(Studi Kasus Perubahan Kepengurusan PP-INI Pasca-KLB Bandung 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000071.AH.01.08.TAHUN 2025 tertanggal 16 Januari Selanjutnya
Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI SEBAGAI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PASCA UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Selanjutnya
NEWS UPDATE
Kategori: OPINI
Transparansi dan Akuntabilitas Pemberian Amnesti Masal: Bukan Hanya Soal Publikasi Data
Berikut pendapat ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) tentang rencana pemberian amnesti oleh Pemerintah: Selasa, 7 Januari 2025, Menteri Hukum Selanjutnya
Paradigma Baru RUU Hukum Acara Perdata
PARADIGMA BARU RUU HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (Penguatan dan Alat Bukti Elektronik dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) Oleh Dr. H. Ikhsan Selanjutnya
Penerbitan Covernote dalam Sistem Hukum Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DAN TANTANGANNYA PENERBITAN COVERNOTE DALAM Selanjutnya
DAMPAK ALIANSI MILITER SCO BAGI NEGARA-NEGARA ASEAN
Oleh: Ambassador Freddy Numberi Laksamana Madya TNI (purn) Latar Belakang Aliansi Militer Shangai Cooperation Organization (SCO) baru-baru Selanjutnya
Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis: Menghapus Profesionalisme TNI
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari Imparsial, KontraS, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Selanjutnya
Transformasi Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris
-Oleh: Dr.H.Ikhsan Lubis, SH, SpN.MKn Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia/Akademisi di Bidang Hukum KenotariatanPendahuluan Transformasi dalam pelaksanaan Selanjutnya
“OBSESI”: WADAH TUNGGAL (corpus unicum) IKATAN NOTARIS INDONESIA
Oleh: Dr.H.Ikhsan Lubis,SH,SpN.MKn Selanjutnya
Quo Vadis: Wadah Tunggal Ikatan Notaris Indonesia
-Oleh: Dr.H.Ikhsan Lubis,SH,SpN.MKn Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia/ Akademi Bidang Hukum Kenotariatan Pengunaan istilah: “Quo Vadis” Penggunaan Selanjutnya
– Oleh MJ. Widijatmoko Didalam perkawinan dg perkawinan dg campuran harta perkawinan pasca berlakunya UU 1/1974 tgl 1 April Selanjutnya
- 1
- 2
- 3
- …
- 8
- Berikutnya
