REVOLUSI ADMINISTRASI HUKUM DALAM ERA DIGITAL
(Menggugat Status Quo Badan Hukum Perkumpulan Melalui Rekonstruksi Normatif PMH 18/2025)
Oleh: Dr. H. Ikhsan Lubis, SH, SpN, M.Kn (Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia dan Akademisi di Bidang Hukum Kenotariatan) dan Andi Hakim Lubis (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)
Pengantar
Pembahasan ini mengangkat urgensi reformasi instrumen hukum administrasi negara dalam konteks pengakuan badan hukum perkumpulan yang mencerminkan hak konstitusional warga negara, sebagai respons terhadap kemajuan teknologi hukum dan tuntutan demokrasi partisipatoris. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) muncul sebagai inovasi normatif untuk mengatasi stagnasi dan rigiditas sistem pengakuan hukum konvensional yang selama ini terjebak dalam mekanisme yang elitis dan birokratis. Fokus pembahasan diarahkan pada tiga aspek utama: validitas normatif dan konstitusional PMH 18/2025 dalam kerangka sistem hukum nasional, transformasi substansi hukum administrasi melalui mekanisme digital dalam pengakuan badan hukum, serta kontribusi regulasi ini terhadap rekonstruksi sistem hukum nasional yang inklusif dan adaptif menghadapi tantangan era digital.
Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa PMH 18/2025 secara substantif konsisten dengan prinsip rule of law, rechtszekerheid, dan access to justice. Regulasi ini menandai sebuah preseden penting dalam perjalanan transisi menuju sistem hukum administrasi digital yang lebih terbuka, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sipil. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan PMH 18/2025 masih menghadapi tantangan signifikan terkait aspek inklusivitas dan akuntabilitas pengawasan publik yang harus dijamin secara optimal agar tujuan reformasi hukum dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan. Pentingnya penyelarasan dengan norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga menjadi aspek krusial yang harus diperkuat agar regulasi ini memiliki kekuatan hukum yang kokoh dan dapat diimplementasikan secara menyeluruh.
Kontribusi substantif pembahasan ini terletak pada pengembangan model hybrid legal recognition yang mengintegrasikan pendekatan digital dan konvensional guna menjembatani digital divide, sekaligus memperkuat kerangka normatif yang mendorong transformasi negara dari fungsi regulator menjadi fasilitator hak sipil secara lebih demokratis dan partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan efisiensi prosedural, tetapi juga menempatkan perlindungan hak-hak sipil dan prinsip legal certainty sebagai fondasi utama, sehingga memperkuat legitimasi sistem hukum nasional di tengah tantangan era digital. Hasil pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya teori hukum administrasi dan e-governance, serta menjadi acuan penting dalam reformasi regulasi pada ranah hukum publik lainnya seperti hukum agraria dan perizinan sosial. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak sekadar menjadi regulasi sektoral, melainkan berpotensi sebagai legal prototype dalam pembangunan sistem hukum nasional yang adaptif, demokratis, dan berkeadilan sosial.
Lebih jauh, pembahasan ini juga menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan publik yang berbasis partisipasi masyarakat dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan regulasi, sekaligus menanggapi risiko ketimpangan akses terhadap teknologi. Pendekatan multidimensi ini menjadi landasan strategis bagi negara untuk mengantisipasi kompleksitas implementasi regulatory reform di masa depan, sekaligus membuka ruang dialog kritis antara norma hukum, teknologi, dan kebutuhan sosial-politik. Oleh karena itu, PMH 18/2025 bukan hanya fenomena hukum administratif semata, melainkan manifestasi nyata dari legal innovation yang mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi konstitusional dengan perkembangan teknologi informasi guna mendukung pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan dan responsif.
Rekognisi digital dan revolusi hukum administrasi
Pengakuan badan hukum perkumpulan (vereniging) merupakan pijakan fundamental dalam sistem hukum modern, yang tidak sekadar menjembatani kehendak kolektif warga negara dengan legitimasi formal negara, tetapi juga menjadi cerminan prinsip rechtsstaat yang menjunjung tinggi hak konstitusional atas kebebasan berasosiasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Proses legal recognition badan hukum ini melampaui sekadar aspek administratif formal, menjadi arena di mana negara harus menegakkan prinsip legal certainty dan penghormatan atas hak sipil kolektif dalam bingkai due process of law. Namun, sistem pengakuan hukum konvensional di Indonesia, yang selama ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2016 dan Nomor 10 Tahun 2019, menunjukkan stagnasi normatif yang menghambat efektivitas dan inklusivitas perlindungan hukum terhadap organisasi masyarakat sipil, terutama di tengah dinamika perkembangan teknologi informasi dan demokrasi partisipatoris.
Kehadiran Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) merupakan jawaban penting atas tantangan tersebut. Regulasi ini mereformasi secara substansial proses pengakuan badan hukum perkumpulan dengan mengintegrasikan digitalisasi layanan hukum melalui sistem AHU Online, menyederhanakan prosedur, dan memperkuat prinsip rechtszekerheid. Transformasi ini menunjukkan pergeseran paradigmatik dari birokrasi administratif yang kaku ke arah tata kelola hukum elektronik (e-governance) yang efisien, transparan, dan responsif, sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan standar internasional dalam pengembangan regulatory governance. Namun, meskipun PMH 18/2025 menjanjikan kemajuan signifikan, tantangan praktis seperti inklusivitas akses dan pengawasan publik yang akuntabel masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi agar reformasi hukum ini benar-benar efektif dan berkelanjutan.
Secara teoretis, pembahasan terhadap PMH 18/2025 menawarkan kontribusi substantif dalam pengembangan hukum administrasi nasional dengan memperkenalkan model hybrid legal recognition yang menggabungkan pendekatan digital dan konvensional guna menjembatani digital divide dan memperkuat legitimasi administratif sebagai prasyarat keberadaan badan hukum. Regulasi ini juga memperluas cakrawala interpretasi fungsi negara, dari sekadar pemberi izin (regulator) menjadi fasilitator hak sipil dalam masyarakat digital, sekaligus menginisiasi rekonstruksi normatif yang berorientasi pada inklusivitas dan keadilan distributif (communitarian justice). Dalam konteks ius constituendum, PMH 18/2025 berpotensi menjadi blueprint bagi reformasi regulasi lain, termasuk hukum agraria dan hukum sosial, yang menghadapi tantangan serupa dalam efisiensi administratif dan fragmentasi regulasi. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya memperkuat pondasi legalitas administratif, tetapi juga menandai lompatan paradigmatik menuju sistem hukum nasional yang adaptif, demokratis, dan berkeadilan sosial, yang mampu mengintegrasikan kemajuan teknologi sebagai instrumen pemajuan hak konstitusional warga negara.
Namun, penting untuk dicermati bahwa transformasi hukum administrasi melalui PMH 18/2025 tidak dapat berdiri sendiri tanpa landasan kebijakan yang menjamin kesetaraan akses dan partisipasi masyarakat. Proses digitalisasi hukum—sebaik dan secanggih apa pun sistemnya—akan menimbulkan eksklusi baru jika negara abai terhadap kesenjangan infrastruktur dan kapasitas teknologi masyarakat. Di sinilah urgensi dari pendekatan hybrid legal recognition memperoleh relevansinya. Model ini menempatkan pengakuan badan hukum tidak semata sebagai hasil dari proses berbasis sistem daring, melainkan sebagai proses bertahap yang adaptif terhadap keragaman kondisi sosial, geografis, dan kapasitas digital warga negara. Negara harus memainkan peran sebagai enabler—bukan hanya regulator—dengan menyediakan dukungan teknis, edukasi hukum digital, serta mekanisme pengaduan yang efektif dan akuntabel.
Secara konseptual, PMH 18/2025 juga membuka ruang perdebatan baru mengenai posisi badan hukum perkumpulan sebagai subjek hukum publik. Selama ini, pendekatan dominan cenderung menempatkan badan hukum perkumpulan sebagai entitas privat yang berada dalam bayang-bayang logika privaatrecht. Padahal, proses pengesahan dan eksistensinya tidak terlepas dari instrumen hukum publik yang dijalankan oleh negara melalui organ administratif. Oleh karena itu, pengakuan badan hukum perlu dikaji dalam perspektif administrative legal theory, di mana status hukum suatu entitas bukan hanya ditentukan oleh kehendak para pendiri, tetapi juga oleh proses rekognisi negara yang mengandung dimensi yuridis, sosial, dan politis. Dalam konteks ini, PMH 18/2025 dapat dibaca sebagai reposisi peran negara dalam memperluas horizon hak sipil warga, melalui prosedur hukum yang predictable, efisien, dan berbasis asas pelayanan publik yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur).
Lebih jauh lagi, PMH 18/2025 membawa konsekuensi besar terhadap cara kita memandang relasi antara teknologi dan hukum. Penggunaan sistem AHU Online tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga menciptakan jejak digital (digital legal footprint) yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengawasan, evaluasi kebijakan, dan peningkatan transparansi. Sistem ini secara implisit menuntut pembaruan kompetensi para pejabat administratif dan integrasi antarlembaga agar tidak terjadi regulatory fragmentation. Di sinilah pentingnya pembacaan ulang PMH 18/2025 sebagai instrumen transformasi hukum secara struktural, bukan sekadar perbaikan prosedur administratif. Ia adalah wujud konkret dari regulatory digitization yang dapat dijadikan model awal (legal prototype) untuk reformasi sektor lain yang juga membutuhkan kesederhanaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Dengan demikian, PMH 18/2025 seharusnya tidak dilihat sebagai regulasi sektoral yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian integral dari agenda legal innovation nasional. Dalam kerangka constitutional democracy, regulasi ini memperlihatkan bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan partisipasi publik. Maka, alih-alih menjadi pengesahan administratif biasa, pengakuan badan hukum melalui mekanisme digital justru menjadi titik temu antara supremasi hukum, perkembangan teknologi, dan aspirasi masyarakat sipil untuk diakui secara sah sebagai bagian dari ekosistem demokrasi.
Namun, dalam konteks politik hukum nasional, keberadaan PMH 18/2025 juga perlu dilihat sebagai refleksi dari komitmen negara terhadap reformasi birokrasi dan pembaruan hukum yang inklusif. Regulasi ini bukan hanya alat teknokratis untuk mempercepat prosedur, melainkan juga cermin dari intensi negara untuk redefine relasinya dengan masyarakat sipil. Negara tidak lagi dapat menempatkan diri semata sebagai pengendali administratif atas eksistensi kolektif warga negara, tetapi harus menjadi facilitator of rights yang membuka akses legal formal secara luas dan adil. Dalam hal ini, PMH 18/2025 menjadi penting sebagai normative bridge antara hak konstitusional untuk berserikat dan kewajiban negara untuk mengadministrasikan hak itu secara efisien dan dapat diakses oleh semua kalangan.
Dari sisi filosofi hukum, regulasi ini juga menyentuh perdebatan klasik mengenai legal subjectivity dalam kerangka negara hukum modern. Pengakuan terhadap badan hukum perkumpulan adalah bentuk konkret dari pengakuan negara terhadap identitas kolektif warga negara yang ingin mengambil peran dalam ruang publik, baik sebagai pelaku sosial, agen perubahan, atau mitra kritis negara. Dalam tatanan demokrasi konstitusional, bentuk pengakuan ini tidak boleh direduksi menjadi sekadar formalitas administratif. Sebaliknya, ia harus dilihat sebagai ekspresi dari prinsip communitarian justice, yaitu keadilan yang menghargai pluralitas nilai, aspirasi, dan struktur sosial dalam masyarakat. Di sinilah PMH 18/2025 menjadi penting: ia membuka ruang artikulasi legal bagi komunitas yang selama ini tersekat oleh tembok prosedural dan hambatan birokratis yang tidak adaptif terhadap dinamika masyarakat.
Selain itu, dalam kerangka pembangunan hukum nasional berbasis teknologi, PMH 18/2025 dapat menjadi prototipe untuk penyusunan regulasi sejenis di bidang lain—khususnya sektor agraria, pendidikan, dan sosial. Ketiga sektor ini menghadapi tantangan yang sama: fragmentasi peraturan, inefisiensi prosedural, dan kesenjangan akses terhadap layanan hukum. Dengan mengadopsi electronic legal infrastructure seperti yang dimodelkan dalam AHU Online, negara dapat menciptakan sistem pelayanan hukum terpadu yang tidak hanya user-oriented, tetapi juga berakar pada prinsip keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan visi ius constituendum Indonesia, yakni membangun sistem hukum yang bukan hanya positivistic dan prosedural, tetapi juga reflektif terhadap nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan kemanusiaan.
Keseluruhan regulasi yang terkandung dalam PMH 18/2025 menyuarakan sebuah pergeseran penting dalam cara kita memahami hukum administrasi—yakni dari sistem yang berpusat pada negara (state-centered bureaucracy) menjadi sistem yang berorientasi pada pelayanan (service-oriented legalism). Dalam logika ini, administrasi negara bukan lagi alat kekuasaan yang mengatur warga dari atas, tetapi instrumen pelayanan hukum yang mempermudah akses terhadap pengakuan hak-hak sipil dan kolektif secara adil. PMH 18/2025 menandai dimulainya babak baru dalam rekonstruksi relasi hukum antara negara dan rakyat: relasi yang tidak hirarkis, melainkan kooperatif; tidak eksklusif, melainkan inklusif; dan tidak statis, melainkan progresif.
Menuju Sistem Pengakuan Hukum yang Inklusif dan Berkeadilan
Pergeseran paradigmatik dalam sistem pengesahan badan hukum perkumpulan di Indonesia, yang ditandai oleh lahirnya Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025). Regulasi ini bukan sekadar revisi teknis atas norma lama yang telah usang, melainkan representasi konkret dari normative shift dalam hukum administrasi publik, yaitu transformasi dari sistem yang berbasis bureaucratic formalism menuju digital constitutionalism.
Penggunaan teknologi digital dalam prosedur pengesahan badan hukum bukan hanya merespons tuntutan efisiensi dan transparansi, tetapi juga merekonstruksi cara negara menjalankan fungsi pengakuan hukum terhadap entitas kolektif. Dengan mengintegrasikan layanan AHU Online secara menyeluruh, PMH 18/2025 menegaskan bahwa legal recognition bukan lagi hak yang harus “diminta dengan upaya”, melainkan hak konstitusional yang dijamin melalui mekanisme administratif yang terbuka, akuntabel, dan setara.
Secara teoritis, PMH 18/2025 menjadi preseden penting bagi perluasan doktrin administrative recognition sebagai instrumen perlindungan hak sipil dalam masyarakat digital. Transformasi ini membawa konsekuensi bahwa pengesahan badan hukum tidak semata-mata tindakan administratif yang bersifat deklaratif, tetapi juga constitutive legal act yang meletakkan dasar legal personality secara sah di bawah kerangka negara hukum (rechtsstaat). Dalam hal ini, regulasi ini memperluas cakupan doktrin rechtszekerheid dengan menempatkan kepastian hukum sebagai hak warga, bukan hanya prinsip kelembagaan.
Lebih lanjut, kehadiran PMH 18/2025 turut memperkuat arsitektur good public governance dengan mengadopsi asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), seperti asas keterbukaan (openbaarheid), kepastian hukum (rechtmatigheid), dan pelayanan yang baik (zorgvuldigheid). Ini merupakan upaya konkret negara dalam mengatasi ketimpangan akses terhadap legalitas yang selama ini dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil—khususnya yang beroperasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan terpinggirkan. Dengan demikian, PMH 18/2025 memiliki dampak strategis dalam memperkuat inklusi hukum dan memperkecil risiko legal disenfranchisement.
Dari perspektif sosial-hukum, keberadaan regulasi ini juga mengukuhkan pentingnya kehadiran negara sebagai fasilitator partisipasi kolektif masyarakat dalam kehidupan demokratis. Dalam kerangka communitarian justice, pengakuan negara terhadap badan hukum perkumpulan bukan hanya validasi administratif, melainkan rekognisi etis-politik terhadap kapasitas komunitas dalam membentuk ruang sipil yang mandiri, deliberatif, dan partisipatif. Negara tidak cukup hanya menjamin kebebasan berserikat secara pasif, tetapi harus secara aktif menginstitusionalisasikan hak tersebut dalam kerangka hukum yang adaptif dan progresif.
Transformasi prosedur hukum yang diusung oleh PMH 18/2025 juga menghadirkan tantangan baru yang tidak bisa diabaikan. Di tengah antusiasme terhadap regulatory digitization, penting untuk menjaga agar sistem yang dibangun tidak terjebak dalam determinisme teknologi yang mengabaikan konteks sosial-budaya masyarakat. Digital divide, literasi hukum rendah, dan ketimpangan infrastruktur teknologi adalah realitas yang harus diantisipasi melalui kebijakan afirmatif yang bersifat inklusif. Oleh sebab itu, keberhasilan PMH 18/2025 tidak dapat hanya diukur dari kemudahan prosedur, tetapi juga dari sejauh mana ia memperluas ruang partisipasi hukum secara merata.
Dalam kerangka ius constituendum, PMH 18/2025 patut dijadikan acuan konseptual untuk sektor hukum strategis lainnya, seperti hukum agraria dan pendidikan, yang juga membutuhkan reformasi serupa dalam pengakuan hak dan legalisasi entitas. Apa yang telah dimulai dalam konteks pengesahan badan hukum perkumpulan dapat dikembangkan sebagai model integrated legal governance, yakni sistem hukum nasional yang tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan konstitusional warga negara.
Keberadaan PMH 18/2025 menandai sebuah era baru dalam hukum administrasi Indonesia—era di mana pengakuan hukum terhadap organisasi masyarakat sipil tidak lagi bersifat elitis, manual, dan diskriminatif, tetapi terbuka, terukur, dan terverifikasi secara digital. Regulasi ini menjadi simbol bahwa negara tidak lagi berdiri sebagai entitas kontrol, melainkan sebagai pelayan konstitusi yang menjamin keadilan prosedural dan perlindungan hak-hak kolektif melalui sistem hukum yang modern, demokratis, dan berorientasi pada masa depan.
Dalam semangat legal transformation, regulasi ini merujuk kepada cara bagaimana hukum mampu menjangkau dan mengakui eksistensi sosial dalam bentuk yang lebih manusiawi dan teknologis. PMH 18/2025 adalah fondasi dari sistem hukum yang tidak hanya taat pada norma, tetapi juga hadir secara substantif dalam kehidupan warga negara. Sebuah rekognisi digital yang tidak sekadar administratif, tetapi juga visioner.
Selain itu, dalam pembahasan ini menjadi sangat penting untuk menempatkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) dalam konteks lebih luas sebagai regulatory innovation dalam sistem hukum administratif Indonesia. Inovasi ini bukan sekadar pembaruan prosedural, melainkan sebuah regulatory paradigm shift yang mereformulasi hubungan antara negara, hukum, dan warga negara dalam era digital.
Dalam kerangka new administrative law, regulasi ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan command-and-control menuju facilitative governance, yakni model pengelolaan administrasi yang berpusat pada hak dan pelayanan publik. Pendekatan ini menekankan pada tiga pilar utama: (1) desentralisasi prosedur dengan integrasi digital, (2) penggunaan teknologi sebagai instrumen penjamin akuntabilitas, dan (3) transformasi peran negara dari gatekeeper menjadi rights facilitator. Konsepsi ini merekonstruksi wajah hukum administrasi Indonesia dari yang bersifat hierarkis menjadi partisipatif dan adaptif, sejalan dengan perkembangan digital bureaucracy dan regulatory technologies (RegTech) di tingkat global.
Secara metodologis, reformasi ini juga menghadirkan pendekatan data-driven governance dalam pengelolaan legal recognition. Sistem AHU Online tidak sekadar berfungsi sebagai saluran digital untuk administrasi formal, tetapi juga menghasilkan administrative data ecosystem yang dapat dianalisis secara real-time guna mengidentifikasi pola pelayanan, titik rawan ketimpangan, hingga efektivitas implementasi. Hal ini memperkenalkan dimensi baru dalam evaluasi kebijakan hukum publik yang berbasis legal analytics, memungkinkan pemerintah untuk merumuskan respons yang lebih presisi dan evidence-based.
Lebih jauh, PMH 18/2025 juga berkontribusi pada pengembangan doktrin constitutional administrative law, yaitu pendekatan yang menempatkan tindakan administrasi publik dalam kerangka konstitusional yang substansial, bukan semata-mata dalam bingkai legal-formalistik. Dalam konteks ini, pengakuan badan hukum perkumpulan diposisikan sebagai manifestasi administratif dari hak konstitusional, bukan sebagai output birokrasi yang bersifat diskresioner. Hal ini mengafirmasi bahwa administrative discretion hanya sah sejauh ia dijalankan dalam batas norma konstitusi dan prinsip-prinsip proportionality serta fairness, yang menjadi dasar etis dari constitutional governance.
Kontribusi teoritik lainnya adalah penguatan konsep administrative constitutionalism, di mana perangkat administratif—dalam hal ini PMH 18/2025 dan AHU Online—menjadi perpanjangan tangan dari nilai-nilai konstitusi. Ini membuka ruang bagi pemahaman bahwa hak berserikat bukan hanya dijamin oleh pasal konstitusi, tetapi juga diwujudkan secara konkret melalui sistem administrasi negara yang mampu merealisasikan perlindungan tersebut secara aktif. Dengan demikian, negara tidak bersikap pasif sebagai negative guarantor terhadap hak, tetapi hadir sebagai positive enabler yang memfasilitasi hak-hak sipil melalui kebijakan administratif yang sah dan akuntabel.
Dalam kerangka legal design thinking, sistem pengesahan digital yang diatur dalam PMH 18/2025 juga menunjukkan upaya human-centered regulation, yaitu desain hukum yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat sipil. Ini sangat penting mengingat banyak organisasi masyarakat akar rumput yang selama ini kesulitan mengakses pengesahan formal akibat kompleksitas prosedural dan keterbatasan geografis. Dengan mengedepankan prinsip aksesibilitas, kejelasan prosedur, dan penggunaan bahasa hukum yang inklusif, regulasi ini secara faktual mengurangi legal exclusion dan memperluas jangkauan perlindungan hukum formal secara signifikan.
Namun, untuk menjamin keberlanjutan dari reformasi ini, diperlukan regulatory stewardship yang kuat dari negara. Pengawasan terhadap implementasi PMH 18/2025 tidak cukup hanya melalui audit prosedural, tetapi juga harus disertai dengan normative audit terhadap kesesuaian implementasi dengan prinsip keadilan administratif dan nilai-nilai konstitusional. Oleh karena itu, perlu dibentuk mekanisme pengaduan berbasis digital yang dapat diakses masyarakat sipil sebagai bagian dari legal safeguard atas hak mereka dalam proses pengesahan.
Selain itu, penguatan capacity building bagi aparatur hukum dan organisasi masyarakat sipil mutlak diperlukan. Tanpa penguatan kapasitas, teknologi hanya akan menjadi lapisan baru yang memperumit prosedur dan tidak menyentuh esensi transformasi hukum. Dengan memberikan pelatihan yang sistematis dan pendekatan law and digital literacy, negara dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak menciptakan jurang baru antara pusat dan daerah atau antara kelompok terdidik dan kelompok rentan.
Selanjutnya, dalam perspektif pembangunan hukum nasional, PMH 18/2025 menandai arah baru pembentukan adaptive legal ecosystem—sebuah sistem hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga belajar dan berkembang seiring dinamika sosial, teknologi, dan geopolitik. Ini bukan sekadar regulasi administratif, tetapi cerminan dari legal resilience sebuah negara demokratis: kemampuan untuk berinovasi dalam hukum, sekaligus tetap setia pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan supremasi konstitusi.
Dengan demikian, keberadaan PMH 18/2025 tidak hanya menjadi instrumen administratif untuk pengesahan badan hukum perkumpulan, melainkan juga normative prototype bagi reformasi hukum administrasi publik yang lebih luas. Regulasi ini layak diposisikan sebagai pilar awal pembangunan digital rule of law di Indonesia, di mana hak-hak warga negara dijamin melalui mekanisme hukum yang modern, terukur, dan berorientasi pada keadilan substantif dalam lanskap demokrasi digital.
Transformasi digital dalam administrasi hukum yang diinisiasi oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) menandai lompatan paradigmatik dalam adaptasi sistem hukum Indonesia terhadap dinamika globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Regulasi ini tidak sekadar menawarkan solusi pragmatis atas keterbatasan prosedural regulasi sebelumnya, melainkan merupakan konstruksi normatif inovatif yang memperkuat administrative legitimacy melalui integrasi teknologi digital dalam tata kelola hukum publik secara holistik. Dampak positif yang dihasilkan mencakup peningkatan efisiensi pelayanan hukum, transparansi yang lebih baik, serta penguatan akuntabilitas publik, yang secara simultan membuka peluang pengembangan regulasi digital di ranah hukum administrasi strategis lain.
Pertama, keberlanjutan dan pengembangan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online harus menjadi prioritas pemerintah, dengan penekanan pada aspek keamanan data (data security), kemudahan akses (user-friendly access), dan peningkatan kualitas layanan publik. Optimalisasi teknologi digital harus diimbangi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang administrasi hukum, agar proses pengesahan badan hukum dapat berjalan dengan efisiensi tinggi sekaligus menjamin accountability dan transparency. Hal ini selaras dengan prinsip good governance yang menjadi fondasi negara hukum modern.
Kedua, sinkronisasi PMH 18/2025 dengan regulasi perundang-undangan terkait, terutama Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan norma konstitusional mengenai hak berserikat dan berorganisasi, sangat penting untuk memperkokoh legal certainty dan menghindari norm conflict. Konsistensi ini berfungsi sebagai instrumen penguatan kerangka hukum nasional yang harmonis dan memastikan perlindungan hak fundamental warga negara dalam konteks digitalisasi hukum administrasi.
Ketiga, PMH 18/2025 berpotensi menjadi blueprint bagi pengembangan regulasi administrasi hukum digital pada sektor hukum publik strategis lain, seperti hukum agraria, pendidikan, dan perizinan sosial. Pendekatan ini diharapkan mendorong efisiensi dan akuntabilitas layanan publik secara menyeluruh, sekaligus memperluas inklusivitas akses hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Transformasi ini mempertegas peran teknologi sebagai katalisator reformasi birokrasi dan administrasi negara yang berorientasi pada keadilan sosial dan demokrasi substantif.
Keempat, sosialisasi dan edukasi hukum yang masif perlu dijalankan untuk meningkatkan legal literacy masyarakat sipil terkait hak dan kewajiban dalam pengesahan badan hukum perkumpulan. Peningkatan kesadaran hukum ini tidak hanya memperkuat partisipasi aktif warga dalam proses reformasi hukum administrasi, tetapi juga mengokohkan prinsip participatory governance yang merupakan esensi demokrasi modern. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi subjek pasif, melainkan mitra strategis dalam pengembangan sistem hukum nasional yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan sosial.
Kelima, para regulator dan pelaksana administrasi hukum wajib konsisten menerapkan algemene beginselen van behoorlijk bestuur—asas keterbukaan, kepastian hukum, dan pelayanan yang baik—dalam seluruh tahapan pengesahan badan hukum perkumpulan. Konsistensi ini menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Implementasi asas ini akan memperkuat rule of law sekaligus memastikan bahwa digitalisasi administrasi hukum tidak mengorbankan prinsip-prinsip fundamental negara hukum Pancasila.
Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan hanya langkah teknis dalam modernisasi proses administrasi, melainkan sebuah terobosan reformasi hukum yang berkontribusi substantif terhadap pengembangan teori dan praktik hukum nasional. Regulasi ini merepresentasikan sinergi antara teknologi, hukum, dan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia dalam arus global digital governance yang berkeadilan dan demokratis.
State-Citizen Relationship
Lebih jauh, penting ditegaskan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) tidak semata-mata merupakan respons teknokratik terhadap stagnasi prosedural, melainkan manifestasi konkret dari rekonstruksi state-citizen relationship dalam domain hukum administratif modern. Regulasi ini menghadirkan format baru hubungan hukum yang lebih setara, di mana negara hadir bukan dalam kapasitas hierarkis yang mendominasi, melainkan sebagai facilitating state yang mengafirmasi kapasitas sipil warga melalui legal empowerment infrastructure yang terbuka, berbasis data, dan akuntabel.
Dari sudut pandang institutional legal theory, PMH 18/2025 memperkuat institusionalisasi prinsip public service law dalam hukum administrasi Indonesia. Prosedur pengesahan yang sebelumnya bersifat administratif-konvensional kini diangkat ke level normative governance berbasis platform, di mana prinsip-prinsip rule-based administration dikonkretkan dalam sistem yang bukan hanya mempermudah prosedur, tetapi juga menginternalisasi nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam struktur algoritmik. Ini merupakan contoh nyata dari penggabungan techno-regulatory tools dalam pengelolaan sistem hukum nasional, sekaligus menandai awal dari praktik algorithmic legal administration di Indonesia.
Regulasi ini juga memantik relevansi diskursus juridical pluralism dalam konteks pengakuan badan hukum, mengingat masyarakat sipil di Indonesia terdiri dari berbagai entitas sosial yang lahir dari keragaman budaya, tradisi hukum lokal, hingga komunitas digital kontemporer. Dengan menyederhanakan pengesahan badan hukum secara daring, PMH 18/2025 membuka ruang partisipasi lebih luas bagi entitas non-negara yang sebelumnya termarjinalisasi oleh struktur birokrasi konvensional. Hal ini selaras dengan gagasan inclusive legality, yaitu perluasan ruang legal-formal kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam sistem hukum formal akibat kompleksitas administratif dan eksklusi struktural.
Sebagai regulatory architecture yang mendasarkan diri pada prinsip digitalisasi inklusif, PMH 18/2025 turut menggeser peran hukum dari sekadar perangkat kontrol menuju instrumen distribusi akses dan keadilan. Ini menjadikan hukum bukan hanya alat negara untuk mengatur, tetapi juga platform of rights realization—suatu instrumen aktif yang menjamin bahwa hak konstitusional tidak sekadar diakui, tetapi juga diwujudkan melalui procedural accessibility dan operational transparency. Maka, hukum administratif tidak lagi dilihat sebagai lapis teknis yang bersifat sekunder, melainkan sebagai engine of justice yang menjadi tulang punggung demokrasi prosedural.
Ke depan, PMH 18/2025 menyimpan potensi strategis sebagai model digital legal infrastructure yang dapat diperluas pada berbagai domain pelayanan publik lainnya. Dalam konteks reformasi agraria, misalnya, banyak komunitas adat dan organisasi petani yang selama ini kesulitan memperoleh status hukum formal akibat rigiditas administratif. Dengan mengadopsi model pengesahan berbasis e-recognition seperti yang diterapkan dalam PMH 18/2025, negara dapat menciptakan skema pengakuan hukum yang lebih inklusif, fleksibel, dan adaptif terhadap konteks lokal, tanpa mengorbankan standar administratif nasional. Ini sekaligus memperkuat posisi hukum sebagai instrument of structural justice dalam relasi antara negara dan komunitas.
Lebih penting lagi, sistem AHU Online sebagai backbone dari implementasi PMH 18/2025 harus dipandang sebagai living system yang memerlukan adaptasi berkelanjutan melalui proses regulatory iteration. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan kompleksitas entitas sipil, sistem ini harus terus dikembangkan melalui pembaruan algoritma, pembukaan API untuk integrasi lintas sektor, serta penguatan user interface yang responsif terhadap kebutuhan pengguna. Di sinilah letak urgensi kolaborasi antara regulator, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun responsive administrative system yang bersifat iteratif, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi.
Sebagai simpulan argumentatif, PMH 18/2025 merepresentasikan lebih dari sekadar reformasi administrasi. Ia adalah bagian dari grand narrative pembangunan digital legal state—negara hukum yang tidak hanya berpegang pada norma, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk merealisasikan nilai-nilai dasar konstitusi dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Dalam tatanan ini, pengakuan badan hukum perkumpulan bukan lagi urusan perizinan administratif biasa, melainkan bagian dari proyek besar demokratisasi hukum, di mana setiap entitas sosial mendapatkan ruang legal untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dalam ekosistem tata kelola nasional yang inklusif dan berkeadilan. PMH 18/2025, dengan seluruh inovasi dan prinsip yang dikandungnya, patut dinilai sebagai juridical milestone dalam sejarah evolusi hukum administrasi Indonesia yang menuju arah sistem hukum berbasis hak, teknologi, dan keadaban demokratis.
PMH 18/2025 sebagai Paradigma Baru dalam Hukum Administrasi Indonesia
Dalam era ketika transformasi digital menjadi keniscayaan, sektor hukum dituntut untuk tidak sekadar adaptif, tetapi juga transformatif. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) hadir bukan hanya sebagai pembaruan prosedural dalam pengesahan badan hukum perkumpulan, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi sistemik terhadap cara negara menjalankan fungsi administratifnya. Dalam konteks ini, esai ini menelaah secara kritis dan sistematis bagaimana regulasi tersebut memperkuat prinsip rechtszekerheid (kepastian hukum) dan memenuhi algemene beginselen van behoorlijk bestuur (asas-asas umum pemerintahan yang baik), sekaligus memosisikan PMH 18/2025 sebagai fondasi paradigmatik dalam pembangunan hukum administrasi digital yang modern dan inklusif di Indonesia.
Prinsip rechtszekerheid menuntut kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas hukum sebagai landasan perlindungan terhadap subjek hukum. Dalam kerangka ini, PMH 18/2025 memperlihatkan upaya konkret negara untuk menghapus ketidakpastian prosedural yang sebelumnya kerap menjadi hambatan dalam pengesahan badan hukum perkumpulan. Penyatuan dan penyederhanaan regulasi yang sebelumnya terfragmentasi (PMH 3/2016 dan PMH 10/2019) menjadi satu sistem digital terintegrasi melalui AHU Online merupakan langkah strategis untuk menjamin legal certainty secara prosedural maupun substantif. Keterlacakan proses administratif (traceability), penghapusan prosedur ganda, dan percepatan waktu penyelesaian bukan hanya memperkuat efisiensi birokrasi, melainkan juga memperkokoh due process of law yang menjadi pilar keadilan prosedural.
Dari perspektif algemene beginselen van behoorlijk bestuur, PMH 18/2025 mengintegrasikan asas-asas seperti legalitas, keterbukaan (openbaarheid), keadilan prosedural (fair play), proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam satu kerangka regulatif yang utuh. Sistem digital yang digunakan bukan sekadar alat, melainkan representasi dari public service ethics yang memosisikan masyarakat sebagai mitra dalam tata kelola, bukan sekadar objek kebijakan. Transparansi data, akses publik terhadap status badan hukum, dan mekanisme pengawasan digital memperkuat kontrol sosial terhadap administrasi negara, yang sekaligus memperkecil ruang untuk arbitrariness dan maladministrasi. Dalam hal ini, PMH 18/2025 menjelma sebagai prototipe responsive regulation yang berbasis teknologi informasi dan prinsip-prinsip good governance.
Lebih jauh, regulasi ini memiliki dimensi filosofis yang penting. Penggunaan sistem elektronik dalam pengesahan badan hukum bukan hanya transformasi teknologis, melainkan juga aktualisasi nilai konstitusional atas hak berserikat dan berorganisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini memperlihatkan kesadaran negara akan perlunya menjamin keadilan prosedural dalam bentuk yang inklusif dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kerangka teori normative justice, digitalisasi ini mewujudkan prinsip kesetaraan dalam akses hukum sekaligus memperkuat pluralisme hukum melalui pengakuan terhadap entitas sipil dalam berbagai bentuknya.
Dari sisi sistem hukum nasional yang hierarkis dan terintegrasi, posisi PMH 18/2025 harus dipahami dalam relasi vertikal dengan undang-undang organik seperti UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sinergi ini penting untuk menjamin harmonisasi sistemik dan menghindari konflik norma yang dapat mengaburkan jaminan kepastian hukum. PMH 18/2025 juga menegaskan kompatibilitas dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam hal keamanan informasi dan perlindungan data pribadi sebagai fondasi digital legal trust.
Implikasi sosial dan ekonomi dari regulasi ini juga tak kalah signifikan. Dengan mempercepat proses pengesahan badan hukum dan mengurangi beban administratif, PMH 18/2025 menciptakan transaction cost efficiency yang mendukung iklim usaha berbasis komunitas, organisasi sipil, dan kewirausahaan sosial. Kemudahan akses melalui platform digital mendorong pertumbuhan organisasi masyarakat sipil dan memperkuat basis demokrasi partisipatif. Namun, tantangan nyata seperti digital divide harus diatasi melalui kebijakan afirmatif seperti literasi digital, pembangunan infrastruktur TI di wilayah tertinggal, dan perlindungan kelompok rentan dari diskriminasi akses.
Secara politik hukum, PMH 18/2025 menandai pergeseran fungsi negara dari sekadar regulator birokratik menjadi fasilitator pelayanan hukum yang adaptif, akuntabel, dan berbasis teknologi. Ini adalah cerminan dari evolving legal state di Indonesia, yang bergerak dari model hukum statis menuju smart legal governance. Regulasi ini mencerminkan pergeseran dari command-and-control bureaucracy menuju model networked regulation, yang mengutamakan dialog, partisipasi, dan penguatan legal personality kolektif sebagai bagian dari ekosistem hukum yang demokratis.
Dalam pengembangan teori hukum nasional, PMH 18/2025 membuka ruang bagi penguatan konsep regulatory informatics, yaitu interaksi antara teknologi digital dan norma hukum dalam membentuk prosedur administratif yang responsif, serta konsep algorithmic legality yang menjamin penerapan norma berbasis sistem digital tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif. Dengan mengintegrasikan e-governance, keadilan prosedural, dan public law values, PMH 18/2025 tidak hanya melayani kebutuhan administratif, tetapi juga berkontribusi pada transformasi struktural hukum administrasi publik Indonesia.
Institutional Capacity Building
Keberhasilan PMH 18/2025 dalam memperkuat rechtszekerheid dan mewujudkan algemene beginselen van behoorlijk bestuur terletak pada kemampuannya menggabungkan legitimasi normatif dengan efektivitas praktis dalam pelayanan hukum berbasis digital. Namun, transformasi ini harus dilengkapi dengan institutional capacity building, kebijakan pendukung yang progresif, serta partisipasi aktif masyarakat sipil untuk memastikan bahwa digitalisasi hukum benar-benar menjadi alat pemajuan keadilan, bukan instrumen eksklusi baru. PMH 18/2025 dengan demikian layak diposisikan sebagai milestone dalam reformasi hukum administratif nasional—yang tidak hanya mencerminkan perkembangan teknologi, tetapi juga tekad untuk menjadikan hukum sebagai landasan keadilan, efisiensi, dan demokrasi yang hidup.
Lebih jauh, PMH 18/2025 perlu dipandang sebagai titik tolak lahirnya epistemic shift dalam hukum administrasi publik Indonesia, yakni bergesernya orientasi dari pendekatan legalistik-konvensional menuju pendekatan normatif-teknokratik yang berbasis data-driven governance. Pergeseran ini mengharuskan rekonstruksi konseptual terhadap peran negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik, tidak lagi semata sebagai rule enforcer, melainkan sebagai normative enabler yang menyediakan ekosistem hukum yang adaptif, responsif, dan transformatif. Di sinilah signifikansi PMH 18/2025 tidak hanya sebagai produk normatif, tetapi juga sebagai inovasi kelembagaan (institutional innovation) yang mengedepankan teknologi sebagai instrumen keadilan dan efektivitas hukum (legal effectiveness).
Dalam konteks legal system theory, PMH 18/2025 mencerminkan upaya kodifikasi administratif yang bersifat integratif, menjembatani disparitas antara substansi hukum dan proses administratif yang selama ini bersifat fragmented dan sektoral. Sistem AHU Online sebagai platform digital pengesahan badan hukum perkumpulan menjadi prototipe integrated legal service yang mendorong processual transparency, menjamin hak-hak administratif warga negara, dan meminimalkan institutional discretion yang berlebihan. Hal ini mempertegas bahwa regulasi tersebut tidak hanya menjamin rechtszekerheid secara formal, tetapi juga substantif—dengan menciptakan predictable legal outcomes yang berbasis pada sistem yang dapat diaudit secara real time.
