hal kekuatan pembuktian, dibutuhkan standarisasi dan panduan operasional yang jelas bagi aparat peradilan dalam menilai keabsahan akta tersebut. Dalam hal ini, pelatihan yang memadai bagi para hakim dan aparat peradilan mengenai teknik verifikasi akta elektronik, serta penggunaan sistem teknologi untuk memvalidasi keaslian data, menjadi hal yang sangat penting. Infrastruktur pengadilan yang dapat memfasilitasi penerimaan akta autentik elektronik juga harus dibangun secara bertahap, agar sistem peradilan Indonesia mampu menanggapi kebutuhan masyarakat di era digital dengan cara yang efisien dan adil.

Meskipun tantangan yang dihadapi dalam pengakuan dan penerimaan akta autentik elektronik sangat besar, langkah ini menunjukkan potensi besar untuk mengembangkan sistem hukum Indonesia yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan adanya dukungan regulasi yang tepat, serta penerapan standar yang jelas, akta autentik elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah dan setara dengan akta tertulis fisik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia dalam menghadapi era digital.

 

Pengecualian terhadap Akta Autentik Elektronik dalam Sistem Pembuktian Hukum di Indonesia

Dalam perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, penerimaan akta autentik elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia menjadi isu yang krusial. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa akta autentik yang disusun oleh pejabat publik, seperti jabatan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan kata lain, akta ini dianggap sah dan dapat membuktikan kebenaran apa yang tercantum di dalamnya tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut, kecuali terdapat bukti yang dapat menunjukkan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa akta autentik, sebagai instrumen hukum, memiliki posisi yang sangat penting dan diakui sebagai alat pembuktian yang sangat kuat dalam sistem hukum Indonesia.

Namun, munculnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan perubahan signifikan dalam penerimaan akta autentik elektronik. UU ITE, khususnya Pasal 11, mengakui bahwa alat bukti elektronik yang memenuhi persyaratan teknis, seperti tanda tangan elektronik yang sah dan pengamanan yang memadai, memiliki kedudukan yang setara dengan bukti tertulis.[20] Ini menandakan bahwa akta yang disusun dalam bentuk elektronik, seperti akta autentik elektronik, dapat dipandang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta tertulis fisik. Namun, meskipun demikian, penerimaan akta autentik elektronik dalam praktik hukum Indonesia masih menghadapi beberapa pengecualian.

Pertama, masalah terkait kehadiran fisik para pihak dalam pembuatan akta tetap menjadi tantangan. Dalam hukum perdata Indonesia, keberadaan fisik para pihak dalam proses pembuatan akta memiliki dasar yang kuat, terutama yang berkaitan dengan prinsip ius cogens, yang mengharuskan adanya pernyataan kehendak yang jelas dan tidak dapat ditarik kembali dari pihak yang bersangkutan. Kehadiran fisik ini dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menandatangani akta benar-benar memahami isi dan akibat hukum dari perjanjian yang dilakukan.[21] Oleh karena itu, meskipun teknologi digital dapat memfasilitasi pembuatan akta secara elektronik, masalah kehadiran fisik dalam konteks akta autentik elektronik masih menjadi area abu-abu dalam penerapannya.

Kedua, keterbatasan infrastruktur digital di sejumlah pengadilan juga menjadi hambatan dalam penerimaan akta autentik elektronik. Proses verifikasi yang memadai terhadap keabsahan akta elektronik, seperti penggunaan digital signature dan sertifikat elektronik yang sah, memerlukan dukungan sistem teknologi yang kuat dan terjamin keamanannya.[22] Meskipun dalam UU ITE disebutkan bahwa akta elektronik yang telah memenuhi syarat autentikasi dapat diterima sebagai alat bukti, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengadilan-pengadilan di Indonesia belum sepenuhnya siap dalam menerapkan sistem ini. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam infrastruktur digital peradilan yang mendukung penerimaan dan verifikasi akta autentik elektronik secara lebih luas dan konsisten.

Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan tersebut, meskipun teori hukum Indonesia mengakui akta autentik elektronik sebagai alat bukti yang sah, dalam praktiknya, masih terdapat pengecualian-pengecualian yang harus diatasi. Upaya untuk memperkuat infrastruktur teknologi dan meningkatkan kesadaran hukum mengenai prosedur verifikasi akta elektronik menjadi langkah yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan penerapan akta autentik elektronik di Indonesia.

Implikasi Pengakuan terhadap Akta Autentik Elektronik dalam Konteks Sistem Pembuktian dan Transformasi Digital

Perkembangan pesat teknologi digital tidak hanya mempengaruhi alat bukti elektronik, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem pembuktian dalam hukum Indonesia, terutama dalam konteks akta autentik elektronik. Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa bukti elektronik yang memenuhi syarat autentikasi memiliki kedudukan yang setara dengan bukti tertulis. Pengakuan ini membuka peluang untuk mempercepat proses pembuktian dalam sistem hukum Indonesia, di mana akta autentik elektronik dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dibandingkan dengan akta tertulis fisik yang memerlukan penyimpanan dan pengelolaan yang lebih rumit.

Salah satu keuntungan utama dari penerimaan akta autentik elektronik adalah efisiensi dalam proses pembuktian. Penggunaan akta autentik elektronik, yang disusun dalam sistem cyber notary atau notaris elektronik, memungkinkan proses pembuktian yang lebih cepat dan dapat diakses dengan lebih mudah.[23] Hal ini tentunya berkontribusi pada peningkatan efisiensi sistem peradilan, di mana pengadilan tidak lagi terhambat oleh ketergantungan pada dokumen fisik yang memerlukan waktu dan biaya untuk disiapkan, disimpan, dan diajukan sebagai bukti. Dengan demikian, akta autentik elektronik berpotensi meningkatkan transparansi dan mempercepat proses peradilan, yang sejalan dengan prinsip access to justice.

Namun, meskipun pengakuan terhadap akta autentik elektronik membuka peluang bagi transformasi sistem pembuktian hukum, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, baik dari sisi teknis maupun hukum. Salah satunya adalah tantangan dalam memastikan bahwa akta autentik elektronik memenuhi standar keamanan yang cukup untuk menghindari manipulasi atau pemalsuan data.[24] Penggunaan digital signature yang sah dan sertifikat elektronik yang terverifikasi menjadi elemen penting dalam menjaga integritas dan keaslian akta yang diajukan sebagai bukti. Oleh karena itu, standarisasi dan sistem verifikasi yang kuat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa akta autentik elektronik tidak dapat dirubah atau dipalsukan dengan mudah.

Meskipun secara teoritis akta autentik elektronik dapat diperlakukan setara dengan akta tertulis fisik, praktiknya di pengadilan Indonesia masih membutuhkan waktu dan proses adaptasi yang lebih panjang. Infrastruktur pengadilan yang belum sepenuhnya siap untuk menerima dan memverifikasi akta elektronik menjadi kendala utama dalam penerapan akta autentik elektronik di sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, selain penguatan standar keamanan dan prosedur operasional dalam pengelolaan bukti elektronik, pengembangan infrastruktur teknologi peradilan menjadi hal yang sangat mendesak.

