Pemerasan oleh para pejabat Kementerian Tenaga Kerja berkaitan dengan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak boleh berhenti dengan penangkapan Immanuel Ebenezer dan sejumlah bawahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menelusuri jauh ke belakang, menelisik siapa saja yang terlibat kejahatan itu sebelum era Immanuel.
Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer pekan lalu ditangkap KPK karena terlibat pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3. Selain Ebenezer, Komisi juga menangkap sejumlah pejabat lain, termasuk Irvian Bobby Mahendro yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Ditjen Binwasnaker dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dianggap berperan penting dalam rasuah ini. Sekitar sebelas orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan semua dijebloskan dalam tahanan KPK.
Kasus Noel menunjukkan pada kita, semestinya mereka yang profesional yang menduduki kursi-kursi penting pemerintahan, tidak sebagai balas jasa.
Menurut KPK, pemerasan sudah berlangsung sejak 2019. Biaya sertifikasi sebesar Rp 275 ribu dilambunkan menjadi Rp 6 juta. Total para pencatut itu mengeruk duit sekitar Rp 80-miliar. Dari praktik itu juga Immanuel mendapat duit untuk merenovasi rumahnya dan mendapat kendaraan mewah Ducati. Immanuel, yang sehari-hari dipanggil “Noel” oleh teman-temannya, sebelumnya merupakan ketua relawan Prabowo Mania, yang dalam pemilu lalu militan mendukung Prabowo -hal yang membuat ia mendapat “hadiah” wakil menteri.
Presiden Prabowo sudah bertindak benar. Mencopot Noel dan menolak memberi amnesti. Kasus Noel menunjukkan pada kita, semestinya mereka yang profesional yang menduduki kursi-kursi penting pemerintahan, tidak sebagai balas jasa. Integritas yang tak teruji justru akan menyusahkan Presiden dan terutama tentu rakyat.
Kementerian Tenaga Kerja, dengan tugas dan kewenangannya yang luas, merupakan Kementerian “basah.” Noel sosok yang terjerembab dalam kesilauan sogok, suap, dan sejenisnya. Ia tidak cukup kuat menahan godaan untuk tidak menerima miliaran rupiah di depan matanya, juga hadiah mewah yang merupakan senjata-senjata para penyuap untuk mendapat kemudahan, akses, yang tentu menyalahi prosedur. Dengan posisinya, dan sosoknya yang dikenal “galak” seperti terlihat di TV, bisa membuat siapa pun yang berhubungan dengan kewenangan jabatannya bertekuk lutut.
KPK tidak boleh berhenti pada Immanuel Enebezer. Komisi harus menelisik ke belakang, memeriksa pejabat sebelum Noel, mengingat Noel baru beberapa bulan menikmati kursi sebagai wakil menteri. Ini saatnya KPK membongkar praktik busuk sertifikasi K3 yang tentu ujung-ujungnya membebani para pekerja. Mereka semua harus dikenakan jaket orange -sebagai tersangka- seperti halnya Noel. (domainhukum.com)
Komentar