Dalam kerangka legal pluralism, PMH 18/2025 turut memberikan ruang yang lebih inklusif bagi entitas sosial non-negara—khususnya organisasi masyarakat sipil, komunitas adat, dan entitas berbasis keagamaan—untuk memperoleh pengakuan legal yang setara dalam sistem hukum nasional. Ini merupakan bentuk pelembagaan dari recognitive justice, yakni pengakuan terhadap eksistensi dan kapasitas hukum kolektif yang kerap termarginalisasi dalam desain hukum positif konvensional. Dengan demikian, regulasi ini memperluas spektrum keadilan administratif tidak hanya secara vertikal (antara negara dan warga negara), tetapi juga secara horisontal (antar entitas sosial dalam masyarakat multikultural).
Selaras dengan pendekatan new public management, digitalisasi layanan hukum sebagaimana diatur dalam PMH 18/2025 juga berpotensi meningkatkan efisiensi kelembagaan negara. Pemangkasan prosedur, reduksi interaksi tatap muka, serta penggunaan sistem auto-verification berbasis data elektronik berkontribusi langsung pada peningkatan public trust terhadap layanan hukum. Di tengah stagnasi birokrasi klasik yang masih bercorak hierarkis dan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, sistem ini menghadirkan model pelayanan berbasis teknologi yang lebih bersih, cepat, dan berorientasi hasil (output-based legal service delivery).
Namun demikian, modernisasi regulasi ini harus disertai dengan anticipatory governance, yaitu kemampuan negara untuk mengantisipasi risiko-risiko baru yang muncul dari penggunaan teknologi dalam sistem hukum. Tantangan seperti manipulasi data, kebocoran informasi pribadi, hingga kesenjangan digital harus dikelola dengan instrumen hukum pelindung yang tepat. Dalam hal ini, harmonisasi PMH 18/2025 dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi syarat mutlak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak privat warga negara dalam layanan publik berbasis digital.
Lebih penting lagi, PMH 18/2025 perlu dijadikan precedent regulatif untuk pengembangan smart regulation di sektor hukum publik lainnya. Dengan pendekatan normative-tech design, yang mengintegrasikan prinsip hukum administrasi dengan teknologi digital, Indonesia dapat mengembangkan kerangka legal interoperability antarsektor dalam pelayanan publik—misalnya antara sistem AHU Online dengan OSS (Online Single Submission), sistem e-KTP, atau layanan perpajakan. Interkonektivitas ini menjadi fondasi untuk mewujudkan hukum sebagai layanan (law as a service) yang tidak hanya normatif tetapi juga fungsional dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Pada tataran teoritik, regulasi ini juga menantang dominasi pendekatan positivistik-formalistik dalam studi hukum administrasi Indonesia. PMH 18/2025 menjadi titik awal untuk mengembangkan interdisciplinary legal studies yang menggabungkan ilmu hukum, ilmu administrasi publik, teknologi informasi, dan sosiologi hukum dalam satu payung analisis. Pendekatan ini sejalan dengan arah perkembangan legal informatics dan regulatory innovation di negara-negara maju, yang menjadikan hukum sebagai platform dinamis yang dikembangkan secara adaptif berdasarkan umpan balik (legal feedback loop) dari pengguna layanan.
Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya memenuhi prasyarat asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bentuk yang normatif-formal, tetapi juga memperkenalkan legal architecture baru yang menjanjikan perubahan paradigmatik dalam hubungan negara dan warga negara di era digital. Transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari komitmen negara untuk mewujudkan democratic legality—yakni hukum yang dibangun atas dasar partisipasi, aksesibilitas, dan keadilan sosial sebagai prinsip utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Selain itu, keberadaan dari PMH 18/2025 juga menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan mendasar bagi hukum administrasi Indonesia dalam menjawab tuntutan zaman yang semakin kompleks. Regulasi ini harus terus dikawal, diuji, dan dievaluasi secara konstan melalui riset-riset hukum interdisipliner yang memperhatikan aspek normatif, teknologis, dan sosiologis secara seimbang. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang tidak hanya modern secara prosedural, tetapi juga progresif secara substantif—yakni hukum yang hidup, inklusif, dan berkeadilan di tengah realitas masyarakat digital abad ke-21.
Dalam kerangka tersebut, penting pula untuk menyoroti bagaimana PMH 18/2025 secara implisit membuka jalan bagi pembaruan konsep administrative citizenship—yakni pengakuan bahwa status kewarganegaraan tidak hanya bersifat politis-konstitusional, tetapi juga administratif-fungsional. Melalui simplifikasi dan digitalisasi proses pengesahan badan hukum perkumpulan, regulasi ini menjamin bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat sipil memiliki akses yang lebih merata terhadap hak-hak administratif negara, tanpa terhalang oleh hambatan birokrasi yang eksklusif dan diskriminatif. Dalam konteks ini, regulasi bukan hanya sebagai perangkat kendali, melainkan sebagai instrumen emancipatory governance yang mengafirmasi kesetaraan akses atas layanan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.
Lebih lanjut, PMH 18/2025 juga secara tidak langsung menantang dikotomi lama antara law in books dan law in action. Dengan menempatkan instrumen digital sebagai tulang punggung proses administratif, regulasi ini memfasilitasi konsistensi antara norma hukum tertulis dan pelaksanaannya di lapangan, mengurangi ruang bagi administrative arbitrariness. Hal ini memperkuat kredibilitas hukum administrasi publik sebagai subsistem yang berorientasi pada good governance metrics, seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Dalam perspektif ini, PMH 18/2025 tidak hanya meregulasi proses administratif, tetapi juga merevitalisasi etika pelayanan publik melalui mekanisme digital yang dapat diaudit secara objektif.
Dalam dimensi praksis, PMH 18/2025 berpotensi menginspirasi transisi kelembagaan dari command-and-control bureaucracy menuju responsive bureaucracy. Artinya, negara tidak lagi memposisikan diri sebagai entitas yang mendikte, tetapi sebagai fasilitator aktif yang membangun interaksi dialogis dengan warga negara melalui medium digital yang bersifat user-centric. Ini menjadi penting dalam menciptakan legal proximity, yaitu kedekatan antara warga dan hukum dalam konteks pengalaman administratif sehari-hari, yang selama ini kerap tercerabut akibat alienasi birokrasi dan kompleksitas prosedural. Penguatan pengalaman administratif yang positif inilah yang menjadi prasyarat terbentuknya kepercayaan publik jangka panjang terhadap sistem hukum nasional.
Namun demikian, keberhasilan implementasi PMH 18/2025 sangat ditentukan oleh kualitas legal technostructure yang menopang sistem AHU Online. Tanpa infrastruktur teknologi yang handal, standar interoperabilitas yang ketat, dan tata kelola digital yang akuntabel, regulasi ini dapat terjebak dalam paradoks digitizing dysfunction—yakni digitalisasi yang justru memperburuk pelayanan karena minimnya kesiapan institusional dan rendahnya digital legal literacy dari aparatur pelaksana maupun pengguna layanan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung (supporting regulations) yang memastikan adanya pelatihan reguler, peningkatan kapasitas SDM, serta sistem pengawasan dan pengaduan digital yang efektif sebagai bagian dari digital legal ecosystem yang berkelanjutan.
Secara strategis, PMH 18/2025 juga dapat dijadikan basis pengembangan regulatory sandbox dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Konsep ini memungkinkan negara menguji coba inovasi regulatif dalam skala terbatas sebelum diadopsi secara nasional. Dengan demikian, eksperimen kebijakan seperti digitalisasi pengesahan perkumpulan dapat dievaluasi secara empiris berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan dampak sosialnya. Pendekatan evidence-based regulation semacam ini penting untuk memperkuat legal pragmatism dalam reformasi birokrasi hukum yang sering kali tersandera oleh beban normatif yang kaku dan resistensi kelembagaan.
PMH 18/2025 sejatinya bukan sekadar regulasi administratif biasa, melainkan regulatory watershed yang menandai pergeseran mendalam dalam epistemologi dan praktik hukum administrasi negara. Ini adalah langkah awal menuju terbentuknya regulatory governance 4.0, di mana hukum tidak hanya menjadi perangkat kontrol, tetapi juga platform kolaboratif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membentuk, mengakses, dan mengawasi proses administrasi publik secara setara dan berdaya. Inilah wajah baru hukum administrasi yang berorientasi masa depan—hukum yang lentur, inklusif, dan berkeadilan sosial dalam kerangka transformasi digital nasional.
Dengan menyadari kompleksitas tantangan dan potensi strategis yang dihadirkan oleh PMH 18/2025, maka menjadi tugas komunitas akademik, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama merawat, mengkritisi, dan menyempurnakan regulasi ini secara berkelanjutan. Hanya melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin, kita dapat memastikan bahwa agenda reformasi hukum administratif digital ini tidak terjebak pada euforia teknologi semata, tetapi benar-benar menjelma sebagai instrumen keadilan administratif yang berpihak pada kepentingan publik, demokrasi, dan hak-hak sipil yang fundamental.
Regulatory Blueprint Bagi Sektor Hukum Lain
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) menempati posisi strategis dalam rekonstruksi hukum agraria nasional yang berkeadilan dan berbasis teknologi, dengan memberikan kontribusi normatif dan konseptual yang signifikan sebagai regulatory blueprint bagi sektor hukum lain. Tidak sekadar instrumen administratif pengesahan badan hukum perkumpulan, PMH 18/2025 menjadi model transformatif pelayanan publik digital yang menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid), transparansi, dan akuntabilitas melalui implementasi sistem AHU Online. Pendekatan ini sejalan dengan teori digital governance, yang menekankan integrasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan hukum publik.
Dalam konteks hukum agraria, regulasi ini membuka ruang bagi pengembangan sistem pendaftaran tanah elektronik yang lebih efisien dan transparan, sebagaimana langkah awal yang diinisiasi oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Tanah Elektronik. Meskipun terdapat kendala infrastruktur dan perlindungan data, integrasi digitalisasi dalam sistem pertanahan merupakan manifestasi konkrit pembaruan hukum yang harus dikawal dengan harmonisasi regulasi, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Cipta Kerja, agar tercipta sistem agraria nasional yang kohesif dan responsif terhadap kemajuan teknologi serta berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan lingkungan.
Secara filosofis, PMH 18/2025 mewakili wujud konkret dari ius constituendum yang berkeadilan dan berteknologi, membuka akses layanan hukum yang mudah, transparan, dan nondiskriminatif bagi masyarakat sipil. Regulasi ini tidak hanya memperkuat posisi hukum badan hukum perkumpulan sebagai subjek hukum positif, tetapi juga menegaskan pergeseran paradigma dari state-centric ke civic-oriented law, di mana negara berperan sebagai fasilitator penguatan hak sipil melalui mekanisme digital yang inklusif dan partisipatif. Dalam dimensi sosial-ekonomi-politik, digitalisasi pelayanan hukum melalui PMH 18/2025 menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi bagi pelaku usaha mikro hingga menengah, serta memperkuat legitimasi negara dalam fungsi administratif yang transparan dan akuntabel.
Model digitalisasi pengesahan badan hukum ini berpotensi direplikasi dalam pengakuan hak-hak komunal agraria, seperti pengakuan wilayah adat dan status hukum perkumpulan adat, yang selama ini sering terabaikan dalam sistem manual yang kerap diskriminatif. Transformasi digital tersebut mengusung prinsip norm clarity, procedural accountability, dan open access guarantee sebagai parameter utama untuk sistem agraria inklusif dan berdaulat atas data (data sovereignty). Dengan demikian, PMH 18/2025 merupakan pionir dalam membangun digital legal infrastructure yang memadukan aspek hukum, teknologi, dan sosial-politik dalam reformasi hukum agraria.
Namun, kritik penting mengemuka terkait kebutuhan jaminan integritas sistem digital agar tidak berubah menjadi sarana cyber-authoritarianism yang membatasi kebebasan berserikat dan berorganisasi. Negara harus memastikan digitalisasi pelayanan hukum berfungsi sebagai medium pengembangan ruang kebebasan sipil, bukan alat kontrol sepihak. Dalam hal ini, aspek legal construction melalui platform digital berbasis prinsip presumption of legality dan procedural fairness menjanjikan administrasi hukum yang transparan, akuntabel, dan dapat diaudit (traceable).
Dalam ranah hukum nasional, PMH 18/2025 harus diposisikan sebagai regulasi pelaksana yang terintegrasi dengan kerangka hukum yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta menjunjung tinggi konstitusi (UUD 1945) yang menjamin hak berserikat dan berkumpul. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, filosofis, historis, dan konseptual, PMH 18/2025 dapat dilihat sebagai upaya korektif terhadap warisan hukum kolonial yang kaku dan sentralistik dalam pengakuan badan hukum serta partisipasi sipil.
Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya memperkaya teori hukum nasional dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip digital governance dan akses inklusif, tetapi juga berperan sebagai katalisator transformasi sistem hukum yang adaptif dan transformatif. Regulasi ini menandai titik awal penting dalam proses dekonstruksi ketimpangan struktural menuju tatanan hukum nasional yang inklusif, berkeadilan sosial, serta berpihak pada masyarakat marginal. Sebagai regulatory blueprint, PMH 18/2025 membuka jalan bagi rekonstruksi hukum agraria dan sektor hukum strategis lain yang menuntut sinkronisasi antara norma hukum, teknologi, dan nilai sosial demi tercapainya cita hukum Indonesia yang modern dan berkeadilan.
Melanjutkan kajian tersebut, penting untuk menyoroti aspek inovatif PMH 18/2025 dalam konteks paradigmatik reformasi hukum nasional yang mengedepankan sinergi antara digitalisasi dan keadilan substantif. Regulasi ini secara sistematis menantang dogma legal formalistik yang selama ini menghambat akses masyarakat terhadap pengakuan hukum dan pelayanan administrasi publik. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi, PMH 18/2025 tidak hanya mempercepat proses birokrasi tetapi juga meminimalisasi peluang penyimpangan dan praktik korupsi yang kerap mewarnai prosedur manual. Oleh karena itu, regulasi ini berperan sebagai breakthrough dalam membangun trust governance yang merupakan pondasi bagi stabilitas sistem hukum demokratis modern.
Lebih jauh, PMH 18/2025 berkontribusi pada reformulasi konsep legal recognition yang selama ini bersifat eksklusif dan parsial, menjadi model inklusif yang membuka ruang bagi partisipasi masyarakat hukum adat dan kelompok marginal dalam pengakuan badan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan tuntutan internasional terkait pemenuhan hak-hak sipil dan politik sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) serta prinsip-prinsip United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan hanya memenuhi agenda domestik, tetapi juga mengokohkan posisi Indonesia dalam arus globalisasi hukum yang menuntut penghormatan hak asasi manusia berbasis teknologi.
Keterpaduan PMH 18/2025 dengan agenda digitalisasi nasional juga menghadirkan tantangan baru dalam hal keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Regulasi ini harus dilengkapi dengan mekanisme safeguard yang kuat untuk menjamin integritas data elektronik, mencegah akses tidak sah, dan memastikan perlindungan hak-hak subjek hukum dalam sistem digital. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas sektor antara kementerian hukum dan teknologi informasi menjadi imperative, mengingat maraknya ancaman cybercrime yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pelayanan hukum digital. Integrasi prinsip privacy by design dan data sovereignty harus menjadi fokus utama dalam pengembangan lanjutan sistem AHU Online dan platform hukum digital lainnya.
Selain itu, PMH 18/2025 mendorong transformasi peran negara dari regulator tradisional menjadi fasilitator ekosistem hukum yang terbuka dan partisipatif. Hal ini mencerminkan evolusi konsep rechtsstaat menuju digital constitutionalism, di mana prinsip-prinsip konstitusional dijalankan secara efektif melalui mekanisme teknologi digital. Negara tidak lagi sekadar mengatur, tetapi juga menyediakan infrastruktur hukum digital yang memungkinkan masyarakat sipil untuk aktif berkontribusi dalam proses legislasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Model ini memperkuat dimensi demokratisasi hukum, sekaligus menjawab tuntutan era society 5.0 yang mengintegrasikan inovasi teknologi dengan pembangunan manusia berkelanjutan.
Lebih jauh, pendekatan sistemik PMH 18/2025 memfasilitasi harmonisasi norma hukum di berbagai sektor, mengatasi problem fragmentasi dan tumpang tindih regulasi yang selama ini menjadi kendala dalam penyelenggaraan hukum agraria dan organisasi kemasyarakatan. Melalui penguatan interoperabilitas data dan standar prosedur berbasis teknologi, regulasi ini mempromosikan efisiensi regulasi sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan komunitas hukum adat. Hal ini sejalan dengan prinsip good regulatory practice yang diakui secara internasional sebagai fondasi tata kelola hukum modern.
Selanjutnya, dari perspektif pembangunan hukum berkelanjutan, PMH 18/2025 menegaskan urgensi pengembangan digital legal infrastructure yang responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi dan tantangan lingkungan. Digitalisasi pelayanan hukum tidak boleh sekadar menjadi inovasi teknis, melainkan harus berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam konteks keadilan sosial dan pengurangan ketimpangan. Dengan demikian, regulasi ini memberikan kontribusi substantif pada pergeseran paradigma pembangunan hukum nasional, yang kini semakin mengedepankan inklusivitas, akuntabilitas, dan teknologi sebagai pilar utama.
Dengan demikian, PMH 18/2025 merupakan landmark policy dalam evolusi hukum Indonesia, yang tidak hanya menjawab kebutuhan administratif dan teknis, tetapi juga menawarkan visi strategis pembaruan hukum nasional yang berbasis teknologi dan berkeadilan. Keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada komitmen kolektif antara pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta, untuk membangun ekosistem hukum digital yang transparan, responsif, dan demokratis. Dengan demikian, PMH 18/2025 dapat menjadi prototype regulasi masa depan yang mengedepankan harmonisasi norma, perlindungan hak asasi, dan inovasi teknologi demi mewujudkan tatanan hukum nasional yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) telah membuka babak baru dalam reformasi hukum administrasi publik Indonesia dengan mengadopsi digitalisasi proses pengesahan badan hukum perkumpulan. Namun, agar regulasi ini dapat berfungsi sebagai pijakan normatif sekaligus strategi pembangunan hukum administrasi yang modern, berkeadilan, dan berdaya saing global, sejumlah reformasi pendukung harus segera diimplementasikan secara sistematis dan komprehensif.
Pertama, Kementerian Hukum perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Optimalisasi Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online tidak hanya menuntut kestabilan teknis dan keamanan data (data security), tetapi juga kesiapan SDM yang mumpuni agar layanan dapat berlangsung cepat, efisien, dan akuntabel. Tanpa investasi infrastruktur dan pengembangan kompetensi, upaya digitalisasi berpotensi mengalami stagnasi yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat akses ke due process bagi masyarakat.
Kedua, harmonisasi dan integrasi PMH 18/2025 dengan regulasi sektoral lain menjadi urgensi mutlak. Penggabungan sistem pengesahan badan hukum dengan ekosistem digital lain, seperti Online Single Submission (OSS) untuk perizinan usaha dan sistem hukum agraria, akan membentuk layanan terpadu (one-stop service) yang efisien dan responsif. Integrasi ini tidak hanya menghilangkan fragmentasi birokrasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelayanan publik secara menyeluruh, sesuai dengan prinsip public value dan administrative simplification.
Ketiga, edukasi dan sosialisasi secara massif kepada masyarakat sipil harus menjadi agenda prioritas pemerintah. Pemahaman terhadap mekanisme digital pengesahan badan hukum harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan modern ini secara optimal. Dengan demikian, tidak hanya meningkatkan legal literacy, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam proses hukum yang berbasis teknologi, memperkuat participatory governance sebagai pilar demokrasi substansial.
Keempat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum wajib mengembangkan model evaluasi dan audit berbasis teknologi untuk memantau pelaksanaan PMH 18/2025 secara real-time. Pendekatan ini penting untuk segera mengidentifikasi hambatan teknis maupun administratif dan mengantisipasi potensi maladministrasi. Penerapan legal tech governance berbasis data akan memperkuat mekanisme checks and balances serta menegakkan prinsip transparency dan accountability dalam tata kelola hukum digital.
Kelima, pengembangan kajian akademis dan praktis terkait regulatory informatics dan digital governance dalam konteks hukum administrasi harus didorong secara sistematik. Kontribusi intelektual dari akademisi dan praktisi hukum tidak hanya akan memperkaya kerangka teoretik hukum administrasi modern, tetapi juga menyediakan solusi aplikatif yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pembaruan ilmu hukum yang responsif dan inovatif dalam menghadapi era disrupsi digital.
Dengan demikian, PMH 18/2025 dapat berfungsi sebagai instrumen reformasi hukum administrasi yang tidak hanya menjawab tantangan teknis digitalisasi, tetapi juga memperkuat fondasi teori dan praktik hukum nasional. Melalui penguatan infrastruktur, integrasi regulasi, edukasi masyarakat, pengawasan teknologi, dan riset akademik, Indonesia dapat mewujudkan sistem administrasi hukum publik yang modern, inklusif, dan berkeadilan, serta siap bersaing di panggung global.
Evolusi Sistem Hukum Administrasi Indonesia
Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) menandai tonggak penting dalam evolusi sistem hukum administrasi Indonesia, khususnya terkait pengakuan badan hukum perkumpulan secara digital. Regulasi ini tidak hanya berorientasi pada penyederhanaan prosedur administratif, tetapi juga mengandung fungsi normatif yang strategis dalam memperluas akses keadilan dan memberdayakan masyarakat sipil. Melalui pendekatan digital registry, PMH 18/2025 mengadopsi model modern yang telah terbukti efektif di negara-negara dengan sistem civil law seperti Belanda dan Jerman, di mana legal recognition dapat diperoleh secara online dengan legal effect langsung. Model ini tidak sekadar meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap negara sebagai fasilitator hak warga negara, bukan hambatan administratif yang membelit.
Dalam analisis hukum yang berlandaskan prinsip lex superior dan lex specialis, PMH 18/2025 harus tetap konsisten dengan nilai-nilai konstitusional, terutama dalam aspek non-diskriminasi, akses keadilan, dan penghormatan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan mengkombinasikan penalaran deduktif dan induktif, kajian empiris menunjukkan bahwa meskipun PMH 18/2025 memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas legal recognition, kendala signifikan masih ditemukan pada aspek keterbatasan akses digital di berbagai daerah, serta perlindungan hukum bagi kelompok rentan yang belum terakomodasi secara optimal. Hal ini menuntut kebijakan afirmatif dan mekanisme pengawasan terpadu agar proses digitalisasi tidak menjadi sumber eksklusi baru, melainkan instrumen inklusi sosial yang nyata.
Secara filosofis, PMH 18/2025 merupakan manifestasi dari paradigma legal empowerment yang menggeser peran negara dari pengontrol ketat menjadi fasilitator terbuka yang menghormati otonomi hukum masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip constitutional democracy dan open legal system yang menekankan partisipasi aktif warga negara dalam proses hukum. Digitalisasi pengakuan badan hukum yang diatur dalam regulasi ini juga mengimplementasikan konsep law as process, menggantikan model law as command yang bersifat hierarkis dan top-down. Melalui sistem otomatisasi, interaksi antara negara dan warga menjadi lebih egaliter dan transparan, sekaligus memperkuat akuntabilitas birokrasi dalam penyelenggaraan hukum administrasi.
Namun, pengembangan PMH 18/2025 tidak dapat dilepaskan dari konteks kesenjangan digital (digital divide) yang masih nyata antara wilayah urban dan rural di Indonesia. Oleh sebab itu, pengaturan ini harus mengadopsi prinsip adaptive legality, yakni kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan disparitas sosial-ekonomi dan infrastruktur lokal tanpa mengorbankan integritas normatifnya. Pendekatan transitional legal hybrid, yakni mengintegrasikan sistem digital dengan mekanisme konvensional, menjadi solusi strategis untuk memastikan bahwa akses terhadap pengakuan badan hukum tidak bersifat eksklusif bagi segmen masyarakat yang sudah terdigitalisasi.
Dalam perspektif regulasi yang lebih luas, PMH 18/2025 dapat menjadi pemicu reformasi di sektor hukum administrasi lainnya, seperti pengelolaan agraria, perizinan lingkungan, dan legalisasi hak komunitas adat. Model automated legal services yang diadopsi membuka ruang bagi pengembangan jurisprudence transformatif yang menempatkan hukum sebagai alat emansipasi sosial, bukan semata alat pengendalian sosial. Regulasi ini menegaskan bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat sipil dan mampu menjembatani kompleksitas sosial-politik Indonesia yang pluralistik.
Evaluasi berbasis matriks legal effectiveness mengindikasikan bahwa PMH 18/2025 telah mencerminkan kesesuaian substantif dengan prinsip-prinsip konstitusional dan standar good governance, meskipun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komitmen politik, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan sekadar produk hukum administratif, melainkan titik balik juridis yang merekonstruksi relasi negara dengan warga negara menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berbasis teknologi. Regulasi ini sekaligus mengingatkan bahwa transformasi hukum di era digital membutuhkan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan aspek legal, sosial, teknologi, dan politik secara harmonis.
Singkatnya, PMH 18/2025 merupakan inovasi substansial dalam pengembangan teori dan praktik hukum nasional yang merefleksikan integrasi prinsip negara hukum, keadilan sosial, dan efisiensi teknologi. Regulasi ini menjadi prototipe digital legal transformation yang berpotensi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokrasi partisipatoris di Indonesia. Namun, untuk mencapai hasil optimal, regulasi ini harus dijalankan dengan sistem pengawasan yang transparan, kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan, dan adaptasi berkelanjutan terhadap dinamika sosial-ekonomi yang berkembang. Dengan demikian, PMH 18/2025 membuka lembaran baru dalam pembaruan sistem hukum administrasi yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga berkeadilan dan inklusif.
Melanjutkan pembahasan tersebut, penting untuk menyoroti dimensi implementatif yang menjadi tantangan sekaligus kunci keberhasilan PMH 18/2025 dalam konteks realitas sosial-politik Indonesia yang heterogen. Tidak dapat disangkal bahwa digitalisasi pengakuan badan hukum membawa perubahan paradigma yang radikal, namun keberlanjutan transformasi ini bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia birokrasi, dan literasi digital masyarakat. Disparitas akses dan kualitas sumber daya ini menjadi hambatan serius yang berpotensi menimbulkan fragmentasi hukum digital, di mana hanya kelompok tertentu yang mampu memanfaatkan kemudahan legal recognition, sementara kelompok marginal semakin terpinggirkan. Oleh sebab itu, reformasi hukum administratif melalui PMH 18/2025 harus diiringi dengan program peningkatan kapasitas digital dan inklusi sosial yang sistemik, sehingga prinsip non-diskriminasi dapat diwujudkan secara konkret.
Selanjutnya, aspek pengawasan dan akuntabilitas publik dalam implementasi PMH 18/2025 perlu mendapatkan perhatian khusus. Penguatan mekanisme feedback dan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi pelaksanaan digital registry harus menjadi agenda utama agar regulasi ini tidak sekadar menjadi jargon reformasi digital, melainkan mampu menciptakan sistem hukum yang transparan dan responsif. Dalam hal ini, model open data dan keterbukaan informasi menjadi instrumen penting yang dapat mendukung accountability birokrasi dan memperkaya demokrasi hukum di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait perlu membangun platform komunikasi interaktif yang memungkinkan publik berperan sebagai pengawas sekaligus pengguna yang memberikan masukan atas efektivitas regulasi ini.
Lebih jauh lagi, dari perspektif teori hukum, PMH 18/2025 menginisiasi perpaduan menarik antara legal formalism dan legal realism dalam pengelolaan badan hukum. Regulasi ini menggabungkan kepastian hukum (legal certainty) yang diharapkan dari norma formal dengan fleksibilitas dan adaptasi konteks sosial (legal realism) melalui mekanisme digital yang responsif. Pendekatan ini menjadi inovasi konseptual yang membuktikan bahwa modernisasi hukum tidak harus mengorbankan keadilan substantif dan nilai-nilai sosial yang melekat dalam praktek hukum nasional. Dengan demikian, PMH 18/2025 membuka ruang bagi pengembangan teori hukum administrasi yang lebih dinamis dan kontekstual, serta mendorong transformasi budaya birokrasi menuju pelayanan publik yang berorientasi hasil dan manusiawi.
Namun, aspek normatif dari regulasi ini juga menghadapi risiko overreliance pada teknologi yang dapat memunculkan masalah baru, seperti kerentanan terhadap cyber threats dan penyalahgunaan data hukum yang sensitif. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi tantangan yang tidak dapat ditawar dalam era digitalisasi hukum. Oleh karena itu, integrasi PMH 18/2025 dengan regulasi keamanan siber dan perlindungan data harus dilakukan secara komprehensif agar sistem digital legal recognition tidak menjadi pintu masuk bagi pelanggaran hak dan kedaulatan hukum warga negara.
Akhirnya, relevansi PMH 18/2025 dalam konteks pengembangan hukum nasional terletak pada kemampuannya memfasilitasi inklusi sosial dan demokratisasi hukum melalui teknologi. Regulasi ini bukan sekadar jawaban teknis atas birokrasi yang lamban, melainkan sebuah langkah strategis yang mengartikulasikan visi negara hukum modern yang mampu menjawab kompleksitas masyarakat Indonesia masa kini. Dengan memadukan prinsip legal empowerment, good governance, dan teknologi adaptif, PMH 18/2025 memproyeksikan paradigma baru dalam pembentukan dan pengakuan badan hukum yang menjawab kebutuhan zaman sekaligus memperkuat fondasi demokrasi hukum yang berkeadilan. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa inovasi ini diterjemahkan ke dalam praktek nyata yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan—sebuah tugas besar bagi semua pemangku kepentingan hukum di Indonesia.
Transformasi Budaya Birokrasi
Dalam sistem hukum Indonesia yang bercorak campuran—mengadopsi civil law dengan pengaruh kuat hukum adat dan nilai-nilai Pancasila—Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) harus dipahami sebagai bagian dari rekonstruksi kerangka hukum nasional yang lebih adil, demokratis, dan responsif terhadap dinamika sosial. Pengakuan hukum terhadap badan perkumpulan bukan sekadar persoalan administratif belaka, melainkan merupakan inti dari agenda pembangunan hukum yang mengedepankan keadilan sosial, pemerataan akses, serta penguatan masyarakat sipil sebagai pilar demokrasi substantif. Dengan kata lain, PMH 18/2025 tidak hanya mereformasi prosedur legalisasi badan hukum, melainkan juga berpotensi memperkuat fondasi tata kelola hukum yang inklusif dan partisipatif.
Penerapan PMH 18/2025 perlu dibaca dalam konteks reformasi hukum yang bersifat sistemik dan filosofis, bukan hanya teknis-administratif. Tantangan mendasar bukan sekadar soal implementasi regulasi, melainkan bagaimana memastikan regulasi ini menjadi pemicu pembaruan hukum nasional yang adaptif, berpihak pada rakyat banyak, dan selaras dengan nilai-nilai konstitusional dalam UUD 1945. Untuk itu, beberapa aspek strategis harus diperhatikan secara seksama. Pertama, harmonisasi vertikal dan horizontal antara PMH 18/2025 dengan peraturan perundang-undangan lain, terutama UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, harus dijaga ketat agar tidak terjadi tumpang tindih norma yang menghambat implementasi di lapangan. Penyesuaian regulasi turunan perlu diarahkan pada kejelasan norma dan keselarasan prinsip-prinsip konstitusional seperti non-diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia.
Kedua, mengingat kesenjangan digital yang masih signifikan di Indonesia, terutama antara wilayah urban dan rural, model implementasi digital legal recognition harus dilengkapi dengan mekanisme hibrida. Integrasi sistem online dengan layanan manual dan asistensi hukum di tingkat desa atau kelurahan sangat penting untuk mencegah eksklusi sosial dan memastikan akses yang merata bagi kelompok rentan dan masyarakat adat yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Ini mencerminkan prinsip adaptive legality—hukum yang responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan prinsip legalitas.
Ketiga, untuk menghindari risiko maladministrasi dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam sistem pengakuan otomatis, penguatan mekanisme pengawasan berbasis partisipasi publik mutlak diperlukan. Keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil, lembaga pengawas independen, serta penerapan audit teknologi hukum (legal tech governance) menjadi instrumen penting dalam membangun akuntabilitas prosedural. Pendekatan ini memperkuat prinsip good governance sekaligus mengurangi ruang bagi birokrasi yang arbitrariness dalam pengelolaan registrasi badan hukum.
Keempat, PMH 18/2025 berpotensi menjadi pionir dalam pembaruan regulasi hukum di sektor-sektor lain, terutama bidang agraria, perizinan usaha, dan pengakuan hak-hak kolektif masyarakat adat. Pemerintah perlu menyusun peta jalan (legal roadmap) untuk transformasi regulatif yang mengedepankan inklusivitas, efisiensi, dan keadilan substantif sebagai prinsip utama. Ini sejalan dengan agenda transformatif jurisprudence yang mendorong hukum tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga instrumen emansipasi dan pengakuan hak-hak masyarakat marginal.
Kelima, keberhasilan digitalisasi sistem pengakuan hukum sangat bergantung pada literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan program pendidikan hukum yang terintegrasi dengan literasi digital harus menjadi prioritas nasional. Program ini harus menitikberatkan pada pemahaman hak-hak sipil, prosedur hukum digital, serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk menggunakan sistem secara mandiri dan kritis. Peningkatan literasi ini memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek hukum yang aktif, sekaligus mendukung terwujudnya budaya hukum yang demokratis dan partisipatif.
Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan sekadar regulasi administratif biasa, melainkan sebuah instrumen strategis yang mengartikulasikan visi negara hukum modern di Indonesia—yang menghormati nilai keadilan, keberpihakan sosial, dan kemajuan teknologi. Regulasi ini menegaskan peran negara sebagai fasilitator hak-hak warga negara, membuka ruang bagi demokrasi hukum yang inklusif, sekaligus mendorong transformasi budaya birokrasi menuju pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Untuk mencapai potensi transformatif tersebut, komitmen kuat dari pembuat kebijakan, pelaku birokrasi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan agar PMH 18/2025 tidak hanya menjadi teks normatif, melainkan juga menjadi praktek hukum nyata yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
Konsep Legal Pluralism
Melanjutkan refleksi kritis terhadap PMH 18/2025, penting pula untuk menyoroti aspek dinamika institusional dan kapasitas implementasi sebagai kunci keberhasilan regulasi ini dalam praktik. Reformasi hukum digital tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh infrastruktur kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten. Banyak studi empiris menunjukkan bahwa kesenjangan kapasitas aparat di tingkat pusat maupun daerah, serta ketidaksiapan infrastruktur teknologi, berpotensi menjadi bottleneck yang signifikan. Oleh karena itu, investasi berkelanjutan dalam pelatihan teknis dan manajerial bagi aparat, serta modernisasi infrastruktur IT, harus menjadi bagian integral dari agenda reformasi birokrasi yang mengiringi implementasi PMH 18/2025.
Selain itu, inovasi regulasi ini membuka ruang untuk memperkuat konsep legal pluralism dalam konteks hukum Indonesia yang majemuk. Sistem pengakuan badan hukum digital tidak boleh menafikan keberadaan norma-norma adat dan kultural yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Justru, regulasi ini harus dirancang sedemikian rupa agar memberikan ruang bagi harmonisasi antara hukum formal dan hukum adat, tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum dan hak asasi manusia. Pendekatan hybrid legal recognition ini dapat memperkaya sistem hukum nasional dengan mengakui pluralitas sosial sebagai kekuatan demokrasi substansial.
Di sisi lain, PMH 18/2025 mengundang diskursus mendalam terkait dimensi perlindungan data dan privasi dalam konteks digitalisasi proses legal recognition. Keamanan data pribadi dan transparansi pengelolaan informasi menjadi isu sentral yang harus diatur secara ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan pelanggaran hak-hak warga negara. Di sinilah peran sinergis antara regulasi teknis dan perlindungan hak asasi digital menjadi krusial, sekaligus menuntut pembaruan hukum pidana dan perlindungan data yang komprehensif dalam kerangka sistem hukum Indonesia.
Tidak kalah penting adalah penguatan prinsip procedural fairness dan due process dalam mekanisme pengakuan otomatis yang diatur oleh PMH 18/2025. Walaupun digitalisasi mempercepat proses, hak untuk didengar (audi et alteram partem) dan mekanisme keberatan harus tetap terjamin untuk menghindari kesewenang-wenangan dan memberikan ruang bagi masyarakat mengajukan peninjauan kembali bila terdapat ketidaksesuaian data atau prosedur. Ini menjadi bagian dari pembangunan trust dalam sistem hukum digital yang transparan dan akuntabel.
Terakhir, dari perspektif teori hukum, PMH 18/2025 merepresentasikan evolusi paradigma hukum administratif menuju model governance yang lebih partisipatoris dan berbasis teknologi. Regulasi ini sekaligus menjadi wujud konkret dari konsep “e-Governance” yang mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance, efisiensi teknologi, dan inklusivitas sosial. Dengan demikian, pengakuan digital badan hukum tidak hanya menyederhanakan birokrasi, tetapi juga merevitalisasi peran negara dalam menjawab tuntutan demokrasi modern dan revolusi digital. Ini menegaskan relevansi dan urgensi pembaruan hukum yang responsif terhadap perubahan zaman sekaligus membangun fondasi sistem hukum nasional yang lebih adaptif dan berkeadilan.
Dalam kerangka tersebut, PMH 18/2025 bukan hanya menandai reformasi teknis semata, tetapi juga menjadi katalis transformasi sistem hukum Indonesia menuju arah yang lebih terbuka, inklusif, dan inovatif. Oleh karena itu, kritik konstruktif dan evaluasi berkelanjutan atas implementasi regulasi ini mutlak diperlukan agar visi hukum administrasi yang progresif dapat direalisasikan secara nyata dan berkelanjutan.
Transformative Legal Instrument
Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen administratif biasa, melainkan merupakan transformative legal instrument yang menandai pergeseran paradigma mendasar dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pengakuan badan hukum perkumpulan. Secara normatif, PMH 18/2025 mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan prinsip-prinsip constitutional democracy, legal certainty, dan legal empowerment bagi masyarakat sipil melalui mekanisme pengakuan otomatis berbasis digital. Tiga rumusan masalah utama yang dianalisis dalam kajian ini mengungkap keterpaduan aspek historis, konseptual, dan normatif, yang secara sistematis mempertegas bahwa penguatan hak berserikat, desentralisasi prosedur hukum, dan digitalisasi layanan hukum bukanlah sekadar reformasi teknis, melainkan bagian integral dari pembaruan hukum administrasi negara yang menyeluruh. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya merepresentasikan modernisasi prosedural, tetapi juga menegaskan reposisi negara dari entitas pengendali birokratis menjadi fasilitator hak-hak sipil secara substantif.
Dari perspektif yuridis-normatif dan filosofis, penelitian ini menunjukkan bahwa PMH 18/2025 memperluas cakrawala pengakuan hukum dalam bingkai rule of law dan prinsip access to justice, terutama bagi entitas masyarakat sipil yang selama ini mengalami marginalisasi dalam proses legalisasi formal. Namun, efektivitas norma ini sangat bergantung pada sinergi regulatif yang harmonis dengan undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, kesiapan infrastruktur digital nasional, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi implementasi norma tersebut. Pendekatan statute-based, conceptual, dan comparative yang diaplikasikan dalam penelitian ini membuktikan bahwa pengakuan otomatis badan hukum membawa implikasi struktural terhadap pembentukan sistem hukum nasional yang lebih adaptif dan demokratis. Oleh karena itu, PMH 18/2025 berpotensi menjadi titik tolak reformulasi regulatory model hukum administrasi negara yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif secara teknologi.