Lebih jauh lagi, perubahan dalam hukum acara perdata Indonesia diperlukan agar akta autentik elektronik dapat diperlakukan dengan penuh kekuatan pembuktian, tanpa perlu ada penjelasan lebih lanjut dari notaris atau PPAT di pengadilan. Ini sejalan dengan prinsip full probative value yang menganggap bahwa akta autentik, baik yang berbentuk fisik maupun elektronik, sudah memenuhi persyaratan pembuktian yang sempurna. Dalam konteks ini, akta autentik elektronik yang telah diautentikasi secara sah seharusnya dapat diterima tanpa perlu adanya verifikasi lebih lanjut selama tidak ada bukti yang membantah keaslian dokumen tersebut.

Penerimaan akta autentik elektronik membawa dampak yang signifikan terhadap efisiensi dan kecepatan sistem pembuktian dalam hukum Indonesia. Namun, untuk memastikan penerimaan penuh terhadap akta autentik elektronik dalam konteks peradilan, diperlukan penyesuaian dalam hukum acara perdata serta penguatan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang terlibat. Transformasi ini memerlukan waktu dan usaha yang cukup besar, tetapi jika dilaksanakan dengan benar, akan memperkuat sistem hukum Indonesia dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat dalam memperoleh keadilan, terutama di era digital yang semakin maju.

Reformasi Sistem Peradilan Perdata Indonesia: Menjawab Tantangan Kecepatan, Efisiensi, dan Aksesibilitas

Reformasi sistem peradilan perdata di Indonesia menjadi sangat mendesak, seiring dengan tuntutan masyarakat akan sistem hukum yang lebih responsif, efisien, dan transparan. Salah satu tujuan utama dari reformasi ini adalah mewujudkan prinsip swift, simple, and low-cost justice dalam due process of law, yaitu peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya rendah. Pada kenyataannya, sistem peradilan perdata Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk prosedur yang panjang, biaya yang tinggi, dan keterbatasan aksesibilitas.[25] Hal ini berpotensi menghambat pencapaian keadilan yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer) menjadi langkah penting yang perlu dilakukan untuk menyederhanakan prosedur, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi peradilan.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penguatan alternative dispute resolution (ADR), khususnya mediasi dan arbitrase, yang telah diatur dalam Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Mediasi wajib sebelum persidangan, yang difasilitasi oleh hakim, dapat menjadi instrumen yang sangat efektif untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Melalui mekanisme ini, pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan secara lebih efisien, tanpa perlu melalui proses sidang yang panjang dan memakan biaya.[26] Selain itu, pengawasan terhadap penundaan yang tidak beralasan dengan pemberian sanksi tegas juga dapat mempercepat penyelesaian sengketa, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1655 KUHPerdata, yang mengatur kewajiban untuk segera memenuhi kewajiban pengadilan.

Transformasi sistem peradilan perdata Indonesia tidak hanya membutuhkan perubahan dalam aspek prosedural, tetapi juga dalam penerapan teknologi. Penggunaan teknologi digital dalam sistem peradilan, seperti yang tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dapat menjadi kunci untuk mengurangi biaya dan mempercepat proses peradilan. Sistem e-court yang memungkinkan e-filing, e-payment, dan e-summons dapat mengurangi ketergantungan pada kehadiran fisik di pengadilan, yang seringkali menjadi kendala utama dalam akses keadilan.[27] Dengan penguatan regulasi yang lebih mendalam mengenai penerapan sistem e-court ini, diharapkan proses peradilan dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Namun, meskipun penerapan teknologi ini menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, tantangan terkait dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses peradilan masih menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengembangkan infrastruktur teknologi yang lebih baik, serta peningkatan kapasitas hakim dan aparat pengadilan untuk dapat memanfaatkan teknologi ini dengan optimal. Dalam jangka panjang, perubahan substansial dalam hukum acara perdata yang mencakup integrasi teknologi, penerapan ADR, dan pengaturan waktu yang lebih ketat akan memberikan kontribusi besar terhadap tercapainya sistem peradilan yang lebih cepat, efisien, dan biaya rendah.

Penguatan Pengakuan dan Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia

Seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan perdata Indonesia semakin relevan dan mendesak untuk diakomodasi. Bukti elektronik, seperti dokumen digital, email, dan pesan teks, telah menjadi elemen penting dalam banyak sengketa perdata. Oleh karena itu, sistem peradilan perdata Indonesia harus mampu mengakomodasi alat bukti elektronik sebagai bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan bukti tertulis konvensional. Hal ini sejalan dengan perkembangan prinsip evidence law modern, yang mengakui digitalisasi sebagai bagian integral dari documentary evidence.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, seperti jabatan notaris. Akta autentik ini memiliki nilai pembuktian yang sempurna, yang artinya dapat membuktikan kebenaran isi akta tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Namun, dengan perkembangan teknologi dan semakin dominannya transaksi digital, akta autentik yang berbentuk elektronik harus diakui dalam sistem peradilan perdata Indonesia.[28] Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 11, yang mengatur bahwa tanda tangan elektronik yang sah diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dengan pengakuan terhadap alat bukti elektronik ini, dokumen elektronik yang dihasilkan oleh pejabat berwenang, seperti jabatan notaris, dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta tertulis yang dihasilkan secara manual.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-XIV/2016 semakin memperkuat posisi bukti elektronik dalam sistem peradilan Indonesia. Keputusan tersebut menegaskan bahwa bukti elektronik yang memenuhi syarat autentikasi memiliki nilai pembuktian yang sah, dan oleh karena itu, harus diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.[29] Dengan adanya dasar hukum yang kuat ini, revisi terhadap KUHAPer untuk mengakomodasi pengakuan terhadap tanda tangan elektronik (digital signature) dan notaris elektronik (cyber notary) sangat diperlukan. Hal ini akan memperkuat kredibilitas sistem peradilan dan memberikan jaminan hukum yang jelas terkait dengan penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Penerapan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan perdata Indonesia membutuhkan pengaturan yang lebih rinci mengenai prosedur verifikasi dokumen elektronik. Penggunaan sistem e-court atau e-litigation yang memungkinkan pengajuan dan pemeriksaan dokumen elektronik akan membawa sistem peradilan Indonesia ke arah yang lebih modern dan efisien. Namun, untuk memastikan bahwa alat bukti elektronik dapat diterima tanpa mengurangi integritasnya, sistem ini harus dijamin keamanannya. Hal ini termasuk perlindungan terhadap privasi dan integritas data, serta pencegahan terhadap manipulasi atau pemalsuan dokumen yang diajukan dalam persidangan.

