MENGHAPUS AMBIGUITAS COVERNOTE TERHADAP INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS JABATAN NOTARIS Oleh: Dr. H. Ikhsan Lubis, SH, SpN, M.Kn Ketua Pengwil Sumut Selanjutnya
Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI SEBAGAI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PASCA UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Selanjutnya
NEWS UPDATE
Kategori: OPINI
Paradigma Baru Koperasi Merah Putih
PARADIGMA BARU KOPERASI DESA MERAH PUTIH (Transformasi Hukum dan Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Ekonomi Anggota) Oleh: Dr. H. Selanjutnya
Peran Strategis Notaris dalam Mewujudkan Transparansi Korporasi
PERAN STRATEGIS NOTARIS DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI KORPORASI BERDASARKAN PERMENKUM NO. 2 TAHUN 2025 Oleh: Dr. H. Ikhsan Lubis, SH, SpN, Selanjutnya
PRIVATISASI BUMN PASCA UU BARU
PRIVATISASI BUMN PASCA UU BARU (Peluang Dan Tantangan Tata Kelola Profesional) Oleh Dr. H. Ikhsan Lubis, SH, SpN, MKn (Ketua Selanjutnya
PERAN LEGAL CERTAINTY DAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM REKONSILIASI KEPENGURUSAN ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA
(Studi Kasus Perubahan Kepengurusan PP-INI Pasca-KLB Bandung 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000071.AH.01.08.TAHUN 2025 tertanggal 16 Januari Selanjutnya
Transparansi dan Akuntabilitas Pemberian Amnesti Masal: Bukan Hanya Soal Publikasi Data
Berikut pendapat ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) tentang rencana pemberian amnesti oleh Pemerintah: Selasa, 7 Januari 2025, Menteri Hukum Selanjutnya
Paradigma Baru RUU Hukum Acara Perdata
PARADIGMA BARU RUU HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (Penguatan dan Alat Bukti Elektronik dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) Oleh Dr. H. Ikhsan Selanjutnya
Penerbitan Covernote dalam Sistem Hukum Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DAN TANTANGANNYA PENERBITAN COVERNOTE DALAM Selanjutnya
DAMPAK ALIANSI MILITER SCO BAGI NEGARA-NEGARA ASEAN
Oleh: Ambassador Freddy Numberi Laksamana Madya TNI (purn) Latar Belakang Aliansi Militer Shangai Cooperation Organization (SCO) baru-baru Selanjutnya
Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis: Menghapus Profesionalisme TNI
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari Imparsial, KontraS, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Selanjutnya
- 1
- 2
- 3
- …
- 9
- Berikutnya