Sebagai kontribusi konseptual dan praktis, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi kunci. Pertama, perlunya harmonisasi normatif yang ketat antara PMH 18/2025 dengan kerangka hukum nasional yang lebih tinggi, untuk menghindari tumpang tindih norma dan memperkuat kepastian hukum. Kedua, penyempurnaan desain sistem pengakuan digital yang mengadopsi model hybrid legal service agar inklusif bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, sehingga transformasi digital tidak menjadi alat eksklusi baru. Ketiga, penguatan sistem akuntabilitas yang berbasis partisipasi publik, termasuk melalui keterlibatan lembaga masyarakat sipil dan audit teknologi hukum, untuk menjamin transparansi dan fairness dalam mekanisme pengakuan otomatis. Keempat, pengembangan peta jalan legal innovation yang mengadopsi prinsip inklusivitas, efisiensi, dan keadilan substantif, agar pendekatan serupa dapat diperluas ke sektor hukum publik lainnya seperti hukum agraria, perizinan sosial, dan pengakuan hak kolektif masyarakat adat. Dengan pendekatan multidimensional ini, PMH 18/2025 tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak reformasi hukum kontemporer, tetapi juga menawarkan landasan normatif yang kokoh bagi pembangunan sistem hukum nasional yang lebih berkeadilan, adaptif, dan berorientasi pada masa depan.
Dengan demikian, PMH 18/2025 menandai lompatan konseptual yang signifikan dalam upaya restrukturisasi hukum administrasi negara, mengintegrasikan teknologi informasi dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan keadilan sosial. Regulasi ini membuka ruang bagi legal empowerment masyarakat sipil dan memperkaya praktik hukum nasional dengan inovasi yang responsif terhadap tantangan era digital, sekaligus memperkuat pondasi negara hukum yang inklusif dan partisipatif. Namun, keberhasilan implementasi PMH 18/2025 akan sangat bergantung pada sinergi politik, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi aktif publik yang terus menerus, menjadikannya agenda strategis dalam pembangunan hukum nasional yang progresif dan berkelanjutan.
Melanjutkan kajian terhadap PMH 18/2025, perlu ditegaskan bahwa transformasi digital dalam pengakuan badan hukum bukan semata soal efisiensi birokrasi, melainkan juga menjadi katalis perubahan paradigma tata kelola hukum yang berorientasi pada inklusivitas dan demokrasi substantif. Negara yang memfasilitasi pengakuan badan hukum secara otomatis harus mampu memastikan bahwa teknologi tidak menjadi mekanisme eksklusi baru yang memperlebar jurang ketimpangan sosial. Dalam konteks Indonesia yang heterogen secara sosial dan geografis, prinsip adaptive legality menjadi krusial agar regulasi digital ini dapat diterapkan secara fleksibel tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan akses yang merata.
Inovasi PMH 18/2025 juga menuntut pembaruan paradigma pengawasan hukum yang harus lebih responsif dan partisipatif. Pengawasan yang tidak hanya bersifat hierarkis dan administratif, melainkan melibatkan multi-stakeholder, termasuk komunitas masyarakat sipil dan lembaga independen, akan meningkatkan legal accountability dan mencegah maladministrasi. Pengembangan audit teknologi hukum (legal tech governance) menjadi instrumen strategis untuk mengawasi proses digitalisasi layanan publik, menjamin transparansi algoritma, serta melindungi hak-hak warga dari potensi penyalahgunaan sistem digital.
Di ranah teori hukum, PMH 18/2025 menguatkan wacana legal pluralism dan open legal system dalam konteks nasional yang kompleks. Regulasi ini menawarkan model integrasi sistem hukum formal dengan nilai-nilai lokal dan kebiasaan sosial, yang selama ini kurang mendapat ruang dalam kerangka hukum administrasi modern. Pengakuan badan hukum berbasis digital membuka peluang bagi perwujudan asas legal empowerment yang menempatkan masyarakat sipil sebagai subjek aktif, bukan objek pasif dari intervensi negara.
Namun, realisasi penuh dari visi tersebut menuntut komitmen politik yang kuat serta pengembangan kapasitas kelembagaan yang adaptif. Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pengembangan infrastruktur digital yang merata, pelatihan sumber daya manusia, dan penyebaran literasi hukum digital yang inklusif. Pendekatan bottom-up yang melibatkan komunitas lokal dalam desain dan implementasi regulasi akan menjamin bahwa inovasi hukum ini tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi terealisasi dalam praktik yang bermakna di lapangan.
Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan sekadar dokumen regulatif, melainkan sebuah instrumen strategis yang berpotensi merevolusi praktik hukum administrasi di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa digitalisasi hukum harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial dan demokrasi partisipatif, yang mengedepankan hak-hak sipil sebagai fondasi utama negara hukum modern. Melalui sinergi normatif, teknis, dan sosial-politik, PMH 18/2025 dapat menjadi blueprint bagi reformasi hukum nasional yang tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
Legal Entity Administration System
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) menandai langkah strategis dalam reformasi hukum administrasi Indonesia melalui digitalisasi proses berakhirnya status badan hukum perkumpulan. Dengan mengatur secara sistematis prosedur dissolution badan hukum yang kini diwajibkan diajukan secara elektronik melalui Legal Entity Administration System (Sistem Administrasi Badan Hukum), regulasi ini menyuguhkan mekanisme yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Persyaratan administratif yang komprehensif, meliputi minutes of meeting, laporan likuidasi, serta pengumuman publik, memperkuat prinsip transparency dan accountability yang esensial dalam tata kelola hukum modern. Digitalisasi proses ini tidak hanya mempercepat waktu penyelesaian, tetapi juga meminimalkan risiko maladministration dan meningkatkan legal certainty, sebuah kebutuhan mendasar dalam negara hukum (rechtsstaat).
Namun, PMH 18/2025 tidak mengabaikan realitas ketimpangan akses teknologi di Indonesia. Melalui Pasal 27, regulasi ini mengadopsi pendekatan hybrid legal service model dengan menyediakan opsi pengajuan secara non-electronic dalam kondisi keterbatasan jaringan atau gangguan sistem, yang prosedurnya diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal. Pendekatan ini merefleksikan prinsip inclusivity dan adaptive legality yang sangat relevan dalam konteks disparitas infrastruktur digital nasional. Dengan demikian, regulasi ini menjamin bahwa transformasi digital tidak menimbulkan digital divide yang memperparah ketimpangan sosial, sekaligus menjunjung tinggi hak atas access to justice bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain aspek teknis, PMH 18/2025 juga memperhatikan aspek fiskal melalui penetapan tarif layanan yang disesuaikan dengan ketentuan penerimaan negara bukan pajak (non-tax state revenue). Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan yang bijak antara penyediaan layanan publik yang berkualitas dan keberlanjutan pembiayaan negara. Penghapusan data badan hukum secara elektronik setelah keputusan pembubaran memperkuat integritas legal database, menjadikan sistem informasi tersebut sebagai sumber terpercaya yang menopang prinsip good governance dan pengambilan keputusan yang berbasis data.
Secara konseptual, PMH 18/2025 tidak hanya menawarkan inovasi regulasi (regulatory innovation) yang menggabungkan kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip hukum administrasi kontemporer, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik hukum nasional. Regulasi ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam tren global digital governance, sekaligus mendukung agenda pembangunan hukum nasional yang mengedepankan keadilan sosial, inklusivitas, dan responsivitas terhadap dinamika sosial. PMH 18/2025 memperkuat fondasi negara hukum Indonesia dengan model pelayanan hukum yang adaptif, transparan, dan akuntabel, membuka jalan bagi transformasi menyeluruh dalam tata kelola badan hukum dan pengelolaan administrasi publik di era digital.
Melanjutkan analisis atas PMH 18/2025, aspek fundamental yang patut mendapat perhatian adalah bagaimana regulasi ini menyusun ulang hubungan antara negara dan masyarakat sipil dalam ranah hukum administrasi. Digitalisasi proses termination of legal entity status tidak semata soal efisiensi birokrasi, tetapi juga menegaskan transformasi state-citizen interaction yang lebih egaliter dan partisipatif. Dengan menghadirkan sistem elektronik yang dapat diakses secara real time, PMH 18/2025 mengimplementasikan prinsip open government yang memungkinkan pengawasan publik lebih luas, sekaligus menurunkan risiko arbitrariness dalam pengambilan keputusan administratif. Model ini mencerminkan pengakuan bahwa legal empowerment masyarakat sipil adalah pilar utama dalam menjaga demokrasi substantif dan supremasi hukum (rule of law).
Namun, inovasi teknologi yang diusung PMH 18/2025 juga mengundang tantangan baru yang bersifat multidimensional. Pertama, urgensi peningkatan digital literacy di kalangan pemohon dan pelaku hukum menjadi keharusan agar akses teknologi tidak hanya berhenti pada ketersediaan infrastruktur, melainkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam atas hak dan kewajiban hukum. Kedua, pembangunan cybersecurity dan data protection yang memadai harus diprioritaskan untuk menjamin integritas dan kerahasiaan data, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan teknologi dalam konteks administrasi hukum. Tanpa langkah-langkah ini, digitalisasi berisiko menimbulkan new vulnerabilities yang justru merusak tujuan utama reformasi.
Lebih jauh, PMH 18/2025 secara substansial menguatkan posisi hukum perkumpulan sebagai entitas yang hidup dan berkembang dalam tatanan demokrasi. Dengan prosedur pembubaran yang diatur secara ketat dan transparan, regulasi ini memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak anggota serta kepentingan publik. Mekanisme liquidation process yang terdigitalisasi memungkinkan verifikasi dokumen dan pengumuman pembubaran secara terbuka, yang selama ini menjadi titik lemah dalam praktik administrasi konvensional. Hal ini mengindikasikan kemajuan dalam good corporate governance di sektor perkumpulan, memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap badan hukum.
Secara sistematis, PMH 18/2025 menjadi laboratorium penting bagi pengembangan regulasi digital berbasis prinsip hukum administrasi modern di Indonesia. Inovasi yang dihadirkan tidak hanya teknis tetapi juga normatif, menegaskan pentingnya integrasi teknologi dengan kaidah hukum dan sosial yang adaptif terhadap konteks nasional. Oleh karenanya, keberhasilan implementasi regulasi ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antar pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat sipil, serta sektor swasta—dalam menciptakan ekosistem digital hukum yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya merepresentasikan kemajuan reformasi hukum administrasi, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi modernisasi sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada keadilan sosial dan demokrasi substantif.
Pilar Reformasi Hukum Administrasi Negara
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) menandai tonggak penting dalam reformasi hukum administrasi nasional dengan mengadopsi digitalisasi sebagai instrumen utama dalam proses dissolution badan hukum perkumpulan. Transformasi ini menghadirkan efisiensi signifikan yang mengatasi hambatan birokrasi tradisional, mempercepat pengajuan permohonan berakhirnya status badan hukum secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Pendekatan ini secara tegas memperkuat prinsip rule of law dan legal certainty, yang merupakan fondasi esensial bagi penyelenggaraan negara demokratis. Proses yang terdigitalisasi bukan hanya memudahkan akses pemohon, tetapi juga meminimalisasi risiko maladministrasi dan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Dalam konteks inklusivitas, PMH 18/2025 menegaskan komitmen negara untuk menjamin access to justice bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang terdampak keterbatasan teknologi. Ketentuan yang mengizinkan pengajuan permohonan secara non-electronic dalam kondisi tertentu merupakan manifestasi prinsip adaptive legality dan responsibilitas negara dalam menghindari digital divide. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya menawarkan modernisasi prosedural, tetapi juga memastikan bahwa transformasi digital tidak menjadi alat eksklusi sosial, melainkan memperkuat keadilan distributif dalam layanan hukum.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar lain yang ditegakkan melalui pengaturan ketat dokumen pendukung, seperti minutes of meeting, pengumuman publik pembubaran, dan laporan likuidasi. Mekanisme ini menciptakan audit trail yang dapat diawasi oleh publik dan lembaga pengawas, menjamin integritas proses hukum sekaligus membuka ruang pengawasan multi-stakeholder. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance yang semakin penting dalam konteks digitalisasi administrasi hukum, karena memperkuat kontrol sosial dan mengurangi potensi korupsi atau penyimpangan.
Di samping aspek teknis, PMH 18/2025 juga menyeimbangkan dimensi fiskal dan administrasi dengan penetapan tarif yang disesuaikan berdasarkan ketentuan penerimaan negara bukan pajak (non-tax state revenue). Hal ini mencerminkan sinergi yang harmonis antara kebutuhan pembiayaan layanan publik dan pengelolaan sumber daya negara secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlangsungan operasional sistem, tetapi juga mengokohkan integritas administrasi publik di era digital.
Secara konseptual, PMH 18/2025 menciptakan paradigma baru dalam pengelolaan badan hukum yang mengedepankan modernisasi teknologi sekaligus memperkuat tata kelola dan demokratisasi administrasi hukum. Model regulasi ini berpotensi menjadi best practice yang dapat direplikasi di sektor hukum publik lainnya, mendorong inovasi regulasi (regulatory innovation) yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak sekadar memodernisasi proses hukum administratif, melainkan berkontribusi substantif pada pengembangan teori dan praktik hukum nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. PMH 18/2025 merupakan transformative legal instrument yang memperkokoh fondasi hukum nasional di era digital sekaligus menjawab kompleksitas tantangan sosial melalui pendekatan hukum yang modern, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Implementasi yang efektif dari regulasi ini akan menjadi kunci keberhasilan reformasi hukum administrasi yang mampu mendukung cita-cita negara hukum Pancasila yang demokratis dan inklusif.
Melanjutkan uraian tersebut, penting untuk menyoroti bahwa keberhasilan implementasi PMH 18/2025 tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi semata, melainkan juga pada kesiapan institutional capacity dan legal literacy masyarakat sebagai pengguna utama sistem. Digitalisasi proses termination of legal entity status menuntut penguatan sumber daya manusia yang memahami tidak hanya aspek teknis tetapi juga konsepsi hukum yang mendasarinya. Tanpa upaya edukasi dan pelatihan intensif, risiko information asymmetry dan digital exclusion tetap menjadi tantangan serius yang dapat menghambat prinsip access to justice dan equal protection under the law.
Selanjutnya, harmonisasi regulasi vertikal dan horizontal menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. PMH 18/2025 harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta ketentuan hukum pidana dan perdata terkait untuk menghindari regulatory fragmentation yang kerap melemahkan efektivitas implementasi. Sinkronisasi ini juga mendukung terciptanya legal certainty yang kuat sekaligus memperkuat kerangka hukum nasional yang kohesif dan konsisten dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang semakin kompleks.
Di sisi lain, aspek cybersecurity dan perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem digital ini. Mengingat data badan hukum perkumpulan menyimpan informasi sensitif yang berpotensi menjadi sasaran serangan siber, maka mekanisme data protection yang sesuai dengan prinsip privacy by design dan regulasi perlindungan data nasional mutlak diperlukan. Kegagalan dalam aspek ini tidak hanya menimbulkan risiko hukum tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan administrasi hukum digital yang transparan dan akuntabel.
Inovasi regulasi yang terkandung dalam PMH 18/2025 juga membuka peluang untuk pengembangan konsep participatory governance dalam hukum administrasi, di mana masyarakat sipil dan berbagai pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam pengawasan dan evaluasi implementasi digitalisasi. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya menambah lapisan kontrol sosial tetapi juga memperkuat legitimasi demokratis dan memfasilitasi adaptasi regulasi yang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.
Terakhir, PMH 18/2025 dapat dipandang sebagai prototipe reformasi hukum yang mengintegrasikan technological determinism dengan prinsip social justice dalam tata kelola hukum administrasi. Regulasi ini mendorong pengembangan e-governance yang tidak hanya efisien secara administratif tetapi juga berkeadilan secara substantif, menjadi instrumen penting dalam memperkuat demokrasi substantif dan pemerintahan yang inklusif di Indonesia. Oleh karena itu, keberlanjutan dan keberhasilan PMH 18/2025 sangat bergantung pada kolaborasi antara pembuat kebijakan, aparat hukum, penyedia teknologi, dan masyarakat luas sebagai ekosistem yang saling mendukung dalam menghadirkan sistem hukum nasional yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan.
Legal Tech Governance
Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) merupakan transformative legal instrument yang secara substansial menggeser paradigma dalam sistem hukum administrasi nasional, khususnya terkait pengakuan badan hukum perkumpulan. Regulasi ini menandai evolusi dari model administratif konvensional menuju automated legal recognition berbasis teknologi digital, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperluas aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat luas. Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan sekadar pembaruan prosedural, melainkan langkah strategis dalam memperkuat peran negara sebagai fasilitator hak-hak sipil dalam kerangka constitutional democracy dan legal empowerment, yang secara normatif selaras dengan nilai-nilai negara hukum Pancasila serta ketentuan konstitusional, khususnya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak berserikat dan berkumpul.
Pendekatan hybrid legal service model yang diusung PMH 18/2025, dengan menyediakan mekanisme transisi bagi permohonan yang diajukan sebelum berlakunya peraturan ini serta layanan non-elektronik selama enam bulan pasca-pemberlakuan, mencerminkan sensitivitas terhadap disparitas digital di Indonesia. Mekanisme ini menjadi jaminan inklusivitas bagi kelompok masyarakat yang belum terdigitalisasi, sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan hukum di tengah proses transformasi digital. Namun, potensi revolusi regulasi ini baru dapat direalisasikan secara optimal apabila terjalin harmonisasi vertikal dan horizontal yang kokoh dengan kerangka hukum yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta kesiapan infrastruktur teknologi dan peningkatan literasi hukum masyarakat.
Penguatan legal tech governance dan mekanisme pengawasan yang berbasis partisipasi publik menjadi elemen kunci guna mencegah potensi maladministrasi sekaligus menjamin akuntabilitas serta transparansi dalam implementasi sistem digital ini. Lebih jauh, PMH 18/2025 membuka ruang inovasi regulatif di sektor hukum publik lainnya, seperti bidang agraria dan perizinan sosial, yang berpeluang menjadi best practice nasional dalam transformasi hukum digital yang responsif terhadap keadilan sosial dan prinsip inklusivitas. Oleh karena itu, regulasi ini tidak hanya menjawab kebutuhan efisiensi administratif yang mendesak, melainkan juga memperkuat fondasi demokrasi substantif dalam kerangka sistem hukum nasional yang adaptif dan berorientasi pada masa depan, menegaskan kontribusinya sebagai paradigma baru dalam pengembangan teori dan praktik hukum Indonesia.
Memperluas analisis tersebut, PMH 18/2025 juga mengangkat tantangan mendasar terkait integrasi nilai hukum adat dan praktik masyarakat sipil dalam proses pengakuan badan hukum, yang selama ini kerap terpinggirkan dalam sistem hukum nasional. Pendekatan digitalisasi pengakuan badan hukum harus mampu mengakomodasi keragaman sosial-budaya Indonesia tanpa menghilangkan prinsip legal certainty dan due process. Dengan kata lain, digitalisasi tidak boleh menjadi alat mekanistik yang mengabaikan konteks kultural dan historis masyarakat yang menjadi subjek hukum. Sebaliknya, regulasi ini berpotensi memperkaya legal pluralism nasional dengan membuka ruang bagi pengakuan badan hukum berbasis komunitas adat dan kelompok-kelompok marginal secara lebih inklusif.
Selanjutnya, relevansi PMH 18/2025 juga terletak pada kemampuannya untuk mendorong transformasi birokrasi hukum yang selama ini kerap dijadikan biang keladi birokrasi berbelit dan korupsi administratif. Dengan memanfaatkan sistem pengakuan otomatis, pemerintah dapat mengurangi ruang intervensi arbitrer dan memperkecil potensi praktik maladministrasi, sejalan dengan prinsip good governance dan transparency. Namun, implementasi inovasi ini harus disertai dengan peningkatan kapasitas aparatur pengelola sistem serta penguatan integritas melalui mekanisme audit teknologi dan sistem pelaporan berbasis komunitas untuk mengantisipasi risiko penyalahgunaan teknologi.
Di sisi lain, PMH 18/2025 berfungsi sebagai katalisator bagi pengembangan e-governance yang inklusif, mendorong penyempurnaan infrastruktur digital nasional sekaligus menggarisbawahi urgensi program literasi digital dan hukum bagi masyarakat luas. Hal ini menjadi penting mengingat disparitas digital masih menjadi tantangan utama di Indonesia yang memiliki ragam geografis dan sosial ekonomi yang sangat heterogen. Pendidikan hukum yang terintegrasi dengan penguasaan teknologi digital akan memperkuat posisi warga negara sebagai active legal subjects yang tidak hanya memanfaatkan sistem, tetapi juga mengawasi dan mengkritisi proses hukum secara konstruktif.
Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan sekadar inovasi normatif yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian reformasi hukum nasional yang harus dibarengi dengan pendekatan multidimensional—menggabungkan harmonisasi hukum, digitalisasi layanan publik, penguatan masyarakat sipil, dan pengakuan keragaman budaya—agar cita-cita keadilan sosial dan demokrasi substantif dapat terwujud secara nyata. Regulasi ini memberikan sinyal kuat bahwa pengembangan sistem hukum Indonesia harus menempatkan teknologi sebagai sarana, bukan tujuan akhir, dalam upaya membangun negara hukum yang responsif, adil, dan inklusif.
Automated Legal Recognition
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) merupakan instrumen reformasi hukum administrasi digital yang signifikan dalam konteks modernisasi sistem hukum nasional. Regulasi ini menandai transformasi paradigma dari peran negara sebagai state controller yang mengendalikan setiap proses legalisasi, menuju state facilitator yang memfasilitasi pengakuan badan hukum secara otomatis dan berbasis teknologi digital. Sistem automated legal recognition yang diadopsi tidak hanya mempercepat prosedur administratif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip due process dan access to justice, sehingga memperkuat posisi masyarakat sipil sebagai subjek hukum yang aktif dan berdaya dalam tatanan demokrasi konstitusional.
Secara normatif, PMH 18/2025 diikuti dengan pencabutan regulasi terdahulu (Permenkumham No. 3 Tahun 2016 dan Perubahan No. 10 Tahun 2019), mencerminkan upaya harmonisasi hukum yang mutlak diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih norma yang dapat menghambat implementasi. Namun, keberhasilan regulasi ini sangat bergantung pada konsistensi sinkronisasi vertikal dan horizontal dengan kerangka hukum nasional yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan norma-norma dalam UUD 1945. Sinergi ini penting agar digitalisasi pengakuan hukum tidak menimbulkan digital divide yang justru memperkuat ketimpangan sosial dan menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok rentan.
Mekanisme transisi yang diatur melalui ketentuan pasal transisi, seperti kelanjutan permohonan pengesahan badan hukum yang telah diajukan secara manual sebelum berlakunya PMH 18/2025 dan pemberian batas waktu layanan non-elektronik selama enam bulan sejak efektifnya peraturan ini, merupakan manifestasi penerapan prinsip adaptive legality. Pendekatan ini menjamin kesinambungan layanan hukum sekaligus menjaga inklusivitas, khususnya bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, sehingga proses modernisasi hukum tidak menimbulkan eksklusi sosial.
Aspek pengawasan juga mendapat perhatian serius melalui penguatan mekanisme partisipatif yang melibatkan multi-stakeholder, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga independen. Integrasi audit teknologi hukum atau legal tech governance menjadi inovasi krusial guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan fairness dalam pelaksanaan digitalisasi administrasi hukum. Model pengawasan ini juga berfungsi sebagai benteng terhadap risiko maladministrasi dan potensi penyalahgunaan teknologi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Lebih jauh, PMH 18/2025 memiliki potensi strategis sebagai preseden dalam reformasi hukum sektor lain, khususnya di bidang agraria, perizinan usaha, dan pengakuan hak kolektif masyarakat adat, dengan model pelayanan hukum digital yang responsif dan inklusif. Hal ini selaras dengan agenda pembangunan hukum nasional yang menempatkan keadilan sosial, pemerataan akses, dan penguatan kapasitas masyarakat sipil sebagai pilar utama negara hukum demokratis dan pluralistik.
Selain itu, keberadaan PMH 18/2025 bukan sekadar regulasi administratif, melainkan tonggak penting dalam modernisasi hukum administrasi Indonesia yang memadukan efisiensi teknologi dengan nilai-nilai keadilan dan demokrasi substantif. Keberhasilan penerapan regulasi ini menuntut sinergi dinamis antara kerangka normatif yang kokoh, kesiapan teknis infrastruktur digital, dan partisipasi aktif masyarakat. Hanya dengan pendekatan holistik ini, sistem hukum nasional dapat berkembang menjadi adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kompleks era digital.
Melanjutkan diskursus tersebut, penting untuk menyoroti bahwa PMH 18/2025 tidak berdiri sendiri sebagai fenomena teknokratik semata, melainkan merupakan manifestasi evolusi paradigma hukum yang secara simultan merespons kebutuhan zaman sekaligus memperkokoh fondasi teori negara hukum modern di Indonesia. Dalam konteks legal pluralism yang melekat pada sistem hukum nasional, regulasi ini menawarkan model integrasi antara sistem formal dan informal melalui mekanisme digitalisasi yang adaptif dan sensitif terhadap keragaman sosial budaya. Dengan demikian, PMH 18/2025 menghadirkan inovasi normatif yang meredefinisi hubungan antara negara dan masyarakat sipil, dari hierarki otoritatif menjadi relasi kemitraan yang bersifat empowering.
Lebih lanjut, pergeseran paradigma ini merefleksikan prinsip subsidiarity dalam penyelenggaraan hukum administrasi, di mana proses pengakuan badan hukum yang sebelumnya sangat tersentralisasi kini terdesentralisasi secara fungsional melalui teknologi digital, namun tetap dalam pengawasan negara yang transparan dan akuntabel. Pendekatan ini memperkuat dimensi governance dalam tata kelola hukum administrasi, sekaligus menghindarkan praktik birokrasi yang berpotensi menjadi bottleneck bagi pemenuhan hak-hak sipil masyarakat. Karenanya, PMH 18/2025 tidak hanya berkontribusi pada efisiensi administratif, melainkan juga membuka ruang bagi penguatan demokrasi substantif melalui perluasan partisipasi publik dan desentralisasi kewenangan.
Namun, keberhasilan implementasi regulasi ini tidak dapat dilepaskan dari tantangan kontekstual yang melekat, antara lain disparitas infrastruktur digital antar wilayah dan tingkat literasi hukum masyarakat yang masih bervariasi. Oleh karena itu, integrasi program literasi digital dan hukum menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan, agar masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan sistem pengakuan otomatis ini secara mandiri dan kritis. Hal ini sejalan dengan konsep legal empowerment, yang menempatkan masyarakat bukan sebagai objek regulasi, melainkan subjek yang memiliki kapasitas untuk mengklaim dan menegakkan hak-haknya dalam sistem hukum.
Terakhir, relevansi PMH 18/2025 juga terletak pada potensinya sebagai katalisator bagi reformasi hukum yang lebih luas dan lintas sektor. Regulasi ini dapat dijadikan blueprint untuk transformasi digital dalam berbagai domain hukum publik, termasuk hukum agraria dan perlindungan hak masyarakat adat, yang selama ini menghadapi kendala prosedural dan akses yang signifikan. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya menjawab kebutuhan administratif kontemporer, tetapi juga memperkaya teori dan praktik hukum nasional dengan memperkenalkan regulatory innovation yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial dalam era digital. []
REVOLUSI ADMINISTRASI HUKUM DALAM ERA DIGITAL (Menggugat Status Quo Badan Hukum Perkumpulan Melalui Rekonstruksi Normatif PMH 18/2025) Oleh: Dr. H. Ikhsan Lubis, SH, SpN, M.Kn (Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia dan Akademisi di Bidang Hukum Kenotariatan) dan Andi Hakim Lubis (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)
Pengantar
Pembahasan ini mengangkat urgensi reformasi instrumen hukum administrasi negara dalam konteks pengakuan badan hukum perkumpulan yang mencerminkan hak konstitusional warga negara, sebagai respons terhadap kemajuan teknologi hukum dan tuntutan demokrasi partisipatoris. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) muncul sebagai inovasi normatif untuk mengatasi stagnasi dan rigiditas sistem pengakuan hukum konvensional yang selama ini terjebak dalam mekanisme yang elitis dan birokratis. Fokus pembahasan diarahkan pada tiga aspek utama: validitas normatif dan konstitusional PMH 18/2025 dalam kerangka sistem hukum nasional, transformasi substansi hukum administrasi melalui mekanisme digital dalam pengakuan badan hukum, serta kontribusi regulasi ini terhadap rekonstruksi sistem hukum nasional yang inklusif dan adaptif menghadapi tantangan era digital.
Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa PMH 18/2025 secara substantif konsisten dengan prinsip rule of law, rechtszekerheid, dan access to justice. Regulasi ini menandai sebuah preseden penting dalam perjalanan transisi menuju sistem hukum administrasi digital yang lebih terbuka, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sipil. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan PMH 18/2025 masih menghadapi tantangan signifikan terkait aspek inklusivitas dan akuntabilitas pengawasan publik yang harus dijamin secara optimal agar tujuan reformasi hukum dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan. Pentingnya penyelarasan dengan norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga menjadi aspek krusial yang harus diperkuat agar regulasi ini memiliki kekuatan hukum yang kokoh dan dapat diimplementasikan secara menyeluruh.
Kontribusi substantif pembahasan ini terletak pada pengembangan model hybrid legal recognition yang mengintegrasikan pendekatan digital dan konvensional guna menjembatani digital divide, sekaligus memperkuat kerangka normatif yang mendorong transformasi negara dari fungsi regulator menjadi fasilitator hak sipil secara lebih demokratis dan partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan efisiensi prosedural, tetapi juga menempatkan perlindungan hak-hak sipil dan prinsip legal certainty sebagai fondasi utama, sehingga memperkuat legitimasi sistem hukum nasional di tengah tantangan era digital. Hasil pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya teori hukum administrasi dan e-governance, serta menjadi acuan penting dalam reformasi regulasi pada ranah hukum publik lainnya seperti hukum agraria dan perizinan sosial. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak sekadar menjadi regulasi sektoral, melainkan berpotensi sebagai legal prototype dalam pembangunan sistem hukum nasional yang adaptif, demokratis, dan berkeadilan sosial.
Lebih jauh, pembahasan ini juga menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan publik yang berbasis partisipasi masyarakat dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan regulasi, sekaligus menanggapi risiko ketimpangan akses terhadap teknologi. Pendekatan multidimensi ini menjadi landasan strategis bagi negara untuk mengantisipasi kompleksitas implementasi regulatory reform di masa depan, sekaligus membuka ruang dialog kritis antara norma hukum, teknologi, dan kebutuhan sosial-politik. Oleh karena itu, PMH 18/2025 bukan hanya fenomena hukum administratif semata, melainkan manifestasi nyata dari legal innovation yang mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi konstitusional dengan perkembangan teknologi informasi guna mendukung pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan dan responsif.
Rekognisi digital dan revolusi hukum administrasi
Pengakuan badan hukum perkumpulan (vereniging) merupakan pijakan fundamental dalam sistem hukum modern, yang tidak sekadar menjembatani kehendak kolektif warga negara dengan legitimasi formal negara, tetapi juga menjadi cerminan prinsip rechtsstaat yang menjunjung tinggi hak konstitusional atas kebebasan berasosiasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Proses legal recognition badan hukum ini melampaui sekadar aspek administratif formal, menjadi arena di mana negara harus menegakkan prinsip legal certainty dan penghormatan atas hak sipil kolektif dalam bingkai due process of law. Namun, sistem pengakuan hukum konvensional di Indonesia, yang selama ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2016 dan Nomor 10 Tahun 2019, menunjukkan stagnasi normatif yang menghambat efektivitas dan inklusivitas perlindungan hukum terhadap organisasi masyarakat sipil, terutama di tengah dinamika perkembangan teknologi informasi dan demokrasi partisipatoris.
Kehadiran Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) merupakan jawaban penting atas tantangan tersebut. Regulasi ini mereformasi secara substansial proses pengakuan badan hukum perkumpulan dengan mengintegrasikan digitalisasi layanan hukum melalui sistem AHU Online, menyederhanakan prosedur, dan memperkuat prinsip rechtszekerheid. Transformasi ini menunjukkan pergeseran paradigmatik dari birokrasi administratif yang kaku ke arah tata kelola hukum elektronik (e-governance) yang efisien, transparan, dan responsif, sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan standar internasional dalam pengembangan regulatory governance. Namun, meskipun PMH 18/2025 menjanjikan kemajuan signifikan, tantangan praktis seperti inklusivitas akses dan pengawasan publik yang akuntabel masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi agar reformasi hukum ini benar-benar efektif dan berkelanjutan.
Secara teoretis, pembahasan terhadap PMH 18/2025 menawarkan kontribusi substantif dalam pengembangan hukum administrasi nasional dengan memperkenalkan model hybrid legal recognition yang menggabungkan pendekatan digital dan konvensional guna menjembatani digital divide dan memperkuat legitimasi administratif sebagai prasyarat keberadaan badan hukum. Regulasi ini juga memperluas cakrawala interpretasi fungsi negara, dari sekadar pemberi izin (regulator) menjadi fasilitator hak sipil dalam masyarakat digital, sekaligus menginisiasi rekonstruksi normatif yang berorientasi pada inklusivitas dan keadilan distributif (communitarian justice). Dalam konteks ius constituendum, PMH 18/2025 berpotensi menjadi blueprint bagi reformasi regulasi lain, termasuk hukum agraria dan hukum sosial, yang menghadapi tantangan serupa dalam efisiensi administratif dan fragmentasi regulasi. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya memperkuat pondasi legalitas administratif, tetapi juga menandai lompatan paradigmatik menuju sistem hukum nasional yang adaptif, demokratis, dan berkeadilan sosial, yang mampu mengintegrasikan kemajuan teknologi sebagai instrumen pemajuan hak konstitusional warga negara.
Namun, penting untuk dicermati bahwa transformasi hukum administrasi melalui PMH 18/2025 tidak dapat berdiri sendiri tanpa landasan kebijakan yang menjamin kesetaraan akses dan partisipasi masyarakat. Proses digitalisasi hukum—sebaik dan secanggih apa pun sistemnya—akan menimbulkan eksklusi baru jika negara abai terhadap kesenjangan infrastruktur dan kapasitas teknologi masyarakat. Di sinilah urgensi dari pendekatan hybrid legal recognition memperoleh relevansinya. Model ini menempatkan pengakuan badan hukum tidak semata sebagai hasil dari proses berbasis sistem daring, melainkan sebagai proses bertahap yang adaptif terhadap keragaman kondisi sosial, geografis, dan kapasitas digital warga negara. Negara harus memainkan peran sebagai enabler—bukan hanya regulator—dengan menyediakan dukungan teknis, edukasi hukum digital, serta mekanisme pengaduan yang efektif dan akuntabel.
Secara konseptual, PMH 18/2025 juga membuka ruang perdebatan baru mengenai posisi badan hukum perkumpulan sebagai subjek hukum publik. Selama ini, pendekatan dominan cenderung menempatkan badan hukum perkumpulan sebagai entitas privat yang berada dalam bayang-bayang logika privaatrecht. Padahal, proses pengesahan dan eksistensinya tidak terlepas dari instrumen hukum publik yang dijalankan oleh negara melalui organ administratif. Oleh karena itu, pengakuan badan hukum perlu dikaji dalam perspektif administrative legal theory, di mana status hukum suatu entitas bukan hanya ditentukan oleh kehendak para pendiri, tetapi juga oleh proses rekognisi negara yang mengandung dimensi yuridis, sosial, dan politis. Dalam konteks ini, PMH 18/2025 dapat dibaca sebagai reposisi peran negara dalam memperluas horizon hak sipil warga, melalui prosedur hukum yang predictable, efisien, dan berbasis asas pelayanan publik yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur).
Lebih jauh lagi, PMH 18/2025 membawa konsekuensi besar terhadap cara kita memandang relasi antara teknologi dan hukum. Penggunaan sistem AHU Online tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga menciptakan jejak digital (digital legal footprint) yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengawasan, evaluasi kebijakan, dan peningkatan transparansi. Sistem ini secara implisit menuntut pembaruan kompetensi para pejabat administratif dan integrasi antarlembaga agar tidak terjadi regulatory fragmentation. Di sinilah pentingnya pembacaan ulang PMH 18/2025 sebagai instrumen transformasi hukum secara struktural, bukan sekadar perbaikan prosedur administratif. Ia adalah wujud konkret dari regulatory digitization yang dapat dijadikan model awal (legal prototype) untuk reformasi sektor lain yang juga membutuhkan kesederhanaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Dengan demikian, PMH 18/2025 seharusnya tidak dilihat sebagai regulasi sektoral yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian integral dari agenda legal innovation nasional. Dalam kerangka constitutional democracy, regulasi ini memperlihatkan bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan partisipasi publik. Maka, alih-alih menjadi pengesahan administratif biasa, pengakuan badan hukum melalui mekanisme digital justru menjadi titik temu antara supremasi hukum, perkembangan teknologi, dan aspirasi masyarakat sipil untuk diakui secara sah sebagai bagian dari ekosistem demokrasi.
Namun, dalam konteks politik hukum nasional, keberadaan PMH 18/2025 juga perlu dilihat sebagai refleksi dari komitmen negara terhadap reformasi birokrasi dan pembaruan hukum yang inklusif. Regulasi ini bukan hanya alat teknokratis untuk mempercepat prosedur, melainkan juga cermin dari intensi negara untuk redefine relasinya dengan masyarakat sipil. Negara tidak lagi dapat menempatkan diri semata sebagai pengendali administratif atas eksistensi kolektif warga negara, tetapi harus menjadi facilitator of rights yang membuka akses legal formal secara luas dan adil. Dalam hal ini, PMH 18/2025 menjadi penting sebagai normative bridge antara hak konstitusional untuk berserikat dan kewajiban negara untuk mengadministrasikan hak itu secara efisien dan dapat diakses oleh semua kalangan.
Dari sisi filosofi hukum, regulasi ini juga menyentuh perdebatan klasik mengenai legal subjectivity dalam kerangka negara hukum modern. Pengakuan terhadap badan hukum perkumpulan adalah bentuk konkret dari pengakuan negara terhadap identitas kolektif warga negara yang ingin mengambil peran dalam ruang publik, baik sebagai pelaku sosial, agen perubahan, atau mitra kritis negara. Dalam tatanan demokrasi konstitusional, bentuk pengakuan ini tidak boleh direduksi menjadi sekadar formalitas administratif. Sebaliknya, ia harus dilihat sebagai ekspresi dari prinsip communitarian justice, yaitu keadilan yang menghargai pluralitas nilai, aspirasi, dan struktur sosial dalam masyarakat. Di sinilah PMH 18/2025 menjadi penting: ia membuka ruang artikulasi legal bagi komunitas yang selama ini tersekat oleh tembok prosedural dan hambatan birokratis yang tidak adaptif terhadap dinamika masyarakat.
Selain itu, dalam kerangka pembangunan hukum nasional berbasis teknologi, PMH 18/2025 dapat menjadi prototipe untuk penyusunan regulasi sejenis di bidang lain—khususnya sektor agraria, pendidikan, dan sosial. Ketiga sektor ini menghadapi tantangan yang sama: fragmentasi peraturan, inefisiensi prosedural, dan kesenjangan akses terhadap layanan hukum. Dengan mengadopsi electronic legal infrastructure seperti yang dimodelkan dalam AHU Online, negara dapat menciptakan sistem pelayanan hukum terpadu yang tidak hanya user-oriented, tetapi juga berakar pada prinsip keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan visi ius constituendum Indonesia, yakni membangun sistem hukum yang bukan hanya positivistic dan prosedural, tetapi juga reflektif terhadap nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan kemanusiaan.
Keseluruhan regulasi yang terkandung dalam PMH 18/2025 menyuarakan sebuah pergeseran penting dalam cara kita memahami hukum administrasi—yakni dari sistem yang berpusat pada negara (state-centered bureaucracy) menjadi sistem yang berorientasi pada pelayanan (service-oriented legalism). Dalam logika ini, administrasi negara bukan lagi alat kekuasaan yang mengatur warga dari atas, tetapi instrumen pelayanan hukum yang mempermudah akses terhadap pengakuan hak-hak sipil dan kolektif secara adil. PMH 18/2025 menandai dimulainya babak baru dalam rekonstruksi relasi hukum antara negara dan rakyat: relasi yang tidak hirarkis, melainkan kooperatif; tidak eksklusif, melainkan inklusif; dan tidak statis, melainkan progresif.