Penguatan pengakuan terhadap alat bukti elektronik dan penerapan teknologi dalam sistem peradilan akan mempercepat proses hukum, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam sistem peradilan Indonesia. Prinsip equality before the law, yang mengutamakan akses yang setara bagi setiap individu untuk memperoleh keadilan, juga akan lebih tercapai dengan menghilangkan hambatan biaya dan waktu yang selama ini menghambat banyak pihak dalam mengakses keadilan. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai penggunaan alat bukti elektronik, serta peran jabatan notaris dalam memverifikasi dokumen elektronik, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, dan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas serta efisiensi sistem hukum Indonesia.

Pembaharuan Hukum Acara Perdata dalam Merespons Dinamika Sosial, Ekonomi, dan Teknologi

Dalam konteks Pembaharuan sistem hukum acara perdata di Indonesia, urgensi untuk merancang suatu peraturan yang mampu merespons perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, hukum acara perdata memiliki tugas untuk memastikan bahwa proses peradilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Seiring dengan perubahan zaman, Pembaharuan terhadap prosedur hukum acara perdata sangat diperlukan agar sistem peradilan tetap relevan, efisien, dan efektif dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata yang tengah digodok harus mampu menjawab tantangan ini dengan mengintegrasikan berbagai konsep modern, termasuk penggunaan teknologi dan prosedur alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediation dan arbitration.

Dalam konteks Pembaharuan ini, prinsip due process of law harus tetap dijaga agar setiap individu memperoleh kesempatan yang adil dalam proses hukum. Salah satu hal yang mendesak untuk dilakukan adalah revisi terhadap prosedur yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), yang sudah ada sejak lebih dari seratus tahun yang lalu dan kini banyak dipandang usang. Proses-proses yang panjang dan birokratis, serta ketidakseimbangan dalam akses keadilan, telah menjadi hambatan utama dalam sistem peradilan saat ini.[30] Oleh karena itu, pengembangan prosedur yang lebih fleksibel dan efisien dengan mengedepankan teknologi seperti e-court dan e-filing menjadi hal yang penting. Electronic case filing dapat mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses peradilan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang e-court. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pengajuan perkara secara elektronik dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan perkara.

Selain itu, dalam menghadapi sengketa yang semakin kompleks, terutama yang melibatkan pihak asing, RUU Hukum Acara Perdata harus memperhitungkan penerapan prinsip lex loci delicti commissi dalam sengketa internasional. Pembaharuan ini juga mencakup peran penting alternative dispute resolution (ADR), yang selama ini masih kurang dioptimalkan. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti mediation dan arbitration, dapat menjadi alternatif yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Hal ini mengacu pada prinsip access to justice, yang menekankan pentingnya akses yang adil dan cepat bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam hal ini, peran jabatan notaris sebagai mediator atau penghubung dalam proses ADR menjadi semakin relevan.

RUU ini juga harus mencermati pengaturan yang lebih jelas terkait dengan implementasi electronic notary untuk menjamin keabsahan dokumen yang digunakan dalam proses hukum. Implementasi tanda tangan elektronik yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus lebih dimaksimalkan dalam penyusunan dan pengesahan dokumen perdata. Sehingga, “tanda tangan elektronik” sebagaimana yang diatur dalam UU ITE dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah. Hal ini menjadi penting untuk menjamin kelancaran transaksi hukum yang semakin berbasis digital.

 

Penguatan Peran Jabatan Notaris dalam Sistem Hukum Acara Perdata

Salah satu peran yang semakin mendapat perhatian dalam sistem hukum acara perdata adalah peran jabatan notaris. Sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik, jabatan notaris memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam proses hukum perdata. Penguatan peran jabatan notaris dalam sistem hukum acara perdata menjadi krusial, terutama dalam konteks pengembangan prosedur ADR dan penyelesaian sengketa secara non-litigasi. [31] Dalam hal ini, jabatan notaris dapat berperan aktif dalam menghubungkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai melalui mediasi atau arbitrase. Sejalan dengan itu, keberadaan notaris sebagai “neutral third party” dalam ADR sangat diharapkan untuk menjamin keabsahan setiap langkah yang diambil oleh pihak yang bersengketa, serta memastikan proses penyelesaian yang adil.

RUU yang sedang dibahas harus memperhatikan aspek penguatan jabatan notaris dalam rangka meningkatkan efisiensi proses hukum. Pembaharuan terhadap peran jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menekankan bahwa notaris tidak hanya bertanggung jawab atas pembuatan akta autentik, tetapi juga dapat berperan dalam membantu penyelesaian sengketa dengan memberikan layanan mediasi atau arbitrase.[32] Notaris, dengan otoritas yang dimilikinya, dapat mengoptimalkan mekanisme ADR untuk mengurangi beban perkara di pengadilan. Dalam konteks ini, penting untuk merumuskan aturan yang jelas mengenai kewenangan notaris dalam menjalankan peran tersebut, agar dapat memastikan kesahihan dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil.

Selain itu, sistem hukum acara perdata yang baru harus memfasilitasi penerapan electronic notary yang dapat menghasilkan dokumen elektronik yang sah secara hukum. Dalam hal ini, prinsip “principle of autonomy” yang berlaku dalam hukum kontrak internasional perlu diakomodasi dalam penyusunan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Hal ini juga terkait dengan pengaturan mengenai electronic signatures yang harus diakui dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan ketentuan UU ITE dan konvensi internasional mengenai transaksi elektronik. Penggunaan teknologi yang diintegrasikan dalam proses pembuatan akta autentik oleh notaris akan memungkinkan keberlanjutan sistem hukum yang lebih efisien dan akuntabel.

Di sisi lain, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur pengawasan terhadap jabatan notaris. Pengawasan ini penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dan menjaga integritas jabatan notaris itu sendiri. Pengawasan yang efektif, dalam hal ini, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau asosiasi profesi, tetapi juga oleh masyarakat sebagai bagian dari prinsip “accountability” dalam setiap pelayanan publik.

Pembaharuan hukum acara perdata yang mencakup penguatan peran jabatan notaris, penerapan teknologi dalam penyelesaian sengketa, serta integrasi ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa, akan meningkatkan efisiensi dan kualitas sistem peradilan di Indonesia. Pembaharuan ini tidak hanya akan mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip keadilan substantif dan prosedural yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Sebagai langkah maju, setiap perubahan dalam sistem hukum acara perdata perlu didasari pada analisis kritis yang mendalam, serta memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tantangan global yang ada.

