Jakarta – Bertempat di Sekretariat INI (Ikatan Notaris Indonesia) Jalan Ciniru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sepanjang Senin 1 Juli 2024 Selanjutnya
Diskriminasi Penulisan Nama Pria dan Wanita dalam Akta Notaris dan Akta PPAT
Oleh : MJ. Widijatmoko Notaris PPAT dalam pembuatan akta tentunya harus mematuhi ketentuan UUJN (UU 30/2004 & UU 2/2014) Selanjutnya
Kategori: NOTARIS
Tak Puas Kongres di Tangerang, 25 Pengwil Bersiap Gelar KLB
Jakarta – Kendati Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang digelar PP INI telah menghasilkan Ketua INI baru, sebanyak 25 Pengurus Selanjutnya
Tri Firdaus Akbarsyah Jadi Ketua INI Periode 2023-2026
Tangerang – Setelah melalui perjalanan panjang, Ikatan Notaris Indonesia (INI) kini memiliki Ketua Umum baru untuk periode 2023-2026. Tri Firdaus Selanjutnya
Sekum PP INI Tegaskan Agenda Utama adalah Kongres
Domain Hukum – “Agendanya kongres.” Demikian ujar Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) Tri Firdaus seusai melakukan Selanjutnya
Dirjen AHU “Mundur Penuh” dari Perseteruan PP INI dengan 25 Pengwil INI
Jakarta – Permasalahan di tubuh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), akhirnya sedikit terselesaikan dengan keterlibatan DPR. Dalam Rapat Dengar Pendapat Selanjutnya
Akhirnya Kongres Notaris XXIV Ditunda Kementerian Hukum dan HAM
Jakarta – Gonjang-ganjing tak layaknya tempat pelaksanaan Kongres XXIV Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Cilegon Kabupaten Banten, terjawab sudah. Kongres Selanjutnya
Diskriminasi Penulisan Nama Pria dan Wanita dalam Akta Notaris dan Akta PPAT
Oleh : MJ. Widijatmoko Notaris PPAT dalam pembuatan akta tentunya harus mematuhi ketentuan UUJN (UU 30/2004 & UU 2/2014) Selanjutnya
Orang tua (Bapak/Ayah atau Ibu yang Terikat Perkawinan Sah) Mewakili Anak di Bawah Umur, Tidak Sebagai Wali Anak di Bawah Umur dan Perwalian Anak di Bawah Umur Hanya Terjadi Terhadap Anak di Bawah Umur yang Tidak Lagi Berada di Bawah Kekuasaan Orang Tua Serta Pengadilan Tidak Lagi Mempunyai Kewenangan Menetapkan Perwalian Anak di Bawah Umur Kecuali Karena Pemberhentian Wali dan Perkara Perwalian Berdasarkan Ketentuan Pasal 47 S/d Pasal 54 UU No. 1/1974
Oleh : MJ. Widijatmoko Pasal 47 UU 1/1974 mengatur bahwa “anak dibawah umur itu berada dibawah kekuasaan orang Selanjutnya
Analisa Hukum Pembebasan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) Pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Oleh: Dr. KRT. MJ. Widijatmoko S.H, Sp.N Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Selanjutnya
Karakter Normatif Penyelenggaraan e-RUPS Bagi Perusahaan Terbuka
Oleh : H. Ikhsan Lubis,SH,SpN,MKn Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia PENDAHULUAN Transformasi Digital penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Selanjutnya
- 1
- 2
- Berikutnya