Menuju Sistem Pengakuan Hukum yang Inklusif dan Berkeadilan
Pergeseran paradigmatik dalam sistem pengesahan badan hukum perkumpulan di Indonesia, yang ditandai oleh lahirnya Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025). Regulasi ini bukan sekadar revisi teknis atas norma lama yang telah usang, melainkan representasi konkret dari normative shift dalam hukum administrasi publik, yaitu transformasi dari sistem yang berbasis bureaucratic formalism menuju digital constitutionalism.
Penggunaan teknologi digital dalam prosedur pengesahan badan hukum bukan hanya merespons tuntutan efisiensi dan transparansi, tetapi juga merekonstruksi cara negara menjalankan fungsi pengakuan hukum terhadap entitas kolektif. Dengan mengintegrasikan layanan AHU Online secara menyeluruh, PMH 18/2025 menegaskan bahwa legal recognition bukan lagi hak yang harus “diminta dengan upaya”, melainkan hak konstitusional yang dijamin melalui mekanisme administratif yang terbuka, akuntabel, dan setara.
Secara teoritis, PMH 18/2025 menjadi preseden penting bagi perluasan doktrin administrative recognition sebagai instrumen perlindungan hak sipil dalam masyarakat digital. Transformasi ini membawa konsekuensi bahwa pengesahan badan hukum tidak semata-mata tindakan administratif yang bersifat deklaratif, tetapi juga constitutive legal act yang meletakkan dasar legal personality secara sah di bawah kerangka negara hukum (rechtsstaat). Dalam hal ini, regulasi ini memperluas cakupan doktrin rechtszekerheid dengan menempatkan kepastian hukum sebagai hak warga, bukan hanya prinsip kelembagaan.
Lebih lanjut, kehadiran PMH 18/2025 turut memperkuat arsitektur good public governance dengan mengadopsi asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), seperti asas keterbukaan (openbaarheid), kepastian hukum (rechtmatigheid), dan pelayanan yang baik (zorgvuldigheid). Ini merupakan upaya konkret negara dalam mengatasi ketimpangan akses terhadap legalitas yang selama ini dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil—khususnya yang beroperasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan terpinggirkan. Dengan demikian, PMH 18/2025 memiliki dampak strategis dalam memperkuat inklusi hukum dan memperkecil risiko legal disenfranchisement.
Dari perspektif sosial-hukum, keberadaan regulasi ini juga mengukuhkan pentingnya kehadiran negara sebagai fasilitator partisipasi kolektif masyarakat dalam kehidupan demokratis. Dalam kerangka communitarian justice, pengakuan negara terhadap badan hukum perkumpulan bukan hanya validasi administratif, melainkan rekognisi etis-politik terhadap kapasitas komunitas dalam membentuk ruang sipil yang mandiri, deliberatif, dan partisipatif. Negara tidak cukup hanya menjamin kebebasan berserikat secara pasif, tetapi harus secara aktif menginstitusionalisasikan hak tersebut dalam kerangka hukum yang adaptif dan progresif.
Transformasi prosedur hukum yang diusung oleh PMH 18/2025 juga menghadirkan tantangan baru yang tidak bisa diabaikan. Di tengah antusiasme terhadap regulatory digitization, penting untuk menjaga agar sistem yang dibangun tidak terjebak dalam determinisme teknologi yang mengabaikan konteks sosial-budaya masyarakat. Digital divide, literasi hukum rendah, dan ketimpangan infrastruktur teknologi adalah realitas yang harus diantisipasi melalui kebijakan afirmatif yang bersifat inklusif. Oleh sebab itu, keberhasilan PMH 18/2025 tidak dapat hanya diukur dari kemudahan prosedur, tetapi juga dari sejauh mana ia memperluas ruang partisipasi hukum secara merata.
Dalam kerangka ius constituendum, PMH 18/2025 patut dijadikan acuan konseptual untuk sektor hukum strategis lainnya, seperti hukum agraria dan pendidikan, yang juga membutuhkan reformasi serupa dalam pengakuan hak dan legalisasi entitas. Apa yang telah dimulai dalam konteks pengesahan badan hukum perkumpulan dapat dikembangkan sebagai model integrated legal governance, yakni sistem hukum nasional yang tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan konstitusional warga negara.
Keberadaan PMH 18/2025 menandai sebuah era baru dalam hukum administrasi Indonesia—era di mana pengakuan hukum terhadap organisasi masyarakat sipil tidak lagi bersifat elitis, manual, dan diskriminatif, tetapi terbuka, terukur, dan terverifikasi secara digital. Regulasi ini menjadi simbol bahwa negara tidak lagi berdiri sebagai entitas kontrol, melainkan sebagai pelayan konstitusi yang menjamin keadilan prosedural dan perlindungan hak-hak kolektif melalui sistem hukum yang modern, demokratis, dan berorientasi pada masa depan.
Dalam semangat legal transformation, regulasi ini merujuk kepada cara bagaimana hukum mampu menjangkau dan mengakui eksistensi sosial dalam bentuk yang lebih manusiawi dan teknologis. PMH 18/2025 adalah fondasi dari sistem hukum yang tidak hanya taat pada norma, tetapi juga hadir secara substantif dalam kehidupan warga negara. Sebuah rekognisi digital yang tidak sekadar administratif, tetapi juga visioner.
Selain itu, dalam pembahasan ini menjadi sangat penting untuk menempatkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) dalam konteks lebih luas sebagai regulatory innovation dalam sistem hukum administratif Indonesia. Inovasi ini bukan sekadar pembaruan prosedural, melainkan sebuah regulatory paradigm shift yang mereformulasi hubungan antara negara, hukum, dan warga negara dalam era digital.
Dalam kerangka new administrative law, regulasi ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan command-and-control menuju facilitative governance, yakni model pengelolaan administrasi yang berpusat pada hak dan pelayanan publik. Pendekatan ini menekankan pada tiga pilar utama: (1) desentralisasi prosedur dengan integrasi digital, (2) penggunaan teknologi sebagai instrumen penjamin akuntabilitas, dan (3) transformasi peran negara dari gatekeeper menjadi rights facilitator. Konsepsi ini merekonstruksi wajah hukum administrasi Indonesia dari yang bersifat hierarkis menjadi partisipatif dan adaptif, sejalan dengan perkembangan digital bureaucracy dan regulatory technologies (RegTech) di tingkat global.
Secara metodologis, reformasi ini juga menghadirkan pendekatan data-driven governance dalam pengelolaan legal recognition. Sistem AHU Online tidak sekadar berfungsi sebagai saluran digital untuk administrasi formal, tetapi juga menghasilkan administrative data ecosystem yang dapat dianalisis secara real-time guna mengidentifikasi pola pelayanan, titik rawan ketimpangan, hingga efektivitas implementasi. Hal ini memperkenalkan dimensi baru dalam evaluasi kebijakan hukum publik yang berbasis legal analytics, memungkinkan pemerintah untuk merumuskan respons yang lebih presisi dan evidence-based.
Lebih jauh, PMH 18/2025 juga berkontribusi pada pengembangan doktrin constitutional administrative law, yaitu pendekatan yang menempatkan tindakan administrasi publik dalam kerangka konstitusional yang substansial, bukan semata-mata dalam bingkai legal-formalistik. Dalam konteks ini, pengakuan badan hukum perkumpulan diposisikan sebagai manifestasi administratif dari hak konstitusional, bukan sebagai output birokrasi yang bersifat diskresioner. Hal ini mengafirmasi bahwa administrative discretion hanya sah sejauh ia dijalankan dalam batas norma konstitusi dan prinsip-prinsip proportionality serta fairness, yang menjadi dasar etis dari constitutional governance.
Kontribusi teoritik lainnya adalah penguatan konsep administrative constitutionalism, di mana perangkat administratif—dalam hal ini PMH 18/2025 dan AHU Online—menjadi perpanjangan tangan dari nilai-nilai konstitusi. Ini membuka ruang bagi pemahaman bahwa hak berserikat bukan hanya dijamin oleh pasal konstitusi, tetapi juga diwujudkan secara konkret melalui sistem administrasi negara yang mampu merealisasikan perlindungan tersebut secara aktif. Dengan demikian, negara tidak bersikap pasif sebagai negative guarantor terhadap hak, tetapi hadir sebagai positive enabler yang memfasilitasi hak-hak sipil melalui kebijakan administratif yang sah dan akuntabel.
Dalam kerangka legal design thinking, sistem pengesahan digital yang diatur dalam PMH 18/2025 juga menunjukkan upaya human-centered regulation, yaitu desain hukum yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat sipil. Ini sangat penting mengingat banyak organisasi masyarakat akar rumput yang selama ini kesulitan mengakses pengesahan formal akibat kompleksitas prosedural dan keterbatasan geografis. Dengan mengedepankan prinsip aksesibilitas, kejelasan prosedur, dan penggunaan bahasa hukum yang inklusif, regulasi ini secara faktual mengurangi legal exclusion dan memperluas jangkauan perlindungan hukum formal secara signifikan.
Namun, untuk menjamin keberlanjutan dari reformasi ini, diperlukan regulatory stewardship yang kuat dari negara. Pengawasan terhadap implementasi PMH 18/2025 tidak cukup hanya melalui audit prosedural, tetapi juga harus disertai dengan normative audit terhadap kesesuaian implementasi dengan prinsip keadilan administratif dan nilai-nilai konstitusional. Oleh karena itu, perlu dibentuk mekanisme pengaduan berbasis digital yang dapat diakses masyarakat sipil sebagai bagian dari legal safeguard atas hak mereka dalam proses pengesahan.
Selain itu, penguatan capacity building bagi aparatur hukum dan organisasi masyarakat sipil mutlak diperlukan. Tanpa penguatan kapasitas, teknologi hanya akan menjadi lapisan baru yang memperumit prosedur dan tidak menyentuh esensi transformasi hukum. Dengan memberikan pelatihan yang sistematis dan pendekatan law and digital literacy, negara dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak menciptakan jurang baru antara pusat dan daerah atau antara kelompok terdidik dan kelompok rentan.
Selanjutnya, dalam perspektif pembangunan hukum nasional, PMH 18/2025 menandai arah baru pembentukan adaptive legal ecosystem—sebuah sistem hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga belajar dan berkembang seiring dinamika sosial, teknologi, dan geopolitik. Ini bukan sekadar regulasi administratif, tetapi cerminan dari legal resilience sebuah negara demokratis: kemampuan untuk berinovasi dalam hukum, sekaligus tetap setia pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan supremasi konstitusi.
Dengan demikian, keberadaan PMH 18/2025 tidak hanya menjadi instrumen administratif untuk pengesahan badan hukum perkumpulan, melainkan juga normative prototype bagi reformasi hukum administrasi publik yang lebih luas. Regulasi ini layak diposisikan sebagai pilar awal pembangunan digital rule of law di Indonesia, di mana hak-hak warga negara dijamin melalui mekanisme hukum yang modern, terukur, dan berorientasi pada keadilan substantif dalam lanskap demokrasi digital.
Transformasi digital dalam administrasi hukum yang diinisiasi oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) menandai lompatan paradigmatik dalam adaptasi sistem hukum Indonesia terhadap dinamika globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Regulasi ini tidak sekadar menawarkan solusi pragmatis atas keterbatasan prosedural regulasi sebelumnya, melainkan merupakan konstruksi normatif inovatif yang memperkuat administrative legitimacy melalui integrasi teknologi digital dalam tata kelola hukum publik secara holistik. Dampak positif yang dihasilkan mencakup peningkatan efisiensi pelayanan hukum, transparansi yang lebih baik, serta penguatan akuntabilitas publik, yang secara simultan membuka peluang pengembangan regulasi digital di ranah hukum administrasi strategis lain.
Pertama, keberlanjutan dan pengembangan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online harus menjadi prioritas pemerintah, dengan penekanan pada aspek keamanan data (data security), kemudahan akses (user-friendly access), dan peningkatan kualitas layanan publik. Optimalisasi teknologi digital harus diimbangi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang administrasi hukum, agar proses pengesahan badan hukum dapat berjalan dengan efisiensi tinggi sekaligus menjamin accountability dan transparency. Hal ini selaras dengan prinsip good governance yang menjadi fondasi negara hukum modern.
Kedua, sinkronisasi PMH 18/2025 dengan regulasi perundang-undangan terkait, terutama Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan norma konstitusional mengenai hak berserikat dan berorganisasi, sangat penting untuk memperkokoh legal certainty dan menghindari norm conflict. Konsistensi ini berfungsi sebagai instrumen penguatan kerangka hukum nasional yang harmonis dan memastikan perlindungan hak fundamental warga negara dalam konteks digitalisasi hukum administrasi.
Ketiga, PMH 18/2025 berpotensi menjadi blueprint bagi pengembangan regulasi administrasi hukum digital pada sektor hukum publik strategis lain, seperti hukum agraria, pendidikan, dan perizinan sosial. Pendekatan ini diharapkan mendorong efisiensi dan akuntabilitas layanan publik secara menyeluruh, sekaligus memperluas inklusivitas akses hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Transformasi ini mempertegas peran teknologi sebagai katalisator reformasi birokrasi dan administrasi negara yang berorientasi pada keadilan sosial dan demokrasi substantif.
Keempat, sosialisasi dan edukasi hukum yang masif perlu dijalankan untuk meningkatkan legal literacy masyarakat sipil terkait hak dan kewajiban dalam pengesahan badan hukum perkumpulan. Peningkatan kesadaran hukum ini tidak hanya memperkuat partisipasi aktif warga dalam proses reformasi hukum administrasi, tetapi juga mengokohkan prinsip participatory governance yang merupakan esensi demokrasi modern. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi subjek pasif, melainkan mitra strategis dalam pengembangan sistem hukum nasional yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan sosial.
Kelima, para regulator dan pelaksana administrasi hukum wajib konsisten menerapkan algemene beginselen van behoorlijk bestuur—asas keterbukaan, kepastian hukum, dan pelayanan yang baik—dalam seluruh tahapan pengesahan badan hukum perkumpulan. Konsistensi ini menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Implementasi asas ini akan memperkuat rule of law sekaligus memastikan bahwa digitalisasi administrasi hukum tidak mengorbankan prinsip-prinsip fundamental negara hukum Pancasila.
Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan hanya langkah teknis dalam modernisasi proses administrasi, melainkan sebuah terobosan reformasi hukum yang berkontribusi substantif terhadap pengembangan teori dan praktik hukum nasional. Regulasi ini merepresentasikan sinergi antara teknologi, hukum, dan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia dalam arus global digital governance yang berkeadilan dan demokratis.
State-Citizen Relationship
Lebih jauh, penting ditegaskan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) tidak semata-mata merupakan respons teknokratik terhadap stagnasi prosedural, melainkan manifestasi konkret dari rekonstruksi state-citizen relationship dalam domain hukum administratif modern. Regulasi ini menghadirkan format baru hubungan hukum yang lebih setara, di mana negara hadir bukan dalam kapasitas hierarkis yang mendominasi, melainkan sebagai facilitating state yang mengafirmasi kapasitas sipil warga melalui legal empowerment infrastructure yang terbuka, berbasis data, dan akuntabel.
Dari sudut pandang institutional legal theory, PMH 18/2025 memperkuat institusionalisasi prinsip public service law dalam hukum administrasi Indonesia. Prosedur pengesahan yang sebelumnya bersifat administratif-konvensional kini diangkat ke level normative governance berbasis platform, di mana prinsip-prinsip rule-based administration dikonkretkan dalam sistem yang bukan hanya mempermudah prosedur, tetapi juga menginternalisasi nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam struktur algoritmik. Ini merupakan contoh nyata dari penggabungan techno-regulatory tools dalam pengelolaan sistem hukum nasional, sekaligus menandai awal dari praktik algorithmic legal administration di Indonesia.
Regulasi ini juga memantik relevansi diskursus juridical pluralism dalam konteks pengakuan badan hukum, mengingat masyarakat sipil di Indonesia terdiri dari berbagai entitas sosial yang lahir dari keragaman budaya, tradisi hukum lokal, hingga komunitas digital kontemporer. Dengan menyederhanakan pengesahan badan hukum secara daring, PMH 18/2025 membuka ruang partisipasi lebih luas bagi entitas non-negara yang sebelumnya termarjinalisasi oleh struktur birokrasi konvensional. Hal ini selaras dengan gagasan inclusive legality, yaitu perluasan ruang legal-formal kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam sistem hukum formal akibat kompleksitas administratif dan eksklusi struktural.
Sebagai regulatory architecture yang mendasarkan diri pada prinsip digitalisasi inklusif, PMH 18/2025 turut menggeser peran hukum dari sekadar perangkat kontrol menuju instrumen distribusi akses dan keadilan. Ini menjadikan hukum bukan hanya alat negara untuk mengatur, tetapi juga platform of rights realization—suatu instrumen aktif yang menjamin bahwa hak konstitusional tidak sekadar diakui, tetapi juga diwujudkan melalui procedural accessibility dan operational transparency. Maka, hukum administratif tidak lagi dilihat sebagai lapis teknis yang bersifat sekunder, melainkan sebagai engine of justice yang menjadi tulang punggung demokrasi prosedural.
Ke depan, PMH 18/2025 menyimpan potensi strategis sebagai model digital legal infrastructure yang dapat diperluas pada berbagai domain pelayanan publik lainnya. Dalam konteks reformasi agraria, misalnya, banyak komunitas adat dan organisasi petani yang selama ini kesulitan memperoleh status hukum formal akibat rigiditas administratif. Dengan mengadopsi model pengesahan berbasis e-recognition seperti yang diterapkan dalam PMH 18/2025, negara dapat menciptakan skema pengakuan hukum yang lebih inklusif, fleksibel, dan adaptif terhadap konteks lokal, tanpa mengorbankan standar administratif nasional. Ini sekaligus memperkuat posisi hukum sebagai instrument of structural justice dalam relasi antara negara dan komunitas.
Lebih penting lagi, sistem AHU Online sebagai backbone dari implementasi PMH 18/2025 harus dipandang sebagai living system yang memerlukan adaptasi berkelanjutan melalui proses regulatory iteration. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan kompleksitas entitas sipil, sistem ini harus terus dikembangkan melalui pembaruan algoritma, pembukaan API untuk integrasi lintas sektor, serta penguatan user interface yang responsif terhadap kebutuhan pengguna. Di sinilah letak urgensi kolaborasi antara regulator, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun responsive administrative system yang bersifat iteratif, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi.
Sebagai simpulan argumentatif, PMH 18/2025 merepresentasikan lebih dari sekadar reformasi administrasi. Ia adalah bagian dari grand narrative pembangunan digital legal state—negara hukum yang tidak hanya berpegang pada norma, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk merealisasikan nilai-nilai dasar konstitusi dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Dalam tatanan ini, pengakuan badan hukum perkumpulan bukan lagi urusan perizinan administratif biasa, melainkan bagian dari proyek besar demokratisasi hukum, di mana setiap entitas sosial mendapatkan ruang legal untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dalam ekosistem tata kelola nasional yang inklusif dan berkeadilan. PMH 18/2025, dengan seluruh inovasi dan prinsip yang dikandungnya, patut dinilai sebagai juridical milestone dalam sejarah evolusi hukum administrasi Indonesia yang menuju arah sistem hukum berbasis hak, teknologi, dan keadaban demokratis.
PMH 18/2025 sebagai Paradigma Baru dalam Hukum Administrasi Indonesia
Dalam era ketika transformasi digital menjadi keniscayaan, sektor hukum dituntut untuk tidak sekadar adaptif, tetapi juga transformatif. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) hadir bukan hanya sebagai pembaruan prosedural dalam pengesahan badan hukum perkumpulan, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi sistemik terhadap cara negara menjalankan fungsi administratifnya. Dalam konteks ini, esai ini menelaah secara kritis dan sistematis bagaimana regulasi tersebut memperkuat prinsip rechtszekerheid (kepastian hukum) dan memenuhi algemene beginselen van behoorlijk bestuur (asas-asas umum pemerintahan yang baik), sekaligus memosisikan PMH 18/2025 sebagai fondasi paradigmatik dalam pembangunan hukum administrasi digital yang modern dan inklusif di Indonesia.
Prinsip rechtszekerheid menuntut kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas hukum sebagai landasan perlindungan terhadap subjek hukum. Dalam kerangka ini, PMH 18/2025 memperlihatkan upaya konkret negara untuk menghapus ketidakpastian prosedural yang sebelumnya kerap menjadi hambatan dalam pengesahan badan hukum perkumpulan. Penyatuan dan penyederhanaan regulasi yang sebelumnya terfragmentasi (PMH 3/2016 dan PMH 10/2019) menjadi satu sistem digital terintegrasi melalui AHU Online merupakan langkah strategis untuk menjamin legal certainty secara prosedural maupun substantif. Keterlacakan proses administratif (traceability), penghapusan prosedur ganda, dan percepatan waktu penyelesaian bukan hanya memperkuat efisiensi birokrasi, melainkan juga memperkokoh due process of law yang menjadi pilar keadilan prosedural.
Dari perspektif algemene beginselen van behoorlijk bestuur, PMH 18/2025 mengintegrasikan asas-asas seperti legalitas, keterbukaan (openbaarheid), keadilan prosedural (fair play), proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam satu kerangka regulatif yang utuh. Sistem digital yang digunakan bukan sekadar alat, melainkan representasi dari public service ethics yang memosisikan masyarakat sebagai mitra dalam tata kelola, bukan sekadar objek kebijakan. Transparansi data, akses publik terhadap status badan hukum, dan mekanisme pengawasan digital memperkuat kontrol sosial terhadap administrasi negara, yang sekaligus memperkecil ruang untuk arbitrariness dan maladministrasi. Dalam hal ini, PMH 18/2025 menjelma sebagai prototipe responsive regulation yang berbasis teknologi informasi dan prinsip-prinsip good governance.
Lebih jauh, regulasi ini memiliki dimensi filosofis yang penting. Penggunaan sistem elektronik dalam pengesahan badan hukum bukan hanya transformasi teknologis, melainkan juga aktualisasi nilai konstitusional atas hak berserikat dan berorganisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini memperlihatkan kesadaran negara akan perlunya menjamin keadilan prosedural dalam bentuk yang inklusif dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kerangka teori normative justice, digitalisasi ini mewujudkan prinsip kesetaraan dalam akses hukum sekaligus memperkuat pluralisme hukum melalui pengakuan terhadap entitas sipil dalam berbagai bentuknya.
Dari sisi sistem hukum nasional yang hierarkis dan terintegrasi, posisi PMH 18/2025 harus dipahami dalam relasi vertikal dengan undang-undang organik seperti UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sinergi ini penting untuk menjamin harmonisasi sistemik dan menghindari konflik norma yang dapat mengaburkan jaminan kepastian hukum. PMH 18/2025 juga menegaskan kompatibilitas dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam hal keamanan informasi dan perlindungan data pribadi sebagai fondasi digital legal trust.
Implikasi sosial dan ekonomi dari regulasi ini juga tak kalah signifikan. Dengan mempercepat proses pengesahan badan hukum dan mengurangi beban administratif, PMH 18/2025 menciptakan transaction cost efficiency yang mendukung iklim usaha berbasis komunitas, organisasi sipil, dan kewirausahaan sosial. Kemudahan akses melalui platform digital mendorong pertumbuhan organisasi masyarakat sipil dan memperkuat basis demokrasi partisipatif. Namun, tantangan nyata seperti digital divide harus diatasi melalui kebijakan afirmatif seperti literasi digital, pembangunan infrastruktur TI di wilayah tertinggal, dan perlindungan kelompok rentan dari diskriminasi akses.
Secara politik hukum, PMH 18/2025 menandai pergeseran fungsi negara dari sekadar regulator birokratik menjadi fasilitator pelayanan hukum yang adaptif, akuntabel, dan berbasis teknologi. Ini adalah cerminan dari evolving legal state di Indonesia, yang bergerak dari model hukum statis menuju smart legal governance. Regulasi ini mencerminkan pergeseran dari command-and-control bureaucracy menuju model networked regulation, yang mengutamakan dialog, partisipasi, dan penguatan legal personality kolektif sebagai bagian dari ekosistem hukum yang demokratis.
Dalam pengembangan teori hukum nasional, PMH 18/2025 membuka ruang bagi penguatan konsep regulatory informatics, yaitu interaksi antara teknologi digital dan norma hukum dalam membentuk prosedur administratif yang responsif, serta konsep algorithmic legality yang menjamin penerapan norma berbasis sistem digital tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif. Dengan mengintegrasikan e-governance, keadilan prosedural, dan public law values, PMH 18/2025 tidak hanya melayani kebutuhan administratif, tetapi juga berkontribusi pada transformasi struktural hukum administrasi publik Indonesia.
Institutional Capacity Building
Keberhasilan PMH 18/2025 dalam memperkuat rechtszekerheid dan mewujudkan algemene beginselen van behoorlijk bestuur terletak pada kemampuannya menggabungkan legitimasi normatif dengan efektivitas praktis dalam pelayanan hukum berbasis digital. Namun, transformasi ini harus dilengkapi dengan institutional capacity building, kebijakan pendukung yang progresif, serta partisipasi aktif masyarakat sipil untuk memastikan bahwa digitalisasi hukum benar-benar menjadi alat pemajuan keadilan, bukan instrumen eksklusi baru. PMH 18/2025 dengan demikian layak diposisikan sebagai milestone dalam reformasi hukum administratif nasional—yang tidak hanya mencerminkan perkembangan teknologi, tetapi juga tekad untuk menjadikan hukum sebagai landasan keadilan, efisiensi, dan demokrasi yang hidup.
Lebih jauh, PMH 18/2025 perlu dipandang sebagai titik tolak lahirnya epistemic shift dalam hukum administrasi publik Indonesia, yakni bergesernya orientasi dari pendekatan legalistik-konvensional menuju pendekatan normatif-teknokratik yang berbasis data-driven governance. Pergeseran ini mengharuskan rekonstruksi konseptual terhadap peran negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik, tidak lagi semata sebagai rule enforcer, melainkan sebagai normative enabler yang menyediakan ekosistem hukum yang adaptif, responsif, dan transformatif. Di sinilah signifikansi PMH 18/2025 tidak hanya sebagai produk normatif, tetapi juga sebagai inovasi kelembagaan (institutional innovation) yang mengedepankan teknologi sebagai instrumen keadilan dan efektivitas hukum (legal effectiveness).
Dalam konteks legal system theory, PMH 18/2025 mencerminkan upaya kodifikasi administratif yang bersifat integratif, menjembatani disparitas antara substansi hukum dan proses administratif yang selama ini bersifat fragmented dan sektoral. Sistem AHU Online sebagai platform digital pengesahan badan hukum perkumpulan menjadi prototipe integrated legal service yang mendorong processual transparency, menjamin hak-hak administratif warga negara, dan meminimalkan institutional discretion yang berlebihan. Hal ini mempertegas bahwa regulasi tersebut tidak hanya menjamin rechtszekerheid secara formal, tetapi juga substantif—dengan menciptakan predictable legal outcomes yang berbasis pada sistem yang dapat diaudit secara real time.
Dalam kerangka legal pluralism, PMH 18/2025 turut memberikan ruang yang lebih inklusif bagi entitas sosial non-negara—khususnya organisasi masyarakat sipil, komunitas adat, dan entitas berbasis keagamaan—untuk memperoleh pengakuan legal yang setara dalam sistem hukum nasional. Ini merupakan bentuk pelembagaan dari recognitive justice, yakni pengakuan terhadap eksistensi dan kapasitas hukum kolektif yang kerap termarginalisasi dalam desain hukum positif konvensional. Dengan demikian, regulasi ini memperluas spektrum keadilan administratif tidak hanya secara vertikal (antara negara dan warga negara), tetapi juga secara horisontal (antar entitas sosial dalam masyarakat multikultural).
Selaras dengan pendekatan new public management, digitalisasi layanan hukum sebagaimana diatur dalam PMH 18/2025 juga berpotensi meningkatkan efisiensi kelembagaan negara. Pemangkasan prosedur, reduksi interaksi tatap muka, serta penggunaan sistem auto-verification berbasis data elektronik berkontribusi langsung pada peningkatan public trust terhadap layanan hukum. Di tengah stagnasi birokrasi klasik yang masih bercorak hierarkis dan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, sistem ini menghadirkan model pelayanan berbasis teknologi yang lebih bersih, cepat, dan berorientasi hasil (output-based legal service delivery).
Namun demikian, modernisasi regulasi ini harus disertai dengan anticipatory governance, yaitu kemampuan negara untuk mengantisipasi risiko-risiko baru yang muncul dari penggunaan teknologi dalam sistem hukum. Tantangan seperti manipulasi data, kebocoran informasi pribadi, hingga kesenjangan digital harus dikelola dengan instrumen hukum pelindung yang tepat. Dalam hal ini, harmonisasi PMH 18/2025 dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi syarat mutlak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak privat warga negara dalam layanan publik berbasis digital.
Lebih penting lagi, PMH 18/2025 perlu dijadikan precedent regulatif untuk pengembangan smart regulation di sektor hukum publik lainnya. Dengan pendekatan normative-tech design, yang mengintegrasikan prinsip hukum administrasi dengan teknologi digital, Indonesia dapat mengembangkan kerangka legal interoperability antarsektor dalam pelayanan publik—misalnya antara sistem AHU Online dengan OSS (Online Single Submission), sistem e-KTP, atau layanan perpajakan. Interkonektivitas ini menjadi fondasi untuk mewujudkan hukum sebagai layanan (law as a service) yang tidak hanya normatif tetapi juga fungsional dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Pada tataran teoritik, regulasi ini juga menantang dominasi pendekatan positivistik-formalistik dalam studi hukum administrasi Indonesia. PMH 18/2025 menjadi titik awal untuk mengembangkan interdisciplinary legal studies yang menggabungkan ilmu hukum, ilmu administrasi publik, teknologi informasi, dan sosiologi hukum dalam satu payung analisis. Pendekatan ini sejalan dengan arah perkembangan legal informatics dan regulatory innovation di negara-negara maju, yang menjadikan hukum sebagai platform dinamis yang dikembangkan secara adaptif berdasarkan umpan balik (legal feedback loop) dari pengguna layanan.
Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya memenuhi prasyarat asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bentuk yang normatif-formal, tetapi juga memperkenalkan legal architecture baru yang menjanjikan perubahan paradigmatik dalam hubungan negara dan warga negara di era digital. Transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari komitmen negara untuk mewujudkan democratic legality—yakni hukum yang dibangun atas dasar partisipasi, aksesibilitas, dan keadilan sosial sebagai prinsip utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Selain itu, keberadaan dari PMH 18/2025 juga menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan mendasar bagi hukum administrasi Indonesia dalam menjawab tuntutan zaman yang semakin kompleks. Regulasi ini harus terus dikawal, diuji, dan dievaluasi secara konstan melalui riset-riset hukum interdisipliner yang memperhatikan aspek normatif, teknologis, dan sosiologis secara seimbang. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang tidak hanya modern secara prosedural, tetapi juga progresif secara substantif—yakni hukum yang hidup, inklusif, dan berkeadilan di tengah realitas masyarakat digital abad ke-21.
Dalam kerangka tersebut, penting pula untuk menyoroti bagaimana PMH 18/2025 secara implisit membuka jalan bagi pembaruan konsep administrative citizenship—yakni pengakuan bahwa status kewarganegaraan tidak hanya bersifat politis-konstitusional, tetapi juga administratif-fungsional. Melalui simplifikasi dan digitalisasi proses pengesahan badan hukum perkumpulan, regulasi ini menjamin bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat sipil memiliki akses yang lebih merata terhadap hak-hak administratif negara, tanpa terhalang oleh hambatan birokrasi yang eksklusif dan diskriminatif. Dalam konteks ini, regulasi bukan hanya sebagai perangkat kendali, melainkan sebagai instrumen emancipatory governance yang mengafirmasi kesetaraan akses atas layanan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.
Lebih lanjut, PMH 18/2025 juga secara tidak langsung menantang dikotomi lama antara law in books dan law in action. Dengan menempatkan instrumen digital sebagai tulang punggung proses administratif, regulasi ini memfasilitasi konsistensi antara norma hukum tertulis dan pelaksanaannya di lapangan, mengurangi ruang bagi administrative arbitrariness. Hal ini memperkuat kredibilitas hukum administrasi publik sebagai subsistem yang berorientasi pada good governance metrics, seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Dalam perspektif ini, PMH 18/2025 tidak hanya meregulasi proses administratif, tetapi juga merevitalisasi etika pelayanan publik melalui mekanisme digital yang dapat diaudit secara objektif.
Dalam dimensi praksis, PMH 18/2025 berpotensi menginspirasi transisi kelembagaan dari command-and-control bureaucracy menuju responsive bureaucracy. Artinya, negara tidak lagi memposisikan diri sebagai entitas yang mendikte, tetapi sebagai fasilitator aktif yang membangun interaksi dialogis dengan warga negara melalui medium digital yang bersifat user-centric. Ini menjadi penting dalam menciptakan legal proximity, yaitu kedekatan antara warga dan hukum dalam konteks pengalaman administratif sehari-hari, yang selama ini kerap tercerabut akibat alienasi birokrasi dan kompleksitas prosedural. Penguatan pengalaman administratif yang positif inilah yang menjadi prasyarat terbentuknya kepercayaan publik jangka panjang terhadap sistem hukum nasional.
Namun demikian, keberhasilan implementasi PMH 18/2025 sangat ditentukan oleh kualitas legal technostructure yang menopang sistem AHU Online. Tanpa infrastruktur teknologi yang handal, standar interoperabilitas yang ketat, dan tata kelola digital yang akuntabel, regulasi ini dapat terjebak dalam paradoks digitizing dysfunction—yakni digitalisasi yang justru memperburuk pelayanan karena minimnya kesiapan institusional dan rendahnya digital legal literacy dari aparatur pelaksana maupun pengguna layanan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung (supporting regulations) yang memastikan adanya pelatihan reguler, peningkatan kapasitas SDM, serta sistem pengawasan dan pengaduan digital yang efektif sebagai bagian dari digital legal ecosystem yang berkelanjutan.
Secara strategis, PMH 18/2025 juga dapat dijadikan basis pengembangan regulatory sandbox dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Konsep ini memungkinkan negara menguji coba inovasi regulatif dalam skala terbatas sebelum diadopsi secara nasional. Dengan demikian, eksperimen kebijakan seperti digitalisasi pengesahan perkumpulan dapat dievaluasi secara empiris berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan dampak sosialnya. Pendekatan evidence-based regulation semacam ini penting untuk memperkuat legal pragmatism dalam reformasi birokrasi hukum yang sering kali tersandera oleh beban normatif yang kaku dan resistensi kelembagaan.
PMH 18/2025 sejatinya bukan sekadar regulasi administratif biasa, melainkan regulatory watershed yang menandai pergeseran mendalam dalam epistemologi dan praktik hukum administrasi negara. Ini adalah langkah awal menuju terbentuknya regulatory governance 4.0, di mana hukum tidak hanya menjadi perangkat kontrol, tetapi juga platform kolaboratif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membentuk, mengakses, dan mengawasi proses administrasi publik secara setara dan berdaya. Inilah wajah baru hukum administrasi yang berorientasi masa depan—hukum yang lentur, inklusif, dan berkeadilan sosial dalam kerangka transformasi digital nasional.
Dengan menyadari kompleksitas tantangan dan potensi strategis yang dihadirkan oleh PMH 18/2025, maka menjadi tugas komunitas akademik, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama merawat, mengkritisi, dan menyempurnakan regulasi ini secara berkelanjutan. Hanya melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin, kita dapat memastikan bahwa agenda reformasi hukum administratif digital ini tidak terjebak pada euforia teknologi semata, tetapi benar-benar menjelma sebagai instrumen keadilan administratif yang berpihak pada kepentingan publik, demokrasi, dan hak-hak sipil yang fundamental.
Regulatory Blueprint Bagi Sektor Hukum Lain
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) menempati posisi strategis dalam rekonstruksi hukum agraria nasional yang berkeadilan dan berbasis teknologi, dengan memberikan kontribusi normatif dan konseptual yang signifikan sebagai regulatory blueprint bagi sektor hukum lain. Tidak sekadar instrumen administratif pengesahan badan hukum perkumpulan, PMH 18/2025 menjadi model transformatif pelayanan publik digital yang menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid), transparansi, dan akuntabilitas melalui implementasi sistem AHU Online. Pendekatan ini sejalan dengan teori digital governance, yang menekankan integrasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan hukum publik.
Dalam konteks hukum agraria, regulasi ini membuka ruang bagi pengembangan sistem pendaftaran tanah elektronik yang lebih efisien dan transparan, sebagaimana langkah awal yang diinisiasi oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Tanah Elektronik. Meskipun terdapat kendala infrastruktur dan perlindungan data, integrasi digitalisasi dalam sistem pertanahan merupakan manifestasi konkrit pembaruan hukum yang harus dikawal dengan harmonisasi regulasi, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Cipta Kerja, agar tercipta sistem agraria nasional yang kohesif dan responsif terhadap kemajuan teknologi serta berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan lingkungan.
Secara filosofis, PMH 18/2025 mewakili wujud konkret dari ius constituendum yang berkeadilan dan berteknologi, membuka akses layanan hukum yang mudah, transparan, dan nondiskriminatif bagi masyarakat sipil. Regulasi ini tidak hanya memperkuat posisi hukum badan hukum perkumpulan sebagai subjek hukum positif, tetapi juga menegaskan pergeseran paradigma dari state-centric ke civic-oriented law, di mana negara berperan sebagai fasilitator penguatan hak sipil melalui mekanisme digital yang inklusif dan partisipatif. Dalam dimensi sosial-ekonomi-politik, digitalisasi pelayanan hukum melalui PMH 18/2025 menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi bagi pelaku usaha mikro hingga menengah, serta memperkuat legitimasi negara dalam fungsi administratif yang transparan dan akuntabel.
Model digitalisasi pengesahan badan hukum ini berpotensi direplikasi dalam pengakuan hak-hak komunal agraria, seperti pengakuan wilayah adat dan status hukum perkumpulan adat, yang selama ini sering terabaikan dalam sistem manual yang kerap diskriminatif. Transformasi digital tersebut mengusung prinsip norm clarity, procedural accountability, dan open access guarantee sebagai parameter utama untuk sistem agraria inklusif dan berdaulat atas data (data sovereignty). Dengan demikian, PMH 18/2025 merupakan pionir dalam membangun digital legal infrastructure yang memadukan aspek hukum, teknologi, dan sosial-politik dalam reformasi hukum agraria.
Namun, kritik penting mengemuka terkait kebutuhan jaminan integritas sistem digital agar tidak berubah menjadi sarana cyber-authoritarianism yang membatasi kebebasan berserikat dan berorganisasi. Negara harus memastikan digitalisasi pelayanan hukum berfungsi sebagai medium pengembangan ruang kebebasan sipil, bukan alat kontrol sepihak. Dalam hal ini, aspek legal construction melalui platform digital berbasis prinsip presumption of legality dan procedural fairness menjanjikan administrasi hukum yang transparan, akuntabel, dan dapat diaudit (traceable).
Dalam ranah hukum nasional, PMH 18/2025 harus diposisikan sebagai regulasi pelaksana yang terintegrasi dengan kerangka hukum yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta menjunjung tinggi konstitusi (UUD 1945) yang menjamin hak berserikat dan berkumpul. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, filosofis, historis, dan konseptual, PMH 18/2025 dapat dilihat sebagai upaya korektif terhadap warisan hukum kolonial yang kaku dan sentralistik dalam pengakuan badan hukum serta partisipasi sipil.
Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya memperkaya teori hukum nasional dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip digital governance dan akses inklusif, tetapi juga berperan sebagai katalisator transformasi sistem hukum yang adaptif dan transformatif. Regulasi ini menandai titik awal penting dalam proses dekonstruksi ketimpangan struktural menuju tatanan hukum nasional yang inklusif, berkeadilan sosial, serta berpihak pada masyarakat marginal. Sebagai regulatory blueprint, PMH 18/2025 membuka jalan bagi rekonstruksi hukum agraria dan sektor hukum strategis lain yang menuntut sinkronisasi antara norma hukum, teknologi, dan nilai sosial demi tercapainya cita hukum Indonesia yang modern dan berkeadilan.