Dengan demikian, Pembaharuan dalam RUU Hukum Acara Perdata ini diharapkan dapat menjawab tantangan zaman, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sistem peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

 

Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata dalam Konteks Hukum Bisnis di Indonesia

Dalam menganalisis Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata, dapat disimpulkan bahwa perubahan yang diusulkan bertujuan untuk menanggulangi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum acara perdata Indonesia saat ini. Salah satu tantangan utama adalah lambatnya proses penyelesaian sengketa yang sering kali berlarut-larut dan tidak efisien. Sistem hukum acara perdata yang berlaku saat ini, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), meskipun sudah lama digunakan, dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang, terutama dalam konteks hukum bisnis.[33] Proses yang memakan waktu lama ini menjadi hambatan bagi dunia usaha, khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan transaksi bisnis, kontrak, dan hak atas kekayaan intelektual. Dalam perspektif substantive justice, yang mengutamakan keadilan yang sesungguhnya dan memberi perlindungan yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, hal ini menjadi masalah besar. Oleh karena itu, Pembaharuan yang diusulkan dalam RUU HAPer diharapkan dapat mempercepat proses peradilan tanpa mengorbankan kualitas keputusan yang dihasilkan.

Salah satu peluang besar yang muncul melalui Pembaharuan ini adalah integrasi teknologi dalam sistem peradilan. Penggunaan e-court dan e-filing dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, meminimalisasi biaya yang tinggi, serta mempercepat proses penyelesaian sengketa.[34] Teknologi ini, jika diterapkan dengan benar, dapat meningkatkan efisiensi prosedural dan aksesibilitas, tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif. E-court dan e-filing memungkinkan pengajuan perkara dan dokumen secara daring, yang tidak hanya mengurangi ketergantungan pada prosedur manual tetapi juga mengurangi potensi terjadinya kesalahan administratif yang seringkali memperlambat jalannya proses peradilan.

Namun, meskipun teknologi memberikan peluang untuk mempercepat penyelesaian perkara, penerapan teknologi harus tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum, seperti due process of law, yang mengharuskan perlindungan hak-hak individu dalam setiap tahapan proses hukum. Integrasi teknologi dalam sistem peradilan perdata harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi, pengawasan terhadap prosedur dan perlindungan hak-hak dasar harus tetap menjadi prioritas utama.

RUU HAPer ini juga berupaya menjawab tantangan globalisasi hukum yang semakin berkembang. Dalam dunia bisnis yang semakin terhubung secara internasional, sistem hukum acara perdata Indonesia harus mampu mengakomodasi kebutuhan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak asing. Dalam konteks ini, prinsip comity of nations yang mengakui pengaruh hukum internasional perlu diperhatikan. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak luar negeri. Dengan demikian, RUU HAPer tidak hanya berfokus pada efisiensi dan keadilan di tingkat nasional, tetapi juga membuka ruang bagi integrasi dengan sistem peradilan internasional.

Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana menyeimbangkan kecepatan prosedur dengan perlindungan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Penyederhanaan prosedur peradilan sering kali dapat mengarah pada pengabaian hak-hak dasar, seperti hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan hak untuk didengar. Oleh karena itu, Pembaharuan hukum acara perdata harus memastikan bahwa meskipun prosedur peradilan menjadi lebih cepat dan efisien, hak-hak dasar setiap individu tetap dilindungi dengan baik. Hal ini sejalan dengan prinsip access to justice yang menjamin setiap warga negara mendapatkan hak yang setara dalam sistem peradilan.

Peran Jabatan Notaris dalam Sistem Peradilan Perdata yang Efisien dan Berkeadilan

Peran jabatan notaris dalam sistem peradilan perdata Indonesia sangat penting, khususnya dalam konteks pembuatan akta autentik yang sering kali menjadi alat bukti utama dalam sengketa perdata. Sebagai pejabat yang berwenang, notaris memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.[35] Dalam sistem hukum perdata, akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian yang sah di pengadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi potensi sengketa, mengingat bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan akta di bawah tangan.

Namun, dalam menghadapi dinamika dunia usaha yang semakin berkembang, tantangan utama bagi jabatan notaris adalah bagaimana memastikan bahwa akta yang disusun tetap memenuhi standar hukum yang tinggi, meskipun sistem peradilan yang ada sedang mengalami Pembaharuan yang signifikan. Jabatan notaris harus beradaptasi dengan perkembangan hukum dan teknologi yang ada, termasuk dalam hal penggunaan electronic notary dan digital signature untuk mempercepat pembuatan akta, sekaligus menjaga kualitas dan keabsahan hukum dari setiap transaksi yang dibuat.

RUU HAPer memberikan kesempatan bagi jabatan notaris untuk memperbarui peranannya dalam sistem peradilan yang lebih efisien dan berbasis teknologi. Misalnya, penggunaan tanda tangan elektronik yang sah dapat memungkinkan pembuatan akta secara daring, yang dapat mempercepat proses administrasi dan pengarsipan. Dalam konteks ini, teknologi dapat membantu memperbaiki prosedur hukum yang selama ini dianggap lambat dan membebani para pihak dalam sengketa.[36] Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun teknologi memberikan kemudahan dan efisiensi, jabatan notaris harus tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan akurasi dalam penyusunan akta. Due diligence dalam memastikan bahwa setiap akta yang dibuat adalah sah secara substansial sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum perdata.

Salah satu aspek penting dalam sistem hukum acara perdata yang baru adalah peran jabatan notaris dalam mengawal keadilan substantif. Keberadaan notaris yang profesional dan independen akan membantu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh para pihak tidak hanya sah secara formil, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari setiap transaksi hukum.[37] Hal ini sejalan dengan pandangan substantive justice yang menuntut agar setiap transaksi dan perjanjian yang tercatat dalam akta notaris dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan memberikan perlindungan yang setara bagi semua pihak yang terlibat.

Lebih lanjut, jabatan notaris juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Banyak sengketa perdata yang timbul akibat ketidakpahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka dalam transaksi perdata. Oleh karena itu, notaris harus tidak hanya bertindak sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penasihat yang memberikan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat. Pembaharuan hukum acara perdata melalui RUU HAPer membuka ruang bagi notaris untuk lebih proaktif dalam memberikan pemahaman hukum yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi perdata.

Selain itu, dalam sistem peradilan perdata yang lebih efisien dan berkeadilan, jabatan notaris memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dasar. Melalui integrasi teknologi, peningkatan kapasitas profesional, dan penguatan tanggung jawab profesi, jabatan notaris dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih cepat, transparan, dan adil. Keberhasilan implementasi Pembaharuan ini sangat bergantung pada penguatan regulasi yang memastikan bahwa integritas jabatan notaris tetap terjaga, baik dalam transaksi domestik maupun internasional yang melibatkan pihak asing.

Dengan demikian, Pembaharuan hukum acara perdata yang mencakup peningkatan peran jabatan notaris dalam sistem peradilan perdata Indonesia tidak hanya akan mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk sektor usaha kecil dan menengah yang semakin membutuhkan akses ke layanan hukum yang terjangkau dan efisien.

 

Peran Jabatan Notaris dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata

Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, jabatan notaris memiliki peran yang sangat strategis sebagai pihak yang berwenang untuk membuat akta autentik, yang menurut Artikel 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer) diakui sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi, baik dalam ranah domestik maupun internasional.[38] Akta notaris, yang dikenal dengan sebutan acte authentique, diakui sebagai dokumen yang mengikat secara hukum dan berlaku untuk semua pihak yang terlibat, bahkan pihak ketiga yang tidak langsung terlibat dalam perjanjian tersebut (erga omnes).[39] Prinsip ini memberikan jaminan kepastian hukum, yang memitigasi potensi sengketa hukum yang mungkin muncul di kemudian hari.

