Kapolri “baru,” Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggagas sejumlah program dalam seratus harinya. Salah satu program penting itu adalah menempatkan Selanjutnya
Mendaftar Merek, Kenapa Ditolak Setelah Setahun Didaftar?
Merek atau brand adalah merek dagang yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau Selanjutnya
Topik: Opini
Raffi Ahmad dan Tuduhan Melanggar Protokol Kesehatan
Pemerintah seharusnya tak menunjuk Raffi Ahmad sebagai influencer untuk menyukseskan program vaksinasi covid-19. Masih banyak anak muda, figur lain yang Selanjutnya
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri yang Bukan Dokter
KITA perlu angkat topi untuk Presiden Joko Widodo atas kejutannya dalam reshuflle kabinet kali ini, yakni mengangkat Budi Gunadi Sadikin Selanjutnya
Vaksinasi dan Hak Asasi Manusia
Oleh Arfi Bambani Amri Mahasiswa Master Administrasi Publik Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore Penanganan Selanjutnya
Mendaftar Merek, Kenapa Ditolak Setelah Setahun Didaftar?
Merek atau brand adalah merek dagang yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau Selanjutnya
Setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK
Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan ironi wajah kabinet kita. Menteri yang semestinya menjadi Selanjutnya
Pimpinan KPK dapat Mobil Mewah, Pantaskah?
PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi sebaiknya menolak fasilitas mobil yang disodorkan Dewan Perwakilan Rakyat. Di masa ekonomi negara tengah sulit dan Selanjutnya
Vonis Bebas untuk Febi Nur Amelia dari Pengadilan Medan
FEBI Nur Amelia hanya bernasib apes, terpaksa berurusan dengan aparat penegak hukum lantaran menuntut haknya: uangnya yang dipinjam Fitriani boru Selanjutnya
Omnibus Law, UU Cipta Karya, dan Dewan Pengkhianat Rakyat
Masuknya pasal-pasal perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja alias omnibuslaw semakin membuktikan niat buruk pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjauhkan publik Selanjutnya