Melanjutkan kajian tersebut, penting untuk menyoroti aspek inovatif PMH 18/2025 dalam konteks paradigmatik reformasi hukum nasional yang mengedepankan sinergi antara digitalisasi dan keadilan substantif. Regulasi ini secara sistematis menantang dogma legal formalistik yang selama ini menghambat akses masyarakat terhadap pengakuan hukum dan pelayanan administrasi publik. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi, PMH 18/2025 tidak hanya mempercepat proses birokrasi tetapi juga meminimalisasi peluang penyimpangan dan praktik korupsi yang kerap mewarnai prosedur manual. Oleh karena itu, regulasi ini berperan sebagai breakthrough dalam membangun trust governance yang merupakan pondasi bagi stabilitas sistem hukum demokratis modern.
Lebih jauh, PMH 18/2025 berkontribusi pada reformulasi konsep legal recognition yang selama ini bersifat eksklusif dan parsial, menjadi model inklusif yang membuka ruang bagi partisipasi masyarakat hukum adat dan kelompok marginal dalam pengakuan badan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan tuntutan internasional terkait pemenuhan hak-hak sipil dan politik sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) serta prinsip-prinsip United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan hanya memenuhi agenda domestik, tetapi juga mengokohkan posisi Indonesia dalam arus globalisasi hukum yang menuntut penghormatan hak asasi manusia berbasis teknologi.
Keterpaduan PMH 18/2025 dengan agenda digitalisasi nasional juga menghadirkan tantangan baru dalam hal keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Regulasi ini harus dilengkapi dengan mekanisme safeguard yang kuat untuk menjamin integritas data elektronik, mencegah akses tidak sah, dan memastikan perlindungan hak-hak subjek hukum dalam sistem digital. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas sektor antara kementerian hukum dan teknologi informasi menjadi imperative, mengingat maraknya ancaman cybercrime yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pelayanan hukum digital. Integrasi prinsip privacy by design dan data sovereignty harus menjadi fokus utama dalam pengembangan lanjutan sistem AHU Online dan platform hukum digital lainnya.
Selain itu, PMH 18/2025 mendorong transformasi peran negara dari regulator tradisional menjadi fasilitator ekosistem hukum yang terbuka dan partisipatif. Hal ini mencerminkan evolusi konsep rechtsstaat menuju digital constitutionalism, di mana prinsip-prinsip konstitusional dijalankan secara efektif melalui mekanisme teknologi digital. Negara tidak lagi sekadar mengatur, tetapi juga menyediakan infrastruktur hukum digital yang memungkinkan masyarakat sipil untuk aktif berkontribusi dalam proses legislasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Model ini memperkuat dimensi demokratisasi hukum, sekaligus menjawab tuntutan era society 5.0 yang mengintegrasikan inovasi teknologi dengan pembangunan manusia berkelanjutan.
Lebih jauh, pendekatan sistemik PMH 18/2025 memfasilitasi harmonisasi norma hukum di berbagai sektor, mengatasi problem fragmentasi dan tumpang tindih regulasi yang selama ini menjadi kendala dalam penyelenggaraan hukum agraria dan organisasi kemasyarakatan. Melalui penguatan interoperabilitas data dan standar prosedur berbasis teknologi, regulasi ini mempromosikan efisiensi regulasi sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan komunitas hukum adat. Hal ini sejalan dengan prinsip good regulatory practice yang diakui secara internasional sebagai fondasi tata kelola hukum modern.
Selanjutnya, dari perspektif pembangunan hukum berkelanjutan, PMH 18/2025 menegaskan urgensi pengembangan digital legal infrastructure yang responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi dan tantangan lingkungan. Digitalisasi pelayanan hukum tidak boleh sekadar menjadi inovasi teknis, melainkan harus berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam konteks keadilan sosial dan pengurangan ketimpangan. Dengan demikian, regulasi ini memberikan kontribusi substantif pada pergeseran paradigma pembangunan hukum nasional, yang kini semakin mengedepankan inklusivitas, akuntabilitas, dan teknologi sebagai pilar utama.
Dengan demikian, PMH 18/2025 merupakan landmark policy dalam evolusi hukum Indonesia, yang tidak hanya menjawab kebutuhan administratif dan teknis, tetapi juga menawarkan visi strategis pembaruan hukum nasional yang berbasis teknologi dan berkeadilan. Keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada komitmen kolektif antara pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta, untuk membangun ekosistem hukum digital yang transparan, responsif, dan demokratis. Dengan demikian, PMH 18/2025 dapat menjadi prototype regulasi masa depan yang mengedepankan harmonisasi norma, perlindungan hak asasi, dan inovasi teknologi demi mewujudkan tatanan hukum nasional yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) telah membuka babak baru dalam reformasi hukum administrasi publik Indonesia dengan mengadopsi digitalisasi proses pengesahan badan hukum perkumpulan. Namun, agar regulasi ini dapat berfungsi sebagai pijakan normatif sekaligus strategi pembangunan hukum administrasi yang modern, berkeadilan, dan berdaya saing global, sejumlah reformasi pendukung harus segera diimplementasikan secara sistematis dan komprehensif.
Pertama, Kementerian Hukum perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Optimalisasi Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online tidak hanya menuntut kestabilan teknis dan keamanan data (data security), tetapi juga kesiapan SDM yang mumpuni agar layanan dapat berlangsung cepat, efisien, dan akuntabel. Tanpa investasi infrastruktur dan pengembangan kompetensi, upaya digitalisasi berpotensi mengalami stagnasi yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat akses ke due process bagi masyarakat.
Kedua, harmonisasi dan integrasi PMH 18/2025 dengan regulasi sektoral lain menjadi urgensi mutlak. Penggabungan sistem pengesahan badan hukum dengan ekosistem digital lain, seperti Online Single Submission (OSS) untuk perizinan usaha dan sistem hukum agraria, akan membentuk layanan terpadu (one-stop service) yang efisien dan responsif. Integrasi ini tidak hanya menghilangkan fragmentasi birokrasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelayanan publik secara menyeluruh, sesuai dengan prinsip public value dan administrative simplification.
Ketiga, edukasi dan sosialisasi secara massif kepada masyarakat sipil harus menjadi agenda prioritas pemerintah. Pemahaman terhadap mekanisme digital pengesahan badan hukum harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan modern ini secara optimal. Dengan demikian, tidak hanya meningkatkan legal literacy, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam proses hukum yang berbasis teknologi, memperkuat participatory governance sebagai pilar demokrasi substansial.
Keempat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum wajib mengembangkan model evaluasi dan audit berbasis teknologi untuk memantau pelaksanaan PMH 18/2025 secara real-time. Pendekatan ini penting untuk segera mengidentifikasi hambatan teknis maupun administratif dan mengantisipasi potensi maladministrasi. Penerapan legal tech governance berbasis data akan memperkuat mekanisme checks and balances serta menegakkan prinsip transparency dan accountability dalam tata kelola hukum digital.
Kelima, pengembangan kajian akademis dan praktis terkait regulatory informatics dan digital governance dalam konteks hukum administrasi harus didorong secara sistematik. Kontribusi intelektual dari akademisi dan praktisi hukum tidak hanya akan memperkaya kerangka teoretik hukum administrasi modern, tetapi juga menyediakan solusi aplikatif yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pembaruan ilmu hukum yang responsif dan inovatif dalam menghadapi era disrupsi digital.
Dengan demikian, PMH 18/2025 dapat berfungsi sebagai instrumen reformasi hukum administrasi yang tidak hanya menjawab tantangan teknis digitalisasi, tetapi juga memperkuat fondasi teori dan praktik hukum nasional. Melalui penguatan infrastruktur, integrasi regulasi, edukasi masyarakat, pengawasan teknologi, dan riset akademik, Indonesia dapat mewujudkan sistem administrasi hukum publik yang modern, inklusif, dan berkeadilan, serta siap bersaing di panggung global.
Evolusi Sistem Hukum Administrasi Indonesia
Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) menandai tonggak penting dalam evolusi sistem hukum administrasi Indonesia, khususnya terkait pengakuan badan hukum perkumpulan secara digital. Regulasi ini tidak hanya berorientasi pada penyederhanaan prosedur administratif, tetapi juga mengandung fungsi normatif yang strategis dalam memperluas akses keadilan dan memberdayakan masyarakat sipil. Melalui pendekatan digital registry, PMH 18/2025 mengadopsi model modern yang telah terbukti efektif di negara-negara dengan sistem civil law seperti Belanda dan Jerman, di mana legal recognition dapat diperoleh secara online dengan legal effect langsung. Model ini tidak sekadar meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap negara sebagai fasilitator hak warga negara, bukan hambatan administratif yang membelit.
Dalam analisis hukum yang berlandaskan prinsip lex superior dan lex specialis, PMH 18/2025 harus tetap konsisten dengan nilai-nilai konstitusional, terutama dalam aspek non-diskriminasi, akses keadilan, dan penghormatan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan mengkombinasikan penalaran deduktif dan induktif, kajian empiris menunjukkan bahwa meskipun PMH 18/2025 memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas legal recognition, kendala signifikan masih ditemukan pada aspek keterbatasan akses digital di berbagai daerah, serta perlindungan hukum bagi kelompok rentan yang belum terakomodasi secara optimal. Hal ini menuntut kebijakan afirmatif dan mekanisme pengawasan terpadu agar proses digitalisasi tidak menjadi sumber eksklusi baru, melainkan instrumen inklusi sosial yang nyata.
Secara filosofis, PMH 18/2025 merupakan manifestasi dari paradigma legal empowerment yang menggeser peran negara dari pengontrol ketat menjadi fasilitator terbuka yang menghormati otonomi hukum masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip constitutional democracy dan open legal system yang menekankan partisipasi aktif warga negara dalam proses hukum. Digitalisasi pengakuan badan hukum yang diatur dalam regulasi ini juga mengimplementasikan konsep law as process, menggantikan model law as command yang bersifat hierarkis dan top-down. Melalui sistem otomatisasi, interaksi antara negara dan warga menjadi lebih egaliter dan transparan, sekaligus memperkuat akuntabilitas birokrasi dalam penyelenggaraan hukum administrasi.
Namun, pengembangan PMH 18/2025 tidak dapat dilepaskan dari konteks kesenjangan digital (digital divide) yang masih nyata antara wilayah urban dan rural di Indonesia. Oleh sebab itu, pengaturan ini harus mengadopsi prinsip adaptive legality, yakni kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan disparitas sosial-ekonomi dan infrastruktur lokal tanpa mengorbankan integritas normatifnya. Pendekatan transitional legal hybrid, yakni mengintegrasikan sistem digital dengan mekanisme konvensional, menjadi solusi strategis untuk memastikan bahwa akses terhadap pengakuan badan hukum tidak bersifat eksklusif bagi segmen masyarakat yang sudah terdigitalisasi.
Dalam perspektif regulasi yang lebih luas, PMH 18/2025 dapat menjadi pemicu reformasi di sektor hukum administrasi lainnya, seperti pengelolaan agraria, perizinan lingkungan, dan legalisasi hak komunitas adat. Model automated legal services yang diadopsi membuka ruang bagi pengembangan jurisprudence transformatif yang menempatkan hukum sebagai alat emansipasi sosial, bukan semata alat pengendalian sosial. Regulasi ini menegaskan bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat sipil dan mampu menjembatani kompleksitas sosial-politik Indonesia yang pluralistik.
Evaluasi berbasis matriks legal effectiveness mengindikasikan bahwa PMH 18/2025 telah mencerminkan kesesuaian substantif dengan prinsip-prinsip konstitusional dan standar good governance, meskipun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komitmen politik, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan sekadar produk hukum administratif, melainkan titik balik juridis yang merekonstruksi relasi negara dengan warga negara menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berbasis teknologi. Regulasi ini sekaligus mengingatkan bahwa transformasi hukum di era digital membutuhkan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan aspek legal, sosial, teknologi, dan politik secara harmonis.
Singkatnya, PMH 18/2025 merupakan inovasi substansial dalam pengembangan teori dan praktik hukum nasional yang merefleksikan integrasi prinsip negara hukum, keadilan sosial, dan efisiensi teknologi. Regulasi ini menjadi prototipe digital legal transformation yang berpotensi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokrasi partisipatoris di Indonesia. Namun, untuk mencapai hasil optimal, regulasi ini harus dijalankan dengan sistem pengawasan yang transparan, kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan, dan adaptasi berkelanjutan terhadap dinamika sosial-ekonomi yang berkembang. Dengan demikian, PMH 18/2025 membuka lembaran baru dalam pembaruan sistem hukum administrasi yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga berkeadilan dan inklusif.
Melanjutkan pembahasan tersebut, penting untuk menyoroti dimensi implementatif yang menjadi tantangan sekaligus kunci keberhasilan PMH 18/2025 dalam konteks realitas sosial-politik Indonesia yang heterogen. Tidak dapat disangkal bahwa digitalisasi pengakuan badan hukum membawa perubahan paradigma yang radikal, namun keberlanjutan transformasi ini bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia birokrasi, dan literasi digital masyarakat. Disparitas akses dan kualitas sumber daya ini menjadi hambatan serius yang berpotensi menimbulkan fragmentasi hukum digital, di mana hanya kelompok tertentu yang mampu memanfaatkan kemudahan legal recognition, sementara kelompok marginal semakin terpinggirkan. Oleh sebab itu, reformasi hukum administratif melalui PMH 18/2025 harus diiringi dengan program peningkatan kapasitas digital dan inklusi sosial yang sistemik, sehingga prinsip non-diskriminasi dapat diwujudkan secara konkret.
Selanjutnya, aspek pengawasan dan akuntabilitas publik dalam implementasi PMH 18/2025 perlu mendapatkan perhatian khusus. Penguatan mekanisme feedback dan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi pelaksanaan digital registry harus menjadi agenda utama agar regulasi ini tidak sekadar menjadi jargon reformasi digital, melainkan mampu menciptakan sistem hukum yang transparan dan responsif. Dalam hal ini, model open data dan keterbukaan informasi menjadi instrumen penting yang dapat mendukung accountability birokrasi dan memperkaya demokrasi hukum di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait perlu membangun platform komunikasi interaktif yang memungkinkan publik berperan sebagai pengawas sekaligus pengguna yang memberikan masukan atas efektivitas regulasi ini.
Lebih jauh lagi, dari perspektif teori hukum, PMH 18/2025 menginisiasi perpaduan menarik antara legal formalism dan legal realism dalam pengelolaan badan hukum. Regulasi ini menggabungkan kepastian hukum (legal certainty) yang diharapkan dari norma formal dengan fleksibilitas dan adaptasi konteks sosial (legal realism) melalui mekanisme digital yang responsif. Pendekatan ini menjadi inovasi konseptual yang membuktikan bahwa modernisasi hukum tidak harus mengorbankan keadilan substantif dan nilai-nilai sosial yang melekat dalam praktek hukum nasional. Dengan demikian, PMH 18/2025 membuka ruang bagi pengembangan teori hukum administrasi yang lebih dinamis dan kontekstual, serta mendorong transformasi budaya birokrasi menuju pelayanan publik yang berorientasi hasil dan manusiawi.
Namun, aspek normatif dari regulasi ini juga menghadapi risiko overreliance pada teknologi yang dapat memunculkan masalah baru, seperti kerentanan terhadap cyber threats dan penyalahgunaan data hukum yang sensitif. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi tantangan yang tidak dapat ditawar dalam era digitalisasi hukum. Oleh karena itu, integrasi PMH 18/2025 dengan regulasi keamanan siber dan perlindungan data harus dilakukan secara komprehensif agar sistem digital legal recognition tidak menjadi pintu masuk bagi pelanggaran hak dan kedaulatan hukum warga negara.
Akhirnya, relevansi PMH 18/2025 dalam konteks pengembangan hukum nasional terletak pada kemampuannya memfasilitasi inklusi sosial dan demokratisasi hukum melalui teknologi. Regulasi ini bukan sekadar jawaban teknis atas birokrasi yang lamban, melainkan sebuah langkah strategis yang mengartikulasikan visi negara hukum modern yang mampu menjawab kompleksitas masyarakat Indonesia masa kini. Dengan memadukan prinsip legal empowerment, good governance, dan teknologi adaptif, PMH 18/2025 memproyeksikan paradigma baru dalam pembentukan dan pengakuan badan hukum yang menjawab kebutuhan zaman sekaligus memperkuat fondasi demokrasi hukum yang berkeadilan. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa inovasi ini diterjemahkan ke dalam praktek nyata yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan—sebuah tugas besar bagi semua pemangku kepentingan hukum di Indonesia.
Transformasi Budaya Birokrasi
Dalam sistem hukum Indonesia yang bercorak campuran—mengadopsi civil law dengan pengaruh kuat hukum adat dan nilai-nilai Pancasila—Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) harus dipahami sebagai bagian dari rekonstruksi kerangka hukum nasional yang lebih adil, demokratis, dan responsif terhadap dinamika sosial. Pengakuan hukum terhadap badan perkumpulan bukan sekadar persoalan administratif belaka, melainkan merupakan inti dari agenda pembangunan hukum yang mengedepankan keadilan sosial, pemerataan akses, serta penguatan masyarakat sipil sebagai pilar demokrasi substantif. Dengan kata lain, PMH 18/2025 tidak hanya mereformasi prosedur legalisasi badan hukum, melainkan juga berpotensi memperkuat fondasi tata kelola hukum yang inklusif dan partisipatif.
Penerapan PMH 18/2025 perlu dibaca dalam konteks reformasi hukum yang bersifat sistemik dan filosofis, bukan hanya teknis-administratif. Tantangan mendasar bukan sekadar soal implementasi regulasi, melainkan bagaimana memastikan regulasi ini menjadi pemicu pembaruan hukum nasional yang adaptif, berpihak pada rakyat banyak, dan selaras dengan nilai-nilai konstitusional dalam UUD 1945. Untuk itu, beberapa aspek strategis harus diperhatikan secara seksama. Pertama, harmonisasi vertikal dan horizontal antara PMH 18/2025 dengan peraturan perundang-undangan lain, terutama UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, harus dijaga ketat agar tidak terjadi tumpang tindih norma yang menghambat implementasi di lapangan. Penyesuaian regulasi turunan perlu diarahkan pada kejelasan norma dan keselarasan prinsip-prinsip konstitusional seperti non-diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia.
Kedua, mengingat kesenjangan digital yang masih signifikan di Indonesia, terutama antara wilayah urban dan rural, model implementasi digital legal recognition harus dilengkapi dengan mekanisme hibrida. Integrasi sistem online dengan layanan manual dan asistensi hukum di tingkat desa atau kelurahan sangat penting untuk mencegah eksklusi sosial dan memastikan akses yang merata bagi kelompok rentan dan masyarakat adat yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Ini mencerminkan prinsip adaptive legality—hukum yang responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan prinsip legalitas.
Ketiga, untuk menghindari risiko maladministrasi dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam sistem pengakuan otomatis, penguatan mekanisme pengawasan berbasis partisipasi publik mutlak diperlukan. Keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil, lembaga pengawas independen, serta penerapan audit teknologi hukum (legal tech governance) menjadi instrumen penting dalam membangun akuntabilitas prosedural. Pendekatan ini memperkuat prinsip good governance sekaligus mengurangi ruang bagi birokrasi yang arbitrariness dalam pengelolaan registrasi badan hukum.
Keempat, PMH 18/2025 berpotensi menjadi pionir dalam pembaruan regulasi hukum di sektor-sektor lain, terutama bidang agraria, perizinan usaha, dan pengakuan hak-hak kolektif masyarakat adat. Pemerintah perlu menyusun peta jalan (legal roadmap) untuk transformasi regulatif yang mengedepankan inklusivitas, efisiensi, dan keadilan substantif sebagai prinsip utama. Ini sejalan dengan agenda transformatif jurisprudence yang mendorong hukum tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga instrumen emansipasi dan pengakuan hak-hak masyarakat marginal.
Kelima, keberhasilan digitalisasi sistem pengakuan hukum sangat bergantung pada literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan program pendidikan hukum yang terintegrasi dengan literasi digital harus menjadi prioritas nasional. Program ini harus menitikberatkan pada pemahaman hak-hak sipil, prosedur hukum digital, serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk menggunakan sistem secara mandiri dan kritis. Peningkatan literasi ini memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek hukum yang aktif, sekaligus mendukung terwujudnya budaya hukum yang demokratis dan partisipatif.
Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan sekadar regulasi administratif biasa, melainkan sebuah instrumen strategis yang mengartikulasikan visi negara hukum modern di Indonesia—yang menghormati nilai keadilan, keberpihakan sosial, dan kemajuan teknologi. Regulasi ini menegaskan peran negara sebagai fasilitator hak-hak warga negara, membuka ruang bagi demokrasi hukum yang inklusif, sekaligus mendorong transformasi budaya birokrasi menuju pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Untuk mencapai potensi transformatif tersebut, komitmen kuat dari pembuat kebijakan, pelaku birokrasi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan agar PMH 18/2025 tidak hanya menjadi teks normatif, melainkan juga menjadi praktek hukum nyata yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
Konsep Legal Pluralism
Melanjutkan refleksi kritis terhadap PMH 18/2025, penting pula untuk menyoroti aspek dinamika institusional dan kapasitas implementasi sebagai kunci keberhasilan regulasi ini dalam praktik. Reformasi hukum digital tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh infrastruktur kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten. Banyak studi empiris menunjukkan bahwa kesenjangan kapasitas aparat di tingkat pusat maupun daerah, serta ketidaksiapan infrastruktur teknologi, berpotensi menjadi bottleneck yang signifikan. Oleh karena itu, investasi berkelanjutan dalam pelatihan teknis dan manajerial bagi aparat, serta modernisasi infrastruktur IT, harus menjadi bagian integral dari agenda reformasi birokrasi yang mengiringi implementasi PMH 18/2025.
Selain itu, inovasi regulasi ini membuka ruang untuk memperkuat konsep legal pluralism dalam konteks hukum Indonesia yang majemuk. Sistem pengakuan badan hukum digital tidak boleh menafikan keberadaan norma-norma adat dan kultural yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Justru, regulasi ini harus dirancang sedemikian rupa agar memberikan ruang bagi harmonisasi antara hukum formal dan hukum adat, tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum dan hak asasi manusia. Pendekatan hybrid legal recognition ini dapat memperkaya sistem hukum nasional dengan mengakui pluralitas sosial sebagai kekuatan demokrasi substansial.
Di sisi lain, PMH 18/2025 mengundang diskursus mendalam terkait dimensi perlindungan data dan privasi dalam konteks digitalisasi proses legal recognition. Keamanan data pribadi dan transparansi pengelolaan informasi menjadi isu sentral yang harus diatur secara ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan pelanggaran hak-hak warga negara. Di sinilah peran sinergis antara regulasi teknis dan perlindungan hak asasi digital menjadi krusial, sekaligus menuntut pembaruan hukum pidana dan perlindungan data yang komprehensif dalam kerangka sistem hukum Indonesia.
Tidak kalah penting adalah penguatan prinsip procedural fairness dan due process dalam mekanisme pengakuan otomatis yang diatur oleh PMH 18/2025. Walaupun digitalisasi mempercepat proses, hak untuk didengar (audi et alteram partem) dan mekanisme keberatan harus tetap terjamin untuk menghindari kesewenang-wenangan dan memberikan ruang bagi masyarakat mengajukan peninjauan kembali bila terdapat ketidaksesuaian data atau prosedur. Ini menjadi bagian dari pembangunan trust dalam sistem hukum digital yang transparan dan akuntabel.
Terakhir, dari perspektif teori hukum, PMH 18/2025 merepresentasikan evolusi paradigma hukum administratif menuju model governance yang lebih partisipatoris dan berbasis teknologi. Regulasi ini sekaligus menjadi wujud konkret dari konsep “e-Governance” yang mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance, efisiensi teknologi, dan inklusivitas sosial. Dengan demikian, pengakuan digital badan hukum tidak hanya menyederhanakan birokrasi, tetapi juga merevitalisasi peran negara dalam menjawab tuntutan demokrasi modern dan revolusi digital. Ini menegaskan relevansi dan urgensi pembaruan hukum yang responsif terhadap perubahan zaman sekaligus membangun fondasi sistem hukum nasional yang lebih adaptif dan berkeadilan.
Dalam kerangka tersebut, PMH 18/2025 bukan hanya menandai reformasi teknis semata, tetapi juga menjadi katalis transformasi sistem hukum Indonesia menuju arah yang lebih terbuka, inklusif, dan inovatif. Oleh karena itu, kritik konstruktif dan evaluasi berkelanjutan atas implementasi regulasi ini mutlak diperlukan agar visi hukum administrasi yang progresif dapat direalisasikan secara nyata dan berkelanjutan.
Transformative Legal Instrument
Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen administratif biasa, melainkan merupakan transformative legal instrument yang menandai pergeseran paradigma mendasar dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pengakuan badan hukum perkumpulan. Secara normatif, PMH 18/2025 mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan prinsip-prinsip constitutional democracy, legal certainty, dan legal empowerment bagi masyarakat sipil melalui mekanisme pengakuan otomatis berbasis digital. Tiga rumusan masalah utama yang dianalisis dalam kajian ini mengungkap keterpaduan aspek historis, konseptual, dan normatif, yang secara sistematis mempertegas bahwa penguatan hak berserikat, desentralisasi prosedur hukum, dan digitalisasi layanan hukum bukanlah sekadar reformasi teknis, melainkan bagian integral dari pembaruan hukum administrasi negara yang menyeluruh. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya merepresentasikan modernisasi prosedural, tetapi juga menegaskan reposisi negara dari entitas pengendali birokratis menjadi fasilitator hak-hak sipil secara substantif.
Dari perspektif yuridis-normatif dan filosofis, penelitian ini menunjukkan bahwa PMH 18/2025 memperluas cakrawala pengakuan hukum dalam bingkai rule of law dan prinsip access to justice, terutama bagi entitas masyarakat sipil yang selama ini mengalami marginalisasi dalam proses legalisasi formal. Namun, efektivitas norma ini sangat bergantung pada sinergi regulatif yang harmonis dengan undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, kesiapan infrastruktur digital nasional, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi implementasi norma tersebut. Pendekatan statute-based, conceptual, dan comparative yang diaplikasikan dalam penelitian ini membuktikan bahwa pengakuan otomatis badan hukum membawa implikasi struktural terhadap pembentukan sistem hukum nasional yang lebih adaptif dan demokratis. Oleh karena itu, PMH 18/2025 berpotensi menjadi titik tolak reformulasi regulatory model hukum administrasi negara yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif secara teknologi.
Sebagai kontribusi konseptual dan praktis, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi kunci. Pertama, perlunya harmonisasi normatif yang ketat antara PMH 18/2025 dengan kerangka hukum nasional yang lebih tinggi, untuk menghindari tumpang tindih norma dan memperkuat kepastian hukum. Kedua, penyempurnaan desain sistem pengakuan digital yang mengadopsi model hybrid legal service agar inklusif bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, sehingga transformasi digital tidak menjadi alat eksklusi baru. Ketiga, penguatan sistem akuntabilitas yang berbasis partisipasi publik, termasuk melalui keterlibatan lembaga masyarakat sipil dan audit teknologi hukum, untuk menjamin transparansi dan fairness dalam mekanisme pengakuan otomatis. Keempat, pengembangan peta jalan legal innovation yang mengadopsi prinsip inklusivitas, efisiensi, dan keadilan substantif, agar pendekatan serupa dapat diperluas ke sektor hukum publik lainnya seperti hukum agraria, perizinan sosial, dan pengakuan hak kolektif masyarakat adat. Dengan pendekatan multidimensional ini, PMH 18/2025 tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak reformasi hukum kontemporer, tetapi juga menawarkan landasan normatif yang kokoh bagi pembangunan sistem hukum nasional yang lebih berkeadilan, adaptif, dan berorientasi pada masa depan.
Dengan demikian, PMH 18/2025 menandai lompatan konseptual yang signifikan dalam upaya restrukturisasi hukum administrasi negara, mengintegrasikan teknologi informasi dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan keadilan sosial. Regulasi ini membuka ruang bagi legal empowerment masyarakat sipil dan memperkaya praktik hukum nasional dengan inovasi yang responsif terhadap tantangan era digital, sekaligus memperkuat pondasi negara hukum yang inklusif dan partisipatif. Namun, keberhasilan implementasi PMH 18/2025 akan sangat bergantung pada sinergi politik, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi aktif publik yang terus menerus, menjadikannya agenda strategis dalam pembangunan hukum nasional yang progresif dan berkelanjutan.
Melanjutkan kajian terhadap PMH 18/2025, perlu ditegaskan bahwa transformasi digital dalam pengakuan badan hukum bukan semata soal efisiensi birokrasi, melainkan juga menjadi katalis perubahan paradigma tata kelola hukum yang berorientasi pada inklusivitas dan demokrasi substantif. Negara yang memfasilitasi pengakuan badan hukum secara otomatis harus mampu memastikan bahwa teknologi tidak menjadi mekanisme eksklusi baru yang memperlebar jurang ketimpangan sosial. Dalam konteks Indonesia yang heterogen secara sosial dan geografis, prinsip adaptive legality menjadi krusial agar regulasi digital ini dapat diterapkan secara fleksibel tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan akses yang merata.
Inovasi PMH 18/2025 juga menuntut pembaruan paradigma pengawasan hukum yang harus lebih responsif dan partisipatif. Pengawasan yang tidak hanya bersifat hierarkis dan administratif, melainkan melibatkan multi-stakeholder, termasuk komunitas masyarakat sipil dan lembaga independen, akan meningkatkan legal accountability dan mencegah maladministrasi. Pengembangan audit teknologi hukum (legal tech governance) menjadi instrumen strategis untuk mengawasi proses digitalisasi layanan publik, menjamin transparansi algoritma, serta melindungi hak-hak warga dari potensi penyalahgunaan sistem digital.
Di ranah teori hukum, PMH 18/2025 menguatkan wacana legal pluralism dan open legal system dalam konteks nasional yang kompleks. Regulasi ini menawarkan model integrasi sistem hukum formal dengan nilai-nilai lokal dan kebiasaan sosial, yang selama ini kurang mendapat ruang dalam kerangka hukum administrasi modern. Pengakuan badan hukum berbasis digital membuka peluang bagi perwujudan asas legal empowerment yang menempatkan masyarakat sipil sebagai subjek aktif, bukan objek pasif dari intervensi negara.
Namun, realisasi penuh dari visi tersebut menuntut komitmen politik yang kuat serta pengembangan kapasitas kelembagaan yang adaptif. Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pengembangan infrastruktur digital yang merata, pelatihan sumber daya manusia, dan penyebaran literasi hukum digital yang inklusif. Pendekatan bottom-up yang melibatkan komunitas lokal dalam desain dan implementasi regulasi akan menjamin bahwa inovasi hukum ini tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi terealisasi dalam praktik yang bermakna di lapangan.
Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan sekadar dokumen regulatif, melainkan sebuah instrumen strategis yang berpotensi merevolusi praktik hukum administrasi di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa digitalisasi hukum harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial dan demokrasi partisipatif, yang mengedepankan hak-hak sipil sebagai fondasi utama negara hukum modern. Melalui sinergi normatif, teknis, dan sosial-politik, PMH 18/2025 dapat menjadi blueprint bagi reformasi hukum nasional yang tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
Legal Entity Administration System
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) menandai langkah strategis dalam reformasi hukum administrasi Indonesia melalui digitalisasi proses berakhirnya status badan hukum perkumpulan. Dengan mengatur secara sistematis prosedur dissolution badan hukum yang kini diwajibkan diajukan secara elektronik melalui Legal Entity Administration System (Sistem Administrasi Badan Hukum), regulasi ini menyuguhkan mekanisme yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Persyaratan administratif yang komprehensif, meliputi minutes of meeting, laporan likuidasi, serta pengumuman publik, memperkuat prinsip transparency dan accountability yang esensial dalam tata kelola hukum modern. Digitalisasi proses ini tidak hanya mempercepat waktu penyelesaian, tetapi juga meminimalkan risiko maladministration dan meningkatkan legal certainty, sebuah kebutuhan mendasar dalam negara hukum (rechtsstaat).
Namun, PMH 18/2025 tidak mengabaikan realitas ketimpangan akses teknologi di Indonesia. Melalui Pasal 27, regulasi ini mengadopsi pendekatan hybrid legal service model dengan menyediakan opsi pengajuan secara non-electronic dalam kondisi keterbatasan jaringan atau gangguan sistem, yang prosedurnya diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal. Pendekatan ini merefleksikan prinsip inclusivity dan adaptive legality yang sangat relevan dalam konteks disparitas infrastruktur digital nasional. Dengan demikian, regulasi ini menjamin bahwa transformasi digital tidak menimbulkan digital divide yang memperparah ketimpangan sosial, sekaligus menjunjung tinggi hak atas access to justice bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain aspek teknis, PMH 18/2025 juga memperhatikan aspek fiskal melalui penetapan tarif layanan yang disesuaikan dengan ketentuan penerimaan negara bukan pajak (non-tax state revenue). Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan yang bijak antara penyediaan layanan publik yang berkualitas dan keberlanjutan pembiayaan negara. Penghapusan data badan hukum secara elektronik setelah keputusan pembubaran memperkuat integritas legal database, menjadikan sistem informasi tersebut sebagai sumber terpercaya yang menopang prinsip good governance dan pengambilan keputusan yang berbasis data.
Secara konseptual, PMH 18/2025 tidak hanya menawarkan inovasi regulasi (regulatory innovation) yang menggabungkan kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip hukum administrasi kontemporer, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik hukum nasional. Regulasi ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam tren global digital governance, sekaligus mendukung agenda pembangunan hukum nasional yang mengedepankan keadilan sosial, inklusivitas, dan responsivitas terhadap dinamika sosial. PMH 18/2025 memperkuat fondasi negara hukum Indonesia dengan model pelayanan hukum yang adaptif, transparan, dan akuntabel, membuka jalan bagi transformasi menyeluruh dalam tata kelola badan hukum dan pengelolaan administrasi publik di era digital.
Melanjutkan analisis atas PMH 18/2025, aspek fundamental yang patut mendapat perhatian adalah bagaimana regulasi ini menyusun ulang hubungan antara negara dan masyarakat sipil dalam ranah hukum administrasi. Digitalisasi proses termination of legal entity status tidak semata soal efisiensi birokrasi, tetapi juga menegaskan transformasi state-citizen interaction yang lebih egaliter dan partisipatif. Dengan menghadirkan sistem elektronik yang dapat diakses secara real time, PMH 18/2025 mengimplementasikan prinsip open government yang memungkinkan pengawasan publik lebih luas, sekaligus menurunkan risiko arbitrariness dalam pengambilan keputusan administratif. Model ini mencerminkan pengakuan bahwa legal empowerment masyarakat sipil adalah pilar utama dalam menjaga demokrasi substantif dan supremasi hukum (rule of law).
Namun, inovasi teknologi yang diusung PMH 18/2025 juga mengundang tantangan baru yang bersifat multidimensional. Pertama, urgensi peningkatan digital literacy di kalangan pemohon dan pelaku hukum menjadi keharusan agar akses teknologi tidak hanya berhenti pada ketersediaan infrastruktur, melainkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam atas hak dan kewajiban hukum. Kedua, pembangunan cybersecurity dan data protection yang memadai harus diprioritaskan untuk menjamin integritas dan kerahasiaan data, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan teknologi dalam konteks administrasi hukum. Tanpa langkah-langkah ini, digitalisasi berisiko menimbulkan new vulnerabilities yang justru merusak tujuan utama reformasi.
Lebih jauh, PMH 18/2025 secara substansial menguatkan posisi hukum perkumpulan sebagai entitas yang hidup dan berkembang dalam tatanan demokrasi. Dengan prosedur pembubaran yang diatur secara ketat dan transparan, regulasi ini memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak anggota serta kepentingan publik. Mekanisme liquidation process yang terdigitalisasi memungkinkan verifikasi dokumen dan pengumuman pembubaran secara terbuka, yang selama ini menjadi titik lemah dalam praktik administrasi konvensional. Hal ini mengindikasikan kemajuan dalam good corporate governance di sektor perkumpulan, memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap badan hukum.
Secara sistematis, PMH 18/2025 menjadi laboratorium penting bagi pengembangan regulasi digital berbasis prinsip hukum administrasi modern di Indonesia. Inovasi yang dihadirkan tidak hanya teknis tetapi juga normatif, menegaskan pentingnya integrasi teknologi dengan kaidah hukum dan sosial yang adaptif terhadap konteks nasional. Oleh karenanya, keberhasilan implementasi regulasi ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antar pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat sipil, serta sektor swasta—dalam menciptakan ekosistem digital hukum yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya merepresentasikan kemajuan reformasi hukum administrasi, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi modernisasi sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada keadilan sosial dan demokrasi substantif.
Pilar Reformasi Hukum Administrasi Negara
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) menandai tonggak penting dalam reformasi hukum administrasi nasional dengan mengadopsi digitalisasi sebagai instrumen utama dalam proses dissolution badan hukum perkumpulan. Transformasi ini menghadirkan efisiensi signifikan yang mengatasi hambatan birokrasi tradisional, mempercepat pengajuan permohonan berakhirnya status badan hukum secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Pendekatan ini secara tegas memperkuat prinsip rule of law dan legal certainty, yang merupakan fondasi esensial bagi penyelenggaraan negara demokratis. Proses yang terdigitalisasi bukan hanya memudahkan akses pemohon, tetapi juga meminimalisasi risiko maladministrasi dan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Dalam konteks inklusivitas, PMH 18/2025 menegaskan komitmen negara untuk menjamin access to justice bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang terdampak keterbatasan teknologi. Ketentuan yang mengizinkan pengajuan permohonan secara non-electronic dalam kondisi tertentu merupakan manifestasi prinsip adaptive legality dan responsibilitas negara dalam menghindari digital divide. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya menawarkan modernisasi prosedural, tetapi juga memastikan bahwa transformasi digital tidak menjadi alat eksklusi sosial, melainkan memperkuat keadilan distributif dalam layanan hukum.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar lain yang ditegakkan melalui pengaturan ketat dokumen pendukung, seperti minutes of meeting, pengumuman publik pembubaran, dan laporan likuidasi. Mekanisme ini menciptakan audit trail yang dapat diawasi oleh publik dan lembaga pengawas, menjamin integritas proses hukum sekaligus membuka ruang pengawasan multi-stakeholder. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance yang semakin penting dalam konteks digitalisasi administrasi hukum, karena memperkuat kontrol sosial dan mengurangi potensi korupsi atau penyimpangan.
Di samping aspek teknis, PMH 18/2025 juga menyeimbangkan dimensi fiskal dan administrasi dengan penetapan tarif yang disesuaikan berdasarkan ketentuan penerimaan negara bukan pajak (non-tax state revenue). Hal ini mencerminkan sinergi yang harmonis antara kebutuhan pembiayaan layanan publik dan pengelolaan sumber daya negara secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlangsungan operasional sistem, tetapi juga mengokohkan integritas administrasi publik di era digital.
Secara konseptual, PMH 18/2025 menciptakan paradigma baru dalam pengelolaan badan hukum yang mengedepankan modernisasi teknologi sekaligus memperkuat tata kelola dan demokratisasi administrasi hukum. Model regulasi ini berpotensi menjadi best practice yang dapat direplikasi di sektor hukum publik lainnya, mendorong inovasi regulasi (regulatory innovation) yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak sekadar memodernisasi proses hukum administratif, melainkan berkontribusi substantif pada pengembangan teori dan praktik hukum nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. PMH 18/2025 merupakan transformative legal instrument yang memperkokoh fondasi hukum nasional di era digital sekaligus menjawab kompleksitas tantangan sosial melalui pendekatan hukum yang modern, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Implementasi yang efektif dari regulasi ini akan menjadi kunci keberhasilan reformasi hukum administrasi yang mampu mendukung cita-cita negara hukum Pancasila yang demokratis dan inklusif.
Melanjutkan uraian tersebut, penting untuk menyoroti bahwa keberhasilan implementasi PMH 18/2025 tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi semata, melainkan juga pada kesiapan institutional capacity dan legal literacy masyarakat sebagai pengguna utama sistem. Digitalisasi proses termination of legal entity status menuntut penguatan sumber daya manusia yang memahami tidak hanya aspek teknis tetapi juga konsepsi hukum yang mendasarinya. Tanpa upaya edukasi dan pelatihan intensif, risiko information asymmetry dan digital exclusion tetap menjadi tantangan serius yang dapat menghambat prinsip access to justice dan equal protection under the law.