Meskipun kedudukan akta notaris sangat kuat dalam sistem pembuktian hukum, terdapat tantangan yang harus diperhatikan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memverifikasi keabsahan akta yang diajukan sebagai bukti dalam proses persidangan, apalagi jika terdapat indikasi bahwa akta tersebut dibuat tanpa memenuhi kehendak sesungguhnya dari pihak-pihak yang bersangkutan, atau jika terdapat unsur penipuan atau kesalahan material dalam pembuatan akta tersebut. Putusan Mahkamah Agung No. 509 K/Pdt/2010, misalnya, menggarisbawahi bahwa meskipun akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang besar, pengadilan tetap berhak untuk memeriksa dan membatalkan akta tersebut apabila terbukti ada penyimpangan dalam prosedur pembuatannya.

Dalam hal ini, jabatan notaris memegang fungsi ganda: tidak hanya sebagai pencatat peristiwa hukum, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan keabsahan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris. Oleh karena itu, seorang notaris harus mematuhi prinsip pacta sunt servanda, yaitu kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan perjanjian yang sah. Notaris harus memastikan bahwa setiap perjanjian yang diakui dalam akta notaris mencerminkan kehendak bebas dan tanpa paksaan dari pihak yang terlibat. Dalam hal ada pihak yang mengingkari perjanjian tersebut, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata Indonesia.

Tantangan dan Peluang dalam Pengawasan Jabatan Notaris oleh Badan Hukum Perdata (BHP)

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas hukum acara perdata, tantangan dalam pembuktian juga semakin besar, salah satunya terkait dengan keabsahan akta yang dibuat oleh notaris. Tantangan ini muncul terutama ketika terdapat pihak yang meragukan keabsahan akta yang diajukan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Dalam hal ini, Badan Hukum Perdata (BHP) berperan penting sebagai lembaga pengawas yang memastikan bahwa akta yang disusun oleh notaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengandung unsur penipuan atau kesalahan material.

Prinsip in dubio pro reo yang terkandung dalam hukum acara perdata Indonesia memberikan pedoman bahwa dalam kondisi keraguan terhadap keabsahan suatu bukti, pengadilan harus mengutamakan hak-hak terdakwa.[40] Oleh karena itu, pengadilan tidak hanya memeriksa bukti formal yang diajukan, tetapi juga mengevaluasi substansi dan latar belakang pembuatan akta tersebut. Di sisi lain, peran pengawasan yang dilakukan oleh BHP akan semakin kritikal dalam mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh notaris dan menjaga integritas akta yang dihasilkan.

Dalam perkembangan hukum yang semakin terhubung dengan globalisasi, transaksi internasional seringkali melibatkan pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda, yang mengharuskan adanya pemahaman mendalam mengenai hukum internasional dan prosedur pembuatan akta yang diakui di banyak negara. Oleh karena itu, selain mengawasi akta dalam konteks domestik, BHP harus turut memperhatikan perkembangan hukum internasional serta standar pembuatan akta yang berlaku di luar negeri. Hal ini sejalan dengan prinsip lex loci actus, yaitu bahwa akta yang sah adalah yang dibuat sesuai dengan hukum negara tempat akta tersebut disusun.

Peluang besar bagi sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia adalah penerapan teknologi digital dalam pembuatan dan pengelolaan akta notaris. Dengan adanya teknologi seperti e-court dan e-filing, proses pembuktian hukum dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan cepat. Namun, teknologi ini juga membawa tantangan baru terkait dengan potensi penyalahgunaan data atau pemalsuan dokumen digital.[41] Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan adaptif dari BHP diperlukan agar teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik tanpa mengorbankan keabsahan dan kredibilitas dokumen yang dihasilkan.

Pengawasan terhadap akta digital dan pembuktian elektronik menjadi sangat penting, mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat dan globalisasi yang semakin merambah dalam dunia bisnis dan hukum.[42] Oleh karena itu, sistem pengawasan yang dilakukan oleh BHP harus mampu beradaptasi dengan kemajuan tersebut, guna memastikan keabsahan akta notaris baik dalam bentuk fisik maupun digital, yang tetap dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Jabatan notaris memiliki peran yang tak tergantikan dalam sistem pembuktian hukum acara perdata di Indonesia. Akta yang dibuat oleh notaris, sebagai acte authentique, memiliki kedudukan yang kuat dalam proses pembuktian di pengadilan, namun tetap harus melalui pengawasan yang ketat oleh Badan Hukum Perdata (BHP) untuk menjaga integritas dan keabsahannya. Pengawasan yang efektif akan mencegah penyimpangan dalam pembuatan akta dan menjaga kredibilitas sistem hukum perdata Indonesia.

Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital memberikan peluang dan tantangan baru dalam pembuktian hukum, khususnya terkait dengan akta elektronik. Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian dalam pengawasan dan penegakan hukum agar dokumen digital yang dikeluarkan oleh notaris tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kolaborasi yang erat antara notaris, BHP, dan lembaga peradilan sangat penting dalam menjaga kredibilitas dan kepastian hukum dalam sistem pembuktian hukum acara perdata di Indonesia.

 

Tantangan dalam Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata: Menyesuaikan Perkembangan Zaman dan Teknologi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata di Indonesia merupakan upaya strategis untuk memperbarui sistem peradilan perdata yang ada, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, politik, serta kemajuan teknologi. Salah satu tantangan utama dalam pembahasan RUU ini adalah ketidaksesuaian antara sistem hukum acara yang masih berbasis pada prosedur konvensional dengan perkembangan pesat di bidang teknologi informasi.[43] Teknologi seperti e-court dan e-filing menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelesaian sengketa perdata. Namun, penerapannya di Indonesia masih terbentur pada berbagai kendala teknis dan infrastruktur, terutama ketidakmerataan akses di seluruh daerah.

Sistem hukum acara perdata yang berlaku saat ini, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), belum mengakomodasi sepenuhnya penerimaan bukti elektronik (electronic evidence), seperti yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008. Ketidaksesuaian ini memunculkan urgensi pengaturan lebih lanjut dalam RUU Hukum Acara Perdata, khususnya dalam hal pengakuan terhadap bukti elektronik yang sah di pengadilan. Penerimaan bukti elektronik menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum baik bagi pihak yang terlibat dalam sengketa maupun bagi hakim yang memutuskan perkara yang melibatkan teknologi.[44] Salah satu peluang yang muncul dari Pembaharuan ini adalah untuk mempercepat proses peradilan dengan memanfaatkan e-court, yang memungkinkan persidangan dilakukan secara daring. Ini tentu akan mengurangi biaya logistik dan waktu yang biasanya diperlukan dalam proses persidangan tradisional, serta memperkuat transparansi proses hukum.