Selanjutnya, harmonisasi regulasi vertikal dan horizontal menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. PMH 18/2025 harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta ketentuan hukum pidana dan perdata terkait untuk menghindari regulatory fragmentation yang kerap melemahkan efektivitas implementasi. Sinkronisasi ini juga mendukung terciptanya legal certainty yang kuat sekaligus memperkuat kerangka hukum nasional yang kohesif dan konsisten dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang semakin kompleks.
Di sisi lain, aspek cybersecurity dan perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem digital ini. Mengingat data badan hukum perkumpulan menyimpan informasi sensitif yang berpotensi menjadi sasaran serangan siber, maka mekanisme data protection yang sesuai dengan prinsip privacy by design dan regulasi perlindungan data nasional mutlak diperlukan. Kegagalan dalam aspek ini tidak hanya menimbulkan risiko hukum tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan administrasi hukum digital yang transparan dan akuntabel.
Inovasi regulasi yang terkandung dalam PMH 18/2025 juga membuka peluang untuk pengembangan konsep participatory governance dalam hukum administrasi, di mana masyarakat sipil dan berbagai pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam pengawasan dan evaluasi implementasi digitalisasi. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya menambah lapisan kontrol sosial tetapi juga memperkuat legitimasi demokratis dan memfasilitasi adaptasi regulasi yang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.
Terakhir, PMH 18/2025 dapat dipandang sebagai prototipe reformasi hukum yang mengintegrasikan technological determinism dengan prinsip social justice dalam tata kelola hukum administrasi. Regulasi ini mendorong pengembangan e-governance yang tidak hanya efisien secara administratif tetapi juga berkeadilan secara substantif, menjadi instrumen penting dalam memperkuat demokrasi substantif dan pemerintahan yang inklusif di Indonesia. Oleh karena itu, keberlanjutan dan keberhasilan PMH 18/2025 sangat bergantung pada kolaborasi antara pembuat kebijakan, aparat hukum, penyedia teknologi, dan masyarakat luas sebagai ekosistem yang saling mendukung dalam menghadirkan sistem hukum nasional yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan.
Legal Tech Governance
Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) merupakan transformative legal instrument yang secara substansial menggeser paradigma dalam sistem hukum administrasi nasional, khususnya terkait pengakuan badan hukum perkumpulan. Regulasi ini menandai evolusi dari model administratif konvensional menuju automated legal recognition berbasis teknologi digital, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperluas aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat luas. Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan sekadar pembaruan prosedural, melainkan langkah strategis dalam memperkuat peran negara sebagai fasilitator hak-hak sipil dalam kerangka constitutional democracy dan legal empowerment, yang secara normatif selaras dengan nilai-nilai negara hukum Pancasila serta ketentuan konstitusional, khususnya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak berserikat dan berkumpul.
Pendekatan hybrid legal service model yang diusung PMH 18/2025, dengan menyediakan mekanisme transisi bagi permohonan yang diajukan sebelum berlakunya peraturan ini serta layanan non-elektronik selama enam bulan pasca-pemberlakuan, mencerminkan sensitivitas terhadap disparitas digital di Indonesia. Mekanisme ini menjadi jaminan inklusivitas bagi kelompok masyarakat yang belum terdigitalisasi, sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan hukum di tengah proses transformasi digital. Namun, potensi revolusi regulasi ini baru dapat direalisasikan secara optimal apabila terjalin harmonisasi vertikal dan horizontal yang kokoh dengan kerangka hukum yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta kesiapan infrastruktur teknologi dan peningkatan literasi hukum masyarakat.
Penguatan legal tech governance dan mekanisme pengawasan yang berbasis partisipasi publik menjadi elemen kunci guna mencegah potensi maladministrasi sekaligus menjamin akuntabilitas serta transparansi dalam implementasi sistem digital ini. Lebih jauh, PMH 18/2025 membuka ruang inovasi regulatif di sektor hukum publik lainnya, seperti bidang agraria dan perizinan sosial, yang berpeluang menjadi best practice nasional dalam transformasi hukum digital yang responsif terhadap keadilan sosial dan prinsip inklusivitas. Oleh karena itu, regulasi ini tidak hanya menjawab kebutuhan efisiensi administratif yang mendesak, melainkan juga memperkuat fondasi demokrasi substantif dalam kerangka sistem hukum nasional yang adaptif dan berorientasi pada masa depan, menegaskan kontribusinya sebagai paradigma baru dalam pengembangan teori dan praktik hukum Indonesia.
Memperluas analisis tersebut, PMH 18/2025 juga mengangkat tantangan mendasar terkait integrasi nilai hukum adat dan praktik masyarakat sipil dalam proses pengakuan badan hukum, yang selama ini kerap terpinggirkan dalam sistem hukum nasional. Pendekatan digitalisasi pengakuan badan hukum harus mampu mengakomodasi keragaman sosial-budaya Indonesia tanpa menghilangkan prinsip legal certainty dan due process. Dengan kata lain, digitalisasi tidak boleh menjadi alat mekanistik yang mengabaikan konteks kultural dan historis masyarakat yang menjadi subjek hukum. Sebaliknya, regulasi ini berpotensi memperkaya legal pluralism nasional dengan membuka ruang bagi pengakuan badan hukum berbasis komunitas adat dan kelompok-kelompok marginal secara lebih inklusif.
Selanjutnya, relevansi PMH 18/2025 juga terletak pada kemampuannya untuk mendorong transformasi birokrasi hukum yang selama ini kerap dijadikan biang keladi birokrasi berbelit dan korupsi administratif. Dengan memanfaatkan sistem pengakuan otomatis, pemerintah dapat mengurangi ruang intervensi arbitrer dan memperkecil potensi praktik maladministrasi, sejalan dengan prinsip good governance dan transparency. Namun, implementasi inovasi ini harus disertai dengan peningkatan kapasitas aparatur pengelola sistem serta penguatan integritas melalui mekanisme audit teknologi dan sistem pelaporan berbasis komunitas untuk mengantisipasi risiko penyalahgunaan teknologi.
Di sisi lain, PMH 18/2025 berfungsi sebagai katalisator bagi pengembangan e-governance yang inklusif, mendorong penyempurnaan infrastruktur digital nasional sekaligus menggarisbawahi urgensi program literasi digital dan hukum bagi masyarakat luas. Hal ini menjadi penting mengingat disparitas digital masih menjadi tantangan utama di Indonesia yang memiliki ragam geografis dan sosial ekonomi yang sangat heterogen. Pendidikan hukum yang terintegrasi dengan penguasaan teknologi digital akan memperkuat posisi warga negara sebagai active legal subjects yang tidak hanya memanfaatkan sistem, tetapi juga mengawasi dan mengkritisi proses hukum secara konstruktif.
Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan sekadar inovasi normatif yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian reformasi hukum nasional yang harus dibarengi dengan pendekatan multidimensional—menggabungkan harmonisasi hukum, digitalisasi layanan publik, penguatan masyarakat sipil, dan pengakuan keragaman budaya—agar cita-cita keadilan sosial dan demokrasi substantif dapat terwujud secara nyata. Regulasi ini memberikan sinyal kuat bahwa pengembangan sistem hukum Indonesia harus menempatkan teknologi sebagai sarana, bukan tujuan akhir, dalam upaya membangun negara hukum yang responsif, adil, dan inklusif.
Automated Legal Recognition
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) merupakan instrumen reformasi hukum administrasi digital yang signifikan dalam konteks modernisasi sistem hukum nasional. Regulasi ini menandai transformasi paradigma dari peran negara sebagai state controller yang mengendalikan setiap proses legalisasi, menuju state facilitator yang memfasilitasi pengakuan badan hukum secara otomatis dan berbasis teknologi digital. Sistem automated legal recognition yang diadopsi tidak hanya mempercepat prosedur administratif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip due process dan access to justice, sehingga memperkuat posisi masyarakat sipil sebagai subjek hukum yang aktif dan berdaya dalam tatanan demokrasi konstitusional.
Secara normatif, PMH 18/2025 diikuti dengan pencabutan regulasi terdahulu (Permenkumham No. 3 Tahun 2016 dan Perubahan No. 10 Tahun 2019), mencerminkan upaya harmonisasi hukum yang mutlak diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih norma yang dapat menghambat implementasi. Namun, keberhasilan regulasi ini sangat bergantung pada konsistensi sinkronisasi vertikal dan horizontal dengan kerangka hukum nasional yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan norma-norma dalam UUD 1945. Sinergi ini penting agar digitalisasi pengakuan hukum tidak menimbulkan digital divide yang justru memperkuat ketimpangan sosial dan menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok rentan.
Mekanisme transisi yang diatur melalui ketentuan pasal transisi, seperti kelanjutan permohonan pengesahan badan hukum yang telah diajukan secara manual sebelum berlakunya PMH 18/2025 dan pemberian batas waktu layanan non-elektronik selama enam bulan sejak efektifnya peraturan ini, merupakan manifestasi penerapan prinsip adaptive legality. Pendekatan ini menjamin kesinambungan layanan hukum sekaligus menjaga inklusivitas, khususnya bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, sehingga proses modernisasi hukum tidak menimbulkan eksklusi sosial.
Aspek pengawasan juga mendapat perhatian serius melalui penguatan mekanisme partisipatif yang melibatkan multi-stakeholder, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga independen. Integrasi audit teknologi hukum atau legal tech governance menjadi inovasi krusial guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan fairness dalam pelaksanaan digitalisasi administrasi hukum. Model pengawasan ini juga berfungsi sebagai benteng terhadap risiko maladministrasi dan potensi penyalahgunaan teknologi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Lebih jauh, PMH 18/2025 memiliki potensi strategis sebagai preseden dalam reformasi hukum sektor lain, khususnya di bidang agraria, perizinan usaha, dan pengakuan hak kolektif masyarakat adat, dengan model pelayanan hukum digital yang responsif dan inklusif. Hal ini selaras dengan agenda pembangunan hukum nasional yang menempatkan keadilan sosial, pemerataan akses, dan penguatan kapasitas masyarakat sipil sebagai pilar utama negara hukum demokratis dan pluralistik.
Selain itu, keberadaan PMH 18/2025 bukan sekadar regulasi administratif, melainkan tonggak penting dalam modernisasi hukum administrasi Indonesia yang memadukan efisiensi teknologi dengan nilai-nilai keadilan dan demokrasi substantif. Keberhasilan penerapan regulasi ini menuntut sinergi dinamis antara kerangka normatif yang kokoh, kesiapan teknis infrastruktur digital, dan partisipasi aktif masyarakat. Hanya dengan pendekatan holistik ini, sistem hukum nasional dapat berkembang menjadi adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kompleks era digital.
Melanjutkan diskursus tersebut, penting untuk menyoroti bahwa PMH 18/2025 tidak berdiri sendiri sebagai fenomena teknokratik semata, melainkan merupakan manifestasi evolusi paradigma hukum yang secara simultan merespons kebutuhan zaman sekaligus memperkokoh fondasi teori negara hukum modern di Indonesia. Dalam konteks legal pluralism yang melekat pada sistem hukum nasional, regulasi ini menawarkan model integrasi antara sistem formal dan informal melalui mekanisme digitalisasi yang adaptif dan sensitif terhadap keragaman sosial budaya. Dengan demikian, PMH 18/2025 menghadirkan inovasi normatif yang meredefinisi hubungan antara negara dan masyarakat sipil, dari hierarki otoritatif menjadi relasi kemitraan yang bersifat empowering.
Lebih lanjut, pergeseran paradigma ini merefleksikan prinsip subsidiarity dalam penyelenggaraan hukum administrasi, di mana proses pengakuan badan hukum yang sebelumnya sangat tersentralisasi kini terdesentralisasi secara fungsional melalui teknologi digital, namun tetap dalam pengawasan negara yang transparan dan akuntabel. Pendekatan ini memperkuat dimensi governance dalam tata kelola hukum administrasi, sekaligus menghindarkan praktik birokrasi yang berpotensi menjadi bottleneck bagi pemenuhan hak-hak sipil masyarakat. Karenanya, PMH 18/2025 tidak hanya berkontribusi pada efisiensi administratif, melainkan juga membuka ruang bagi penguatan demokrasi substantif melalui perluasan partisipasi publik dan desentralisasi kewenangan.
Namun, keberhasilan implementasi regulasi ini tidak dapat dilepaskan dari tantangan kontekstual yang melekat, antara lain disparitas infrastruktur digital antar wilayah dan tingkat literasi hukum masyarakat yang masih bervariasi. Oleh karena itu, integrasi program literasi digital dan hukum menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan, agar masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan sistem pengakuan otomatis ini secara mandiri dan kritis. Hal ini sejalan dengan konsep legal empowerment, yang menempatkan masyarakat bukan sebagai objek regulasi, melainkan subjek yang memiliki kapasitas untuk mengklaim dan menegakkan hak-haknya dalam sistem hukum.
Terakhir, relevansi PMH 18/2025 juga terletak pada potensinya sebagai katalisator bagi reformasi hukum yang lebih luas dan lintas sektor. Regulasi ini dapat dijadikan blueprint untuk transformasi digital dalam berbagai domain hukum publik, termasuk hukum agraria dan perlindungan hak masyarakat adat, yang selama ini menghadapi kendala prosedural dan akses yang signifikan. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya menjawab kebutuhan administratif kontemporer, tetapi juga memperkaya teori dan praktik hukum nasional dengan memperkenalkan regulatory innovation yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial dalam era digital. []
REVOLUSI ADMINISTRASI HUKUM DALAM ERA DIGITAL (Menggugat Status Quo Badan Hukum Perkumpulan Melalui Rekonstruksi Normatif PMH 18/2025)
Oleh: Dr. H. Ikhsan Lubis, SH, SpN, M.Kn (Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia dan Akademisi di Bidang Hukum Kenotariatan) dan Andi Hakim Lubis (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)
Pengantar
Pembahasan ini mengangkat urgensi reformasi instrumen hukum administrasi negara dalam konteks pengakuan badan hukum perkumpulan yang mencerminkan hak konstitusional warga negara, sebagai respons terhadap kemajuan teknologi hukum dan tuntutan demokrasi partisipatoris. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) muncul sebagai inovasi normatif untuk mengatasi stagnasi dan rigiditas sistem pengakuan hukum konvensional yang selama ini terjebak dalam mekanisme yang elitis dan birokratis. Fokus pembahasan diarahkan pada tiga aspek utama: validitas normatif dan konstitusional PMH 18/2025 dalam kerangka sistem hukum nasional, transformasi substansi hukum administrasi melalui mekanisme digital dalam pengakuan badan hukum, serta kontribusi regulasi ini terhadap rekonstruksi sistem hukum nasional yang inklusif dan adaptif menghadapi tantangan era digital.
Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa PMH 18/2025 secara substantif konsisten dengan prinsip rule of law, rechtszekerheid, dan access to justice. Regulasi ini menandai sebuah preseden penting dalam perjalanan transisi menuju sistem hukum administrasi digital yang lebih terbuka, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sipil. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan PMH 18/2025 masih menghadapi tantangan signifikan terkait aspek inklusivitas dan akuntabilitas pengawasan publik yang harus dijamin secara optimal agar tujuan reformasi hukum dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan. Pentingnya penyelarasan dengan norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga menjadi aspek krusial yang harus diperkuat agar regulasi ini memiliki kekuatan hukum yang kokoh dan dapat diimplementasikan secara menyeluruh.
Kontribusi substantif pembahasan ini terletak pada pengembangan model hybrid legal recognition yang mengintegrasikan pendekatan digital dan konvensional guna menjembatani digital divide, sekaligus memperkuat kerangka normatif yang mendorong transformasi negara dari fungsi regulator menjadi fasilitator hak sipil secara lebih demokratis dan partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan efisiensi prosedural, tetapi juga menempatkan perlindungan hak-hak sipil dan prinsip legal certainty sebagai fondasi utama, sehingga memperkuat legitimasi sistem hukum nasional di tengah tantangan era digital. Hasil pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya teori hukum administrasi dan e-governance, serta menjadi acuan penting dalam reformasi regulasi pada ranah hukum publik lainnya seperti hukum agraria dan perizinan sosial. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak sekadar menjadi regulasi sektoral, melainkan berpotensi sebagai legal prototype dalam pembangunan sistem hukum nasional yang adaptif, demokratis, dan berkeadilan sosial.
Lebih jauh, pembahasan ini juga menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan publik yang berbasis partisipasi masyarakat dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan regulasi, sekaligus menanggapi risiko ketimpangan akses terhadap teknologi. Pendekatan multidimensi ini menjadi landasan strategis bagi negara untuk mengantisipasi kompleksitas implementasi regulatory reform di masa depan, sekaligus membuka ruang dialog kritis antara norma hukum, teknologi, dan kebutuhan sosial-politik. Oleh karena itu, PMH 18/2025 bukan hanya fenomena hukum administratif semata, melainkan manifestasi nyata dari legal innovation yang mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi konstitusional dengan perkembangan teknologi informasi guna mendukung pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan dan responsif.
Rekognisi digital dan revolusi hukum administrasi
Pengakuan badan hukum perkumpulan (vereniging) merupakan pijakan fundamental dalam sistem hukum modern, yang tidak sekadar menjembatani kehendak kolektif warga negara dengan legitimasi formal negara, tetapi juga menjadi cerminan prinsip rechtsstaat yang menjunjung tinggi hak konstitusional atas kebebasan berasosiasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Proses legal recognition badan hukum ini melampaui sekadar aspek administratif formal, menjadi arena di mana negara harus menegakkan prinsip legal certainty dan penghormatan atas hak sipil kolektif dalam bingkai due process of law. Namun, sistem pengakuan hukum konvensional di Indonesia, yang selama ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2016 dan Nomor 10 Tahun 2019, menunjukkan stagnasi normatif yang menghambat efektivitas dan inklusivitas perlindungan hukum terhadap organisasi masyarakat sipil, terutama di tengah dinamika perkembangan teknologi informasi dan demokrasi partisipatoris.
Kehadiran Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) merupakan jawaban penting atas tantangan tersebut. Regulasi ini mereformasi secara substansial proses pengakuan badan hukum perkumpulan dengan mengintegrasikan digitalisasi layanan hukum melalui sistem AHU Online, menyederhanakan prosedur, dan memperkuat prinsip rechtszekerheid. Transformasi ini menunjukkan pergeseran paradigmatik dari birokrasi administratif yang kaku ke arah tata kelola hukum elektronik (e-governance) yang efisien, transparan, dan responsif, sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan standar internasional dalam pengembangan regulatory governance. Namun, meskipun PMH 18/2025 menjanjikan kemajuan signifikan, tantangan praktis seperti inklusivitas akses dan pengawasan publik yang akuntabel masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi agar reformasi hukum ini benar-benar efektif dan berkelanjutan.
Secara teoretis, pembahasan terhadap PMH 18/2025 menawarkan kontribusi substantif dalam pengembangan hukum administrasi nasional dengan memperkenalkan model hybrid legal recognition yang menggabungkan pendekatan digital dan konvensional guna menjembatani digital divide dan memperkuat legitimasi administratif sebagai prasyarat keberadaan badan hukum. Regulasi ini juga memperluas cakrawala interpretasi fungsi negara, dari sekadar pemberi izin (regulator) menjadi fasilitator hak sipil dalam masyarakat digital, sekaligus menginisiasi rekonstruksi normatif yang berorientasi pada inklusivitas dan keadilan distributif (communitarian justice). Dalam konteks ius constituendum, PMH 18/2025 berpotensi menjadi blueprint bagi reformasi regulasi lain, termasuk hukum agraria dan hukum sosial, yang menghadapi tantangan serupa dalam efisiensi administratif dan fragmentasi regulasi. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya memperkuat pondasi legalitas administratif, tetapi juga menandai lompatan paradigmatik menuju sistem hukum nasional yang adaptif, demokratis, dan berkeadilan sosial, yang mampu mengintegrasikan kemajuan teknologi sebagai instrumen pemajuan hak konstitusional warga negara.
Namun, penting untuk dicermati bahwa transformasi hukum administrasi melalui PMH 18/2025 tidak dapat berdiri sendiri tanpa landasan kebijakan yang menjamin kesetaraan akses dan partisipasi masyarakat. Proses digitalisasi hukum—sebaik dan secanggih apa pun sistemnya—akan menimbulkan eksklusi baru jika negara abai terhadap kesenjangan infrastruktur dan kapasitas teknologi masyarakat. Di sinilah urgensi dari pendekatan hybrid legal recognition memperoleh relevansinya. Model ini menempatkan pengakuan badan hukum tidak semata sebagai hasil dari proses berbasis sistem daring, melainkan sebagai proses bertahap yang adaptif terhadap keragaman kondisi sosial, geografis, dan kapasitas digital warga negara. Negara harus memainkan peran sebagai enabler—bukan hanya regulator—dengan menyediakan dukungan teknis, edukasi hukum digital, serta mekanisme pengaduan yang efektif dan akuntabel.
Secara konseptual, PMH 18/2025 juga membuka ruang perdebatan baru mengenai posisi badan hukum perkumpulan sebagai subjek hukum publik. Selama ini, pendekatan dominan cenderung menempatkan badan hukum perkumpulan sebagai entitas privat yang berada dalam bayang-bayang logika privaatrecht. Padahal, proses pengesahan dan eksistensinya tidak terlepas dari instrumen hukum publik yang dijalankan oleh negara melalui organ administratif. Oleh karena itu, pengakuan badan hukum perlu dikaji dalam perspektif administrative legal theory, di mana status hukum suatu entitas bukan hanya ditentukan oleh kehendak para pendiri, tetapi juga oleh proses rekognisi negara yang mengandung dimensi yuridis, sosial, dan politis. Dalam konteks ini, PMH 18/2025 dapat dibaca sebagai reposisi peran negara dalam memperluas horizon hak sipil warga, melalui prosedur hukum yang predictable, efisien, dan berbasis asas pelayanan publik yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur).
Lebih jauh lagi, PMH 18/2025 membawa konsekuensi besar terhadap cara kita memandang relasi antara teknologi dan hukum. Penggunaan sistem AHU Online tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga menciptakan jejak digital (digital legal footprint) yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengawasan, evaluasi kebijakan, dan peningkatan transparansi. Sistem ini secara implisit menuntut pembaruan kompetensi para pejabat administratif dan integrasi antarlembaga agar tidak terjadi regulatory fragmentation. Di sinilah pentingnya pembacaan ulang PMH 18/2025 sebagai instrumen transformasi hukum secara struktural, bukan sekadar perbaikan prosedur administratif. Ia adalah wujud konkret dari regulatory digitization yang dapat dijadikan model awal (legal prototype) untuk reformasi sektor lain yang juga membutuhkan kesederhanaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Dengan demikian, PMH 18/2025 seharusnya tidak dilihat sebagai regulasi sektoral yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian integral dari agenda legal innovation nasional. Dalam kerangka constitutional democracy, regulasi ini memperlihatkan bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan partisipasi publik. Maka, alih-alih menjadi pengesahan administratif biasa, pengakuan badan hukum melalui mekanisme digital justru menjadi titik temu antara supremasi hukum, perkembangan teknologi, dan aspirasi masyarakat sipil untuk diakui secara sah sebagai bagian dari ekosistem demokrasi.
Namun, dalam konteks politik hukum nasional, keberadaan PMH 18/2025 juga perlu dilihat sebagai refleksi dari komitmen negara terhadap reformasi birokrasi dan pembaruan hukum yang inklusif. Regulasi ini bukan hanya alat teknokratis untuk mempercepat prosedur, melainkan juga cermin dari intensi negara untuk redefine relasinya dengan masyarakat sipil. Negara tidak lagi dapat menempatkan diri semata sebagai pengendali administratif atas eksistensi kolektif warga negara, tetapi harus menjadi facilitator of rights yang membuka akses legal formal secara luas dan adil. Dalam hal ini, PMH 18/2025 menjadi penting sebagai normative bridge antara hak konstitusional untuk berserikat dan kewajiban negara untuk mengadministrasikan hak itu secara efisien dan dapat diakses oleh semua kalangan.
Dari sisi filosofi hukum, regulasi ini juga menyentuh perdebatan klasik mengenai legal subjectivity dalam kerangka negara hukum modern. Pengakuan terhadap badan hukum perkumpulan adalah bentuk konkret dari pengakuan negara terhadap identitas kolektif warga negara yang ingin mengambil peran dalam ruang publik, baik sebagai pelaku sosial, agen perubahan, atau mitra kritis negara. Dalam tatanan demokrasi konstitusional, bentuk pengakuan ini tidak boleh direduksi menjadi sekadar formalitas administratif. Sebaliknya, ia harus dilihat sebagai ekspresi dari prinsip communitarian justice, yaitu keadilan yang menghargai pluralitas nilai, aspirasi, dan struktur sosial dalam masyarakat. Di sinilah PMH 18/2025 menjadi penting: ia membuka ruang artikulasi legal bagi komunitas yang selama ini tersekat oleh tembok prosedural dan hambatan birokratis yang tidak adaptif terhadap dinamika masyarakat.
Selain itu, dalam kerangka pembangunan hukum nasional berbasis teknologi, PMH 18/2025 dapat menjadi prototipe untuk penyusunan regulasi sejenis di bidang lain—khususnya sektor agraria, pendidikan, dan sosial. Ketiga sektor ini menghadapi tantangan yang sama: fragmentasi peraturan, inefisiensi prosedural, dan kesenjangan akses terhadap layanan hukum. Dengan mengadopsi electronic legal infrastructure seperti yang dimodelkan dalam AHU Online, negara dapat menciptakan sistem pelayanan hukum terpadu yang tidak hanya user-oriented, tetapi juga berakar pada prinsip keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan visi ius constituendum Indonesia, yakni membangun sistem hukum yang bukan hanya positivistic dan prosedural, tetapi juga reflektif terhadap nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan kemanusiaan.
Keseluruhan regulasi yang terkandung dalam PMH 18/2025 menyuarakan sebuah pergeseran penting dalam cara kita memahami hukum administrasi—yakni dari sistem yang berpusat pada negara (state-centered bureaucracy) menjadi sistem yang berorientasi pada pelayanan (service-oriented legalism). Dalam logika ini, administrasi negara bukan lagi alat kekuasaan yang mengatur warga dari atas, tetapi instrumen pelayanan hukum yang mempermudah akses terhadap pengakuan hak-hak sipil dan kolektif secara adil. PMH 18/2025 menandai dimulainya babak baru dalam rekonstruksi relasi hukum antara negara dan rakyat: relasi yang tidak hirarkis, melainkan kooperatif; tidak eksklusif, melainkan inklusif; dan tidak statis, melainkan progresif.
Menuju Sistem Pengakuan Hukum yang Inklusif dan Berkeadilan
Pergeseran paradigmatik dalam sistem pengesahan badan hukum perkumpulan di Indonesia, yang ditandai oleh lahirnya Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025). Regulasi ini bukan sekadar revisi teknis atas norma lama yang telah usang, melainkan representasi konkret dari normative shift dalam hukum administrasi publik, yaitu transformasi dari sistem yang berbasis bureaucratic formalism menuju digital constitutionalism.
Penggunaan teknologi digital dalam prosedur pengesahan badan hukum bukan hanya merespons tuntutan efisiensi dan transparansi, tetapi juga merekonstruksi cara negara menjalankan fungsi pengakuan hukum terhadap entitas kolektif. Dengan mengintegrasikan layanan AHU Online secara menyeluruh, PMH 18/2025 menegaskan bahwa legal recognition bukan lagi hak yang harus “diminta dengan upaya”, melainkan hak konstitusional yang dijamin melalui mekanisme administratif yang terbuka, akuntabel, dan setara.
Secara teoritis, PMH 18/2025 menjadi preseden penting bagi perluasan doktrin administrative recognition sebagai instrumen perlindungan hak sipil dalam masyarakat digital. Transformasi ini membawa konsekuensi bahwa pengesahan badan hukum tidak semata-mata tindakan administratif yang bersifat deklaratif, tetapi juga constitutive legal act yang meletakkan dasar legal personality secara sah di bawah kerangka negara hukum (rechtsstaat). Dalam hal ini, regulasi ini memperluas cakupan doktrin rechtszekerheid dengan menempatkan kepastian hukum sebagai hak warga, bukan hanya prinsip kelembagaan.
Lebih lanjut, kehadiran PMH 18/2025 turut memperkuat arsitektur good public governance dengan mengadopsi asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), seperti asas keterbukaan (openbaarheid), kepastian hukum (rechtmatigheid), dan pelayanan yang baik (zorgvuldigheid). Ini merupakan upaya konkret negara dalam mengatasi ketimpangan akses terhadap legalitas yang selama ini dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil—khususnya yang beroperasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan terpinggirkan. Dengan demikian, PMH 18/2025 memiliki dampak strategis dalam memperkuat inklusi hukum dan memperkecil risiko legal disenfranchisement.
Dari perspektif sosial-hukum, keberadaan regulasi ini juga mengukuhkan pentingnya kehadiran negara sebagai fasilitator partisipasi kolektif masyarakat dalam kehidupan demokratis. Dalam kerangka communitarian justice, pengakuan negara terhadap badan hukum perkumpulan bukan hanya validasi administratif, melainkan rekognisi etis-politik terhadap kapasitas komunitas dalam membentuk ruang sipil yang mandiri, deliberatif, dan partisipatif. Negara tidak cukup hanya menjamin kebebasan berserikat secara pasif, tetapi harus secara aktif menginstitusionalisasikan hak tersebut dalam kerangka hukum yang adaptif dan progresif.
Transformasi prosedur hukum yang diusung oleh PMH 18/2025 juga menghadirkan tantangan baru yang tidak bisa diabaikan. Di tengah antusiasme terhadap regulatory digitization, penting untuk menjaga agar sistem yang dibangun tidak terjebak dalam determinisme teknologi yang mengabaikan konteks sosial-budaya masyarakat. Digital divide, literasi hukum rendah, dan ketimpangan infrastruktur teknologi adalah realitas yang harus diantisipasi melalui kebijakan afirmatif yang bersifat inklusif. Oleh sebab itu, keberhasilan PMH 18/2025 tidak dapat hanya diukur dari kemudahan prosedur, tetapi juga dari sejauh mana ia memperluas ruang partisipasi hukum secara merata.
Dalam kerangka ius constituendum, PMH 18/2025 patut dijadikan acuan konseptual untuk sektor hukum strategis lainnya, seperti hukum agraria dan pendidikan, yang juga membutuhkan reformasi serupa dalam pengakuan hak dan legalisasi entitas. Apa yang telah dimulai dalam konteks pengesahan badan hukum perkumpulan dapat dikembangkan sebagai model integrated legal governance, yakni sistem hukum nasional yang tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan konstitusional warga negara.
Keberadaan PMH 18/2025 menandai sebuah era baru dalam hukum administrasi Indonesia—era di mana pengakuan hukum terhadap organisasi masyarakat sipil tidak lagi bersifat elitis, manual, dan diskriminatif, tetapi terbuka, terukur, dan terverifikasi secara digital. Regulasi ini menjadi simbol bahwa negara tidak lagi berdiri sebagai entitas kontrol, melainkan sebagai pelayan konstitusi yang menjamin keadilan prosedural dan perlindungan hak-hak kolektif melalui sistem hukum yang modern, demokratis, dan berorientasi pada masa depan.
Dalam semangat legal transformation, regulasi ini merujuk kepada cara bagaimana hukum mampu menjangkau dan mengakui eksistensi sosial dalam bentuk yang lebih manusiawi dan teknologis. PMH 18/2025 adalah fondasi dari sistem hukum yang tidak hanya taat pada norma, tetapi juga hadir secara substantif dalam kehidupan warga negara. Sebuah rekognisi digital yang tidak sekadar administratif, tetapi juga visioner.
Selain itu, dalam pembahasan ini menjadi sangat penting untuk menempatkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) dalam konteks lebih luas sebagai regulatory innovation dalam sistem hukum administratif Indonesia. Inovasi ini bukan sekadar pembaruan prosedural, melainkan sebuah regulatory paradigm shift yang mereformulasi hubungan antara negara, hukum, dan warga negara dalam era digital.
Dalam kerangka new administrative law, regulasi ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan command-and-control menuju facilitative governance, yakni model pengelolaan administrasi yang berpusat pada hak dan pelayanan publik. Pendekatan ini menekankan pada tiga pilar utama: (1) desentralisasi prosedur dengan integrasi digital, (2) penggunaan teknologi sebagai instrumen penjamin akuntabilitas, dan (3) transformasi peran negara dari gatekeeper menjadi rights facilitator. Konsepsi ini merekonstruksi wajah hukum administrasi Indonesia dari yang bersifat hierarkis menjadi partisipatif dan adaptif, sejalan dengan perkembangan digital bureaucracy dan regulatory technologies (RegTech) di tingkat global.
Secara metodologis, reformasi ini juga menghadirkan pendekatan data-driven governance dalam pengelolaan legal recognition. Sistem AHU Online tidak sekadar berfungsi sebagai saluran digital untuk administrasi formal, tetapi juga menghasilkan administrative data ecosystem yang dapat dianalisis secara real-time guna mengidentifikasi pola pelayanan, titik rawan ketimpangan, hingga efektivitas implementasi. Hal ini memperkenalkan dimensi baru dalam evaluasi kebijakan hukum publik yang berbasis legal analytics, memungkinkan pemerintah untuk merumuskan respons yang lebih presisi dan evidence-based.
Lebih jauh, PMH 18/2025 juga berkontribusi pada pengembangan doktrin constitutional administrative law, yaitu pendekatan yang menempatkan tindakan administrasi publik dalam kerangka konstitusional yang substansial, bukan semata-mata dalam bingkai legal-formalistik. Dalam konteks ini, pengakuan badan hukum perkumpulan diposisikan sebagai manifestasi administratif dari hak konstitusional, bukan sebagai output birokrasi yang bersifat diskresioner. Hal ini mengafirmasi bahwa administrative discretion hanya sah sejauh ia dijalankan dalam batas norma konstitusi dan prinsip-prinsip proportionality serta fairness, yang menjadi dasar etis dari constitutional governance.
Kontribusi teoritik lainnya adalah penguatan konsep administrative constitutionalism, di mana perangkat administratif—dalam hal ini PMH 18/2025 dan AHU Online—menjadi perpanjangan tangan dari nilai-nilai konstitusi. Ini membuka ruang bagi pemahaman bahwa hak berserikat bukan hanya dijamin oleh pasal konstitusi, tetapi juga diwujudkan secara konkret melalui sistem administrasi negara yang mampu merealisasikan perlindungan tersebut secara aktif. Dengan demikian, negara tidak bersikap pasif sebagai negative guarantor terhadap hak, tetapi hadir sebagai positive enabler yang memfasilitasi hak-hak sipil melalui kebijakan administratif yang sah dan akuntabel.
Dalam kerangka legal design thinking, sistem pengesahan digital yang diatur dalam PMH 18/2025 juga menunjukkan upaya human-centered regulation, yaitu desain hukum yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat sipil. Ini sangat penting mengingat banyak organisasi masyarakat akar rumput yang selama ini kesulitan mengakses pengesahan formal akibat kompleksitas prosedural dan keterbatasan geografis. Dengan mengedepankan prinsip aksesibilitas, kejelasan prosedur, dan penggunaan bahasa hukum yang inklusif, regulasi ini secara faktual mengurangi legal exclusion dan memperluas jangkauan perlindungan hukum formal secara signifikan.
Namun, untuk menjamin keberlanjutan dari reformasi ini, diperlukan regulatory stewardship yang kuat dari negara. Pengawasan terhadap implementasi PMH 18/2025 tidak cukup hanya melalui audit prosedural, tetapi juga harus disertai dengan normative audit terhadap kesesuaian implementasi dengan prinsip keadilan administratif dan nilai-nilai konstitusional. Oleh karena itu, perlu dibentuk mekanisme pengaduan berbasis digital yang dapat diakses masyarakat sipil sebagai bagian dari legal safeguard atas hak mereka dalam proses pengesahan.
Selain itu, penguatan capacity building bagi aparatur hukum dan organisasi masyarakat sipil mutlak diperlukan. Tanpa penguatan kapasitas, teknologi hanya akan menjadi lapisan baru yang memperumit prosedur dan tidak menyentuh esensi transformasi hukum. Dengan memberikan pelatihan yang sistematis dan pendekatan law and digital literacy, negara dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak menciptakan jurang baru antara pusat dan daerah atau antara kelompok terdidik dan kelompok rentan.
Selanjutnya, dalam perspektif pembangunan hukum nasional, PMH 18/2025 menandai arah baru pembentukan adaptive legal ecosystem—sebuah sistem hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga belajar dan berkembang seiring dinamika sosial, teknologi, dan geopolitik. Ini bukan sekadar regulasi administratif, tetapi cerminan dari legal resilience sebuah negara demokratis: kemampuan untuk berinovasi dalam hukum, sekaligus tetap setia pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan supremasi konstitusi.
Dengan demikian, keberadaan PMH 18/2025 tidak hanya menjadi instrumen administratif untuk pengesahan badan hukum perkumpulan, melainkan juga normative prototype bagi reformasi hukum administrasi publik yang lebih luas. Regulasi ini layak diposisikan sebagai pilar awal pembangunan digital rule of law di Indonesia, di mana hak-hak warga negara dijamin melalui mekanisme hukum yang modern, terukur, dan berorientasi pada keadilan substantif dalam lanskap demokrasi digital.
Transformasi digital dalam administrasi hukum yang diinisiasi oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) menandai lompatan paradigmatik dalam adaptasi sistem hukum Indonesia terhadap dinamika globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Regulasi ini tidak sekadar menawarkan solusi pragmatis atas keterbatasan prosedural regulasi sebelumnya, melainkan merupakan konstruksi normatif inovatif yang memperkuat administrative legitimacy melalui integrasi teknologi digital dalam tata kelola hukum publik secara holistik. Dampak positif yang dihasilkan mencakup peningkatan efisiensi pelayanan hukum, transparansi yang lebih baik, serta penguatan akuntabilitas publik, yang secara simultan membuka peluang pengembangan regulasi digital di ranah hukum administrasi strategis lain.
Pertama, keberlanjutan dan pengembangan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online harus menjadi prioritas pemerintah, dengan penekanan pada aspek keamanan data (data security), kemudahan akses (user-friendly access), dan peningkatan kualitas layanan publik. Optimalisasi teknologi digital harus diimbangi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang administrasi hukum, agar proses pengesahan badan hukum dapat berjalan dengan efisiensi tinggi sekaligus menjamin accountability dan transparency. Hal ini selaras dengan prinsip good governance yang menjadi fondasi negara hukum modern.
Kedua, sinkronisasi PMH 18/2025 dengan regulasi perundang-undangan terkait, terutama Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan norma konstitusional mengenai hak berserikat dan berorganisasi, sangat penting untuk memperkokoh legal certainty dan menghindari norm conflict. Konsistensi ini berfungsi sebagai instrumen penguatan kerangka hukum nasional yang harmonis dan memastikan perlindungan hak fundamental warga negara dalam konteks digitalisasi hukum administrasi.
Ketiga, PMH 18/2025 berpotensi menjadi blueprint bagi pengembangan regulasi administrasi hukum digital pada sektor hukum publik strategis lain, seperti hukum agraria, pendidikan, dan perizinan sosial. Pendekatan ini diharapkan mendorong efisiensi dan akuntabilitas layanan publik secara menyeluruh, sekaligus memperluas inklusivitas akses hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Transformasi ini mempertegas peran teknologi sebagai katalisator reformasi birokrasi dan administrasi negara yang berorientasi pada keadilan sosial dan demokrasi substantif.
Keempat, sosialisasi dan edukasi hukum yang masif perlu dijalankan untuk meningkatkan legal literacy masyarakat sipil terkait hak dan kewajiban dalam pengesahan badan hukum perkumpulan. Peningkatan kesadaran hukum ini tidak hanya memperkuat partisipasi aktif warga dalam proses reformasi hukum administrasi, tetapi juga mengokohkan prinsip participatory governance yang merupakan esensi demokrasi modern. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi subjek pasif, melainkan mitra strategis dalam pengembangan sistem hukum nasional yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan sosial.
Kelima, para regulator dan pelaksana administrasi hukum wajib konsisten menerapkan algemene beginselen van behoorlijk bestuur—asas keterbukaan, kepastian hukum, dan pelayanan yang baik—dalam seluruh tahapan pengesahan badan hukum perkumpulan. Konsistensi ini menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Implementasi asas ini akan memperkuat rule of law sekaligus memastikan bahwa digitalisasi administrasi hukum tidak mengorbankan prinsip-prinsip fundamental negara hukum Pancasila.
Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan hanya langkah teknis dalam modernisasi proses administrasi, melainkan sebuah terobosan reformasi hukum yang berkontribusi substantif terhadap pengembangan teori dan praktik hukum nasional. Regulasi ini merepresentasikan sinergi antara teknologi, hukum, dan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia dalam arus global digital governance yang berkeadilan dan demokratis.
State-Citizen Relationship
Lebih jauh, penting ditegaskan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) tidak semata-mata merupakan respons teknokratik terhadap stagnasi prosedural, melainkan manifestasi konkret dari rekonstruksi state-citizen relationship dalam domain hukum administratif modern. Regulasi ini menghadirkan format baru hubungan hukum yang lebih setara, di mana negara hadir bukan dalam kapasitas hierarkis yang mendominasi, melainkan sebagai facilitating state yang mengafirmasi kapasitas sipil warga melalui legal empowerment infrastructure yang terbuka, berbasis data, dan akuntabel.
Dari sudut pandang institutional legal theory, PMH 18/2025 memperkuat institusionalisasi prinsip public service law dalam hukum administrasi Indonesia. Prosedur pengesahan yang sebelumnya bersifat administratif-konvensional kini diangkat ke level normative governance berbasis platform, di mana prinsip-prinsip rule-based administration dikonkretkan dalam sistem yang bukan hanya mempermudah prosedur, tetapi juga menginternalisasi nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam struktur algoritmik. Ini merupakan contoh nyata dari penggabungan techno-regulatory tools dalam pengelolaan sistem hukum nasional, sekaligus menandai awal dari praktik algorithmic legal administration di Indonesia.
Regulasi ini juga memantik relevansi diskursus juridical pluralism dalam konteks pengakuan badan hukum, mengingat masyarakat sipil di Indonesia terdiri dari berbagai entitas sosial yang lahir dari keragaman budaya, tradisi hukum lokal, hingga komunitas digital kontemporer. Dengan menyederhanakan pengesahan badan hukum secara daring, PMH 18/2025 membuka ruang partisipasi lebih luas bagi entitas non-negara yang sebelumnya termarjinalisasi oleh struktur birokrasi konvensional. Hal ini selaras dengan gagasan inclusive legality, yaitu perluasan ruang legal-formal kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam sistem hukum formal akibat kompleksitas administratif dan eksklusi struktural.
Sebagai regulatory architecture yang mendasarkan diri pada prinsip digitalisasi inklusif, PMH 18/2025 turut menggeser peran hukum dari sekadar perangkat kontrol menuju instrumen distribusi akses dan keadilan. Ini menjadikan hukum bukan hanya alat negara untuk mengatur, tetapi juga platform of rights realization—suatu instrumen aktif yang menjamin bahwa hak konstitusional tidak sekadar diakui, tetapi juga diwujudkan melalui procedural accessibility dan operational transparency. Maka, hukum administratif tidak lagi dilihat sebagai lapis teknis yang bersifat sekunder, melainkan sebagai engine of justice yang menjadi tulang punggung demokrasi prosedural.
Ke depan, PMH 18/2025 menyimpan potensi strategis sebagai model digital legal infrastructure yang dapat diperluas pada berbagai domain pelayanan publik lainnya. Dalam konteks reformasi agraria, misalnya, banyak komunitas adat dan organisasi petani yang selama ini kesulitan memperoleh status hukum formal akibat rigiditas administratif. Dengan mengadopsi model pengesahan berbasis e-recognition seperti yang diterapkan dalam PMH 18/2025, negara dapat menciptakan skema pengakuan hukum yang lebih inklusif, fleksibel, dan adaptif terhadap konteks lokal, tanpa mengorbankan standar administratif nasional. Ini sekaligus memperkuat posisi hukum sebagai instrument of structural justice dalam relasi antara negara dan komunitas.
Lebih penting lagi, sistem AHU Online sebagai backbone dari implementasi PMH 18/2025 harus dipandang sebagai living system yang memerlukan adaptasi berkelanjutan melalui proses regulatory iteration. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan kompleksitas entitas sipil, sistem ini harus terus dikembangkan melalui pembaruan algoritma, pembukaan API untuk integrasi lintas sektor, serta penguatan user interface yang responsif terhadap kebutuhan pengguna. Di sinilah letak urgensi kolaborasi antara regulator, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun responsive administrative system yang bersifat iteratif, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi.
Sebagai simpulan argumentatif, PMH 18/2025 merepresentasikan lebih dari sekadar reformasi administrasi. Ia adalah bagian dari grand narrative pembangunan digital legal state—negara hukum yang tidak hanya berpegang pada norma, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk merealisasikan nilai-nilai dasar konstitusi dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Dalam tatanan ini, pengakuan badan hukum perkumpulan bukan lagi urusan perizinan administratif biasa, melainkan bagian dari proyek besar demokratisasi hukum, di mana setiap entitas sosial mendapatkan ruang legal untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dalam ekosistem tata kelola nasional yang inklusif dan berkeadilan. PMH 18/2025, dengan seluruh inovasi dan prinsip yang dikandungnya, patut dinilai sebagai juridical milestone dalam sejarah evolusi hukum administrasi Indonesia yang menuju arah sistem hukum berbasis hak, teknologi, dan keadaban demokratis.
PMH 18/2025 sebagai Paradigma Baru dalam Hukum Administrasi Indonesia
Dalam era ketika transformasi digital menjadi keniscayaan, sektor hukum dituntut untuk tidak sekadar adaptif, tetapi juga transformatif. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) hadir bukan hanya sebagai pembaruan prosedural dalam pengesahan badan hukum perkumpulan, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi sistemik terhadap cara negara menjalankan fungsi administratifnya. Dalam konteks ini, esai ini menelaah secara kritis dan sistematis bagaimana regulasi tersebut memperkuat prinsip rechtszekerheid (kepastian hukum) dan memenuhi algemene beginselen van behoorlijk bestuur (asas-asas umum pemerintahan yang baik), sekaligus memosisikan PMH 18/2025 sebagai fondasi paradigmatik dalam pembangunan hukum administrasi digital yang modern dan inklusif di Indonesia.
Prinsip rechtszekerheid menuntut kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas hukum sebagai landasan perlindungan terhadap subjek hukum. Dalam kerangka ini, PMH 18/2025 memperlihatkan upaya konkret negara untuk menghapus ketidakpastian prosedural yang sebelumnya kerap menjadi hambatan dalam pengesahan badan hukum perkumpulan. Penyatuan dan penyederhanaan regulasi yang sebelumnya terfragmentasi (PMH 3/2016 dan PMH 10/2019) menjadi satu sistem digital terintegrasi melalui AHU Online merupakan langkah strategis untuk menjamin legal certainty secara prosedural maupun substantif. Keterlacakan proses administratif (traceability), penghapusan prosedur ganda, dan percepatan waktu penyelesaian bukan hanya memperkuat efisiensi birokrasi, melainkan juga memperkokoh due process of law yang menjadi pilar keadilan prosedural.
Dari perspektif algemene beginselen van behoorlijk bestuur, PMH 18/2025 mengintegrasikan asas-asas seperti legalitas, keterbukaan (openbaarheid), keadilan prosedural (fair play), proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam satu kerangka regulatif yang utuh. Sistem digital yang digunakan bukan sekadar alat, melainkan representasi dari public service ethics yang memosisikan masyarakat sebagai mitra dalam tata kelola, bukan sekadar objek kebijakan. Transparansi data, akses publik terhadap status badan hukum, dan mekanisme pengawasan digital memperkuat kontrol sosial terhadap administrasi negara, yang sekaligus memperkecil ruang untuk arbitrariness dan maladministrasi. Dalam hal ini, PMH 18/2025 menjelma sebagai prototipe responsive regulation yang berbasis teknologi informasi dan prinsip-prinsip good governance.
Lebih jauh, regulasi ini memiliki dimensi filosofis yang penting. Penggunaan sistem elektronik dalam pengesahan badan hukum bukan hanya transformasi teknologis, melainkan juga aktualisasi nilai konstitusional atas hak berserikat dan berorganisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini memperlihatkan kesadaran negara akan perlunya menjamin keadilan prosedural dalam bentuk yang inklusif dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kerangka teori normative justice, digitalisasi ini mewujudkan prinsip kesetaraan dalam akses hukum sekaligus memperkuat pluralisme hukum melalui pengakuan terhadap entitas sipil dalam berbagai bentuknya.
Dari sisi sistem hukum nasional yang hierarkis dan terintegrasi, posisi PMH 18/2025 harus dipahami dalam relasi vertikal dengan undang-undang organik seperti UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sinergi ini penting untuk menjamin harmonisasi sistemik dan menghindari konflik norma yang dapat mengaburkan jaminan kepastian hukum. PMH 18/2025 juga menegaskan kompatibilitas dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam hal keamanan informasi dan perlindungan data pribadi sebagai fondasi digital legal trust.
Implikasi sosial dan ekonomi dari regulasi ini juga tak kalah signifikan. Dengan mempercepat proses pengesahan badan hukum dan mengurangi beban administratif, PMH 18/2025 menciptakan transaction cost efficiency yang mendukung iklim usaha berbasis komunitas, organisasi sipil, dan kewirausahaan sosial. Kemudahan akses melalui platform digital mendorong pertumbuhan organisasi masyarakat sipil dan memperkuat basis demokrasi partisipatif. Namun, tantangan nyata seperti digital divide harus diatasi melalui kebijakan afirmatif seperti literasi digital, pembangunan infrastruktur TI di wilayah tertinggal, dan perlindungan kelompok rentan dari diskriminasi akses.
Secara politik hukum, PMH 18/2025 menandai pergeseran fungsi negara dari sekadar regulator birokratik menjadi fasilitator pelayanan hukum yang adaptif, akuntabel, dan berbasis teknologi. Ini adalah cerminan dari evolving legal state di Indonesia, yang bergerak dari model hukum statis menuju smart legal governance. Regulasi ini mencerminkan pergeseran dari command-and-control bureaucracy menuju model networked regulation, yang mengutamakan dialog, partisipasi, dan penguatan legal personality kolektif sebagai bagian dari ekosistem hukum yang demokratis.
Dalam pengembangan teori hukum nasional, PMH 18/2025 membuka ruang bagi penguatan konsep regulatory informatics, yaitu interaksi antara teknologi digital dan norma hukum dalam membentuk prosedur administratif yang responsif, serta konsep algorithmic legality yang menjamin penerapan norma berbasis sistem digital tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif. Dengan mengintegrasikan e-governance, keadilan prosedural, dan public law values, PMH 18/2025 tidak hanya melayani kebutuhan administratif, tetapi juga berkontribusi pada transformasi struktural hukum administrasi publik Indonesia.
Institutional Capacity Building
Keberhasilan PMH 18/2025 dalam memperkuat rechtszekerheid dan mewujudkan algemene beginselen van behoorlijk bestuur terletak pada kemampuannya menggabungkan legitimasi normatif dengan efektivitas praktis dalam pelayanan hukum berbasis digital. Namun, transformasi ini harus dilengkapi dengan institutional capacity building, kebijakan pendukung yang progresif, serta partisipasi aktif masyarakat sipil untuk memastikan bahwa digitalisasi hukum benar-benar menjadi alat pemajuan keadilan, bukan instrumen eksklusi baru. PMH 18/2025 dengan demikian layak diposisikan sebagai milestone dalam reformasi hukum administratif nasional—yang tidak hanya mencerminkan perkembangan teknologi, tetapi juga tekad untuk menjadikan hukum sebagai landasan keadilan, efisiensi, dan demokrasi yang hidup.
Lebih jauh, PMH 18/2025 perlu dipandang sebagai titik tolak lahirnya epistemic shift dalam hukum administrasi publik Indonesia, yakni bergesernya orientasi dari pendekatan legalistik-konvensional menuju pendekatan normatif-teknokratik yang berbasis data-driven governance. Pergeseran ini mengharuskan rekonstruksi konseptual terhadap peran negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik, tidak lagi semata sebagai rule enforcer, melainkan sebagai normative enabler yang menyediakan ekosistem hukum yang adaptif, responsif, dan transformatif. Di sinilah signifikansi PMH 18/2025 tidak hanya sebagai produk normatif, tetapi juga sebagai inovasi kelembagaan (institutional innovation) yang mengedepankan teknologi sebagai instrumen keadilan dan efektivitas hukum (legal effectiveness).
Dalam konteks legal system theory, PMH 18/2025 mencerminkan upaya kodifikasi administratif yang bersifat integratif, menjembatani disparitas antara substansi hukum dan proses administratif yang selama ini bersifat fragmented dan sektoral. Sistem AHU Online sebagai platform digital pengesahan badan hukum perkumpulan menjadi prototipe integrated legal service yang mendorong processual transparency, menjamin hak-hak administratif warga negara, dan meminimalkan institutional discretion yang berlebihan. Hal ini mempertegas bahwa regulasi tersebut tidak hanya menjamin rechtszekerheid secara formal, tetapi juga substantif—dengan menciptakan predictable legal outcomes yang berbasis pada sistem yang dapat diaudit secara real time.
Dalam kerangka legal pluralism, PMH 18/2025 turut memberikan ruang yang lebih inklusif bagi entitas sosial non-negara—khususnya organisasi masyarakat sipil, komunitas adat, dan entitas berbasis keagamaan—untuk memperoleh pengakuan legal yang setara dalam sistem hukum nasional. Ini merupakan bentuk pelembagaan dari recognitive justice, yakni pengakuan terhadap eksistensi dan kapasitas hukum kolektif yang kerap termarginalisasi dalam desain hukum positif konvensional. Dengan demikian, regulasi ini memperluas spektrum keadilan administratif tidak hanya secara vertikal (antara negara dan warga negara), tetapi juga secara horisontal (antar entitas sosial dalam masyarakat multikultural).
Selaras dengan pendekatan new public management, digitalisasi layanan hukum sebagaimana diatur dalam PMH 18/2025 juga berpotensi meningkatkan efisiensi kelembagaan negara. Pemangkasan prosedur, reduksi interaksi tatap muka, serta penggunaan sistem auto-verification berbasis data elektronik berkontribusi langsung pada peningkatan public trust terhadap layanan hukum. Di tengah stagnasi birokrasi klasik yang masih bercorak hierarkis dan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, sistem ini menghadirkan model pelayanan berbasis teknologi yang lebih bersih, cepat, dan berorientasi hasil (output-based legal service delivery).
Namun demikian, modernisasi regulasi ini harus disertai dengan anticipatory governance, yaitu kemampuan negara untuk mengantisipasi risiko-risiko baru yang muncul dari penggunaan teknologi dalam sistem hukum. Tantangan seperti manipulasi data, kebocoran informasi pribadi, hingga kesenjangan digital harus dikelola dengan instrumen hukum pelindung yang tepat. Dalam hal ini, harmonisasi PMH 18/2025 dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi syarat mutlak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak privat warga negara dalam layanan publik berbasis digital.
Lebih penting lagi, PMH 18/2025 perlu dijadikan precedent regulatif untuk pengembangan smart regulation di sektor hukum publik lainnya. Dengan pendekatan normative-tech design, yang mengintegrasikan prinsip hukum administrasi dengan teknologi digital, Indonesia dapat mengembangkan kerangka legal interoperability antarsektor dalam pelayanan publik—misalnya antara sistem AHU Online dengan OSS (Online Single Submission), sistem e-KTP, atau layanan perpajakan. Interkonektivitas ini menjadi fondasi untuk mewujudkan hukum sebagai layanan (law as a service) yang tidak hanya normatif tetapi juga fungsional dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Pada tataran teoritik, regulasi ini juga menantang dominasi pendekatan positivistik-formalistik dalam studi hukum administrasi Indonesia. PMH 18/2025 menjadi titik awal untuk mengembangkan interdisciplinary legal studies yang menggabungkan ilmu hukum, ilmu administrasi publik, teknologi informasi, dan sosiologi hukum dalam satu payung analisis. Pendekatan ini sejalan dengan arah perkembangan legal informatics dan regulatory innovation di negara-negara maju, yang menjadikan hukum sebagai platform dinamis yang dikembangkan secara adaptif berdasarkan umpan balik (legal feedback loop) dari pengguna layanan.
Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya memenuhi prasyarat asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bentuk yang normatif-formal, tetapi juga memperkenalkan legal architecture baru yang menjanjikan perubahan paradigmatik dalam hubungan negara dan warga negara di era digital. Transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari komitmen negara untuk mewujudkan democratic legality—yakni hukum yang dibangun atas dasar partisipasi, aksesibilitas, dan keadilan sosial sebagai prinsip utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Selain itu, keberadaan dari PMH 18/2025 juga menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan mendasar bagi hukum administrasi Indonesia dalam menjawab tuntutan zaman yang semakin kompleks. Regulasi ini harus terus dikawal, diuji, dan dievaluasi secara konstan melalui riset-riset hukum interdisipliner yang memperhatikan aspek normatif, teknologis, dan sosiologis secara seimbang. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang tidak hanya modern secara prosedural, tetapi juga progresif secara substantif—yakni hukum yang hidup, inklusif, dan berkeadilan di tengah realitas masyarakat digital abad ke-21.
Dalam kerangka tersebut, penting pula untuk menyoroti bagaimana PMH 18/2025 secara implisit membuka jalan bagi pembaruan konsep administrative citizenship—yakni pengakuan bahwa status kewarganegaraan tidak hanya bersifat politis-konstitusional, tetapi juga administratif-fungsional. Melalui simplifikasi dan digitalisasi proses pengesahan badan hukum perkumpulan, regulasi ini menjamin bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat sipil memiliki akses yang lebih merata terhadap hak-hak administratif negara, tanpa terhalang oleh hambatan birokrasi yang eksklusif dan diskriminatif. Dalam konteks ini, regulasi bukan hanya sebagai perangkat kendali, melainkan sebagai instrumen emancipatory governance yang mengafirmasi kesetaraan akses atas layanan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.
Lebih lanjut, PMH 18/2025 juga secara tidak langsung menantang dikotomi lama antara law in books dan law in action. Dengan menempatkan instrumen digital sebagai tulang punggung proses administratif, regulasi ini memfasilitasi konsistensi antara norma hukum tertulis dan pelaksanaannya di lapangan, mengurangi ruang bagi administrative arbitrariness. Hal ini memperkuat kredibilitas hukum administrasi publik sebagai subsistem yang berorientasi pada good governance metrics, seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Dalam perspektif ini, PMH 18/2025 tidak hanya meregulasi proses administratif, tetapi juga merevitalisasi etika pelayanan publik melalui mekanisme digital yang dapat diaudit secara objektif.
Dalam dimensi praksis, PMH 18/2025 berpotensi menginspirasi transisi kelembagaan dari command-and-control bureaucracy menuju responsive bureaucracy. Artinya, negara tidak lagi memposisikan diri sebagai entitas yang mendikte, tetapi sebagai fasilitator aktif yang membangun interaksi dialogis dengan warga negara melalui medium digital yang bersifat user-centric. Ini menjadi penting dalam menciptakan legal proximity, yaitu kedekatan antara warga dan hukum dalam konteks pengalaman administratif sehari-hari, yang selama ini kerap tercerabut akibat alienasi birokrasi dan kompleksitas prosedural. Penguatan pengalaman administratif yang positif inilah yang menjadi prasyarat terbentuknya kepercayaan publik jangka panjang terhadap sistem hukum nasional.
Namun demikian, keberhasilan implementasi PMH 18/2025 sangat ditentukan oleh kualitas legal technostructure yang menopang sistem AHU Online. Tanpa infrastruktur teknologi yang handal, standar interoperabilitas yang ketat, dan tata kelola digital yang akuntabel, regulasi ini dapat terjebak dalam paradoks digitizing dysfunction—yakni digitalisasi yang justru memperburuk pelayanan karena minimnya kesiapan institusional dan rendahnya digital legal literacy dari aparatur pelaksana maupun pengguna layanan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung (supporting regulations) yang memastikan adanya pelatihan reguler, peningkatan kapasitas SDM, serta sistem pengawasan dan pengaduan digital yang efektif sebagai bagian dari digital legal ecosystem yang berkelanjutan.
Secara strategis, PMH 18/2025 juga dapat dijadikan basis pengembangan regulatory sandbox dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Konsep ini memungkinkan negara menguji coba inovasi regulatif dalam skala terbatas sebelum diadopsi secara nasional. Dengan demikian, eksperimen kebijakan seperti digitalisasi pengesahan perkumpulan dapat dievaluasi secara empiris berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan dampak sosialnya. Pendekatan evidence-based regulation semacam ini penting untuk memperkuat legal pragmatism dalam reformasi birokrasi hukum yang sering kali tersandera oleh beban normatif yang kaku dan resistensi kelembagaan.
PMH 18/2025 sejatinya bukan sekadar regulasi administratif biasa, melainkan regulatory watershed yang menandai pergeseran mendalam dalam epistemologi dan praktik hukum administrasi negara. Ini adalah langkah awal menuju terbentuknya regulatory governance 4.0, di mana hukum tidak hanya menjadi perangkat kontrol, tetapi juga platform kolaboratif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membentuk, mengakses, dan mengawasi proses administrasi publik secara setara dan berdaya. Inilah wajah baru hukum administrasi yang berorientasi masa depan—hukum yang lentur, inklusif, dan berkeadilan sosial dalam kerangka transformasi digital nasional.
Dengan menyadari kompleksitas tantangan dan potensi strategis yang dihadirkan oleh PMH 18/2025, maka menjadi tugas komunitas akademik, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama merawat, mengkritisi, dan menyempurnakan regulasi ini secara berkelanjutan. Hanya melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin, kita dapat memastikan bahwa agenda reformasi hukum administratif digital ini tidak terjebak pada euforia teknologi semata, tetapi benar-benar menjelma sebagai instrumen keadilan administratif yang berpihak pada kepentingan publik, demokrasi, dan hak-hak sipil yang fundamental.
Regulatory Blueprint Bagi Sektor Hukum Lain
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) menempati posisi strategis dalam rekonstruksi hukum agraria nasional yang berkeadilan dan berbasis teknologi, dengan memberikan kontribusi normatif dan konseptual yang signifikan sebagai regulatory blueprint bagi sektor hukum lain. Tidak sekadar instrumen administratif pengesahan badan hukum perkumpulan, PMH 18/2025 menjadi model transformatif pelayanan publik digital yang menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid), transparansi, dan akuntabilitas melalui implementasi sistem AHU Online. Pendekatan ini sejalan dengan teori digital governance, yang menekankan integrasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan hukum publik.
Dalam konteks hukum agraria, regulasi ini membuka ruang bagi pengembangan sistem pendaftaran tanah elektronik yang lebih efisien dan transparan, sebagaimana langkah awal yang diinisiasi oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Tanah Elektronik. Meskipun terdapat kendala infrastruktur dan perlindungan data, integrasi digitalisasi dalam sistem pertanahan merupakan manifestasi konkrit pembaruan hukum yang harus dikawal dengan harmonisasi regulasi, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Cipta Kerja, agar tercipta sistem agraria nasional yang kohesif dan responsif terhadap kemajuan teknologi serta berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan lingkungan.
Secara filosofis, PMH 18/2025 mewakili wujud konkret dari ius constituendum yang berkeadilan dan berteknologi, membuka akses layanan hukum yang mudah, transparan, dan nondiskriminatif bagi masyarakat sipil. Regulasi ini tidak hanya memperkuat posisi hukum badan hukum perkumpulan sebagai subjek hukum positif, tetapi juga menegaskan pergeseran paradigma dari state-centric ke civic-oriented law, di mana negara berperan sebagai fasilitator penguatan hak sipil melalui mekanisme digital yang inklusif dan partisipatif. Dalam dimensi sosial-ekonomi-politik, digitalisasi pelayanan hukum melalui PMH 18/2025 menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi bagi pelaku usaha mikro hingga menengah, serta memperkuat legitimasi negara dalam fungsi administratif yang transparan dan akuntabel.
Model digitalisasi pengesahan badan hukum ini berpotensi direplikasi dalam pengakuan hak-hak komunal agraria, seperti pengakuan wilayah adat dan status hukum perkumpulan adat, yang selama ini sering terabaikan dalam sistem manual yang kerap diskriminatif. Transformasi digital tersebut mengusung prinsip norm clarity, procedural accountability, dan open access guarantee sebagai parameter utama untuk sistem agraria inklusif dan berdaulat atas data (data sovereignty). Dengan demikian, PMH 18/2025 merupakan pionir dalam membangun digital legal infrastructure yang memadukan aspek hukum, teknologi, dan sosial-politik dalam reformasi hukum agraria.
Namun, kritik penting mengemuka terkait kebutuhan jaminan integritas sistem digital agar tidak berubah menjadi sarana cyber-authoritarianism yang membatasi kebebasan berserikat dan berorganisasi. Negara harus memastikan digitalisasi pelayanan hukum berfungsi sebagai medium pengembangan ruang kebebasan sipil, bukan alat kontrol sepihak. Dalam hal ini, aspek legal construction melalui platform digital berbasis prinsip presumption of legality dan procedural fairness menjanjikan administrasi hukum yang transparan, akuntabel, dan dapat diaudit (traceable).
Dalam ranah hukum nasional, PMH 18/2025 harus diposisikan sebagai regulasi pelaksana yang terintegrasi dengan kerangka hukum yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta menjunjung tinggi konstitusi (UUD 1945) yang menjamin hak berserikat dan berkumpul. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, filosofis, historis, dan konseptual, PMH 18/2025 dapat dilihat sebagai upaya korektif terhadap warisan hukum kolonial yang kaku dan sentralistik dalam pengakuan badan hukum serta partisipasi sipil.
Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya memperkaya teori hukum nasional dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip digital governance dan akses inklusif, tetapi juga berperan sebagai katalisator transformasi sistem hukum yang adaptif dan transformatif. Regulasi ini menandai titik awal penting dalam proses dekonstruksi ketimpangan struktural menuju tatanan hukum nasional yang inklusif, berkeadilan sosial, serta berpihak pada masyarakat marginal. Sebagai regulatory blueprint, PMH 18/2025 membuka jalan bagi rekonstruksi hukum agraria dan sektor hukum strategis lain yang menuntut sinkronisasi antara norma hukum, teknologi, dan nilai sosial demi tercapainya cita hukum Indonesia yang modern dan berkeadilan.
Melanjutkan kajian tersebut, penting untuk menyoroti aspek inovatif PMH 18/2025 dalam konteks paradigmatik reformasi hukum nasional yang mengedepankan sinergi antara digitalisasi dan keadilan substantif. Regulasi ini secara sistematis menantang dogma legal formalistik yang selama ini menghambat akses masyarakat terhadap pengakuan hukum dan pelayanan administrasi publik. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi, PMH 18/2025 tidak hanya mempercepat proses birokrasi tetapi juga meminimalisasi peluang penyimpangan dan praktik korupsi yang kerap mewarnai prosedur manual. Oleh karena itu, regulasi ini berperan sebagai breakthrough dalam membangun trust governance yang merupakan pondasi bagi stabilitas sistem hukum demokratis modern.
Lebih jauh, PMH 18/2025 berkontribusi pada reformulasi konsep legal recognition yang selama ini bersifat eksklusif dan parsial, menjadi model inklusif yang membuka ruang bagi partisipasi masyarakat hukum adat dan kelompok marginal dalam pengakuan badan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan tuntutan internasional terkait pemenuhan hak-hak sipil dan politik sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) serta prinsip-prinsip United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan hanya memenuhi agenda domestik, tetapi juga mengokohkan posisi Indonesia dalam arus globalisasi hukum yang menuntut penghormatan hak asasi manusia berbasis teknologi.
Keterpaduan PMH 18/2025 dengan agenda digitalisasi nasional juga menghadirkan tantangan baru dalam hal keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Regulasi ini harus dilengkapi dengan mekanisme safeguard yang kuat untuk menjamin integritas data elektronik, mencegah akses tidak sah, dan memastikan perlindungan hak-hak subjek hukum dalam sistem digital. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas sektor antara kementerian hukum dan teknologi informasi menjadi imperative, mengingat maraknya ancaman cybercrime yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pelayanan hukum digital. Integrasi prinsip privacy by design dan data sovereignty harus menjadi fokus utama dalam pengembangan lanjutan sistem AHU Online dan platform hukum digital lainnya.
Selain itu, PMH 18/2025 mendorong transformasi peran negara dari regulator tradisional menjadi fasilitator ekosistem hukum yang terbuka dan partisipatif. Hal ini mencerminkan evolusi konsep rechtsstaat menuju digital constitutionalism, di mana prinsip-prinsip konstitusional dijalankan secara efektif melalui mekanisme teknologi digital. Negara tidak lagi sekadar mengatur, tetapi juga menyediakan infrastruktur hukum digital yang memungkinkan masyarakat sipil untuk aktif berkontribusi dalam proses legislasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Model ini memperkuat dimensi demokratisasi hukum, sekaligus menjawab tuntutan era society 5.0 yang mengintegrasikan inovasi teknologi dengan pembangunan manusia berkelanjutan.
Lebih jauh, pendekatan sistemik PMH 18/2025 memfasilitasi harmonisasi norma hukum di berbagai sektor, mengatasi problem fragmentasi dan tumpang tindih regulasi yang selama ini menjadi kendala dalam penyelenggaraan hukum agraria dan organisasi kemasyarakatan. Melalui penguatan interoperabilitas data dan standar prosedur berbasis teknologi, regulasi ini mempromosikan efisiensi regulasi sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan komunitas hukum adat. Hal ini sejalan dengan prinsip good regulatory practice yang diakui secara internasional sebagai fondasi tata kelola hukum modern.
Selanjutnya, dari perspektif pembangunan hukum berkelanjutan, PMH 18/2025 menegaskan urgensi pengembangan digital legal infrastructure yang responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi dan tantangan lingkungan. Digitalisasi pelayanan hukum tidak boleh sekadar menjadi inovasi teknis, melainkan harus berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam konteks keadilan sosial dan pengurangan ketimpangan. Dengan demikian, regulasi ini memberikan kontribusi substantif pada pergeseran paradigma pembangunan hukum nasional, yang kini semakin mengedepankan inklusivitas, akuntabilitas, dan teknologi sebagai pilar utama.
Dengan demikian, PMH 18/2025 merupakan landmark policy dalam evolusi hukum Indonesia, yang tidak hanya menjawab kebutuhan administratif dan teknis, tetapi juga menawarkan visi strategis pembaruan hukum nasional yang berbasis teknologi dan berkeadilan. Keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada komitmen kolektif antara pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta, untuk membangun ekosistem hukum digital yang transparan, responsif, dan demokratis. Dengan demikian, PMH 18/2025 dapat menjadi prototype regulasi masa depan yang mengedepankan harmonisasi norma, perlindungan hak asasi, dan inovasi teknologi demi mewujudkan tatanan hukum nasional yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) telah membuka babak baru dalam reformasi hukum administrasi publik Indonesia dengan mengadopsi digitalisasi proses pengesahan badan hukum perkumpulan. Namun, agar regulasi ini dapat berfungsi sebagai pijakan normatif sekaligus strategi pembangunan hukum administrasi yang modern, berkeadilan, dan berdaya saing global, sejumlah reformasi pendukung harus segera diimplementasikan secara sistematis dan komprehensif.
Pertama, Kementerian Hukum perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Optimalisasi Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online tidak hanya menuntut kestabilan teknis dan keamanan data (data security), tetapi juga kesiapan SDM yang mumpuni agar layanan dapat berlangsung cepat, efisien, dan akuntabel. Tanpa investasi infrastruktur dan pengembangan kompetensi, upaya digitalisasi berpotensi mengalami stagnasi yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat akses ke due process bagi masyarakat.
Kedua, harmonisasi dan integrasi PMH 18/2025 dengan regulasi sektoral lain menjadi urgensi mutlak. Penggabungan sistem pengesahan badan hukum dengan ekosistem digital lain, seperti Online Single Submission (OSS) untuk perizinan usaha dan sistem hukum agraria, akan membentuk layanan terpadu (one-stop service) yang efisien dan responsif. Integrasi ini tidak hanya menghilangkan fragmentasi birokrasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelayanan publik secara menyeluruh, sesuai dengan prinsip public value dan administrative simplification.
Ketiga, edukasi dan sosialisasi secara massif kepada masyarakat sipil harus menjadi agenda prioritas pemerintah. Pemahaman terhadap mekanisme digital pengesahan badan hukum harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan modern ini secara optimal. Dengan demikian, tidak hanya meningkatkan legal literacy, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam proses hukum yang berbasis teknologi, memperkuat participatory governance sebagai pilar demokrasi substansial.
Keempat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum wajib mengembangkan model evaluasi dan audit berbasis teknologi untuk memantau pelaksanaan PMH 18/2025 secara real-time. Pendekatan ini penting untuk segera mengidentifikasi hambatan teknis maupun administratif dan mengantisipasi potensi maladministrasi. Penerapan legal tech governance berbasis data akan memperkuat mekanisme checks and balances serta menegakkan prinsip transparency dan accountability dalam tata kelola hukum digital.
Kelima, pengembangan kajian akademis dan praktis terkait regulatory informatics dan digital governance dalam konteks hukum administrasi harus didorong secara sistematik. Kontribusi intelektual dari akademisi dan praktisi hukum tidak hanya akan memperkaya kerangka teoretik hukum administrasi modern, tetapi juga menyediakan solusi aplikatif yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pembaruan ilmu hukum yang responsif dan inovatif dalam menghadapi era disrupsi digital.
Dengan demikian, PMH 18/2025 dapat berfungsi sebagai instrumen reformasi hukum administrasi yang tidak hanya menjawab tantangan teknis digitalisasi, tetapi juga memperkuat fondasi teori dan praktik hukum nasional. Melalui penguatan infrastruktur, integrasi regulasi, edukasi masyarakat, pengawasan teknologi, dan riset akademik, Indonesia dapat mewujudkan sistem administrasi hukum publik yang modern, inklusif, dan berkeadilan, serta siap bersaing di panggung global.
Evolusi Sistem Hukum Administrasi Indonesia
Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) menandai tonggak penting dalam evolusi sistem hukum administrasi Indonesia, khususnya terkait pengakuan badan hukum perkumpulan secara digital. Regulasi ini tidak hanya berorientasi pada penyederhanaan prosedur administratif, tetapi juga mengandung fungsi normatif yang strategis dalam memperluas akses keadilan dan memberdayakan masyarakat sipil. Melalui pendekatan digital registry, PMH 18/2025 mengadopsi model modern yang telah terbukti efektif di negara-negara dengan sistem civil law seperti Belanda dan Jerman, di mana legal recognition dapat diperoleh secara online dengan legal effect langsung. Model ini tidak sekadar meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap negara sebagai fasilitator hak warga negara, bukan hambatan administratif yang membelit.
Dalam analisis hukum yang berlandaskan prinsip lex superior dan lex specialis, PMH 18/2025 harus tetap konsisten dengan nilai-nilai konstitusional, terutama dalam aspek non-diskriminasi, akses keadilan, dan penghormatan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan mengkombinasikan penalaran deduktif dan induktif, kajian empiris menunjukkan bahwa meskipun PMH 18/2025 memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas legal recognition, kendala signifikan masih ditemukan pada aspek keterbatasan akses digital di berbagai daerah, serta perlindungan hukum bagi kelompok rentan yang belum terakomodasi secara optimal. Hal ini menuntut kebijakan afirmatif dan mekanisme pengawasan terpadu agar proses digitalisasi tidak menjadi sumber eksklusi baru, melainkan instrumen inklusi sosial yang nyata.
Secara filosofis, PMH 18/2025 merupakan manifestasi dari paradigma legal empowerment yang menggeser peran negara dari pengontrol ketat menjadi fasilitator terbuka yang menghormati otonomi hukum masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip constitutional democracy dan open legal system yang menekankan partisipasi aktif warga negara dalam proses hukum. Digitalisasi pengakuan badan hukum yang diatur dalam regulasi ini juga mengimplementasikan konsep law as process, menggantikan model law as command yang bersifat hierarkis dan top-down. Melalui sistem otomatisasi, interaksi antara negara dan warga menjadi lebih egaliter dan transparan, sekaligus memperkuat akuntabilitas birokrasi dalam penyelenggaraan hukum administrasi.
Namun, pengembangan PMH 18/2025 tidak dapat dilepaskan dari konteks kesenjangan digital (digital divide) yang masih nyata antara wilayah urban dan rural di Indonesia. Oleh sebab itu, pengaturan ini harus mengadopsi prinsip adaptive legality, yakni kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan disparitas sosial-ekonomi dan infrastruktur lokal tanpa mengorbankan integritas normatifnya. Pendekatan transitional legal hybrid, yakni mengintegrasikan sistem digital dengan mekanisme konvensional, menjadi solusi strategis untuk memastikan bahwa akses terhadap pengakuan badan hukum tidak bersifat eksklusif bagi segmen masyarakat yang sudah terdigitalisasi.
Dalam perspektif regulasi yang lebih luas, PMH 18/2025 dapat menjadi pemicu reformasi di sektor hukum administrasi lainnya, seperti pengelolaan agraria, perizinan lingkungan, dan legalisasi hak komunitas adat. Model automated legal services yang diadopsi membuka ruang bagi pengembangan jurisprudence transformatif yang menempatkan hukum sebagai alat emansipasi sosial, bukan semata alat pengendalian sosial. Regulasi ini menegaskan bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat sipil dan mampu menjembatani kompleksitas sosial-politik Indonesia yang pluralistik.
Evaluasi berbasis matriks legal effectiveness mengindikasikan bahwa PMH 18/2025 telah mencerminkan kesesuaian substantif dengan prinsip-prinsip konstitusional dan standar good governance, meskipun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komitmen politik, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan sekadar produk hukum administratif, melainkan titik balik juridis yang merekonstruksi relasi negara dengan warga negara menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berbasis teknologi. Regulasi ini sekaligus mengingatkan bahwa transformasi hukum di era digital membutuhkan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan aspek legal, sosial, teknologi, dan politik secara harmonis.
Singkatnya, PMH 18/2025 merupakan inovasi substansial dalam pengembangan teori dan praktik hukum nasional yang merefleksikan integrasi prinsip negara hukum, keadilan sosial, dan efisiensi teknologi. Regulasi ini menjadi prototipe digital legal transformation yang berpotensi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokrasi partisipatoris di Indonesia. Namun, untuk mencapai hasil optimal, regulasi ini harus dijalankan dengan sistem pengawasan yang transparan, kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan, dan adaptasi berkelanjutan terhadap dinamika sosial-ekonomi yang berkembang. Dengan demikian, PMH 18/2025 membuka lembaran baru dalam pembaruan sistem hukum administrasi yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga berkeadilan dan inklusif.
Melanjutkan pembahasan tersebut, penting untuk menyoroti dimensi implementatif yang menjadi tantangan sekaligus kunci keberhasilan PMH 18/2025 dalam konteks realitas sosial-politik Indonesia yang heterogen. Tidak dapat disangkal bahwa digitalisasi pengakuan badan hukum membawa perubahan paradigma yang radikal, namun keberlanjutan transformasi ini bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia birokrasi, dan literasi digital masyarakat. Disparitas akses dan kualitas sumber daya ini menjadi hambatan serius yang berpotensi menimbulkan fragmentasi hukum digital, di mana hanya kelompok tertentu yang mampu memanfaatkan kemudahan legal recognition, sementara kelompok marginal semakin terpinggirkan. Oleh sebab itu, reformasi hukum administratif melalui PMH 18/2025 harus diiringi dengan program peningkatan kapasitas digital dan inklusi sosial yang sistemik, sehingga prinsip non-diskriminasi dapat diwujudkan secara konkret.