Namun, penerapan teknologi ini tidak dapat dilakukan secara serampangan, karena sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur dan akses terhadap teknologi. Di beberapa daerah terpencil, masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap internet atau perangkat digital yang diperlukan untuk mengikuti persidangan daring. Oleh karena itu, RUU Hukum Acara Perdata harus memperhatikan prinsip due process of law yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil, serta memperhitungkan ketidaksetaraan akses ini dengan menyediakan alternatif mekanisme yang lebih inklusif. Selain itu, perlu ada regulasi yang lebih rinci terkait penggunaan electronic signature yang sah di mata hukum, untuk menjamin bahwa dokumen-dokumen yang diajukan dalam proses persidangan tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Pengaturan Jabatan Notaris dalam Hukum Acara Perdata yang Diperbarui

Salah satu aspek penting dalam Pembaharuan hukum acara perdata adalah pengaturan mengenai jabatan notaris, yang memiliki peran signifikan dalam sistem hukum perdata Indonesia. Jabatan notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, berwenang untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi di pengadilan.[45] Akta yang dibuat oleh notaris, baik dalam bentuk tradisional maupun elektronik, menjadi alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperjelas peran dan kewenangan jabatan notaris dalam konteks perkembangan teknologi dan sistem hukum acara perdata yang baru.

Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, penggunaan electronic signature dalam pembuatan akta notaris menjadi semakin relevan. Tanda tangan elektronik memungkinkan transaksi dan pembuatan akta dilakukan secara digital, yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi birokrasi. Namun, tantangan terbesar yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa akta yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi ini tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan dapat diterima di pengadilan.[46] Pengaturan yang jelas mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta dengan menggunakan electronic signature harus ada dalam RUU Hukum Acara Perdata, agar tidak ada keraguan mengenai keabsahan akta tersebut di pengadilan.

Dalam Pembaharuan ini, perlu ada regulasi yang mengatur secara tegas penggunaan teknologi oleh notaris dalam pembuatan akta yang sah. Pengaturan ini penting untuk menjaga prinsip substantive justice, yang memastikan bahwa keadilan material dalam proses peradilan tidak terhambat oleh perubahan-perubahan prosedural. Jika teknologi dapat digunakan untuk mempercepat dan mempermudah proses pembuatan akta, maka akta tersebut tetap harus memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta yang dibuat secara manual. Oleh karena itu, pengaturan tentang electronic signature yang sah dan prosedur yang jelas dalam pembuatan akta oleh notaris harus menjadi bagian integral dari Pembaharuan hukum acara perdata ini.

Selain itu, Pembaharuan ini juga membuka peluang bagi penguatan regulasi terkait perlindungan data pribadi dan keamanan informasi, yang sangat penting dalam pembuatan dan penyimpanan akta secara elektronik. Jabatan notaris, sebagai penjaga keaslian akta, harus dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa mengorbankan integritas dan keamanan data yang terkandung dalam akta tersebut. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar hukum yang sangat relevan, yang mengharuskan notaris untuk menjaga keamanan data pribadi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Keamanan data yang baik akan menjamin bahwa akta notaris, baik dalam format tradisional maupun elektronik, tetap sah dan dapat diandalkan dalam proses peradilan.

 

Simpulan

Pembaharuan sistem hukum acara perdata melalui RUU ini menawarkan tantangan yang sangat kompleks, terutama dalam menghadapi adopsi teknologi baru dalam peradilan. E-court dan e-filing menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun implementasinya harus diimbangi dengan kebijakan yang memperhitungkan ketidaksetaraan akses terhadap teknologi di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, prinsip due process of law harus tetap menjadi dasar pengaturan dalam RUU ini, untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang adil dalam proses peradilan. Selain itu, peran jabatan notaris dalam sistem hukum acara perdata yang baru harus diperjelas, khususnya dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi dalam pembuatan akta yang sah, baik dalam format tradisional maupun elektronik. RUU Hukum Acara Perdata yang menyeluruh dan responsif terhadap perkembangan zaman ini diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien, adil, dan transparan, serta lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang mendasar.

Penerimaan akta autentik elektronik dalam sistem hukum acara perdata Indonesia sejalan dengan kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan substansial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. Secara yuridis, transformasi dalam penerimaan akta autentik elektronik menuntut revisi terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHAPerdata yang mengatur pembuktian, terutama dalam hal jenis bukti yang sah dan cara penyajiannya dalam persidangan. Pada pasal-pasal yang berkaitan dengan pembuktian, seperti Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dan Pasal 284 Rbg (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), yang secara eksplisit masih mengatur bukti dalam bentuk fisik dan tulisan tangan, perlu diadaptasi dengan memasukkan kategori bukti digital sebagai bukti yang sah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memberikan landasan hukum bagi penerimaan bukti elektronik, namun masih membutuhkan sinkronisasi dengan norma-norma hukum acara perdata yang berlaku.

Perubahan ini mengarah pada upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern yang semakin bergantung pada teknologi. Penerimaan akta autentik elektronik menuntut penerapan prinsip due process of law dalam bentuk yang lebih kontemporer, di mana hak-hak dasar setiap individu untuk mendapatkan keadilan tidak hanya dijamin oleh prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum untuk menanggapi dinamika digital yang berkembang pesat. Dalam konteks ini, perubahan KUHAPerdata harus memastikan bahwa access to justice dapat dicapai dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang sulit dijangkau, dengan mengurangi ketergantungan pada prosedur fisik yang membatasi akses keadilan. Oleh karena itu, perubahan ini harus memperhatikan nilai keadilan substantif, di mana setiap alat bukti, baik tradisional maupun elektronik, harus diperlakukan dengan setara dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Pentingnya penyesuaian norma-norma hukum yang ada dalam KUHAPerdata terhadap kemajuan teknologi tanpa mengorbankan kualitas proses hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Revisi terhadap prosedur pembuktian dan pelaksanaan e-litigation dapat memfasilitasi pencapaian tujuan hukum yang lebih efisien, transparan, dan aksesibel. Oleh karena itu, sistem hukum acara perdata perlu mengintegrasikan teknologi dengan memperkuat infrastruktur yang mendukung penerimaan bukti elektronik serta pelatihan bagi aparat hukum dan profesi hukum, seperti notaris dan hakim, untuk memastikan bahwa penerimaan akta autentik elektronik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan berintegritas. Dengan demikian, Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang mengakomodasi teknologi digital ini akan memperkuat kredibilitas sistem peradilan Indonesia, menjadikan sistem hukum lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, serta meningkatkan kepastian hukum yang pada gilirannya akan memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan secara lebih merata dan inklusif.

 

DAFTAR PUSTAKA

Afriana, Anita. “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya.” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 1, no. 2 (29 Mei 2020): 246–61. https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.250.