Selanjutnya, aspek pengawasan dan akuntabilitas publik dalam implementasi PMH 18/2025 perlu mendapatkan perhatian khusus. Penguatan mekanisme feedback dan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi pelaksanaan digital registry harus menjadi agenda utama agar regulasi ini tidak sekadar menjadi jargon reformasi digital, melainkan mampu menciptakan sistem hukum yang transparan dan responsif. Dalam hal ini, model open data dan keterbukaan informasi menjadi instrumen penting yang dapat mendukung accountability birokrasi dan memperkaya demokrasi hukum di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait perlu membangun platform komunikasi interaktif yang memungkinkan publik berperan sebagai pengawas sekaligus pengguna yang memberikan masukan atas efektivitas regulasi ini.
Lebih jauh lagi, dari perspektif teori hukum, PMH 18/2025 menginisiasi perpaduan menarik antara legal formalism dan legal realism dalam pengelolaan badan hukum. Regulasi ini menggabungkan kepastian hukum (legal certainty) yang diharapkan dari norma formal dengan fleksibilitas dan adaptasi konteks sosial (legal realism) melalui mekanisme digital yang responsif. Pendekatan ini menjadi inovasi konseptual yang membuktikan bahwa modernisasi hukum tidak harus mengorbankan keadilan substantif dan nilai-nilai sosial yang melekat dalam praktek hukum nasional. Dengan demikian, PMH 18/2025 membuka ruang bagi pengembangan teori hukum administrasi yang lebih dinamis dan kontekstual, serta mendorong transformasi budaya birokrasi menuju pelayanan publik yang berorientasi hasil dan manusiawi.
Namun, aspek normatif dari regulasi ini juga menghadapi risiko overreliance pada teknologi yang dapat memunculkan masalah baru, seperti kerentanan terhadap cyber threats dan penyalahgunaan data hukum yang sensitif. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi tantangan yang tidak dapat ditawar dalam era digitalisasi hukum. Oleh karena itu, integrasi PMH 18/2025 dengan regulasi keamanan siber dan perlindungan data harus dilakukan secara komprehensif agar sistem digital legal recognition tidak menjadi pintu masuk bagi pelanggaran hak dan kedaulatan hukum warga negara.
Akhirnya, relevansi PMH 18/2025 dalam konteks pengembangan hukum nasional terletak pada kemampuannya memfasilitasi inklusi sosial dan demokratisasi hukum melalui teknologi. Regulasi ini bukan sekadar jawaban teknis atas birokrasi yang lamban, melainkan sebuah langkah strategis yang mengartikulasikan visi negara hukum modern yang mampu menjawab kompleksitas masyarakat Indonesia masa kini. Dengan memadukan prinsip legal empowerment, good governance, dan teknologi adaptif, PMH 18/2025 memproyeksikan paradigma baru dalam pembentukan dan pengakuan badan hukum yang menjawab kebutuhan zaman sekaligus memperkuat fondasi demokrasi hukum yang berkeadilan. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa inovasi ini diterjemahkan ke dalam praktek nyata yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan—sebuah tugas besar bagi semua pemangku kepentingan hukum di Indonesia.
Transformasi Budaya Birokrasi
Dalam sistem hukum Indonesia yang bercorak campuran—mengadopsi civil law dengan pengaruh kuat hukum adat dan nilai-nilai Pancasila—Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) harus dipahami sebagai bagian dari rekonstruksi kerangka hukum nasional yang lebih adil, demokratis, dan responsif terhadap dinamika sosial. Pengakuan hukum terhadap badan perkumpulan bukan sekadar persoalan administratif belaka, melainkan merupakan inti dari agenda pembangunan hukum yang mengedepankan keadilan sosial, pemerataan akses, serta penguatan masyarakat sipil sebagai pilar demokrasi substantif. Dengan kata lain, PMH 18/2025 tidak hanya mereformasi prosedur legalisasi badan hukum, melainkan juga berpotensi memperkuat fondasi tata kelola hukum yang inklusif dan partisipatif.
Penerapan PMH 18/2025 perlu dibaca dalam konteks reformasi hukum yang bersifat sistemik dan filosofis, bukan hanya teknis-administratif. Tantangan mendasar bukan sekadar soal implementasi regulasi, melainkan bagaimana memastikan regulasi ini menjadi pemicu pembaruan hukum nasional yang adaptif, berpihak pada rakyat banyak, dan selaras dengan nilai-nilai konstitusional dalam UUD 1945. Untuk itu, beberapa aspek strategis harus diperhatikan secara seksama. Pertama, harmonisasi vertikal dan horizontal antara PMH 18/2025 dengan peraturan perundang-undangan lain, terutama UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, harus dijaga ketat agar tidak terjadi tumpang tindih norma yang menghambat implementasi di lapangan. Penyesuaian regulasi turunan perlu diarahkan pada kejelasan norma dan keselarasan prinsip-prinsip konstitusional seperti non-diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia.
Kedua, mengingat kesenjangan digital yang masih signifikan di Indonesia, terutama antara wilayah urban dan rural, model implementasi digital legal recognition harus dilengkapi dengan mekanisme hibrida. Integrasi sistem online dengan layanan manual dan asistensi hukum di tingkat desa atau kelurahan sangat penting untuk mencegah eksklusi sosial dan memastikan akses yang merata bagi kelompok rentan dan masyarakat adat yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Ini mencerminkan prinsip adaptive legality—hukum yang responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan prinsip legalitas.
Ketiga, untuk menghindari risiko maladministrasi dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam sistem pengakuan otomatis, penguatan mekanisme pengawasan berbasis partisipasi publik mutlak diperlukan. Keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil, lembaga pengawas independen, serta penerapan audit teknologi hukum (legal tech governance) menjadi instrumen penting dalam membangun akuntabilitas prosedural. Pendekatan ini memperkuat prinsip good governance sekaligus mengurangi ruang bagi birokrasi yang arbitrariness dalam pengelolaan registrasi badan hukum.
Keempat, PMH 18/2025 berpotensi menjadi pionir dalam pembaruan regulasi hukum di sektor-sektor lain, terutama bidang agraria, perizinan usaha, dan pengakuan hak-hak kolektif masyarakat adat. Pemerintah perlu menyusun peta jalan (legal roadmap) untuk transformasi regulatif yang mengedepankan inklusivitas, efisiensi, dan keadilan substantif sebagai prinsip utama. Ini sejalan dengan agenda transformatif jurisprudence yang mendorong hukum tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga instrumen emansipasi dan pengakuan hak-hak masyarakat marginal.
Kelima, keberhasilan digitalisasi sistem pengakuan hukum sangat bergantung pada literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan program pendidikan hukum yang terintegrasi dengan literasi digital harus menjadi prioritas nasional. Program ini harus menitikberatkan pada pemahaman hak-hak sipil, prosedur hukum digital, serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk menggunakan sistem secara mandiri dan kritis. Peningkatan literasi ini memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek hukum yang aktif, sekaligus mendukung terwujudnya budaya hukum yang demokratis dan partisipatif.
Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan sekadar regulasi administratif biasa, melainkan sebuah instrumen strategis yang mengartikulasikan visi negara hukum modern di Indonesia—yang menghormati nilai keadilan, keberpihakan sosial, dan kemajuan teknologi. Regulasi ini menegaskan peran negara sebagai fasilitator hak-hak warga negara, membuka ruang bagi demokrasi hukum yang inklusif, sekaligus mendorong transformasi budaya birokrasi menuju pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Untuk mencapai potensi transformatif tersebut, komitmen kuat dari pembuat kebijakan, pelaku birokrasi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan agar PMH 18/2025 tidak hanya menjadi teks normatif, melainkan juga menjadi praktek hukum nyata yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
Konsep Legal Pluralism
Melanjutkan refleksi kritis terhadap PMH 18/2025, penting pula untuk menyoroti aspek dinamika institusional dan kapasitas implementasi sebagai kunci keberhasilan regulasi ini dalam praktik. Reformasi hukum digital tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh infrastruktur kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten. Banyak studi empiris menunjukkan bahwa kesenjangan kapasitas aparat di tingkat pusat maupun daerah, serta ketidaksiapan infrastruktur teknologi, berpotensi menjadi bottleneck yang signifikan. Oleh karena itu, investasi berkelanjutan dalam pelatihan teknis dan manajerial bagi aparat, serta modernisasi infrastruktur IT, harus menjadi bagian integral dari agenda reformasi birokrasi yang mengiringi implementasi PMH 18/2025.
Selain itu, inovasi regulasi ini membuka ruang untuk memperkuat konsep legal pluralism dalam konteks hukum Indonesia yang majemuk. Sistem pengakuan badan hukum digital tidak boleh menafikan keberadaan norma-norma adat dan kultural yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Justru, regulasi ini harus dirancang sedemikian rupa agar memberikan ruang bagi harmonisasi antara hukum formal dan hukum adat, tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum dan hak asasi manusia. Pendekatan hybrid legal recognition ini dapat memperkaya sistem hukum nasional dengan mengakui pluralitas sosial sebagai kekuatan demokrasi substansial.
Di sisi lain, PMH 18/2025 mengundang diskursus mendalam terkait dimensi perlindungan data dan privasi dalam konteks digitalisasi proses legal recognition. Keamanan data pribadi dan transparansi pengelolaan informasi menjadi isu sentral yang harus diatur secara ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan pelanggaran hak-hak warga negara. Di sinilah peran sinergis antara regulasi teknis dan perlindungan hak asasi digital menjadi krusial, sekaligus menuntut pembaruan hukum pidana dan perlindungan data yang komprehensif dalam kerangka sistem hukum Indonesia.
Tidak kalah penting adalah penguatan prinsip procedural fairness dan due process dalam mekanisme pengakuan otomatis yang diatur oleh PMH 18/2025. Walaupun digitalisasi mempercepat proses, hak untuk didengar (audi et alteram partem) dan mekanisme keberatan harus tetap terjamin untuk menghindari kesewenang-wenangan dan memberikan ruang bagi masyarakat mengajukan peninjauan kembali bila terdapat ketidaksesuaian data atau prosedur. Ini menjadi bagian dari pembangunan trust dalam sistem hukum digital yang transparan dan akuntabel.
Terakhir, dari perspektif teori hukum, PMH 18/2025 merepresentasikan evolusi paradigma hukum administratif menuju model governance yang lebih partisipatoris dan berbasis teknologi. Regulasi ini sekaligus menjadi wujud konkret dari konsep “e-Governance” yang mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance, efisiensi teknologi, dan inklusivitas sosial. Dengan demikian, pengakuan digital badan hukum tidak hanya menyederhanakan birokrasi, tetapi juga merevitalisasi peran negara dalam menjawab tuntutan demokrasi modern dan revolusi digital. Ini menegaskan relevansi dan urgensi pembaruan hukum yang responsif terhadap perubahan zaman sekaligus membangun fondasi sistem hukum nasional yang lebih adaptif dan berkeadilan.
Dalam kerangka tersebut, PMH 18/2025 bukan hanya menandai reformasi teknis semata, tetapi juga menjadi katalis transformasi sistem hukum Indonesia menuju arah yang lebih terbuka, inklusif, dan inovatif. Oleh karena itu, kritik konstruktif dan evaluasi berkelanjutan atas implementasi regulasi ini mutlak diperlukan agar visi hukum administrasi yang progresif dapat direalisasikan secara nyata dan berkelanjutan.
Transformative Legal Instrument
Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen administratif biasa, melainkan merupakan transformative legal instrument yang menandai pergeseran paradigma mendasar dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pengakuan badan hukum perkumpulan. Secara normatif, PMH 18/2025 mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan prinsip-prinsip constitutional democracy, legal certainty, dan legal empowerment bagi masyarakat sipil melalui mekanisme pengakuan otomatis berbasis digital. Tiga rumusan masalah utama yang dianalisis dalam kajian ini mengungkap keterpaduan aspek historis, konseptual, dan normatif, yang secara sistematis mempertegas bahwa penguatan hak berserikat, desentralisasi prosedur hukum, dan digitalisasi layanan hukum bukanlah sekadar reformasi teknis, melainkan bagian integral dari pembaruan hukum administrasi negara yang menyeluruh. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya merepresentasikan modernisasi prosedural, tetapi juga menegaskan reposisi negara dari entitas pengendali birokratis menjadi fasilitator hak-hak sipil secara substantif.
Dari perspektif yuridis-normatif dan filosofis, penelitian ini menunjukkan bahwa PMH 18/2025 memperluas cakrawala pengakuan hukum dalam bingkai rule of law dan prinsip access to justice, terutama bagi entitas masyarakat sipil yang selama ini mengalami marginalisasi dalam proses legalisasi formal. Namun, efektivitas norma ini sangat bergantung pada sinergi regulatif yang harmonis dengan undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, kesiapan infrastruktur digital nasional, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi implementasi norma tersebut. Pendekatan statute-based, conceptual, dan comparative yang diaplikasikan dalam penelitian ini membuktikan bahwa pengakuan otomatis badan hukum membawa implikasi struktural terhadap pembentukan sistem hukum nasional yang lebih adaptif dan demokratis. Oleh karena itu, PMH 18/2025 berpotensi menjadi titik tolak reformulasi regulatory model hukum administrasi negara yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif secara teknologi.
Sebagai kontribusi konseptual dan praktis, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi kunci. Pertama, perlunya harmonisasi normatif yang ketat antara PMH 18/2025 dengan kerangka hukum nasional yang lebih tinggi, untuk menghindari tumpang tindih norma dan memperkuat kepastian hukum. Kedua, penyempurnaan desain sistem pengakuan digital yang mengadopsi model hybrid legal service agar inklusif bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, sehingga transformasi digital tidak menjadi alat eksklusi baru. Ketiga, penguatan sistem akuntabilitas yang berbasis partisipasi publik, termasuk melalui keterlibatan lembaga masyarakat sipil dan audit teknologi hukum, untuk menjamin transparansi dan fairness dalam mekanisme pengakuan otomatis. Keempat, pengembangan peta jalan legal innovation yang mengadopsi prinsip inklusivitas, efisiensi, dan keadilan substantif, agar pendekatan serupa dapat diperluas ke sektor hukum publik lainnya seperti hukum agraria, perizinan sosial, dan pengakuan hak kolektif masyarakat adat. Dengan pendekatan multidimensional ini, PMH 18/2025 tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak reformasi hukum kontemporer, tetapi juga menawarkan landasan normatif yang kokoh bagi pembangunan sistem hukum nasional yang lebih berkeadilan, adaptif, dan berorientasi pada masa depan.
Dengan demikian, PMH 18/2025 menandai lompatan konseptual yang signifikan dalam upaya restrukturisasi hukum administrasi negara, mengintegrasikan teknologi informasi dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan keadilan sosial. Regulasi ini membuka ruang bagi legal empowerment masyarakat sipil dan memperkaya praktik hukum nasional dengan inovasi yang responsif terhadap tantangan era digital, sekaligus memperkuat pondasi negara hukum yang inklusif dan partisipatif. Namun, keberhasilan implementasi PMH 18/2025 akan sangat bergantung pada sinergi politik, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi aktif publik yang terus menerus, menjadikannya agenda strategis dalam pembangunan hukum nasional yang progresif dan berkelanjutan.
Melanjutkan kajian terhadap PMH 18/2025, perlu ditegaskan bahwa transformasi digital dalam pengakuan badan hukum bukan semata soal efisiensi birokrasi, melainkan juga menjadi katalis perubahan paradigma tata kelola hukum yang berorientasi pada inklusivitas dan demokrasi substantif. Negara yang memfasilitasi pengakuan badan hukum secara otomatis harus mampu memastikan bahwa teknologi tidak menjadi mekanisme eksklusi baru yang memperlebar jurang ketimpangan sosial. Dalam konteks Indonesia yang heterogen secara sosial dan geografis, prinsip adaptive legality menjadi krusial agar regulasi digital ini dapat diterapkan secara fleksibel tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan akses yang merata.
Inovasi PMH 18/2025 juga menuntut pembaruan paradigma pengawasan hukum yang harus lebih responsif dan partisipatif. Pengawasan yang tidak hanya bersifat hierarkis dan administratif, melainkan melibatkan multi-stakeholder, termasuk komunitas masyarakat sipil dan lembaga independen, akan meningkatkan legal accountability dan mencegah maladministrasi. Pengembangan audit teknologi hukum (legal tech governance) menjadi instrumen strategis untuk mengawasi proses digitalisasi layanan publik, menjamin transparansi algoritma, serta melindungi hak-hak warga dari potensi penyalahgunaan sistem digital.
Di ranah teori hukum, PMH 18/2025 menguatkan wacana legal pluralism dan open legal system dalam konteks nasional yang kompleks. Regulasi ini menawarkan model integrasi sistem hukum formal dengan nilai-nilai lokal dan kebiasaan sosial, yang selama ini kurang mendapat ruang dalam kerangka hukum administrasi modern. Pengakuan badan hukum berbasis digital membuka peluang bagi perwujudan asas legal empowerment yang menempatkan masyarakat sipil sebagai subjek aktif, bukan objek pasif dari intervensi negara.
Namun, realisasi penuh dari visi tersebut menuntut komitmen politik yang kuat serta pengembangan kapasitas kelembagaan yang adaptif. Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pengembangan infrastruktur digital yang merata, pelatihan sumber daya manusia, dan penyebaran literasi hukum digital yang inklusif. Pendekatan bottom-up yang melibatkan komunitas lokal dalam desain dan implementasi regulasi akan menjamin bahwa inovasi hukum ini tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi terealisasi dalam praktik yang bermakna di lapangan.
Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan sekadar dokumen regulatif, melainkan sebuah instrumen strategis yang berpotensi merevolusi praktik hukum administrasi di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa digitalisasi hukum harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial dan demokrasi partisipatif, yang mengedepankan hak-hak sipil sebagai fondasi utama negara hukum modern. Melalui sinergi normatif, teknis, dan sosial-politik, PMH 18/2025 dapat menjadi blueprint bagi reformasi hukum nasional yang tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
Legal Entity Administration System
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) menandai langkah strategis dalam reformasi hukum administrasi Indonesia melalui digitalisasi proses berakhirnya status badan hukum perkumpulan. Dengan mengatur secara sistematis prosedur dissolution badan hukum yang kini diwajibkan diajukan secara elektronik melalui Legal Entity Administration System (Sistem Administrasi Badan Hukum), regulasi ini menyuguhkan mekanisme yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Persyaratan administratif yang komprehensif, meliputi minutes of meeting, laporan likuidasi, serta pengumuman publik, memperkuat prinsip transparency dan accountability yang esensial dalam tata kelola hukum modern. Digitalisasi proses ini tidak hanya mempercepat waktu penyelesaian, tetapi juga meminimalkan risiko maladministration dan meningkatkan legal certainty, sebuah kebutuhan mendasar dalam negara hukum (rechtsstaat).
Namun, PMH 18/2025 tidak mengabaikan realitas ketimpangan akses teknologi di Indonesia. Melalui Pasal 27, regulasi ini mengadopsi pendekatan hybrid legal service model dengan menyediakan opsi pengajuan secara non-electronic dalam kondisi keterbatasan jaringan atau gangguan sistem, yang prosedurnya diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal. Pendekatan ini merefleksikan prinsip inclusivity dan adaptive legality yang sangat relevan dalam konteks disparitas infrastruktur digital nasional. Dengan demikian, regulasi ini menjamin bahwa transformasi digital tidak menimbulkan digital divide yang memperparah ketimpangan sosial, sekaligus menjunjung tinggi hak atas access to justice bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain aspek teknis, PMH 18/2025 juga memperhatikan aspek fiskal melalui penetapan tarif layanan yang disesuaikan dengan ketentuan penerimaan negara bukan pajak (non-tax state revenue). Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan yang bijak antara penyediaan layanan publik yang berkualitas dan keberlanjutan pembiayaan negara. Penghapusan data badan hukum secara elektronik setelah keputusan pembubaran memperkuat integritas legal database, menjadikan sistem informasi tersebut sebagai sumber terpercaya yang menopang prinsip good governance dan pengambilan keputusan yang berbasis data.
Secara konseptual, PMH 18/2025 tidak hanya menawarkan inovasi regulasi (regulatory innovation) yang menggabungkan kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip hukum administrasi kontemporer, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik hukum nasional. Regulasi ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam tren global digital governance, sekaligus mendukung agenda pembangunan hukum nasional yang mengedepankan keadilan sosial, inklusivitas, dan responsivitas terhadap dinamika sosial. PMH 18/2025 memperkuat fondasi negara hukum Indonesia dengan model pelayanan hukum yang adaptif, transparan, dan akuntabel, membuka jalan bagi transformasi menyeluruh dalam tata kelola badan hukum dan pengelolaan administrasi publik di era digital.
Melanjutkan analisis atas PMH 18/2025, aspek fundamental yang patut mendapat perhatian adalah bagaimana regulasi ini menyusun ulang hubungan antara negara dan masyarakat sipil dalam ranah hukum administrasi. Digitalisasi proses termination of legal entity status tidak semata soal efisiensi birokrasi, tetapi juga menegaskan transformasi state-citizen interaction yang lebih egaliter dan partisipatif. Dengan menghadirkan sistem elektronik yang dapat diakses secara real time, PMH 18/2025 mengimplementasikan prinsip open government yang memungkinkan pengawasan publik lebih luas, sekaligus menurunkan risiko arbitrariness dalam pengambilan keputusan administratif. Model ini mencerminkan pengakuan bahwa legal empowerment masyarakat sipil adalah pilar utama dalam menjaga demokrasi substantif dan supremasi hukum (rule of law).
Namun, inovasi teknologi yang diusung PMH 18/2025 juga mengundang tantangan baru yang bersifat multidimensional. Pertama, urgensi peningkatan digital literacy di kalangan pemohon dan pelaku hukum menjadi keharusan agar akses teknologi tidak hanya berhenti pada ketersediaan infrastruktur, melainkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam atas hak dan kewajiban hukum. Kedua, pembangunan cybersecurity dan data protection yang memadai harus diprioritaskan untuk menjamin integritas dan kerahasiaan data, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan teknologi dalam konteks administrasi hukum. Tanpa langkah-langkah ini, digitalisasi berisiko menimbulkan new vulnerabilities yang justru merusak tujuan utama reformasi.
Lebih jauh, PMH 18/2025 secara substansial menguatkan posisi hukum perkumpulan sebagai entitas yang hidup dan berkembang dalam tatanan demokrasi. Dengan prosedur pembubaran yang diatur secara ketat dan transparan, regulasi ini memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak anggota serta kepentingan publik. Mekanisme liquidation process yang terdigitalisasi memungkinkan verifikasi dokumen dan pengumuman pembubaran secara terbuka, yang selama ini menjadi titik lemah dalam praktik administrasi konvensional. Hal ini mengindikasikan kemajuan dalam good corporate governance di sektor perkumpulan, memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap badan hukum.
Secara sistematis, PMH 18/2025 menjadi laboratorium penting bagi pengembangan regulasi digital berbasis prinsip hukum administrasi modern di Indonesia. Inovasi yang dihadirkan tidak hanya teknis tetapi juga normatif, menegaskan pentingnya integrasi teknologi dengan kaidah hukum dan sosial yang adaptif terhadap konteks nasional. Oleh karenanya, keberhasilan implementasi regulasi ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antar pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat sipil, serta sektor swasta—dalam menciptakan ekosistem digital hukum yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya merepresentasikan kemajuan reformasi hukum administrasi, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi modernisasi sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada keadilan sosial dan demokrasi substantif.
Pilar Reformasi Hukum Administrasi Negara
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) menandai tonggak penting dalam reformasi hukum administrasi nasional dengan mengadopsi digitalisasi sebagai instrumen utama dalam proses dissolution badan hukum perkumpulan. Transformasi ini menghadirkan efisiensi signifikan yang mengatasi hambatan birokrasi tradisional, mempercepat pengajuan permohonan berakhirnya status badan hukum secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Pendekatan ini secara tegas memperkuat prinsip rule of law dan legal certainty, yang merupakan fondasi esensial bagi penyelenggaraan negara demokratis. Proses yang terdigitalisasi bukan hanya memudahkan akses pemohon, tetapi juga meminimalisasi risiko maladministrasi dan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Dalam konteks inklusivitas, PMH 18/2025 menegaskan komitmen negara untuk menjamin access to justice bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang terdampak keterbatasan teknologi. Ketentuan yang mengizinkan pengajuan permohonan secara non-electronic dalam kondisi tertentu merupakan manifestasi prinsip adaptive legality dan responsibilitas negara dalam menghindari digital divide. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya menawarkan modernisasi prosedural, tetapi juga memastikan bahwa transformasi digital tidak menjadi alat eksklusi sosial, melainkan memperkuat keadilan distributif dalam layanan hukum.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar lain yang ditegakkan melalui pengaturan ketat dokumen pendukung, seperti minutes of meeting, pengumuman publik pembubaran, dan laporan likuidasi. Mekanisme ini menciptakan audit trail yang dapat diawasi oleh publik dan lembaga pengawas, menjamin integritas proses hukum sekaligus membuka ruang pengawasan multi-stakeholder. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance yang semakin penting dalam konteks digitalisasi administrasi hukum, karena memperkuat kontrol sosial dan mengurangi potensi korupsi atau penyimpangan.
Di samping aspek teknis, PMH 18/2025 juga menyeimbangkan dimensi fiskal dan administrasi dengan penetapan tarif yang disesuaikan berdasarkan ketentuan penerimaan negara bukan pajak (non-tax state revenue). Hal ini mencerminkan sinergi yang harmonis antara kebutuhan pembiayaan layanan publik dan pengelolaan sumber daya negara secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlangsungan operasional sistem, tetapi juga mengokohkan integritas administrasi publik di era digital.
Secara konseptual, PMH 18/2025 menciptakan paradigma baru dalam pengelolaan badan hukum yang mengedepankan modernisasi teknologi sekaligus memperkuat tata kelola dan demokratisasi administrasi hukum. Model regulasi ini berpotensi menjadi best practice yang dapat direplikasi di sektor hukum publik lainnya, mendorong inovasi regulasi (regulatory innovation) yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak sekadar memodernisasi proses hukum administratif, melainkan berkontribusi substantif pada pengembangan teori dan praktik hukum nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. PMH 18/2025 merupakan transformative legal instrument yang memperkokoh fondasi hukum nasional di era digital sekaligus menjawab kompleksitas tantangan sosial melalui pendekatan hukum yang modern, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Implementasi yang efektif dari regulasi ini akan menjadi kunci keberhasilan reformasi hukum administrasi yang mampu mendukung cita-cita negara hukum Pancasila yang demokratis dan inklusif.
Melanjutkan uraian tersebut, penting untuk menyoroti bahwa keberhasilan implementasi PMH 18/2025 tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi semata, melainkan juga pada kesiapan institutional capacity dan legal literacy masyarakat sebagai pengguna utama sistem. Digitalisasi proses termination of legal entity status menuntut penguatan sumber daya manusia yang memahami tidak hanya aspek teknis tetapi juga konsepsi hukum yang mendasarinya. Tanpa upaya edukasi dan pelatihan intensif, risiko information asymmetry dan digital exclusion tetap menjadi tantangan serius yang dapat menghambat prinsip access to justice dan equal protection under the law.
Selanjutnya, harmonisasi regulasi vertikal dan horizontal menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. PMH 18/2025 harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta ketentuan hukum pidana dan perdata terkait untuk menghindari regulatory fragmentation yang kerap melemahkan efektivitas implementasi. Sinkronisasi ini juga mendukung terciptanya legal certainty yang kuat sekaligus memperkuat kerangka hukum nasional yang kohesif dan konsisten dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang semakin kompleks.
Di sisi lain, aspek cybersecurity dan perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem digital ini. Mengingat data badan hukum perkumpulan menyimpan informasi sensitif yang berpotensi menjadi sasaran serangan siber, maka mekanisme data protection yang sesuai dengan prinsip privacy by design dan regulasi perlindungan data nasional mutlak diperlukan. Kegagalan dalam aspek ini tidak hanya menimbulkan risiko hukum tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan administrasi hukum digital yang transparan dan akuntabel.
Inovasi regulasi yang terkandung dalam PMH 18/2025 juga membuka peluang untuk pengembangan konsep participatory governance dalam hukum administrasi, di mana masyarakat sipil dan berbagai pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam pengawasan dan evaluasi implementasi digitalisasi. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya menambah lapisan kontrol sosial tetapi juga memperkuat legitimasi demokratis dan memfasilitasi adaptasi regulasi yang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.
Terakhir, PMH 18/2025 dapat dipandang sebagai prototipe reformasi hukum yang mengintegrasikan technological determinism dengan prinsip social justice dalam tata kelola hukum administrasi. Regulasi ini mendorong pengembangan e-governance yang tidak hanya efisien secara administratif tetapi juga berkeadilan secara substantif, menjadi instrumen penting dalam memperkuat demokrasi substantif dan pemerintahan yang inklusif di Indonesia. Oleh karena itu, keberlanjutan dan keberhasilan PMH 18/2025 sangat bergantung pada kolaborasi antara pembuat kebijakan, aparat hukum, penyedia teknologi, dan masyarakat luas sebagai ekosistem yang saling mendukung dalam menghadirkan sistem hukum nasional yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan.
Legal Tech Governance
Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) merupakan transformative legal instrument yang secara substansial menggeser paradigma dalam sistem hukum administrasi nasional, khususnya terkait pengakuan badan hukum perkumpulan. Regulasi ini menandai evolusi dari model administratif konvensional menuju automated legal recognition berbasis teknologi digital, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperluas aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat luas. Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan sekadar pembaruan prosedural, melainkan langkah strategis dalam memperkuat peran negara sebagai fasilitator hak-hak sipil dalam kerangka constitutional democracy dan legal empowerment, yang secara normatif selaras dengan nilai-nilai negara hukum Pancasila serta ketentuan konstitusional, khususnya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak berserikat dan berkumpul.
Pendekatan hybrid legal service model yang diusung PMH 18/2025, dengan menyediakan mekanisme transisi bagi permohonan yang diajukan sebelum berlakunya peraturan ini serta layanan non-elektronik selama enam bulan pasca-pemberlakuan, mencerminkan sensitivitas terhadap disparitas digital di Indonesia. Mekanisme ini menjadi jaminan inklusivitas bagi kelompok masyarakat yang belum terdigitalisasi, sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan hukum di tengah proses transformasi digital. Namun, potensi revolusi regulasi ini baru dapat direalisasikan secara optimal apabila terjalin harmonisasi vertikal dan horizontal yang kokoh dengan kerangka hukum yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta kesiapan infrastruktur teknologi dan peningkatan literasi hukum masyarakat.
Penguatan legal tech governance dan mekanisme pengawasan yang berbasis partisipasi publik menjadi elemen kunci guna mencegah potensi maladministrasi sekaligus menjamin akuntabilitas serta transparansi dalam implementasi sistem digital ini. Lebih jauh, PMH 18/2025 membuka ruang inovasi regulatif di sektor hukum publik lainnya, seperti bidang agraria dan perizinan sosial, yang berpeluang menjadi best practice nasional dalam transformasi hukum digital yang responsif terhadap keadilan sosial dan prinsip inklusivitas. Oleh karena itu, regulasi ini tidak hanya menjawab kebutuhan efisiensi administratif yang mendesak, melainkan juga memperkuat fondasi demokrasi substantif dalam kerangka sistem hukum nasional yang adaptif dan berorientasi pada masa depan, menegaskan kontribusinya sebagai paradigma baru dalam pengembangan teori dan praktik hukum Indonesia.
Memperluas analisis tersebut, PMH 18/2025 juga mengangkat tantangan mendasar terkait integrasi nilai hukum adat dan praktik masyarakat sipil dalam proses pengakuan badan hukum, yang selama ini kerap terpinggirkan dalam sistem hukum nasional. Pendekatan digitalisasi pengakuan badan hukum harus mampu mengakomodasi keragaman sosial-budaya Indonesia tanpa menghilangkan prinsip legal certainty dan due process. Dengan kata lain, digitalisasi tidak boleh menjadi alat mekanistik yang mengabaikan konteks kultural dan historis masyarakat yang menjadi subjek hukum. Sebaliknya, regulasi ini berpotensi memperkaya legal pluralism nasional dengan membuka ruang bagi pengakuan badan hukum berbasis komunitas adat dan kelompok-kelompok marginal secara lebih inklusif.
Selanjutnya, relevansi PMH 18/2025 juga terletak pada kemampuannya untuk mendorong transformasi birokrasi hukum yang selama ini kerap dijadikan biang keladi birokrasi berbelit dan korupsi administratif. Dengan memanfaatkan sistem pengakuan otomatis, pemerintah dapat mengurangi ruang intervensi arbitrer dan memperkecil potensi praktik maladministrasi, sejalan dengan prinsip good governance dan transparency. Namun, implementasi inovasi ini harus disertai dengan peningkatan kapasitas aparatur pengelola sistem serta penguatan integritas melalui mekanisme audit teknologi dan sistem pelaporan berbasis komunitas untuk mengantisipasi risiko penyalahgunaan teknologi.
Di sisi lain, PMH 18/2025 berfungsi sebagai katalisator bagi pengembangan e-governance yang inklusif, mendorong penyempurnaan infrastruktur digital nasional sekaligus menggarisbawahi urgensi program literasi digital dan hukum bagi masyarakat luas. Hal ini menjadi penting mengingat disparitas digital masih menjadi tantangan utama di Indonesia yang memiliki ragam geografis dan sosial ekonomi yang sangat heterogen. Pendidikan hukum yang terintegrasi dengan penguasaan teknologi digital akan memperkuat posisi warga negara sebagai active legal subjects yang tidak hanya memanfaatkan sistem, tetapi juga mengawasi dan mengkritisi proses hukum secara konstruktif.
Dengan demikian, PMH 18/2025 bukan sekadar inovasi normatif yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian reformasi hukum nasional yang harus dibarengi dengan pendekatan multidimensional—menggabungkan harmonisasi hukum, digitalisasi layanan publik, penguatan masyarakat sipil, dan pengakuan keragaman budaya—agar cita-cita keadilan sosial dan demokrasi substantif dapat terwujud secara nyata. Regulasi ini memberikan sinyal kuat bahwa pengembangan sistem hukum Indonesia harus menempatkan teknologi sebagai sarana, bukan tujuan akhir, dalam upaya membangun negara hukum yang responsif, adil, dan inklusif.
Automated Legal Recognition
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 (PMH 18/2025) merupakan instrumen reformasi hukum administrasi digital yang signifikan dalam konteks modernisasi sistem hukum nasional. Regulasi ini menandai transformasi paradigma dari peran negara sebagai state controller yang mengendalikan setiap proses legalisasi, menuju state facilitator yang memfasilitasi pengakuan badan hukum secara otomatis dan berbasis teknologi digital. Sistem automated legal recognition yang diadopsi tidak hanya mempercepat prosedur administratif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip due process dan access to justice, sehingga memperkuat posisi masyarakat sipil sebagai subjek hukum yang aktif dan berdaya dalam tatanan demokrasi konstitusional.
Secara normatif, PMH 18/2025 diikuti dengan pencabutan regulasi terdahulu (Permenkumham No. 3 Tahun 2016 dan Perubahan No. 10 Tahun 2019), mencerminkan upaya harmonisasi hukum yang mutlak diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih norma yang dapat menghambat implementasi. Namun, keberhasilan regulasi ini sangat bergantung pada konsistensi sinkronisasi vertikal dan horizontal dengan kerangka hukum nasional yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan norma-norma dalam UUD 1945. Sinergi ini penting agar digitalisasi pengakuan hukum tidak menimbulkan digital divide yang justru memperkuat ketimpangan sosial dan menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok rentan.
Mekanisme transisi yang diatur melalui ketentuan pasal transisi, seperti kelanjutan permohonan pengesahan badan hukum yang telah diajukan secara manual sebelum berlakunya PMH 18/2025 dan pemberian batas waktu layanan non-elektronik selama enam bulan sejak efektifnya peraturan ini, merupakan manifestasi penerapan prinsip adaptive legality. Pendekatan ini menjamin kesinambungan layanan hukum sekaligus menjaga inklusivitas, khususnya bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, sehingga proses modernisasi hukum tidak menimbulkan eksklusi sosial.
Aspek pengawasan juga mendapat perhatian serius melalui penguatan mekanisme partisipatif yang melibatkan multi-stakeholder, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga independen. Integrasi audit teknologi hukum atau legal tech governance menjadi inovasi krusial guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan fairness dalam pelaksanaan digitalisasi administrasi hukum. Model pengawasan ini juga berfungsi sebagai benteng terhadap risiko maladministrasi dan potensi penyalahgunaan teknologi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Lebih jauh, PMH 18/2025 memiliki potensi strategis sebagai preseden dalam reformasi hukum sektor lain, khususnya di bidang agraria, perizinan usaha, dan pengakuan hak kolektif masyarakat adat, dengan model pelayanan hukum digital yang responsif dan inklusif. Hal ini selaras dengan agenda pembangunan hukum nasional yang menempatkan keadilan sosial, pemerataan akses, dan penguatan kapasitas masyarakat sipil sebagai pilar utama negara hukum demokratis dan pluralistik.
Selain itu, keberadaan PMH 18/2025 bukan sekadar regulasi administratif, melainkan tonggak penting dalam modernisasi hukum administrasi Indonesia yang memadukan efisiensi teknologi dengan nilai-nilai keadilan dan demokrasi substantif. Keberhasilan penerapan regulasi ini menuntut sinergi dinamis antara kerangka normatif yang kokoh, kesiapan teknis infrastruktur digital, dan partisipasi aktif masyarakat. Hanya dengan pendekatan holistik ini, sistem hukum nasional dapat berkembang menjadi adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kompleks era digital.
Melanjutkan diskursus tersebut, penting untuk menyoroti bahwa PMH 18/2025 tidak berdiri sendiri sebagai fenomena teknokratik semata, melainkan merupakan manifestasi evolusi paradigma hukum yang secara simultan merespons kebutuhan zaman sekaligus memperkokoh fondasi teori negara hukum modern di Indonesia. Dalam konteks legal pluralism yang melekat pada sistem hukum nasional, regulasi ini menawarkan model integrasi antara sistem formal dan informal melalui mekanisme digitalisasi yang adaptif dan sensitif terhadap keragaman sosial budaya. Dengan demikian, PMH 18/2025 menghadirkan inovasi normatif yang meredefinisi hubungan antara negara dan masyarakat sipil, dari hierarki otoritatif menjadi relasi kemitraan yang bersifat empowering.
Lebih lanjut, pergeseran paradigma ini merefleksikan prinsip subsidiarity dalam penyelenggaraan hukum administrasi, di mana proses pengakuan badan hukum yang sebelumnya sangat tersentralisasi kini terdesentralisasi secara fungsional melalui teknologi digital, namun tetap dalam pengawasan negara yang transparan dan akuntabel. Pendekatan ini memperkuat dimensi governance dalam tata kelola hukum administrasi, sekaligus menghindarkan praktik birokrasi yang berpotensi menjadi bottleneck bagi pemenuhan hak-hak sipil masyarakat. Karenanya, PMH 18/2025 tidak hanya berkontribusi pada efisiensi administratif, melainkan juga membuka ruang bagi penguatan demokrasi substantif melalui perluasan partisipasi publik dan desentralisasi kewenangan.
Namun, keberhasilan implementasi regulasi ini tidak dapat dilepaskan dari tantangan kontekstual yang melekat, antara lain disparitas infrastruktur digital antar wilayah dan tingkat literasi hukum masyarakat yang masih bervariasi. Oleh karena itu, integrasi program literasi digital dan hukum menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan, agar masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan sistem pengakuan otomatis ini secara mandiri dan kritis. Hal ini sejalan dengan konsep legal empowerment, yang menempatkan masyarakat bukan sebagai objek regulasi, melainkan subjek yang memiliki kapasitas untuk mengklaim dan menegakkan hak-haknya dalam sistem hukum.
Terakhir, relevansi PMH 18/2025 juga terletak pada potensinya sebagai katalisator bagi reformasi hukum yang lebih luas dan lintas sektor. Regulasi ini dapat dijadikan blueprint untuk transformasi digital dalam berbagai domain hukum publik, termasuk hukum agraria dan perlindungan hak masyarakat adat, yang selama ini menghadapi kendala prosedural dan akses yang signifikan. Dengan demikian, PMH 18/2025 tidak hanya menjawab kebutuhan administratif kontemporer, tetapi juga memperkaya teori dan praktik hukum nasional dengan memperkenalkan regulatory innovation yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial dalam era digital. []
Komentar