Akhmad Abdul Azis Zein. “Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris.” Jurnal Akta Notaris 1, no. 1 (22 November 2022): 01–14. https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i1.188.

Annisa Rangkuti, Desela Sahra, dan Fully Handayani Ridwan. “Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik.” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 10, no. 5 (8 Mei 2022): 1207. https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p19.

Anshori, Iqbal, Elita Rahmi, dan Syamsir Syamsir. “Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik.” Recital Review 4, no. 2 (16 Juni 2022): 353–73. https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18863.

Ardi, Ardi, dan Tri Suhendra Arbani. “Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tentang Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal.” Alauddin Law Development Journal 3, no. 1 (30 Maret 2021): 178–88. https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14638.

Asimah, Dewi. “Electronic Litigation as a Mean of Effort to Modernized Litigation in the New Normal Era.” Jurnal Hukum Peratun 4, no. 1 (26 Maret 2022): 31–44. https://doi.org/10.25216/peratun.412021.31-44.

———. “To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence.” Jurnal Hukum Peratun 3, no. 2 (5 Maret 2021): 97–110. https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110.

Burhanuddin. Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary. Pasaman Barat: CV. Azkia Pustaka, 2022.

Cahyani, Tinuk Dwi. Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Caroline, Grace Kezia. “Analisis Kekuatan Akta Notaris Yang Tidak Mencantumkan Kelengkapan Identitas Saksi Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan.” Jurnal Analisis Hukum 4, no. 1 (2021): 68–78.

Faulina, Junita, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni S Gozali. “Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.” Notary Law Journal 1, no. 3 (12 Juli 2022): 247–62. https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28.

Fonni, Fonni, Winner Sitorus, dan Hasbir Paserangi. “Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.” Riau Law Journal 2, no. 1 (30 Mei 2018): 38. https://doi.org/10.30652/rlj.v2i1.4650.

Frita Apriliana Yudha. “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dengan Menggunakan Artifisial Intelegensi (AI).” Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 1, no. 3 (22 Mei 2024): 15–25. https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.237.

Hairi, Prianter Jaya. “Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata.” Pusat Penelitian BIDANG HUKUM Badan Keahlian DPR R 12, no. 23 (2020): 1–6.

Hamzah, Guntur. Peradilan Modern. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.

Hasbi, Hasnan. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase.” Al-Ishlah 21, no. 1 (2019): 16–31.

Hermin. Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.

Holidi, M. “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negri di Yogyakarta: The Power of Proof of Authentic Deeds in Civil Court Proceedings at the State Court in Yogyakarta.” JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 4, no. 2 (31 Mei 2023): 39–48. https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.220.

HS, Salim. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hutagalung, Sophar Maru. Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Junaidi, Syuryani, Dhaifina Fitriani, dan Andriany Siagian. Hukum Acara Perdata. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.

Kurniati. “Peluang Dan Kendala Pengembangan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.” Doctrinal: 4, no. 1 (2019): 928–45.

Latief, Andi Muhammad Iqbal, Juajir Sumardi, dan Iin Karita Sakharina. “Kedaulatan Hukum Nasional dalam Putusan Arbitrase Internasional: Sengketa Negara Versus Pihak Swasta.” Amanna Gappa 31, no. 1 (2023): 57–69.

Maksum, Hairul. “Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.” JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 5, no. 2 (31 Mei 2024): 123–30. https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i2.330.

Monica Maharani Dewi, Tarisa Dinar Alifia, dan Sebastian Sitohang. “Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Perdata di Indonesia.” Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2, no. 3 (5 Juli 2024): 292–302. https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1416.

Oktavianti, Puteri Chintami. “Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary Di Indonesia.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 6, no. 2 (2024): 243–59. https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.243-259.

Patittingi, Farida, dan Oktaviani. Implementasi Qr (Quick Response) Code pada Sertifikat Tanah Elektronik. Makassar: CV. Tohar Media, 2023.

Pranajaya, Diva, Irwan Pratama, Muhamad Fahrudin, dan Rere Mahardika. “Tantangan dan Peluang dalam Penyelesaian Sengketa Online di Era Digital dalam Praktik Hukum Acara Perdata.” Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 2, no. 9 (2024): 1–10.

Pratama, Iqbal Putra, Fifiana Wisnaeni, dan Irma Cahyaningtyas. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta.” Notarius 14, no. 2 (31 Desember 2021): 809–17. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43806.

Pritayanti Dinar, I Gusti Agung Ayu Gita. “Komparasi Hukum Acara Pembuktian E-Arbitration di Indonesia dengan Shenzhen, Cina.” Acta Comitas 5, no. 3 (12 Januari 2021): 631. https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p17.

Rafiqi, Ilham Dwi. “Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/Puu-Xiv/2016.” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2021): 307–22. https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2614.

Restu Teguh Imani, Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri, Printa Dewi Uma Azzahra, Lintang Zufar Satyanagama, Nimas Calista Anggita, dan Destri Tsurayya Istiqamah. “Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri.” Jurnal Hukum dan Sosial Politik 2, no. 2 (14 Maret 2024): 144–63. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2883.

Risaldi, Wahyu, Mujibussalim Mujibussalim, dan M. Gaussyah. “Penerapan Asas In Dubio Pro Natura dan In Dubio Pro Reo oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 3 (13 Desember 2018): 547–60. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11151.

Rosba, Rinaldi, Harsya Mahdi, dan M. Zainal Abidin. Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara. Bogor: Guepedia, 2020.

Rostarum, Triamy. “Prinsip Kehati-Hatian Notaris di Era Digital: Implementasi dalam mewujudkan Akta yang Sempurna.” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 24, no. 3 (25 Oktober 2024): 2302. https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5681.

Sebayang, Ekinia Karolin, Mahmud Mulyadi, dan Mohammad Ekaputra. “Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia.” Locus Journal of Academic Literature Review 3, no. 4 (29 April 2024): 317–28. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.311.

Thalib, Abdul Rasyid. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Tornado, Anang Shophan. Reformasi Peradilan di Indonesia: Tinjauan Teori, Praktek dan Perkembangan Pemikiran. Bandung: Nusa Media, 2020.

Utomo, Pudjo, Arum Widiastuti, dan Hetiyasari Hetiyasari. “Online Dispute Resolution untuk Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Konsumen.” QISTIE 14, no. 2 (22 Maret 2022): 113. https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5596.

Wajdi, Farid, Ummi Salamah Lubis, dan Dana Susanti. Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Wantu, Fence M., Jufryanto Puluhulawa, Anis H. Bajrektarevic, Mellisa Towadi, dan Vifi Swarianata. “Renewal of the Criminal Justice System Through the Constante Justitie Principle That Guarantees Justitiabelen’s Satisfaction.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 10, no. 3 (18 Desember 2022): 502–10. https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1115.

Warman, Mahliyanti Adelia. “Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas.” Jurnal Dedikasi Hukum 2, no. 2 (2023): 129–44.

 

[1] Syuryani Junaidi, Dhaifina Fitriani, dan Andriany Siagian, Hukum Acara Perdata (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), 5.

[2] Rinaldi Rosba, Harsya Mahdi, dan M. Zainal Abidin, Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara (Bogor: Guepedia, 2020), 121.

[3] Anang Shophan Tornado, Reformasi Peradilan di Indonesia: Tinjauan Teori, Praktek dan Perkembangan Pemikiran (Bandung: Nusa Media, 2020), 90.

[4] Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 178.

[5] Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, dan Dana Susanti, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 181.

[6] Kurniati, “Peluang Dan Kendala Pengembangan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,” Doctrinal: 4, no. 1 (2019): 928–45.

[7] Andi Muhammad Iqbal Latief, Juajir Sumardi, dan Iin Karita Sakharina, “Kedaulatan Hukum Nasional dalam Putusan Arbitrase Internasional: Sengketa Negara Versus Pihak Swasta,” Amanna Gappa 31, no. 1 (2023): 57–69.

[8] Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 11.

[9] I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, “Komparasi Hukum Acara Pembuktian E-Arbitration di Indonesia dengan Shenzhen, Cina,” Acta Comitas 5, no. 3 (12 Januari 2021): 631, https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p17.

[10] Tinuk Dwi Cahyani, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), 45.

[11] Hasnan Hasbi, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase,” Al-Ishlah 21, no. 1 (2019): 16–31.

[12] Mahliyanti Adelia Warman, “Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas,” Jurnal Dedikasi Hukum 2, no. 2 (2023): 129–44.

[13] Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 315.

[14] Guntur Hamzah, Peradilan Modern (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), 130.

[15] Hermin, Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), 78.

[16] Burhanuddin, Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary (Pasaman Barat: CV. Azkia Pustaka, 2022).

[17] Farida Patittingi dan Oktaviani, Implementasi Qr (Quick Response) Code pada Sertifikat Tanah Elektronik (Makassar: CV. Tohar Media, 2023), 51.

[18] Iqbal Anshori, Elita Rahmi, dan Syamsir Syamsir, “Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik,” Recital Review 4, no. 2 (16 Juni 2022): 353–73, https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18863.

[19]Ibid.

[20] Anshori, Rahmi, dan Syamsir, “Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik.”

[21] Dewi Asimah, “To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence,” Jurnal Hukum Peratun 3, no. 2 (5 Maret 2021): 97–110, https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110.

[22] Puteri Chintami Oktavianti, “Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary Di Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 6, no. 2 (2024): 243–59, https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.243-259.

[23] Akhmad Abdul Azis Zein, “Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris,” Jurnal Akta Notaris 1, no. 1 (22 November 2022): 01–14, https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i1.188.

[24] Triamy Rostarum, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris di Era Digital: Implementasi dalam mewujudkan Akta yang Sempurna,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 24, no. 3 (25 Oktober 2024): 2302, https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5681.

[25] Fence M. Wantu dkk., “Renewal of the Criminal Justice System Through the Constante Justitie Principle That Guarantees Justitiabelen’s Satisfaction,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 10, no. 3 (18 Desember 2022): 502–10, https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1115.

[26] Pudjo Utomo, Arum Widiastuti, dan Hetiyasari Hetiyasari, “Online Dispute Resolution untuk Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Konsumen,” QISTIE 14, no. 2 (22 Maret 2022): 113, https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5596.

[27] Dewi Asimah, “Electronic Litigation as a Mean of Effort to Modernized Litigation in the New Normal Era,” Jurnal Hukum Peratun 4, no. 1 (26 Maret 2022): 31–44, https://doi.org/10.25216/peratun.412021.31-44.

[28] M Holidi, “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negri di Yogyakarta: The Power of Proof of Authentic Deeds in Civil Court Proceedings at the State Court in Yogyakarta,” JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 4, no. 2 (31 Mei 2023): 39–48, https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.220.

[29] Ilham Dwi Rafiqi, “Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/Puu-Xiv/2016,” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2021): 307–22, https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2614.

[30] Restu Teguh Imani dkk., “Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri,” Jurnal Hukum dan Sosial Politik 2, no. 2 (14 Maret 2024): 144–63, https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2883.

[31] Desela Sahra Annisa Rangkuti dan Fully Handayani Ridwan, “Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 10, no. 5 (8 Mei 2022): 1207, https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p19.

[32] Iqbal Putra Pratama, Fifiana Wisnaeni, dan Irma Cahyaningtyas, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta,” Notarius 14, no. 2 (31 Desember 2021): 809–17, https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43806.

[33] Prianter Jaya Hairi, “Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata,” Pusat Penelitian BIDANG HUKUM Badan Keahlian DPR R 12, no. 23 (2020): 1–6.

[34] Ekinia Karolin Sebayang, Mahmud Mulyadi, dan Mohammad Ekaputra, “Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia,” Locus Journal of Academic Literature Review 3, no. 4 (29 April 2024): 317–28, https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.311.

[35] Anita Afriana, “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya,” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 1, no. 2 (29 Mei 2020): 246–61, https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.250.

[36] Fonni Fonni, Winner Sitorus, dan Hasbir Paserangi, “Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris,” Riau Law Journal 2, no. 1 (30 Mei 2018): 38, https://doi.org/10.30652/rlj.v2i1.4650.

[37] Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni S Gozali, “Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia,” Notary Law Journal 1, no. 3 (12 Juli 2022): 247–62, https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28.

[38] Grace Kezia Caroline, “Analisis Kekuatan Akta Notaris Yang Tidak Mencantumkan Kelengkapan Identitas Saksi Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan,” Jurnal Analisis Hukum 4, no. 1 (2021): 68–78.

[39] Caroline.

[40] Wahyu Risaldi, Mujibussalim Mujibussalim, dan M. Gaussyah, “Penerapan Asas In Dubio Pro Natura dan In Dubio Pro Reo oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 3 (13 Desember 2018): 547–60, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11151.

[41] Caroline, “Analisis Kekuatan Akta Notaris Yang Tidak Mencantumkan Kelengkapan Identitas Saksi Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan.”

[42] Diva Pranajaya dkk., “Tantangan dan Peluang dalam Penyelesaian Sengketa Online di Era Digital dalam Praktik Hukum Acara Perdata,” Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 2, no. 9 (2024): 1–10.

[43] Hairul Maksum, “Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram,” JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 5, no. 2 (31 Mei 2024): 123–30, https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i2.330.

[44] Monica Maharani Dewi, Tarisa Dinar Alifia, dan Sebastian Sitohang, “Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Perdata di Indonesia,” Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2, no. 3 (5 Juli 2024): 292–302, https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1416.

[45] Ardi Ardi dan Tri Suhendra Arbani, “Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tentang Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal,” Alauddin Law Development Journal 3, no. 1 (30 Maret 2021): 178–88, https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14638.

[46] Frita Apriliana Yudha, “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dengan Menggunakan Artifisial Intelegensi (AI),” Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 1, no. 3 (22 Mei 2024): 15–25, https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.237.